Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan adalah 179.064 Wajib Pajak atau 110,44% dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan di batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax, sekaligus mempertimbangkan periode libur hari raya pada bulan Maret 2026," jelas Judiana dikutip Kamis (30/4/2026).

Judiana menjelaskan untuk memudahkan WP, di Coretax ada penambahan fitur baru pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melapor SPT Tahunan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, penghasilan berasal dari satu pemberi kerja, serta SPT berstatus nihil dan normal (bukan pembetulan).

M-Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak hanya dengan menggunakan telepon selular.

Selain itu, terdapat fitur Coretax Form pada sistem Coretax yang dapat digunakan ketika Wajib Pajak mengalami kendala jaringan internet dalam melapor SPT Tahunan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib

Fitur Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Penggunaan fitur ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak dengan SPT berstatus nihil serta tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Judiana mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

"Modus yang sering digunakan yaitu meminta share screen atau mengarahkan Wajib Pajak untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif Wajib Pajak. Kanwil DJP Nusra menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti password maupun OTP kepada Wajib Pajak," kata Judiana.

Di tengah penyesuaian pola kerja melalui skema Work From Home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka melalui layanan tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk melakukan konsultasi perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengimbau wajib pajak (WP) untuk tetap menyampaikan laporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) kendati layanan fisik ditutup selama libur dan cuti bersama Nyepi sekaligus Idulfitri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa kantor layanan pajak di seluruh daerah tutup selama 18-24 Maret 2026. Dengan demikian, kantor layanan pajak akan buka lagi 25-31 Maret 2026 atau enam hari jelang batas akhir penyampaian SPT untuk WP orang pribadi (OP).

"Tanggal 18-24 Maret Kantor Pajak menutup layanan tatap muka sehubungan dengan libur/cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Pelaporan SPT Tahunan selama tanggal tersebut tetap dapat dilakukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id," terang Inge kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/3/2026).

Inge menjelaskan bahwa para WP yang akan melaporkan SPT-nya dan membutuhkan panduan bisa merujuk ke tutorial pelaporan SPT Tahunan melalui t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT.

Di sisi lain, WP juga bisa memanfaatkan fitur Coretax Form untuk menyampaikan SPT tahunan PPh. Fitur ini mempermudah WP yang kesulitan mendapatkan akses internet dengan terlebih dahulu mengunduh form offline SPT.

Kemudian, formulir yang sudah terisi bisa diunggah ke website Coretax setelah mendapatkan akses internet.

Meski demikian, penggunaan Coretax Form hanya bisa digunakan oleh WP berpenghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas dengan status nihil. Fitur ini juga hanya bisa digunakan bagi WP dengan satu pemberi kerja saja.

Adapun jumlah SPT yang sudah dilaporkan sampai dengan 17 Maret 2026 mencapai 8.587.456 SPT. Data itu ditarik per pukul 00.00 WIB, Selasa (17/3/2026). Dengan demikian, capaian itu sudah mencapai 57,2% dari target yakni 15 juta SPT.

Perinciannya, pelaporan SPT terbanyak dari WP OP karyawan sebanyak 7.594.410 SPT, kemudian diikuti oleh WP OP nonkaryawan 813.247, serta masing-masing WP badan berdenominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) yaitu 178.141 SPT dan 137 SPT.

Di sisi lain, jumlah SPT yang masuk untuk beda tahun buku atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni 1.500 dari WP badan berdenominasi rupiah dan 21 dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Adapun, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 16.592.948 WP. Jumlah itu terdiri dari WP OP sebanyak 15.548.223, WP badan 954.093, WP Instansi Pemerintah 90.406 dan WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) 226.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sudah mencapai 8.587.456 SPT sampai dengan 17 Maret 2026.

Data itu ditarik per pukul 00.00 WIB, Selasa (17/3/2026). Dengan demikian, capaian itu sudah mencapai 57,2% dari target yakni 15 juta SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mencatat bahwa 8,58 juta SPT yang sudah masuk itu meliputi terbesar dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan sebanyak 7.594.410 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 813.247, serta masing-masing WP badan berdenominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) yaitu 178.141 SPT dan 137 SPT.

Di sisi lain, jumlah SPT yang masuk untuk beda tahun buku atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni 1.500 dari WP badan berdenominasi rupiah dan 21 dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di samping itu, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 16.592.948 WP. Jumlah itu terdiri dari WP OP sebanyak 15.548.223, WP badan 954.093, WP Instansi Pemerintah 90.406 dan WP penyelanggaran perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) 226.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memprediksi pelaporan bisa mencapai 8,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 atau pada periode awal cuti bersama dan Lebaran 2026.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2025 akan berakhir pada 31 Maret 2026 bagi WP OP dan 30 April 2026 bagi WP Badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tidak akan menutup peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan pajak untuk orang pribadi (OP) setelah 31 Maret 2026.

Sebagaimana diketahui, otoritas pajak memperkirakan pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) untuk 2025 akan efektif hanya sampai dengan 18 Maret 2026 lantaran terpotong masa libur Idulfitri. Sementara itu, jumlah SPT yang sudah masuk keseluruhan baru sekitar 6,69 juta SPT.

"Kami lihat seminggu sebelum Lebaran. Kalau grafiknya bisa naik, kemungkinan [batas pelaporan SPT pajak OP] akan stay as it is ya 31 Maret. Tetapi kami juga sudah siap antisipasi tergantung level of confidence ketika satu minggu sebelum Lebaran," ungkap Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Bimo menyebut akan meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa apabila nantinya akan mengambil opsi perpanjangan periode pelaporan SPT.

Menurut data DJP, pelaporan SPT tahunan PPh sampai dengan 8 Maret 2026 pukul 00.00 WIB sudah mencapai 6,69 juta SPT. Otoritas pajak menyebut terdapat 19 juta wajib pajak (WP) yang menyampaikan SPT tahun ini, sedangkan 15,2 juta merupakan target WP yang menyampaikan SPT tepat waktu.

Sebelumnya, DJP memperkirakan pelaporan SPT tahunan nantinya sebelum Idulfitri bisa mencapai 8,5 juta SPT. Perkiraan itu berdasarkan rata-rata pelaporan yang setiap harinya mencapai sekitar 250.000 SPT.

Otoritas fiskal menyebut akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan kesukarelaan WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

Adapun untuk Coretax Mobile, aplikasi anyar dari DJP itu ditargetkan bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan 15,27 juta wajib pajak (WP) melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak 2025 hingga akhir Maret 2026.

Jumlah itu setara dengan 80,15% dari jumlah WP wajib melaporkan SPT sebanyak 19,05 juta orang. Meski demikian, target tersebut berpeluang meleset pasalnya sampai Minggu (8/3/2026) lalu, WP yang melapor hanya 6,69 juta SPT.

"Semoga aman. Kami upayakan maksimal," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pihaknya memperkirakan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang masuk bisa mencapai 8,5 juta sebelum libur Idulfitri.

Bimo memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan kesukarelaan WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Otoritas pajak mencatat sampai pukul 08.00 WIB hari ini, Kamis (5/3/2026), otoritas pajak mencatat sudah ada 6.002.570 SPT yang masuk. Ini belum setengah dari target yang disasar yakni 14 juta SPT sampai dengan batas 31 Maret untuk wajib pajak pribadi (WP OP) dan 30 April untuk WP badan.

Bimo memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana merilis Coretax Mobile (M-Pajak) dalam dua pekan ke depan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kanal itu merupakan bagian dari pelengkap ekosistem Coretax, yang bertujuan meningkatkan inklusivitas dan kemudahan layanan perpajakan bagi wajib pajak.

“Kami memahami bahwa literasi digital wajib pajak ini kan bermacam-macam. Dengan adanya tambahan kanal ini kami harap bisa mengurangi beban sistem maupun beban pelayanan,” kata Bimo dalam taklimat media di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis.

Coretax Mobile (M-Pajak) merupakan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik dengan lebih praktis melalui telepon seluler.

Aplikasi tersebut memungkinkan wajib pajak mengisi laporan perpajakan secara luring (offline), sebelum diintegrasikan ke sistem daring (online), kata Bimo menjelaskan.

Sistem pelayanan tersebut diharapkan dapat mendistribusikan waktu pelaporan pajak sehingga bisa menekan trafik saat jam sibuk (peak hours).

Coretax Mobile rencananya tersedia untuk diunduh melalui Google Play Store maupun App Store.

Kehadiran Coretax Mobile diharapkan juga dapat memfasilitasi kendala pelaporan perpajakan di daerah yang masih menghadapi kendala konektivitas, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain Coretax Mobile, DJP juga berupaya melengkapi ekosistem Coretax melalui Coretax Form yang telah diluncurkan sebelumnya.

Coretax Form merupakan saluran tambahan dalam sistem Coretax DJP yang dapat digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh).

Coretax Form bisa diakses sejak 25 Februari 2026 dan diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu.

Kriteria tersebut di antaranya memiliki penghasilan yang dapat berasal dari pekerjaan dan/atau kegiatan usaha, menyampaikan SPT Tahunan dengan status Nihil, serta tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan netonya.

Melalui fasilitas tersebut, lanjutnya, wajib pajak dapat mengundur formulir elektronik dari sistem Coretax DJP, mengisinya secara luring, dan mengunggah kembali formulir tersebut melalui sistem Coretax.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus menghadirkan inovasi untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam melaporkan SPT Tahunan. Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah Coretax Form, sebuah formulir elektronik yang didesain khusus untuk efisiensi pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa fitur ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dalam sistem terbaru.

"Penggunaan Coretax Form memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta memastikan data SPT Tahunan tercatat dalam sistem Coretax DJP," kata Inge dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

Fitur ini diperuntukkan bagi WP OP dengan kriteria tertentu, yakni mereka yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau usaha, melaporkan SPT dengan status nihil, serta tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Inge juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

"Direktorat Jenderal Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk hanya mengakses layanan Coretax DJP melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dan tetap berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila memerlukan bantuan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat," pungkas Inge.

Langkah pengisiannya adalah sebagai berikut:
1. Login ke laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Klik opsi Coretax Form.
4. Pastikan perangkat telah terpasang Adobe Acrobat Reader DC versi 20 atau yang lebih baru.

Selain layanan daring, DJP juga menyiapkan fitur pengisian SPT secara offline melalui aplikasi M-Pajak. Inovasi ini menyasar mayoritas wajib pajak (sekitar 70 persen sampai dengan 80 persen) yang bekerja pada satu pemberi kerja, serta mereka yang berada di wilayah dengan kendala sinyal internet.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan Coretax Form sebagai sarana pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi dengan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Nihil. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menyatakan kehadiran formulir itu bertujuan untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP.

“Coretax Form adalah formulir elektronik yang disediakan dalam sistem Coretax DJP dan digunakan oleh wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik,” ujar Inge dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Inge menyebutkan penggunaan Coretax Form dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta memastikan data SPT Tahunan tercatat dalam sistem Coretax DJP.

Dia merinci Coretax Form dapat digunakan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Wajib pajak orang pribadi
• Memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha dan/atau pekerjaan bebas
• Menyampaikan SPT Tahunan dengan status Nihil
• Tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Untuk mengakses Coretax Form, wajib pajak dapat login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id dan memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT). Coretax Form tersedia pada menu tersebut.

Untuk membuka dan mengisi Coretax Form, DJP menyatakan wajib pajak perlu menginstal aplikasi Adobe Acrobat Reader minimal versi Reader DC versi 20 atau versi yang lebih baru.

Sebagai panduan, tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan status nihil menggunakan Coretax Form dapat diakses melalui tautan berikut http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

Inge pun mengimbau wajib pajak untuk hanya mengakses layanan Coretax melalui laman resmi DJP dan tetap berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi.

“Apabila memerlukan bantuan, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau kantor pajak terdekat,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyediakan fitur pada Coretax untuk mempermudah pengisian laporan SPT tahunan dengan status SPT nihil bagi waji pajak orang pribadi (WP OP).

Fitur dimaksud adalah Coretax Form, yang merupakan formulir elektronik pada Coretax dan digunakan oleh WP untuk mengisi dan menyampaikan SPT tahunan secara elektronik.

"Penggunaan CoretaxForm memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta memastikan data SPT Tahunan tercatat dalam sistem Coretax DJP," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Terdapat beberapa syarat untuk menggunakan fitur Coretax Form. Pengisian formulir elektronik itu bisa dilakukan hanya oleh WP OP, memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas; menyampaikan SPT Tahunan dengan status nihil, serta tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Adapun berikut cara pengisian Coretax Form bagi para WP yang memenuhi kriteria di atas:

a. Login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id;

b. Memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT); dan

c. Memilih Coretax Form.

Selain itu, WP harus memasang minimal Adobe Acrobat Reader DC bersi 20 atau versi yang lebih baru untuk bisa membuka dan mengisi Coretax Form.

Secara lebih lengkapnya, panduan mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) OP dengan status nihil melalui Coretax Form dijelaskan lebih lanjut pada http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

"Direktorat Jenderal Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk hanya mengakses layanan Coretax DJP melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dan tetap berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila memerlukan bantuan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat, pungkas Inge.

Aplikasi M-Pajak

Selain Coretax Form, DJP turut menyiapkan fitur pengisian SPT secara offline pada aplikasi M-Pajak. Nantinya SPT yang sudah diisi offline itu bisa diunggah ke Coretax ketika sudah mendapatkan akses internet.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, fitur tersebut ditujukan bagi WP dari satu pemberi kerja, yang mana merupakan mayoritas atau sekitar 70% sampai dengan 80% dari total WP OP. Tidak hanya itu, fitur dimaksud ditujukan agar WP OP yang ada di daerah terpencil bisa tetap mengisi SPT dengan mudah.

"Apalagi di daerah-daerah yang terpencil yang sinyalnya susah, yang network-nya juga susah, maka bisa ada apps yang offline," terang Bimo usai konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Saat ini, ungkapnya, otoritas pajak sudah menyiapkan fitur itu untuk Android. DJP masih akan menunggu uji coba untuk iOS atau iPhone yang ditargetkan hasilnya muncul Senin pekan depan.

"Jadi yang di Android sudah oke, yang di iOS Senin ini keputusannya. Nah ini saya sampaikan dulu ke Pak Menteri juga, nanti supaya Pak Menteri bisa merestui dulu," ungkap Bimo.

Adapun sampai dengan Senin (23/2/2026), Bimo mencatat bahwa baru 3,5 juta SPT tahunan yang masuk ke sistem atau 25% dari keseluruhan target 14 juta SPT. Perinciannya, 3,4 juta SPT berasal dari WP OP dan 94.000 SPT dari WP badan.