KOMPAS.com – Hari ini, Kamis (30/4/2026), menjadi batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang tenggat waktu dari 31 Maret 2026 menjadi 30 April 2026.

Artinya, ini adalah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tanpa dikenakan sanksi. Jika belum lapor, sebaiknya segera dilakukan hari ini juga sebelum sistem semakin padat.

Pelaporan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP, tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Lantas, bagaimana cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP? Simak panduannya.

Aktivasi akun sebelum lapor pajak

Sebelum melaporkan SPT, wajib pajak perlu memastikan akun Coretax sudah aktif.

Aktivasi dilakukan melalui situs resmi Coretax DJP dengan menggunakan data seperti NPWP. Setelah akun aktif, pengguna dapat langsung login dan mengakses layanan pelaporan.

Langkah ini penting untuk memastikan proses pelaporan berjalan lancar, terutama di hari terakhir seperti sekarang.

Cara lapor SPT Tahunan pribadi secara online

Berikut langkah-langkah lapor SPT Tahunan melalui Coretax DJP:

• Login ke situs Coretax DJP, https://coretax.djp.pajak.go.id
• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Pilih jenis PPh Orang Pribadi
• Tentukan SPT Tahunan dan periode pajak (Januari–Desember 2025)
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir
• Klik “Posting” untuk memunculkan data otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik “Bayar dan Lapor”
• Pilih penyedia tanda tangan digital
• Masukkan ID dan password
• Klik “Konfirmasi Tanda Tangan”

Setelah selesai, status pelaporan akan muncul di sistem. Jika sudah lengkap, SPT akan masuk ke menu “SPT Dilaporkan”. Wajib pajak juga dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik sebagai tanda sah pelaporan.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi.

Mengenal Coretax DJP

Coretax DJP adalah sistem administrasi perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirancang untuk mempermudah layanan pajak secara digital.

Melalui platform ini, wajib pajak dapat melakukan seluruh proses pelaporan SPT secara online, mulai dari pengisian hingga pengiriman laporan.

Beberapa fitur utama Coretax antara lain:

• Pengisian SPT secara elektronik
• Pengiriman laporan online
• Akses riwayat pelaporan
• Unduh bukti penerimaan elektronik

Dengan sistem ini, proses lapor pajak menjadi lebih praktis dan bisa dilakukan kapan saja

Itulah cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Melaporkan SPT Tahunan tepat waktu penting untuk menghindari sanksi administrasi dan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) membuka layanan hingga tengah malam pada 29–30 April 2026.
Langkah ini diambil untuk menyambut detik-detik terakhir batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yang telah direlaksasi hingga akhir bulan ini sambil mengakomodasi wajib pajak yang terbentur keterbatasan waktu pada jam kerja reguler.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Kaltimtara Teddy Heriyanto menyatakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Kaltimtara memperpanjang jam operasional hingga pukul 21.00 WITA pada Selasa (29/4) dan pukul 24.00 WITA pada Rabu (30/4).

Dia menegaskan perpanjangan waktu layanan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberikan asistensi maksimal kepada wajib pajak.

"Dengan memanfaatkan layanan ini, diharapkan wajib pajak akan mendapatkan kemudahan layanan asistensi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunannya, khususnya menjelang batas akhir pelaporan SPT, pada tanggal 29 dan 30 April 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Pada praktiknya, layanan perpanjangan waktu ini tidak sekadar membuka loket pelaporan.

Kanwil DJP Kaltimtara juga menyediakan sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari aktivasi akun Coretax bagi wajib pajak yang belum terdaftar, pembuatan Kode Otorisasi DJP, hingga konsultasi perpajakan langsung dengan petugas di lokasi.

Adapun, Teddy menuturkan bahwa kehadiran layanan ekstensif ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk meningkatkan literasi wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi Coretax yang masih terbilang baru.

"Kanwil DJP Kaltimtara berharap dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi Coretax," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan fasilitas Coretax Mobile guna mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjabarkan bahwa Coretax Mobile merupakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang laporan akhirnya berstatus SPT Tahunan Nihil.

"Coretax Mobile/M-Pajak merupakan sistem Coretax DJP versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan," jelas Inge dalam Pengumuman No. PENG-29/PJ.09/2026, yang dikeluarkan pada Selasa (7/4/2026).

Layanan ini dapat diakses secara langsung melalui aplikasi M-Pajak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, otoritas pajak merinci tiga kriteria utama Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Coretax Mobile ini. Ketentuan kriteria tersebut mencakup:

Pertama, berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua, hanya memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan dari satu pemberi kerja, atau berstatus murni sebagai karyawan.

Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status Normal, yang artinya bukan merupakan laporan pembetulan, dengan hasil akhir Nihil.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria di atas, pelaporan dapat dimulai dengan mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi M-Pajak yang tersedia secara resmi di Playstore bagi pengguna Android maupun AppStore untuk perangkat iOS. Setelah aplikasi terpasang di gawai, pengguna cukup menekan tombol "Login" lalu memilih opsi "Lanjutkan Masuk Coretax".

Langkah berikutnya, pengguna harus masuk menggunakan akun Coretax DJP masing-masing untuk mulai membuat konsep SPT. DJP menegaskan agar seluruh proses pengisian SPT Tahunan tersebut dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas.

Adapun panduan tata cara pelaporan yang komprehensif telah disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses publik melalui tautan resmi di https://s.kemenkeu.go.id/SPTMpajak.

Di tengah tingginya ancaman kejahatan siber, DJP juga memberikan peringatan keras dan mengingatkan masyarakat bahwa Coretax Mobile hanya dapat diunduh melalui toko aplikasi resmi. Guna mencegah modus penipuan yang kerap mengatasnamakan DJP, masyarakat diminta untuk menghindari instalasi aplikasi melalui tautan (link) tidak dikenal ataupun instalasi dari luar Playstore dan AppStore.

Wajib pajak juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya mengakses layanan perpajakan melalui laman atau aplikasi yang resmi dirilis instansi. Apabila masyarakat masih menemui kendala teknis atau memerlukan bantuan asistensi lebih lanjut, DJP membuka saluran pengaduan melalui layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 9.665.246 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 per 28 Maret pukul 24.00 WIB.

Adapun, DJP menargetkan pelaporan SPT 2025 mencapai 15 juta. Artinya, realisasi pelaporan SPT 2025 baru mencapai 64% dari target.

Perinciannya, 8.491.269 WP orang pribadi karyawan telah menyampaikan SPT Tahunan, diikuti 974.791 WP orang pribadi non-karyawan, dan 197.466 WP badan. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 1.720 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Otoritas pajak mewajibkan bahwa mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.143.733 akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 16,09 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 962.999 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 90.459 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 227 akun.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Pelonggaran Waktu Laporan SPT

Kendati demikian, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026 (sama dengan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP badan).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan SPT Tahunan WP orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

WP yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup WP orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sudah mencapai 8.587.456 SPT sampai dengan 17 Maret 2026.

Data itu ditarik per pukul 00.00 WIB, Selasa (17/3/2026). Dengan demikian, capaian itu sudah mencapai 57,2% dari target yakni 15 juta SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mencatat bahwa 8,58 juta SPT yang sudah masuk itu meliputi terbesar dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan sebanyak 7.594.410 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 813.247, serta masing-masing WP badan berdenominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) yaitu 178.141 SPT dan 137 SPT.

Di sisi lain, jumlah SPT yang masuk untuk beda tahun buku atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni 1.500 dari WP badan berdenominasi rupiah dan 21 dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di samping itu, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 16.592.948 WP. Jumlah itu terdiri dari WP OP sebanyak 15.548.223, WP badan 954.093, WP Instansi Pemerintah 90.406 dan WP penyelanggaran perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) 226.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memprediksi pelaporan bisa mencapai 8,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 atau pada periode awal cuti bersama dan Lebaran 2026.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2025 akan berakhir pada 31 Maret 2026 bagi WP OP dan 30 April 2026 bagi WP Badan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 15 Maret 2026 mencapai 8.125.023 SPT.

Data tersebut ditarik per pukul 00.00 WIB, Minggu (15/3/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mencatat penyampaian SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan yaitu 7.200.487 SPT.

Kemudian, 754.990 SPT dari WP nonkaryawan, serta 167.988 SPT dari WP Badan berdenominasi rupiah dan 134 SPT dari WP Badan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, penyampaian SPT beda tahun buku yakni yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 mencakup 1.403 SPT dari WP Badan denominasi rupiah, dan 21 SPT dari WP Badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, jumlah WP yang telah mengaktivasi akun sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax mencapai 16.354.088 WP.

Perinciannya: 15.315.349 WP pribadi, 948.165 WP badan, 90.348 WP instansi pemerintah, serta 226 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, DJP Kemenkeu menetapkan target penyampaian SPT 2025 ini mencapai keseluruhan 15 juta SPT sampai dengan batas akhir pelaporan 31 Maret 2026 untuk WP OP dan 30 April 2026 untuk WP Badan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa sudah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya terus mengingatkan WP terkait dengan kewajibannya.

"Kami remind melalui email blast, ada sekitar sampai 9 Maret, angka 8,65 juta email blast yang sudah kami sampaikan," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, Bimo turut mengaku belum melihat perlunya memperpanjang waktu pelaporan SPT.

"Sampai hari ini kami belum melihat adanya urgensi untuk relaksasi atau untuk sanksi keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Kami akan terus melakukan evaluasi sampai mendekati Lebaran untuk mengetahui apakah itu memang perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi," pungkas Bimo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem administrasi perpajakan terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Coretax DJP, mulai digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Artinya, mulai 2026 pelaporan pajak secara daring tidak lagi menggunakan DJP Online, melainkan melalui platform Coretax.

Karena itu, wajib pajak perlu memahami cara buat akun Coretax, proses aktivasi akun Coretax, hingga penggunaan passphrase Coretax sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Coretax adalah sistem administrasi pajak generasi baru

Mengutip laman resmi pajak.go.id, Coretax adalah sistem administrasi perpajakan generasi baru yang menggantikan berbagai aplikasi lama Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui sistem ini, berbagai layanan perpajakan dapat diakses dalam satu portal terpadu. Wajib pajak dapat melakukan registrasi NPWP atau NIK, pembaruan data, pelaporan SPT Tahunan, pengajuan restitusi, pemindahbukuan, hingga pembuatan kode billing.

Dengan penerapan sistem tersebut, layanan perpajakan dirancang menjadi lebih terintegrasi, digital, serta memiliki sistem keamanan berlapis.

Cara buat akun Coretax dan aktivasi akun

Sebelum menggunakan layanan perpajakan di platform tersebut, wajib pajak harus memiliki akun Coretax terlebih dahulu.

Berikut cara buat akun Coretax sekaligus cara aktivasi Coretax pribadi melalui laman resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id:

• Buka laman Coretax DJP.
• Pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
• Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
• Masukkan NPWP lalu klik “Cari”.
• Isi alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online.
• Lakukan verifikasi identitas melalui swafoto (selfie).
• Baca dan centang pernyataan yang tersedia.
• Klik “Simpan”.
• Periksa email dari domain resmi @pajak.go.id yang berisi surat penerbitan akun dan kata sandi sementara.
• Login menggunakan kata sandi sementara tersebut.

Pada login pertama, pengguna wajib mengganti coretax login password serta membuat passphrase Coretax sebagai lapisan keamanan tambahan.

Setelah tahap ini selesai, aktivasi akun Coretax dinyatakan berhasil dan akun dapat digunakan untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan.

Perbedaan password dan passphrase Coretax

Dalam sistem Coretax, password dan passphrase memiliki fungsi yang berbeda.

Password digunakan untuk login atau masuk ke akun Coretax. Password dibuat saat pertama kali aktivasi akun dan menjadi lapisan keamanan awal.

Sementara itu, passphrase Coretax adalah frasa keamanan yang digunakan sebagai tanda tangan digital saat wajib pajak melakukan tindakan resmi di dalam sistem.

Dengan kata lain, password digunakan untuk membuka akses ke akun, sedangkan passphrase berfungsi untuk mengesahkan dokumen atau transaksi elektronik, seperti saat mengirimkan SPT Tahunan.

Lapor SPT di Coretax DJP.

Cara membuat passphrase Coretax

Pembuatan passphrase dilakukan setelah akun Coretax aktif. Prosesnya melalui menu berikut:

• Masuk ke “Portal Saya”
• Pilih “Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital”
• Pilih “Kode Otorisasi DJP”
• Masukkan passphrase sesuai ketentuan
• Centang pernyataan wajib pajak
• Klik “Simpan”

Setelah proses ini selesai, passphrase akan digunakan setiap kali wajib pajak melakukan tindakan yang memerlukan otorisasi digital.

Contoh passphrase Coretax

Passphrase umumnya lebih panjang dibandingkan password sehingga dinilai lebih aman.

Beberapa ketentuan pembuatan passphrase antara lain:

• Minimal delapan karakter
• Mengandung huruf besar dan kecil
• Memiliki angka dan simbol
• Bersifat unik dan tidak mudah ditebak

Berikut beberapa contoh passphrase Coretax yang bisa dijadikan referensi:

• Pajak2026#Tertib
• SPT!AmanDanPatuh24
• Lapor_Pajak2026!
• TaatPajak#SetiapTahun
• CoretaxAman@2026

Untuk menjaga keamanan akun, passphrase sebaiknya dibuat berbeda dengan coretax login password.

Cara mendapatkan kode otorisasi atau sertifikat elektronik

Agar dapat menandatangani dokumen perpajakan secara digital, wajib pajak perlu memiliki Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

Proses pengajuannya dilakukan melalui akun Coretax yang telah aktif dengan langkah berikut:

• Login ke akun Coretax.
• Masuk ke menu “Portal Saya”.
• Pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Pilih jenis Kode Otorisasi DJP.
• Buat passphrase atau masukkan ID penandatanganan.
• Centang pernyataan wajib pajak.
• Klik “Kirim”.

Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa sertifikat digital telah dibuat. Wajib pajak juga dapat mengunduh bukti tanda terima serta surat penerbitan sertifikat.

Untuk memastikan sertifikat aktif, lakukan validasi melalui menu Portal Saya → Profil Saya → Nomor Identifikasi Eksternal → Digital Certificate, lalu pastikan statusnya “VALID”.

Cara mengatasi lupa password Coretax

Dalam beberapa kasus, wajib pajak juga mengalami kendala seperti lupa password Coretax atau lupa passphrase Coretax.

Jika lupa password, pengguna dapat menggunakan fitur “Lupa Kata Sandi” pada halaman login Coretax. Sistem akan mengirimkan tautan pemulihan melalui email atau nomor telepon yang terdaftar.

Sementara jika lupa passphrase Coretax, wajib pajak perlu mengajukan kembali pembuatan kode otorisasi atau sertifikat digital melalui menu yang tersedia di akun Coretax.

DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengimbau masyarakat untuk segera menyampaikan SPT Tahunan sebelum masa libur Idulfitri.

“Supaya Lebarannya betul-betul kembali fitri, perpajakannya segera dilaporkan saja. Daripada nanti Lebarannya kurang ikhlas, lebih baik sudah selesai kewajibannya,” ujar Bimo dalam kelas pajak bersama awak media pada Kamis (5/3/2026).

Menurut Bimo, pelaporan SPT lebih awal akan membantu wajib pajak menuntaskan kewajiban administrasi sebelum memasuki masa libur panjang. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan lebih nyaman karena kewajiban perpajakan telah diselesaikan.

KOMPAS.com - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kini, pelaporan SPT sepenuhnya dilakukan lewat Coretax DJP, bukan lagi DJP Online.

Untuk melaporkan SPT Tahunan 2026, wajib pajak wajib mengaktivasi akun Coretax DJP. Aktivasi ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi wajib pajak untuk menggunakan seluruh layanan dalam sistem Coretax.

Meskipun wajib pajak sebelumnya telah memiliki akun DJP Online, aktivasi tetap harus dilakukan sebab Coretax menggunakan kredensial baru, termasuk pengaturan kata sandi dan sistem keamanan yang berbeda.

Perlu dicatat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan ini ditetapkan pada 31 Maret 2026. Jika telat lapor, wajib pajak dikenai sanksi administrasi.

Semakin cepat Anda melakukan aktivasi, semakin siap wajib pajak beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Lantas, bagaimana cara aktivasi akun Coretax DJP? Berikut panduan selengkapnya.

Cara aktivasi akun Coretax

Sebelum membuat akun Coretax, pastikan Anda menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengacu informasi resmi dari DJP, berikut cara aktivasi akun Coretax pribadi:

• Buka laman Coretax DJP, lalu pilih menu "Aktivasi Akun Wajib Pajak"
• Centang pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?"
• Masukkan data identitas berupa NIK, alamat email, dan nomor telepon sesuai data djp
• Lakukan verifikasi identitas
• Centang pernyataan kemudian klik Simpan
• Cek email konfirmasi yang berisi user ID dan kata sandi sementara
• Login kembali ke Coretax, lalu segera ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase

Setelah berhasil melakukan cara aktivasi akun Coretax pajak, wajib pajak masih perlu mengajukan Kode Otorisasi DJP (KO DJP).

Kode tersebut berfungsi sebagai alat autentikasi sekaligus tanda tangan elektronik resmi dalam sistem DJP.

Lapor SPT Tahunan Coretax Aktivasi akun Coretax

Cara buat kode otorisasi DJP

Kode Otorisasi DJP digunakan untuk berbagai layanan penting, seperti penandatanganan SPT, penerbitan bukti potong pajak, hingga pengajuan permohonan administrasi perpajakan lainnya.

Cara mengajukan kode otorisasi DJP sebagai berikut:

• Login di Coretax DJP
• Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan
• Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
• Lengkapi data dan kirim permohonan

Kode otorisasi ini wajib dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi maupun cara aktivasi akun Coretax badan usaha.

Demikian cara aktivasi akun Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan 2026. Melalui sistem perpajakan baru, proses administrasi perpajakan diharapkan lebih efisien, aman, dan terpusat dalam satu sistem nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mencatat 5.148.067 laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 hingga 1 Maret 2026.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, menerangkan bahwa dari 14,86 juta wajib pajak yang telah melakukan aktivasi terhadap akun Coretax, baru sekitar 34,58% yang melakukan pelaporan SPT. Artinya, ada sebanyak 65,42% WP yang telah melakukan aktivasi, tetapi belum melapor SPT.

Diperinci, progres aktivasi akun Coretax saat ini telah mencapai 14,86 juta akun, yang meliputi WP orang pribadi (OP) sebanyak 13,86 juta akun, WP badan sebanyak 915.473 akun, WP instansi pemerintah sebesar 89.869 akun, dan WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik sebanyak 225 akun.

Hal ini menunjukkan, kendati total aktivasi akun tersebut mencatat pertumbuhan 31,85% (year to date/YtD), tetapi jumlah pelaporan SPT masih belum signifikan dibandingkan pertumbuhan aktivasi.

Di sisi lain, pada periode Januari—Maret 2026, DJP turut mencatat sebanyak 1.066 SPT dilaporkan melalui Coretax form.

Secara umum, pelaporan SPT untuk PPh orang pribadi (OP) karyawan masih mendominasi, dengan besaran mencapai 4,58 juta SPT. Mengekor di belakangnya, OP non karyawan mencapai 448.330, SPT badan berdenominasi rupiah sebesar 115.099, dan badan berdenominasi dolar AS sebanyak 109 SPT.

Adapun untuk tahun buku yang berbeda, yakni yang dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlah SPT yang diterima DJP mencapai 880. Dari total tersebut, tercatat 859 SPT dari WP berdenominasi rupiah dan 21 SPT dari WP berdenominasi dolar AS.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan sistem Coretax menjadi salah satu caranya untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak 2026 bisa melampaui target yang ditetapkan pada APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini diperkirakan olehnya kendati basis pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang rendah sehingga turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat asing.

Untuk diketahui, pemerintah memasang target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (year on year/YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya Rp1.917,6 triliun sehingga terjadi shortfall sebesar Rp271,7 triliun. Artinya, basis pertumbuhan dari realisasi tahun lalu untuk mengejar target tahun ini menjadi lebih tinggi yakni 22,9% (YoY).

Dengan kata lain, pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun untuk mencapai target 2026 dari realisasi sampai akhir tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seiring penerapan sistem pajak digital, masih banyak wajib pajak yang belum memahami perbedaan password dan passphrase di Coretax. Padahal, memahami passphrase Coretax adalah apa dan bagaimana fungsinya menjadi hal penting dalam proses administrasi perpajakan secara daring.

Kebingungan ini umumnya muncul saat aktivasi akun Coretax atau ketika wajib pajak hendak melaporkan SPT Tahunan. Tidak sedikit yang mengira password dan passphrase memiliki fungsi yang sama, padahal keduanya digunakan pada tahapan berbeda.

Dalam sistem Coretax, password memang digunakan untuk masuk ke akun. Namun, ketika wajib pajak melakukan tindakan resmi seperti pengiriman SPT atau penggunaan sertifikat digital, sistem akan meminta passphrase sebagai bentuk otorisasi tambahan.

Lantas, apa perbedaan keduanya, bagaimana contoh passphrase Coretax, serta bagaimana proses aktivasi akun Coretax DJP? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Coretax DJP?

Dikutip dari laman pajak.go.id, Coretax adalah sistem administrasi perpajakan generasi baru yang menggantikan berbagai aplikasi lama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menjadi platform terpadu untuk layanan perpajakan secara daring.

Melalui Coretax, wajib pajak dapat melakukan registrasi NPWP atau NIK, pembaruan data, pelaporan SPT Tahunan, pengajuan restitusi, pemindahbukuan, hingga pembuatan kode billing dalam satu portal terintegrasi.

Dengan sistem ini, layanan pajak dirancang lebih efisien dan transparan, namun tetap mengedepankan keamanan berlapis.

Bedanya Password dan Passphrase Coretax

Perbedaan password dan passphrase terletak pada fungsi dan penggunaannya.

Password digunakan untuk login atau masuk ke akun Coretax. Password dibuat saat pertama kali aktivasi akun dan menjadi lapisan keamanan awal. Biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dengan panjang minimal delapan karakter.

Sementara itu, passphrase Coretax adalah frasa keamanan yang digunakan sebagai tanda tangan digital atau otorisasi saat melakukan tindakan resmi di dalam sistem. Passphrase tidak dipakai untuk login, melainkan untuk mengesahkan dokumen elektronik.

Dengan kata lain, password membuka akses ke akun, sedangkan passphrase mengesahkan transaksi atau dokumen yang dikirimkan.

Aktivasi Akun Coretax

Sebelum dapat menggunakan passphrase, wajib pajak harus menyelesaikan aktivasi akun Coretax.

Langkah pertama adalah mengakses laman resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.

Bagi yang sudah terdaftar di DJP Online, cukup memasukkan NPWP atau NIK dan password yang dimiliki. Jika lupa, tersedia fitur “Lupa Kata Sandi” untuk pemulihan melalui email atau nomor telepon yang terdaftar.

Bagi yang belum pernah terdaftar, pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”, masukkan NIK, email, dan nomor telepon sesuai data perpajakan. Sistem akan mengirimkan kata sandi sementara untuk login pertama kali.

Setelah berhasil masuk, wajib pajak diminta membuat password baru dengan kombinasi minimal delapan karakter yang mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Cara Membuat Passphrase Coretax

Setelah akun aktif, pembuatan passphrase dilakukan melalui menu:

• “Portal Saya”
• “Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital”
• Pilih “Kode Otorisasi DJP”
• Masukkan passphrase sesuai ketentuan
• Centang pernyataan wajib pajak
• Klik “Simpan”

Sejak tahap ini selesai, passphrase akan digunakan saat wajib pajak melakukan tindakan yang memerlukan otorisasi digital, termasuk pelaporan SPT.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara aktivasi akun Coretax. Cara aktivasi akun Coretax pribadi. Cara aktivasi akun Coretax DJP.

Contoh Passphrase Coretax

Selain memiliki fungsi krusial, passphrase dinilai lebih aman dibandingkan password karena tersusun atas rangkaian karakter yang lebih panjang dan kompleks.

Untuk menjaga keamanan akun, passphrase Coretax harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

• Panjang minimal delapan karakter
• Mengandung kombinasi huruf besar dan kecil, angka, serta simbol
• Bersifat unik dan tidak mudah ditebak

Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh passphrase Coretax yang bisa jadi referensi:

• Pajak2026#Tertib
• SPT!AmanDanPatuh24
• Lapor_Pajak2026!
• TaatPajak#SetiapTahun
• CoretaxAman@2026

Untuk menjaga keamanan akun, passphrase sebaiknya dibuat berbeda dengan password yang digunakan saat login.

Cara Isi Coretax Pajak

Setelah aktivasi akun Coretax dan pembuatan passphrase selesai, wajib pajak dapat mulai mengakses layanan pelaporan.

Dalam proses cara isi Coretax pajak atau cara lapor SPT Tahunan di Coretax, wajib pajak masuk ke akun menggunakan password, memilih menu pelaporan SPT, lalu mengisi formulir sesuai data yang diminta.

Setelah seluruh data lengkap, sistem akan meminta passphrase sebagai bentuk otorisasi sebelum dokumen dikirim. Tahap ini memastikan dokumen elektronik tercatat secara sah dalam sistem DJP.

Jika mengalami kendala dalam aktivasi akun Coretax maupun penggunaan passphrase, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mendatangi KPP terdekat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 resmi menggunakan sistem administrasi perpajakan terbaru, yakni Coretax DJP Pajak. Mulai 2026, seluruh proses pelaporan pajak secara daring dilakukan melalui platform ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk memahami cara daftar Coretax agar tidak terkendala saat masa pelaporan tiba. Selain itu, wajib pajak juga perlu mengetahui cara aktivasi akun Coretax sebelum dapat mengakses layanan perpajakan secara penuh.

Coretax DJP merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan DJP dalam satu platform.

Melalui sistem ini, wajib pajak bisa melakukan lapor pajak Coretax, mengakses data perpajakan, hingga mengelola administrasi secara terpusat dan digital.

Cara daftar Coretax dan aktivasi akun

Bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, proses daftar Coretax dan aktivasi akun dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id.

Berikut tahapan cara daftar Coretax dan cara aktivasi akun Coretax:

• Buka laman Coretax DJP.
• Pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
• Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
• Masukkan NPWP, lalu klik “Cari”.
• Isi alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online.
• Lakukan verifikasi identitas dengan swafoto (selfie).
• Baca dan centang pernyataan, lalu klik “Simpan”.
• Periksa email dari domain resmi @pajak.go.id yang berisi surat penerbitan akun dan kata sandi sementara.
• Login menggunakan kata sandi sementara.
• Pada login pertama, wajib pajak harus mengganti kata sandi dan membuat passphrase.

Setelah tahapan ini selesai, akun dinyatakan aktif dan dapat digunakan untuk berbagai layanan, termasuk cara lapor pajak di Coretax.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara aktivasi akun Coretax. Cara aktivasi akun Coretax pribadi. Cara aktivasi akun Coretax DJP.

Cara mendapatkan dan validasi Kode Otorisasi

Untuk dapat menandatangani dokumen secara elektronik, wajib pajak harus memiliki Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik. Pengajuan dilakukan melalui menu di akun Coretax yang sudah aktif.

Langkahnya sebagai berikut:

• Login dan masuk ke menu “Portal Saya”.
• Pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Pilih jenis Kode Otorisasi DJP.
• Buat passphrase atau masukkan ID penandatanganan.
• Centang pernyataan dan klik “Kirim”.

Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa sertifikat digital telah dibuat. Wajib pajak dapat mengunduh bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikat.

Untuk memastikan sertifikat aktif, lakukan validasi melalui menu “Portal Saya” > “Profil Saya” > “Nomor Identifikasi Eksternal” > “Digital Certificate”, lalu pastikan statusnya “VALID”.

Cara isi SPT Tahunan di Coretax

Setelah akun dan sertifikat aktif, wajib pajak dapat melanjutkan proses cara isi SPT Tahunan Coretax untuk periode Januari–Desember 2025.

Dikutip dari laman pajak.go.id, berikut tahapan atau cara mengisi SPT Tahunan di Coretax:

• Login ke akun Coretax.
• Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”.
• Klik submenu “Buat Konsep SPT”.
• Pilih jenis SPT “PPh Orang Pribadi”.
• Pilih periode “SPT Tahunan” dengan masa Januari–Desember 2025.
• Pilih model SPT “Normal”.
• Klik “Buat Konsep SPT”.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir.

Sebelum mengisi, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen, seperti bukti potong PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 atau 1721-A2 dari pemberi kerja, data anggota keluarga, daftar harta dan kewajiban, serta catatan penghasilan selama satu tahun pajak.

Pastikan data dalam bukti potong telah sesuai, termasuk penghasilan bruto, pengurang, dan PPh Pasal 21 yang dipotong. Jika terdapat kesalahan, wajib pajak dapat meminta pemberi kerja melakukan pembetulan sebelum melaporkan SPT.

DJP mengingatkan wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan. Batas akhir lapor pajak Coretax untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Wajib pajak kini bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP dengan tahapan yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivasi akun hingga penandatanganan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan ada sejumlah langkah persiapan penting agar pelaporan SPT berjalan lancar, termasuk memastikan akun Coretax aktif, sertifikat elektronik tersedia, serta data profil wajib pajak sudah sesuai.

Dengan persiapan tersebut, proses pelaporan SPT Tahunan di Coretax akan lebih efektif dan efisien.

Berikut tata cara melapor SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP

1. Aktivasi atau registrasi akun Coretax

- Jika sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP Online, akses pertama kali Coretax cukup klik “lupa kata sandi” di halaman login.
- Isi NIK (wajib pajak orang pribadi) atau NPWP 16 digit (wajib pajak badan).
- NPWP 16 digit dibuat dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit.

2. Pastikan email dan nomor ponsel masih aktif

- Wajib pajak dapat memilih pengiriman tautan ubah kata sandi melalui email atau nomor ponsel yang terdaftar di sistem DJP.
- Jika email atau nomor ponsel sudah tidak aktif, perubahan data dilakukan melalui TPT KPP terdekat atau Kring Pajak 1500200.

3. Buat kata sandi baru sesuai ketentuan

Kata sandi harus memenuhi syarat:
- Minimal 8 digit.
- Kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol khusus.

4. Jika belum pernah akses DJP Online, lakukan aktivasi akun

- Klik tombol aktivasi akun wajib pajak pada portal Coretax.
- Isi kolom registrasi dan centang pertanyaan apakah sudah terdaftar.
- Masukkan NIK atau NPWP Badan, lalu data nama wajib pajak akan muncul otomatis.

5. Lakukan verifikasi identitas

- Sistem meminta wajib pajak melakukan verifikasi identitas dengan swafoto.
- Setelah itu, centang pernyataan dan klik simpan.

6. Buat sertifikat elektronik atau Kode Otorisasi (KO) DJP

Sertifikat elektronik digunakan untuk pengesahan dokumen Coretax, termasuk SPT Tahunan. Tahapannya:
- Masuk menu Portal Saya.
- Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
- Pilih penyedia (KO DJP, BRIN, BSSN, Peruri, Privy ID).
- Isi passphrase jika memilih KO DJP.
- Klik kirim hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik

7. Cek status sertifikat elektronik

- Masuk menu Portal Saya > Profil Saya.
- Buka submenu Nomor Identifikasi Eksternal.
- Pilih Digital Certificate lalu cek statusnya.
- Jika masih invalid, klik Periksa Status dan Menghasilkan hingga valid

8. Perbarui profil wajib pajak sebelum lapor SPT

DJP mendorong wajib pajak memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, terutama:
- Data kontak.
- Data Unit Keluarga.
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

9. Mulai buat konsep SPT Tahunan

Masuk menu:
- Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.

10. Pilih jenis SPT dan tahun pajak

- Pilih PPh Orang Pribadi lalu lanjut.
- Pilih SPT Tahunan.
- Masukkan periode dan tahun pajak (contoh: Januari–Desember 2025)

11. Pilih model SPT

- Normal untuk pelaporan pertama kali.
- Pembetulan untuk membetulkan SPT yang sudah pernah disampaikan.

12. Isi formulir SPT dan lakukan posting data

- Klik tombol Buat Konsep SPT.
- Klik ikon pensil untuk mulai isi formulir.
- Klik tombol Posting agar sistem mengisi data otomatis pada formulir induk dan lampiran.
- Periksa kembali data, lalu koreksi jika diperlukan

13. Bayar dan lapor SPT

- Klik tombol Bayar dan Lapor.
- Pilih penyedia penandatangan.
- Isi tanda tangan digital (ID dan kata sandi).
- Klik Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan.

14. Cek status pelaporan

- SPT berstatus kurang bayar akan berpindah ke bagian SPT menunggu pembayaran.
- SPT yang sudah selesai dilaporkan akan masuk bagian SPT Dilaporkan

Dengan memahami tahapan aktivasi akun, pembuatan sertifikat elektronik, hingga pengisian dan penandatanganan SPT di Coretax DJP, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan lebih lancar tanpa kendala.

DJP juga mengingatkan pentingnya memastikan data profil dan kontak sudah sesuai agar proses pelaporan berjalan cepat, tepat, dan tidak tertunda.