PADANG, iNews.id – PT Pegadaian (Persero) mengajak generasi muda untuk bersiap menghadapi era digital yang dinamis melalui gelaran CEO Talks yang diinisiasi oleh Universitas Andalas, Senin (29/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian (Persero), Ismail Ilyas, membagikan strategi kepada para mahasiswa dan calon wisudawan untuk memperkuat tiga pilar utama menyongsong masa depan emas melalui pemahaman literasi keuangan, pengembangan kompetensi, dan kemampuan perencanaan keuangan masa depan.

Acara yang mengusung tema "Inovasi Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan: Peran Strategis Pegadaian dalam Pemberdayaan Masyarakat" ini dirancang sebagai ruang kolaborasi interaktif antara dunia industri dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah memberikan pandangan komprehensif mengenai transformasi industri jasa keuangan serta kesiapan yang dibutuhkan generasi muda untuk memenangkan persaingan di dunia kerja.

Dalam paparannya, Ismail Ilyas menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang tidak hanya bersandar pada pencapaian akademik di atas kertas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kecerdasan dalam mengambil keputusan finansial sejak dini.

“Dunia kerja akan terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, generasi muda wajib menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan bijak mengelola keuangan. Prinsipnya adalah 'Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini'. Artinya, anak muda harus berani berinvestasi dan membangun perencanaan masa depan yang terukur serta berkelanjutan mulai dari sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ismail mendorong para mahasiswa untuk langsung mengadopsi kebiasaan finansial yang sehat begitu mereka menerima penghasilan pertama. Langkah nyata tersebut dapat dimulai dari mengalokasikan dana darurat, menyusun skala prioritas, hingga memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan tujuan hidup jangka panjang. Menurutnya, literasi keuangan adalah jangkar penting agar generasi muda tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan.

Pegadaian secara konsisten memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan melalui inovasi digital. Kolaborasi dengan Universitas Andalas ini menjadi bukti nyata bagaimana literasi dapat diintegrasikan langsung dengan aksi digital. Antusiasme peserta yang didominasi oleh calon wisudawan dan wisudawati ini terlihat sangat masif.

Tercatat, sepanjang acara berlangsung, lebih dari 1.000 peserta melakukan pengunduhan aplikasi Tring dan langsung melakukan pembukaan akun Tabungan Emas Pegadaian. Langkah tersebut menjadi modal awal bagi para lulusan baru untuk memulai investasi pertama mereka sebelum memasuki dunia profesional.

Melalui program ini, Pegadaian berharap dapat terus menginspirasi dan mencetak generasi emas Indonesia yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga matang secara finansial, sehingga siap berkontribusi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Bersama Danantara, Pegadaian Selalu Hadir Melayani Sepenuh Hati untuk MengEMASkan Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

PT Pegadaian (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital melalui penyelenggaraan CEO Talks di Universitas Andalas, Padang, Senin (29/6).

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai transformasi sektor jasa keuangan sekaligus kesiapan memasuki dunia kerja.

Mengusung tema "Inovasi Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan: Peran Strategis Pegadaian dalam Pemberdayaan Masyarakat", CEO Talks dirancang sebagai ruang kolaborasi interaktif antara dunia industri dan perguruan tinggi.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian (Persero), Ismail Ilyas, mengajak mahasiswa dan calon wisudawan untuk memperkuat tiga fondasi utama dalam membangun masa depan, yakni literasi keuangan, peningkatan kompetensi, dan kemampuan beradaptasi.

Dalam paparannya, Ismail menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga karakter yang kuat serta kemampuan mengambil keputusan finansial secara bijak sejak dini.

"Dunia kerja akan terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, generasi muda wajib menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan bijak mengelola keuangan," kata Ismail.

"Prinsipnya adalah 'Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini'. Artinya, anak muda harus berani berinvestasi dan membangun perencanaan masa depan yang terukur serta berkelanjutan mulai dari sekarang," ujar Ismail.

Lebih lanjut, Ismail mendorong para mahasiswa untuk langsung mengadopsi kebiasaan finansial yang sehat begitu mereka menerima penghasilan pertama.

Langkah nyata tersebut dapat dimulai dari mengalokasikan dana darurat, menyusun skala prioritas, hingga memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan tujuan hidup jangka panjang. Menurutnya, literasi keuangan adalah jangkar penting agar generasi muda tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan.

Pegadaian secara konsisten memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan melalui inovasi digital. Kolaborasi dengan Universitas Andalas ini menjadi bukti nyata bagaimana literasi dapat diintegrasikan langsung dengan aksi digital.

Antusiasme peserta yang didominasi oleh calon wisudawan dan wisudawati ini terlihat sangat masif. Tercatat, sepanjang acara berlangsung, lebih dari 1.000 peserta melakukan pengunduhan aplikasi Tring dan langsung melakukan pembukaan akun Tabungan Emas Pegadaian.

Langkah ini menjadi modal awal bagi para lulusan baru untuk memulai investasi pertama mereka sebelum memasuki dunia profesional.

Melalui program CEO Talks ini, Pegadaian berharap dapat terus menginspirasi dan mencetak generasi emas Indonesia yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga matang secara finansial, sehingga siap berkontribusi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Bank Indonesia (BI) memperbesar ekspansi likuiditas di pasar menjadi Rp1.000 triliun hingga akhir Juni 2026. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing (valas) di tengah dinamika ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral akan terus memastikan likuiditas di pasar tetap memadai melalui berbagai instrumen operasi moneter yang dimiliki.

"Untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga terus akan menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki," ujar Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan, pada akhir Mei 2026 BI melakukan ekspansi likuiditas sekitar Rp600 triliun. Nilai tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni.

"Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," jelasnya.

Menurut Destry, penambahan ekspansi likuiditas dilakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak di pasar keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

"Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tegasnya.

Sementara itu, untuk menjaga nilai tukar, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Kebijakan ini mulai menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang hingga 26 Juni 2026, arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai sekitar US$9 miliar.

"Untuk nilai tukar, dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75 persen," pungkas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk mengulur waktu penerbitan obligasi valas denominasi yuan Panda Bond ke akhir Juli 2026. Hal itu lantaran investor di daratan China diklaim lebih besar sehingga otoritas fiskal berpeluang meningkatkan nilai lelangnya.

Awalnya, obligasi valas berdenominasi renminbi yuan ini ditargetkan terbit di China pada awal Juli alias pekan depan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah bertemu dengan investor institusi di Beijing pekan lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa usai pertemuan di Beijing itu, minat investor rupanya lebih tinggi dari yang diprakirakan. Ada beberapa lembaga pengelola dana investasi (fundmanager) yang masih menyatakan minatnya sejalan dengan proses book building.

"Ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu, jadi mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dengan demikian, otomatis Kemenkeu berencana untuk menerbitkan Panda Bond dengan nilai yang lebih besar. Obligasi ini diputuskan untuk terbit akhir Juli.

"Jadi saya tunda sampai akhir Juli, baru akan kami keluarkan supaya yang beli makin banyak. Jadi kalau besar nanti saya bisa serap sebanyak mungkin sesuai dengan rencana atau di atas rencana," lanjut Purbaya.

Menurut pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini, strategi diversifikasi pembiayaan tersebut sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Apalagi, dengan adanya kerja sama local currency transaction (LCT) dengan China, pemerintah bisa langsung menyerap dari obligasi tersebut dalam denominasi rupiah.

Dana yang diserap dari Panda Bond dengan skema LCT diharapkan bisa menambah likuiditas di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung menambah pasokan cadangan devisa Indonesia.

"Kalau LCT betul-betul jalan, sebetulnya secara de facto, itu kan cadangan kita perjanjian dengan bank sentral sekitar US$50 miliar. Kalau itu dipakai dengan betul dan cepat sehingga seolah-olah cadangan kita naik US$50 miliar, walaupun secara de jure enggak tercatat, tetapi saya bisa bilang cadangan devisa kita naik seperti itu. Karena kita bisa akses ke sana dengan gampang. Artinya ketergantungan kita terhadap dolar akan lebih bisa ditekan. Rupiah akan lebih stabil," jelasnya.

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa nilai Panda Bond yang akan diterbitkan. Namun, dia menyebut saat ini pemerintah masih memiliki ruang pembiayaan berdenominasi valas senilai US$3 miliar.

Apabila minat investor benar-benar meningkat jelang akhir Juli, maka dia tak menutup kemungkinan bakal memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan global bond dari renminbi yuan saja.

"Total global bond tinggal US$3 miliar lagi. Kalau semuanya bisa dipenuhi Panda Bond, yaudah Panda Bond aja," katanya.

Bagi Purbaya, salah satu kelebihan Panda Bond dibandingkan denominasi lain khususnya dolar AS adalah pengaruh peringkat dari lembaga rating. Dia menyebut investor di China tidak terlalu terpengaruh oleh lembaga pemeringkat rating seperti Moody's, Fitch maupun S&P, sebab mereka memiliki referensi sendiri untuk obligasi valas yang diterbitkan.

Nantinya, Panda Bond juga akan dinilai terlebih dahulu oleh lembaga pemeringkat di China dan hasilnya akan dirilis beberapa hari sebelum terbit akhir Juli.

"Artinya, kalau peringkat lembaga rating global keluar pun saya bisa enggak peduli kenapa saya enggak issue obligasi dolar lagi untuk sementara," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat kredit macet pinjaman daring alias pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,62 persen pada April 2026.

Angka tersebut mendekati ambang batas 5 persen yang dianggap masih aman oleh regulator.

Selain risiko gagal bayar tinggi, nilai utang pinjol masyarakat juga tembus Rp102,07 triliun per April 2026. Besarnya utang pinjol warga memunculkan pertanyaan soal kesehatan bagi industri, serta ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Sejumlah pengamat menilai angka kredit macet 4,62 persen tak bisa dianggap sepenuhnya aman, terlebih di tengah lonjakan utang pinjol masyarakat yang telah menembus Rp102,07 triliun.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan TWP90 4,62 persen memang masih terkendali secara regulasi, tetapi jaraknya yang sangat tipis dari ambang batas 5 persen perlu dibaca sebagai sinyal peringatan dini.

Menurutnya, kombinasi tingginya pertumbuhan utang pinjol, suku bunga yang masih tinggi, pelemahan rupiah, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, membuat angka tersebut tidak layak dipandang sebagai kondisi yang sepenuhnya aman.

"Regulator perlu membaca angka itu sebagai alarm dini. Jika kualitas pembiayaan memburuk sedikit saja, industri pinjol dapat masuk zona merah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menambahkan angka agregat TWP90 berpotensi menutupi kondisi kelompok peminjam tertentu yang sudah menghadapi tekanan berat, terutama pekerja informal, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Syafruddin menilai risiko kenaikan kredit macet tidak hanya berdampak pada industri pinjol, tetapi juga dapat merambat ke konsumsi rumah tangga dan stabilitas sosial.

Ketika gagal bayar meningkat, penyelenggara pinjol cenderung memperketat penyaluran kredit dan memperkuat proses penagihan. Kondisi itu berisiko mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama.

"Pola ini menciptakan lingkaran utang yang merusak daya beli. Pada tingkat makro, konsumsi rumah tangga dapat melemah karena pendapatan habis untuk cicilan, denda, dan bunga," ujarnya.

Fenomena lonjakan utang pinjol yang telah melampaui Rp102 triliun juga menurutnya menunjukkan dua sisi berbeda. Di satu sisi, masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan membutuhkan akses kredit yang cepat.

Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi juga mengindikasikan banyak rumah tangga menghadapi tekanan likuiditas.

"Fenomena ini memberi sinyal bahwa pendapatan banyak rumah tangga belum cukup kuat menahan tekanan harga dan biaya hidup. Jika konsumsi ditopang oleh utang jangka pendek berbunga mahal, pertumbuhan belanja menjadi rapuh," katanya.

Syafruddin memperkirakan utang pinjol masih berpotensi tumbuh hingga akhir tahun, didorong tingginya kebutuhan uang masyarakat, akses kredit perbankan yang lebih selektif, serta kemudahan pencairan dana melalui platform digital.

Meski demikian, ia mengingatkan kualitas pertumbuhan pinjol akan menjadi faktor yang semakin penting ke depan.

"Pertumbuhan yang sehat harus berasal dari pinjaman produktif dan kemampuan bayar yang jelas, bukan dari konsumsi panik dan gali lubang tutup lubang," katanya.

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo menilai besarnya utang pinjol menunjukkan masyarakat semakin menyukai akses pembiayaan yang cepat dan mudah.

Menurutnya, pinjol mampu menghilangkan berbagai hambatan mengajukan kredit ke bank dan lembaga konvensional lain, seperti kewajiban menyediakan agunan, dokumen keuangan yang rumit, hingga proses survei.

"Meski biaya pinjol relatif lebih tinggi dibandingkan metode kredit lainnya, kemudahan akses dan effort untuk memperolehnya ternyata sudah mendapatkan tempat di masyarakat," ujar Budi.

Ia mengatakan penggunaan pinjol tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Dana pinjol digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari modal usaha, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pembelian barang elektronik, hingga kebutuhan darurat.

Namun, Budi mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengambil pinjol mengingat bunganya relatif tinggi. Pinjol sebaiknya digunakan untuk tujuan produktif, seperti tambahan modal usaha yang sudah berjalan, bukan buat membiayai gaya hidup konsumtif.

Ia menyarankan porsi cicilan pinjaman konsumtif tidak melebihi 15 persen dari pendapatan bulanan. Sementara untuk pinjaman produktif, total cicilan sebaiknya dibatasi maksimal 35 persen dari pendapatan rutin.

"Disiplin membayar dan menghindari mengambil pinjaman baru sebelum pinjaman lama lunas menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang," katanya.

Budi juga menilai edukasi mengenai cara berutang yang sehat perlu diperkuat oleh regulator dan lembaga keuangan.

"Pemahaman cara berutang yang baik perlu disosialisasikan sekencang promosi penggunaan pinjol agar tingkat gagal bayar tidak meningkat dan iklim bisnis pinjol tetap sehat," pungkasnya.

Nilai tukar rupiah tembus level Rp18 ribu per dolar AS di perdagangan pasar valuta asing pagi ini, Jumat (26/6).

Berdasarkan data Investing.com pukul 06.50 WIB, kurs rupiah berada di posisi Rp18.009 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah 02 poin atau 0,52 persen dibandingkan sebelumnya.

Investing.com merupakan penyedia data foreign exchange (forex), yaitu pasar atau aktivitas perdagangan mata uang asing (valuta asing/valas). Situs ini menampilkan data real-time untuk perdagangan mata uang asing.

Kemarin (25/6), nilai tukar rupiah ditutup di posisi Rp17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis sore. Mata uang Garuda melemah 9 poin atau 0,05 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan indeks dolar AS terjadi seiring meredanya kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global setelah arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kembali pulih pasca-kesepakatan penghentian konflik antara Iran dan Israel.

Ia mencatat Menteri Energi AS Chris Wright menyebut sedikitnya 20 juta barel minyak telah melewati Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Menurut Ibrahim, kondisi itu turut menekan harga minyak dunia dan mengurangi premi risiko geopolitik di pasar.

"Kesepakatan tersebut menetapkan periode negosiasi selama 60 hari untuk menangani isu-isu yang lebih sulit, termasuk program nuklir Iran. Minyak diperkirakan tetap mengalir melalui Selat Hormuz meski kesepakatan tersebut nantinya tidak berlanjut," ujar Ibrahim kepada dalam keterangannya.

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah ketidakpastian global. Ketergantungan impor minyak Indonesia dari Timur Tengah kini disebut hanya sekitar 20 persen setelah pemerintah melakukan diversifikasi pasokan dari sejumlah negara lain.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026, posisi cadangan devisa yang mencapai US$144,9 miliar pada akhir Mei, serta realisasi investasi Rp498,8 triliun yang dinilai menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, Ibrahim mengingatkan tren surplus neraca perdagangan yang terus menyusut perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Meski berhasil mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut kian menipis sehingga pemerintah perlu terus mendorong sektor-sektor penghasil devisa, salah satunya pariwisata,"ujarnya.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan Jumat (26/6) akan bergerak fluktuatif namun berpeluang menguat dalam rentang Rp17.940 hingga Rp17.990 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyebut obligasi valuta asing (valas) berdenominasi renminbi yuan direncanakan terbit sesuai jadwal yakni awal Juli 2026. Otoritas mengeklaim bahwa terdapat minat yang tinggi oleh investor di daratan China untuk membeli surat utang pemerintah ini.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengatakan bahwa Kemenkeu Republik Rakyat China (RRC) serta Bank Sentral China alias People's Bank of China (PBOC) telah berkomitmen untuk membantu kelancaran proses penerbitan. Pemerintah masih menargetkan penerbitan Panda Bond sekitar awal Juli alias pekan depan.

"Tetapi, kan, administrasi harus kami lakukan, ya. Jadi, it will be on time, insyaAllah seperti yang disampaikan Pak Suminto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko]. InsyaAllah [awal Juli]," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dari segi potensinya, Herman, menyebut saat ini otoritas masih melakukan book building untuk mengukur minat pasar. Tahapan proses ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar nilai issuance alias lelang obligasi yang akan dilakukan.

Akan tetapi, terang Herman, kesan yang didapatkan saat pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah investor institusi di Beijing pekan lalu menunjukkan adanya minat yang tinggi terhadap Panda Bond. Dia turut mendampingi Purbaya ke China bersama dengan Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto.

Dia mengeklaim lebih dari 15 investor institusi besar di China yang ditemui olehnya dan Purbaya pekan lalu menginginkan penerbitan dalam jumlah yang besar.

"Kemarin minatnya cukup besar, they want more, tetapi tentu saja kan kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan [pembiayaan] kami juga ya. Apakah pembiayaannya itu dibutuhkan sebesar itu dan juga cash management kami," kata pria yang juga bekas pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Dari deretan investor institusi yang datang, sebagian berasal dari investment bank maupun perusahaan sekuritas. Salah satu yang hadir merupakan afiliasi dari bank terbesar di dunia dari segi aset, yakni Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Bagi Herman, minat yang tinggi dari pasar terhadap Panda Bond juga terlihat dari penjamin emisi obligasi atau underwriter. Mereka disebut sudah ikut memesan Panda Bond lebih dulu meski dibatasi dengan kuota.

"Jadi, kalau ditanya yang tertarik berapa, paling tidak dari underwriter-nya mereka dengan confident ambil porsi yang mereka boleh beli, mereka beli sendiri. Sisanya kan harus dijual keluar. Bahkan banyak juga yang menawarkan ke kita jadi bagian dari underwriter di masa depan gitu. Tentu siapapun boleh asalkan memenuhi ketentuan. Jadi, open arm saja," pungkas Herman.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Juni 2026. Selain itu, LPS juga menetapkan TBP untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum sebesar 2,00 persen serta TBP untuk simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,25 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan penyesuaian TBP dilakukan sebagai langkah antisipatif guna menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di industri perbankan.

"Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan," ujar Anggito dalam Konferensi Pers Penetapan TBP LPS yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun sektor perbankan.

"Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," katanya.

Sebagai informasi, LPS secara rutin menetapkan tingkat bunga penjaminan sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni pada Januari, Mei, dan September. Namun, penyesuaian dapat dilakukan di luar jadwal tersebut apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi dan keuangan yang signifikan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Andalas, mengembangkan pemanfaatan limbah kelapa sebagai bahan pakan alternatif yang membantu menekan biaya produksi peternak unggas di Aceh.

Melalui program Sampah Kelapa untuk Desa Sejahtera (Sakeladera), perusahaan mengolah sekitar 60 ton limbah kelapa per bulan dari kawasan wisata Pantai Lampuuk, Aceh, menjadi cocopeat yang digunakan sebagai campuran pakan ternak. Program ini diklaim mampu menurunkan biaya pakan peternak unggas hingga 60%.

Sebelum program berjalan, peternak unggas di Lhoknga menghadapi biaya pakan yang mencapai sekitar Rp48 juta per bulan karena masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha peternakan skala kecil.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Program Sakeladera PT Solusi Bangun Andalas selaku unit usaha SIG menjadi bukti nyata kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di Aceh,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Rabu (23/6/2026).

Menurut Vita, program tersebut mencatat rasio Social Return on Investment (SROI) sebesar 2,5. Artinya, setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi senilai Rp2,5 bagi masyarakat.

Selain membantu menekan biaya pakan, program ini juga mengurangi volume limbah kelapa yang sebelumnya mencapai sekitar 60 ton per bulan menjadi 20—24 ton per bulan. Pengurangan limbah tersebut turut menekan emisi karbon dari praktik pembakaran sampah kelapa yang sebelumnya mencapai 34,8 ton CO₂ per bulan.

Program ini juga melibatkan masyarakat setempat dalam rantai pengumpulan dan pengolahan limbah kelapa. Tercatat sebanyak 28 orang terlibat dalam proses tersebut.

Anggota Kelompok Usaha Puyuh Andalas Muhammad Ikhsan mengatakan pemanfaatan limbah kelapa memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha peternakan.

“Sekarang sampah kelapa tidak lagi dibuang percuma. Kami bisa mengolahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi, bahkan membantu menekan biaya produksi pakan ternak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan jumlah uang beredar dalam arti luas alias (M2) di masyarakat mencapai Rp10.415,9 triliun per Mei 2026. Angka itu tumbuh sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 9,2% YoY.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa perkembangan M2 itu didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3% YoY dan uang kuasi sebesar 6% YoY.

"Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Perinciannya, penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8% YoY, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,4% YoY. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 5,2% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7% YoY.

Lebih rinci lagi, komponen M1 dengan pangsa 57,8% dari M2 tercatat senilai Rp6.025 triliun atau tumbuh sebeaar 15,3% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan sebesar 13,6% pada bulan sebelumnya.

Perkembangan M1 itu terdorong oleh pertumbuhan giro rupiah sebesar 23,9% YoY meningkat dibandingkan bulan April 2026 yang tumbuh sebesar 21,3% (yoy). Demikian juga uang kartal di luar bank umum dan BPR dan tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu yang masing-masing tumbuh sebesar 16,6% YoY dan 8,3% YoY, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 15,7% YoY dan 7,1% YoY.

Sementara uang kuasi yang memiliki pangsa 41,5% dari M2 tercatat sejumlah Rp4.319,3 triliun atau tumbuh 6% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,8% YoY.

Perkembangan uang kuasi tersebut didorong oleh pertumbuhan giro valas sebesar 10,5% YoY dan tabungan lainnya sebesar 22,2% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 0,6% YoY dan 17,7% YoY. Sementara itu, simpanan berjangkatumbuh sebesar 3,3% YoY, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,6% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kebijakan pengetatan batas pembelian valuta asing (valas) secara tunai tanpa didasari kebutuhan riil (underlying) berjalan efektif. Kebijakan itu sukses menurunkan rata-rata transaksi harian valas, yang pada gilirannya membantu meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Adapun, otoritas moneter kembali memangkas ambang batas (threshold) beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi maksimal US$10.000 per pelaku per bulan, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Langkah tersebut terbilang sangat cepat, mengingat BI baru saja memberlakukan pemangkasan ambang batas transaksi serupa dari US$100.000 menjadi US$25.000 pada awal Juni 2026 ini.

“Mengenai evaluasi kebijakan threshold, kami di Bank Indonesia melihat bahwa kebijakan itu baik,” ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Tommy, sapaan Thomas, memerincikan data bahwa pada tahapan pertama ketika BI menurunkan ambang batas pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 menjadi US$50.000, kebijakan tersebut berhasil menekan rata-rata transaksi harian ke level US$16 juta.

Tren penurunan transaksi valas spekulatif ini terus berlanjut pada tahapan pengetatan kedua yang berlaku baru-baru ini. “Di tahapan kedua, dari US$50.000 ke US$25.000, itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar US$9 juta,” jelas Tommy.

Lebih lanjut, dia memproyeksikan bahwa langkah teranyar BI untuk kembali memangkas batas pembelian hingga US$10.000 per bulan pada awal paruh kedua tahun ini akan semakin memperkuat kepatuhan dan integritas transaksi di pasar valas domestik.

“Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi US$10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1% dari total transaksi valas,” kata Tommy yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.