JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan BibitSiklon Tropis 96W mulai terbentuk pada 27 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Saat ini, sistem cuaca tersebut berada di daratan Filipina, di sebelah utara Sulawesi Utara.

BMKG menyebut Bibit Siklon Tropis 96W memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dan diperkirakan bergerak ke arah barat laut.

"Dalam 24 jam ke depan, Bibit Siklon Tropis 96W memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah barat laut," tulis BMKG, Selasa (30/6/2026).

Meski berpeluang rendah berkembang menjadi siklon tropis, keberadaan Bibit Siklon Tropis 96W memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di Indonesia. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kalimantan Utara.

Selain itu, gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaud, Laut Maluku, dan Samudera Pasifik di utara Maluku.

Lihat video: Pakar Hidrometeorologi Ungkap Kesiapan Indonesia untuk Hadapi Siklon Tropis



BMKG mengimbau masyarakat, terutama warga pesisir dan pelaku pelayaran di wilayah terdampak, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

"Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG guna mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh Bibit Siklon Tropis 96W," imbaunya.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 29 Juni - 2 Juli 2026. BMKG mengungkapkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 10 - 25 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 7 - 25 knot. "Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Pasifik Utara Maluku, dan Laut Arafuru," tulis BMKG dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan NTT, Laut Jawa bagian tengah, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru bagian utara, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia Barat Kep. Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB.

Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti Perahu Nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m), Kapal Tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m), Kapal Ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), dan Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m).

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," imbaunya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan.

"Memang saat ini sedang berproses. Sekarang sudah memasuki tahap harmonisasi," kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Ia memastikan rencana kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat terus berproses. Saat ini, kebijakan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat diterapkan pemerintah.

Menurut Dudy, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendorong percepatan pembebasan bea masuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional.

Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah pun berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai sehingga implementasi kebijakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Menko Perekonomian sangat membantu kami, khususnya berkaitan dengan usulan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Beliau sangat mendorong hal tersebut," kata Dudy.

Ia menilai penerapan pajak nol persen terhadap impor suku cadang pesawat akan membantu mengurangi beban operasional maskapai sehingga memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi layanan penerbangan nasional.

Meski demikian, Dudy menegaskan pengurangan beban operasional maskapai tidak serta-merta akan langsung menurunkan harga tiket pesawat. Namun, pemerintah berharap kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi industri penerbangan.

"Harapannya bisa segera diterapkan. Kebijakan ini tentu akan mengurangi beban maskapai penerbangan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaannya.

"Sudah harmonisasi, tinggal menunggu PMK saja," kata Lukman.

Bisnis.com, DENPASAR — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) angkat bicara terkait antrean di Pelabuhan Ketapang yang mencapai 5 kilometer.

ASDP mencatat kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak Minggu (21/6/2026) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor. Selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Kemudian peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Di sisi lain, volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan. Pada Minggu (21/6), jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23% dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit. Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30%, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal ferry reguler.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

Heru mengatakan pihaknya memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah sekaligus ketidaknyamanan yang timbul akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang. Karena itu, ASDP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi tersebut.

"ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan tetap berjalan optimal," jelas Heru, dikutip dari siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia. Operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 kapal. Sementara itu, layanan di Dermaga Bulusan tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal pada dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema full TBB (Tiba–Bongkar–Berangkat) guna mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang. Selain itu, KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah.

Penyesuaian pola layanan turut dilakukan sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal LDF milik PT ALP. Dalam kondisi tersebut, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan ferry reguler. Meski demikian, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan.

Hingga saat ini, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 armada kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang.

Berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan berangsur terurainya kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang. Hingga Kamis (25/6) siang, panjang antrean tercatat menurun menjadi sekitar 2,5 kilometer, jauh lebih terkendali dibandingkan kondisi sebelumnya.

Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali memetakan potensi perdagangan karbon di Pulau Dewata dengan estimasi tertinggi diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

“Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Supendi di Denpasar, Kamis.

Ia menjelaskan perdagangan karbon itu hanya di satu lokasi yaitu di Tamah Hutan Raya Ngurah Rai yang terletak di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Pihaknya telah melakukan penilaian sumber daya alam pada 2024 di kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai yang bertujuan untuk mendapatkan salah satu nilai jasa ekosistem yaitu penyerapan karbon.

Adapun potensi serapan karbon di Tahura itu diperkirakan mencapai 2.464.460,29 ton.

Ia menjelaskan ada tiga kelompok untuk menghitung harga karbon yaitu berdasarkan biaya sosial, Bank Dunia dan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan cara mengalikan total serapan karbon itu dengan harga karbon.

Supendi lebih lanjut memaparkan untuk Bank Dunia (World Bank) memiliki harga karbon tertinggi yakni mencapai 44 dolar AS per metrik ton setara karbon dioksida (CO2).

Sedangkan berdasarkan biaya sosial yang paling rendah yakni 10,9 dolar AS dan berdasarkan IDX Carbon mencapai Rp58.800 per metrik ton setara CO2.

Sehingga estimasi potensi nilai perdagangan karbon tertinggi adalah Bank Dunia dengan asumsi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sesuai APBN 2026 sebesar Rp16.500 maka diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

Kemudian apabila berdasarkan biaya sosial diperkirakan sekitar Rp423,26 miliar dan berdasarkan IDX Carbon diperkirakan mencapai Rp144,9 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2021, luas ekosistem mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan yang terbesar di Pulau Dewata mencapai 1.373,5 hektare dari total luas mangrove di Bali mencapai 1.894 hektare.

Menurut Kemenkeu, perdagangan karbon merupakan sebuah mekanisme berbasis pasar yaitu izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca (GRK).

Sebagai informasi, perdagangan karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengembangkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di tanah air dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, OJK mencatat sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta ton setara CO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Fenomena gelombang cuaca panas yang melanda Prancis membuat setidaknya 40 orang meninggal dunia karena mencari "kesegaran" saat berenang.

Melansir Al Jazeera, 40 orang dilaporkan tewas tenggelam di Prancis saat berenang di area yang tidak diawasi untuk mencari perlindungan dari gelombang panas yang melanda negara tersebut.

Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengatakan bahwa krisis gelombang cuaca panas ini menjadi yang terpanas di Prancis sepanjang sejarahnya.

Ia mengatakan bahwa korban tewas sejak Kamis sebagian besar adalah anak-anak muda.

“Mereka adalah korban pertama dari krisis yang kita hadapi,” katanya, menyebut kematian tersebut sebagai malapetaka tragis, tepat ketika suhu di beberapa bagian negara naik di atas sekitar 40 derajat Celcius (104 derajat Fahrenheit).

Menurut peramal cuaca Meteo France, di Les Herbiers di barat daya negara itu, suhu mencapai 43 derajat Celcius (109 derajat Fahrenheit) pada hari Selasa.

Menteri Olahraga Marina Ferrari mengatakan kepada radio France Inter bahwa “berenang di area yang tidak diizinkan selama gelombang panas bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng”.

Pihak berwenang setempat mengatakan gelombang panas kemungkinan besar menjadi penyebab kematian dua anak berusia dua dan empat tahun yang ditemukan pingsan di dalam mobil di luar rumah mereka di Carpentras di tenggara Prancis.

Kemudian tiga orang lainnya berusia 80 hingga 95 tahun meninggal di wilayah Bordeaux karena masalah kesehatan terkait panas, kata pejabat setempat Sophie Brocas kepada France TV.

Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) memperingatkan bahwa beberapa hari ke depan menimbulkan “risiko kesehatan serius” bagi Eropa.

“Bagi ribuan orang di seluruh Eropa, suhu ekstrem, tanpa tindakan, dapat dengan cepat menjadi masalah hidup dan mati,” kata Mary Friel, pejabat senior kebijakan iklim IFRC, dalam konferensi pers di Jenewa, dikutip dari Al Jazeera.

IFRC kemudian mendesak masyarakat untuk menanggapi gelombang panas ini dengan serius dan memperhatikan risiko yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang berbahaya.

Apa Itu Omega Block

Gelombang panas yang terjadi di Prancis diduga dipengaruhi oleh Omega Block, suhu ekstrem yang saat ini tengah melanda Eropa.

Melansir The Telegraph, Omega Block merupakan pola atmosfer yang bertahan lama dan membentuk kubah seperti simbol omega Yunani.

Pada kondisi normal, arus udara terus bergerak dari barat ke timur sehingga cuaca berganti-ganti. Namun saat Omega Block muncul, udara justru terjebak dan terhambat membentuk simbol omega.

Karenanya, area tekanan tinggi terjebak di satu tempat selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Awan menjadi sulit terbentuk, matahari terus menyinari permukaan bumi, dan udara panas dari Sahara terdorong ke Eropa.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (24/6/2026) didominasi langit berawan hingga berpotensi diguyur hujan ringan pada sore hari. Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca berawan pada pagi hari diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Adapun Jakarta Barat diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan. Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diperkirakan menikmati cuaca cerah.

BMKG kemudian memperkirakan cuaca pada malam hari cenderung membaik. Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan, sedangkan lima wilayah administrasi Jakarta lainnya berada dalam kondisi cerah.

Untuk suhu udara, BMKG mencatat kisaran 24 hingga 30 derajat celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 64 sampai 95 persen.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya telah melakukan pemetaan dan analisis mengenai penyebab banjir di sejumlah titik di Kota Pahlawan yang dipicu oleh kombinasi hujan berintensitas sedang hingga lebat, hambatan aliran ke laut, hingga kiriman air dari wilayah hulu.

Berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan bersama BMKG Kelas I Juanda dan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, fenomena tersebut dipicu oleh kombinasi beberapa faktor alamiah.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan bahwa faktor dominan penyebab banjir adalah dampak fenomena cuaca yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan awan Cumulonimbus memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Surabaya.

"Kejadian banjir di wilayah Kota Surabaya pada hari Senin disebabkan oleh tanda-tanda fenomena pertumbuhan awan Cumulonimbus yang signifikan dan menghasilkan hujan sedang hingga lebat di wilayah Surabaya," ujar Irvan, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa meskipun Surabaya telah memasuki musim kemarau, kemunculan fenomena atmosfer yang labil dan pertumbuhan awan tersebut tetap berpotensi menghasilkan hujan lokal yang tergolong cukup ekstrem.

Selain faktor cuaca, Irvan mengatakan terdapat kendala teknis pada sistem drainase akibat fenomena backwater effect atau arus balik air di hilir yang terhambat oleh pasang laut.

Menurutnya, kondisi pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan semakin memperlambat proses pembuangan air ke laut.

"Efek backwater pada sistem drainase Kota Surabaya memperbesar risiko genangan, terutama apabila bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga tinggi," paparnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa genangan yang timbul di sejumlah titik bukan hanya disebabkan oleh pasang laut semata, melainkan kombinasi dari tiga faktor, yakni hujan lebat, backwater effect, serta terhambatnya aliran debit air dari hulu.

"Dengan kata lain, pasang laut pada 22 Juni 2026 berpotensi memperlambat pembuangan air, walaupun dari grafik tidak menunjukkan kondisi pasang maksimum yang sangat tinggi," ungkapnya.

Terkait kondisi ke depan, BMKG memprediksi adanya peningkatan bertahap tinggi muka air laut dari 1,0 meter hingga 1,4 meter pada periode 26–30 Juni 2026.

Selain itu, BPBD Kota Surabaya menetapkan periode 28–30 Juni 2026 sebagai waktu yang memerlukan kewaspadaan tertinggi karena pasang laut diprediksi mencapai nilai maksimum.

"Secara rinci, puncak pasang diprediksi terjadi pada 28 Juni sebesar +1,2 meter, 29 Juni sebesar +1,3 meter, dan mencapai puncaknya pada 30 Juni sebesar +1,4 meter," jelasnya.

Oleh karena itu, Irvan mengingatkan masyarakat bahwa risiko genangan pada tanggal-tanggal tersebut akan jauh lebih besar, terutama jika hujan berintensitas lebat terjadi saat puncak pasang air laut.

"Apabila pada hari-hari tersebut terjadi hujan sedang hingga lebat bersamaan dengan jam pasang puncak, maka peluang genangan akan lebih besar dibandingkan pada 22 Juni 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur diprediksi memasuki cuaca kering dalam sepekan terakhir Juni ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Samarinda memprakirakan sebagian besar wilayah Kaltim akan diselimuti curah hujan kategori rendah pada dasarian III Juni 2026, atau periode 21—30 Juni, dengan intensitas berkisar 0—50 milimeter dan peluang kejadian di atas 80%.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor menyatakan kondisi ini mencerminkan pola umum yang melanda hampir seluruh penjuru provinsi.

"Curah hujan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0–50 mm," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, tidak semua wilayah bernasib serupa. Sejumlah kawasan di pedalaman dan perbatasan justru diprakirakan mendapat curah hujan kategori menengah, yakni 50—150 mm dengan peluang hingga 60%.

Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian Kutai Kartanegara bagian barat, Berau bagian barat, sebagian Kutai Barat, serta Kutai Timur bagian barat.

Riza menambahkan, sifat hujan di Kaltim pada periode yang sama secara umum berada pada kategori bawah normal, berkisar antara 50% hingga 84% dari kondisi klimatologisnya. Di sisi lain, kondisi Hari Tanpa Hujan (HTH) di sebagian besar wilayah Kaltim tercatat dalam kategori sangat pendek hingga pendek, yakni antara 1–5 hari sampai 6–10 hari.

Dia menuturkan Sambaliung di Kabupaten Berau mencatatkan durasi tanpa hujan terpanjang, yaitu tujuh hari berturut-turut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan penerbangan domestik selama periode libur sekolah 2026 masih menunjukkan pertumbuhan meski harga tiket pesawat dinilai masih menjadi faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk bepergian.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan, jumlah penumpang penerbangan domestik pada musim liburan sekolah tahun ini meningkat sekitar 5 persen hingga 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah kenaikan permintaan penerbangan internasional yang mencapai sekitar 15 persen.

"Untuk internasional kenaikannya sekitar 15 persen, sedangkan domestik sekitar 5-7 persen," ujar Bayu kepada Kontan, Jumat (19/6/2026).

Menurut Bayu, peningkatan permintaan perjalanan turut mendorong kenaikan tingkat keterisian kursi (load factor) maskapai. Meski demikian, peningkatan load factor penerbangan internasional dinilai lebih signifikan dibandingkan penerbangan domestik.

Ia menilai, harga tiket pesawat masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan perjalanan di dalam negeri.

"Harga tiket saat ini ada pengaruh sedikit terhadap minat masyarakat untuk domestic flight," katanya.

Harga Avtur Turun, Tiket Pesawat Belum Tentu Ikut Turun

Di tengah penurunan harga avtur, Bayu menilai ruang penurunan harga tiket pesawat domestik masih cukup terbatas pada sisa periode libur sekolah tahun ini.

Menurut dia, yang mengalami penyesuaian saat ini hanya komponen fuel surcharge, sementara tarif tiket pesawat masih mengacu pada Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sejak 2019.

"Yang turun fuel surcharge-nya, karena patokan harga tiket pesawat masih pakai Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pada 2019," ungkap Bayu.

Karena itu, penurunan harga avtur belum otomatis membuat harga tiket pesawat turun secara signifikan.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memangkas harga avtur sebesar 10 persen selama periode 1-30 Juni 2026 seiring penurunan harga energi di pasar global.

Pemerintah Bahas Revisi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat domestik yang berlaku saat ini.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan revisi TBA menjadi lebih komprehensif setelah adanya penurunan nilai tukar dollar AS dan harga minyak dunia.

"Dengan adanya penurunan nilai kurs kemudian ada penurunan harga minyak, itu membuat pembahasan TBA menjadi lebih komprehensif," kata Dudy, Rabu (17/6/2026).

Dudy menjelaskan, revisi TBA perlu dilakukan karena aturan yang menjadi dasar tarif penerbangan saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 dan belum pernah diperbarui sejak pertama kali ditetapkan.

Pemerintah berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan struktur tarif yang lebih sesuai dengan kondisi industri penerbangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. (Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Penumpang Pesawat Naik Saat Libur Sekolah, Harga Tiket Jadi Sulit Turun

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah gejolak harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memilih mempercepat langkah menuju kemandirian energi.

Implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 bukan sekadar kebijakan pencampuran bahan bakar, melainkan pertaruhan besar atas masa depan ketahanan energi, devisa negara, industri sawit, hingga arah transisi energi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian yang terus membayangi pasar energi global, Indonesia memilih mengambil jalur yang berbeda.

Ketika perang, konflik geopolitik, dan ketegangan di jalur perdagangan energi dunia berkali-kali mengguncang harga minyak mentah, pemerintah justru mempercepat agenda yang selama satu dekade terakhir dibangun secara bertahap: memperbesar porsi energi domestik dalam bauran energi nasional.

Mulai 1 Juli 2026, Indonesia resmi mengimplementasikan mandatori biodiesel B50 secara nasional. Artinya, setiap liter solar yang digunakan akan mengandung campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Sekilas, kebijakan tersebut tampak sebagai langkah teknis di sektor energi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, B50 merupakan salah satu proyek ekonomi paling ambisius yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Taruhannya tidak kecil

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar, penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun, penciptaan lebih dari 2,2 juta lapangan kerja, serta pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 46,72 juta ton CO2 pada 2026.

Di balik angka-angka tersebut tersimpan pertanyaan yang lebih besar: mampukah Indonesia benar-benar mengubah sawit menjadi instrumen kedaulatan energi?

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar energi global bergerak dalam pola yang semakin sulit diprediksi. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, ketegangan di Laut Merah, hingga ancaman terhadap Selat Hormuz telah membuat harga minyak dunia berulang kali melonjak tajam sebelum kemudian terkoreksi.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi fosilnya, volatilitas tersebut menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas fiskal, neraca perdagangan, hingga inflasi.

Situasi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah mempercepat implementasi B50.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa ketahanan energi saat ini tidak lagi sekadar berbicara soal pasokan energi.

"Berbicara mengenai ketahanan energi ini ada empat parameternya, yaitu availability atau ketersediaan, kemudian akses energi, keterjangkauan atau affordability, dan juga ramah lingkungan atau acceptability," ujar Dwi, Rabu (17/6/2026).

Empat parameter tersebut menjadi fondasi utama kebijakan energi nasional. Ketersediaan pasokan harus terjamin. Akses energi harus merata. Harga harus tetap terjangkau. Pada saat yang sama, energi juga harus semakin ramah lingkungan.

Dalam konteks tersebut, biodiesel berbasis sawit dianggap mampu menjawab keempat tantangan sekaligus.

Menurut Dwi, Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar Indonesia semakin mengoptimalkan sumber daya domestik sebagai fondasi ketahanan energi nasional.

"Presiden mengharapkan agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik serta juga mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," katanya.

Lebih jauh, implementasi B50 juga menjadi instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga minyak global.

"Jadi ada beberapa faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan, lebih kepada merespons juga kondisi geopolitik. Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak," ujar Dwi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa B50 tidak hanya diposisikan sebagai program energi terbarukan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional.

Jalan Panjang dari B20 Menuju B50

Keputusan menerapkan B50 bukan kebijakan yang lahir dalam semalam. Indonesia telah menjalani perjalanan panjang selama satu dekade untuk sampai pada titik ini.

Program biodiesel dimulai melalui implementasi B20 pada 2016. Saat itu, pemerintah mewajibkan pencampuran 20% biodiesel ke dalam solar. Empat tahun kemudian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30 secara penuh.

Langkah tersebut kemudian berlanjut melalui implementasi B35 pada Februari 2023 dan peningkatan ke B40 pada 2025.

Pemerintah kemudian melakukan serangkaian uji coba lapangan untuk B50 sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang melibatkan Kementerian ESDM, Pertamina, produsen biodiesel, industri otomotif, hingga operator alat berat.

Hasil evaluasi menunjukkan performa mesin tetap terjaga dan distribusi bahan bakar dapat berjalan sesuai standar. Dengan bekal itulah pemerintah memutuskan implementasi penuh B50 mulai Juli 2026.

Argumen paling kuat di balik kebijakan B50 terletak pada sisi ekonomi makro. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik berupa tingginya impor energi.

Meskipun menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi Indonesia masih harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk membeli solar dari luar negeri.

Ketergantungan tersebut membuat perekonomian rentan terhadap lonjakan harga minyak internasional maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai B50 berpotensi mengubah kondisi tersebut secara signifikan.

"Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Dalam perspektif makroekonomi, pengurangan impor energi memiliki efek berlapis. Defisit transaksi berjalan dapat ditekan, belum lagi cadangan devisa lebih terjaga dan permintaan terhadap dolar AS menurun serta peluang nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil.

Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan lainnya. Target penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun menjadi angka yang sangat signifikan.

Sebagai perbandingan, angka tersebut setara dengan lebih dari dua kali anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal atau mendekati total belanja beberapa kementerian besar dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, keberhasilan B50 tidak hanya akan berdampak pada sektor energi, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menjadi Pionir Dunia

Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menguasai sekitar setengah produksi sawit global.

Keunggulan tersebut membuat Indonesia memiliki pasokan bahan baku biodiesel yang relatif melimpah dibandingkan negara lain.

Menurut Hendry, implementasi B50 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam peta energi dunia.

"Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen," ungkapnya.

Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menjadi produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga laboratorium terbesar dunia bagi pengembangan biodiesel skala masif. Posisi tersebut berpotensi membuka peluang ekspor teknologi, standar industri, hingga model kebijakan energi ke negara berkembang lainnya.

Implementasi B50 juga akan menciptakan gelombang permintaan baru terhadap minyak sawit domestik. Kebutuhan FAME diperkirakan meningkat tajam seiring naiknya kadar pencampuran dari B40 menjadi B50.

Konsekuensinya, utilisasi pabrik biodiesel akan meningkat dan peluang investasi baru berpotensi masuk ke sektor hilir sawit. Permintaan tandan buah segar dari petani ikut terdorong. Lapangan kerja baru tercipta di sepanjang rantai pasok industri.

“Inilah yang membuat kebijakan B50 bukan hanya kebijakan energi, melainkan juga kebijakan industrialisasi,” ucapnya.

Selama ini Indonesia kerap dikritik karena terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Melalui biodiesel, pemerintah berupaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Sawit tidak lagi sekadar diekspor sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi energi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

Tantangan yang Tidak Kecil

Meski demikian, jalan menuju keberhasilan B50 tidak sepenuhnya mulus, sebab terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, kesiapan pasokan bahan baku. Peningkatan konsumsi sawit untuk biodiesel berpotensi menciptakan kompetisi dengan kebutuhan ekspor dan industri pangan.

Kedua, aspek pembiayaan lantaran harga biodiesel masih bergantung pada berbagai faktor, termasuk harga minyak sawit mentah (CPO) dan skema insentif pemerintah.

Ketiga, tantangan lingkungan di mana peningkatan konsumsi sawit berpotensi memicu kekhawatiran terkait ekspansi perkebunan. Oleh karena itu, Hendry mengingatkan agar peningkatan produksi dilakukan melalui produktivitas dan teknologi, bukan pembukaan lahan baru.

Di sisi lain, Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri melihat kebijakan B50 tidak hanya rasional dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan.

"Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," ujarnya.

Menurut Rishal, semakin tinggi kandungan biodiesel dalam bahan bakar, semakin rendah pula emisi yang dihasilkan.

"Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang," katanya.

Aspek ini menjadi semakin penting ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai negara maju terus memperketat standar emisi.

“Bagi Indonesia, keberhasilan B50 dapat menjadi modal penting untuk menunjukkan bahwa industri sawit juga mampu berkontribusi terhadap agenda keberlanjutan,” tandasnya.

JAKARTA - Puluhan siswa SMAN 48 Jakarta mengikuti kegiatan bertajuk Jakarta Weather Detective (U-Detect Jakarta). Program U-Detect dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pemantauan lingkungan menggunakansensor cuaca berbasis Internet of Things (IoT).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh PT Insight Investments Management (IIM) Makmur, dan U-Inspire Indonesia melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Pelatihan ini dalam upaya meningkatkan literasi iklim, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) bagi generasi muda dan diluncurkan pada Rabu 17 Juni 2026.

Sebanyak 30 siswa yang terbagi dalam 15 kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara kerja sensor, melakukan pengumpulan data suhu dan kelembapan secara real-time, serta menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Melalui pendekatan citizen science, para siswa berperan sebagai “detektif cuaca” yang tidak hanya memahami teori perubahan iklim dan fenomena Urban Heat Island (UHI), tetapi juga terlibat langsung dalam proses observasi dan pengolahan data. Sebanyak 15 sensor cuaca ditempatkan di rumah siswa dan satu titik di lingkungan sekolah untuk menghasilkan data mikroklimat yang lebih representatif.

Direktur PT IIM Ria M Warganda mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan investasi yang bertanggung jawab.

"Kami percaya investasi tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Melalui program U-Detect, kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki literasi iklim, kemampuan analisis data, dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang semakin penting di masa depan,” ujar Ria Kamis (18/6/2026).

Lihat video: Kenapa Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas?



Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) Stefanus Dennis Winarto menilai program U-Detect Jakarta menunjukkan investasi dapat berkontribusi dalam menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa investasi tidak hanya membantu masyarakat membangun masa depan keuangan, tetapi juga mendukung berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi lingkungan dan pendidikan. Sama seperti investasi yang bertumbuh melalui compounding, kontribusi kecil yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan dampak yang semakin besar dari waktu ke waktu. U-Detect Jakarta menjadi salah satu contoh bagaimana partisipasi investor dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Stefanus.

Selama periode monitoring, siswa melakukan pengamatan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di sekitar mereka. Hasil pengamatan tersebut kemudian dipresentasikan dalam sesi akhir program untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi.

Program hasil kolaborasi PT IIM dan Makmur ini dilaksanakan bersama Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) sebagai mitra pengelola program dan U-Inspire Indonesia sebagai mitra pelaksana.

“Melalui kolaborasi ini, U-Detect Jakarta diharapkan dapat menjadi model edukasi yang dapat direplikasi di berbagai sekolah lainnya, serta dapat berkontribusi dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas, aksi terhadap perubahan iklim, dan pembangunan kota yang berkelanjutan,” ujar Ketua Pengurus Yayasan U-Inspire Indonesia, Giovanni Cynthia.

Komitmen PT IIM, Makmur, dan U-Inspire Indonesia dalam mendorong terciptanya dampak sosial yang berkelanjutan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melalui pengembangan produk investasi yang mengintegrasikan aspek kebermanfaatan sosial.

Sejalan dengan semangat menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, PT IIM dan Makmur bersinergi dengan Makmur dan U-Inspire Indonesia untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan melalui pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi syariah yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif, PT IIM menghadirkan Reksa Dana Syariah Insight Elite Fund. Produk ini dirancang untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, sekaligus membuka peluang bagi pemegang unit penyertaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

Berdasarkan Fund Fact Sheet per Mei 2026, Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund berhasil mempertahankan rekam jejak kinerja yang kuat dengan mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 125,89% sejak peluncurannya pada tahun 2016. Hasil tersebut menunjukkan konsistensi pengelolaan investasi dalam menghadapi berbagai dinamika pasar sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi investor.

Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund dalam menjalankan mandat investasinya, yaitu mengupayakan potensi pertumbuhan investasi yang optimal dan berkesinambungan melalui pengelolaan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih dari sekadar instrumen investasi, produk ini juga memberikan kesempatan bagi investor untuk turut berpartisipasi dalam berbagai program sosial dan kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bagi masyarakat yang ingin membangun perencanaan keuangan secara lebih terstruktur, reksa dana dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik. Dana investor dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan pada berbagai instrumen pasar modal sehingga menghasilkan portofolio yang lebih terdiversifikasi. Untuk kemudahan berinvestasi, Reksa Dana Syariah Insight Elite Fund dapat diakses melalui aplikasi Makmur maupun aplikasi Reksa Dana Online (RDO) milik PT IIM yaitu InvestasiIN