Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal GOPANSugeng Wahyudi menyebut sngka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp20 ribu per kg.

"Kemarin harga ayam hidup di kandang peternak di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kg," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/6).

Akibat kondisi tersebut, peternak rakyat kini harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kg ayam yang dijual. Dengan biaya pokok produksi sekitar Rp20 ribu per kg dan harga jual hanya Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg, usaha peternakan ayam dinilai semakin tertekan.

Menurut Sugeng, harga ayam anjlok bukan disebabkan oleh tata kelola impor bahan baku pakan, tetapi karena pasokan ayam melimpah yang tidak diimbangi peningkatan permintaan.

"Memang hari ini, suplai produksi ayam tidak diimbangi oleh peningkatan demand daging ayam. Yang terjadi kemudian, harga ayam hidup di kandang-kandang peternak tertekan," ucapnya.

Kondisi anjloknya harga ayam seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sugeng mengatakan pola serupa juga sempat terjadi pada periode yang sama tahun lalu ketika harga ayam hidup turun akibat kelebihan pasokan.

"Kejadian ini berulang, dan seperti di tahun 2025, di bulan yang sama waktu itu, harga ayam hidup juga mengalami penurunan," sebutnya.

Menurutya, salah satu akar persoalan harga ayam anjlok adalah masih dominannya pemasaran ayam hidup oleh pelaku usaha besar ketimbang memasarkan ayam potong.

Sugeng menegaskan pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 50 ribu ekor per minggu seharusnya telah memiliki rumah potong ayam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Sudah seharusnya pelaku-pelaku yang mempunyai kapasitas produksi lebih dari 50 ribu per minggu untuk memasarkan bukan ayam hidup, tetapi harus mempunyai rumah potong ayam. Sesuai dengan Permentan 10/2024," katanya.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh pelaku industri memiliki usaha budidaya ayam broiler. Sementara itu, pasar yang masih bertumpu pada penjualan ayam hidup membuat tekanan harga di tingkat peternak sulit dihindari.

"Saat ini hampir semua pelaku di industri memiliki budidaya ayam broiler, tanpa terkecuali. Sementara pasar yang diandalkan pasar ayam hidup, yang terjadi kemudian harga rendah di tingkat peternak tak terhindarkan," jelas dia.

Ia pun mendorong pemerintah segera merealisasikan program hilirisasi yang selama ini dijanjikan. Implementasi hilirisasi dapat dilakukan melalui BUMN pangan Berdikari, agar penyerapan ayam tidak lagi bergantung pada pasar ayam hidup.

"Hilirisasi seperti yang sering pemerintah janjikan, sudah saatnya untuk diimplementasikan, barang tentu melalui BUMN pangan yang dimiliki pemerintah, Berdikari dalam hal ini," terang dia.

Selain itu, GOPAN juga meminta perluasan usaha budidaya ayam hidup dibatasi, khususnya bagi pelaku usaha besar. Menurut Sugeng, banyak investor baru masuk ke sektor budidaya tanpa memperhitungkan kondisi pasar sehingga memicu kelebihan pasokan.

"Termasuk perluasan usaha di sektor budidaya final stock ayam hidup juga dibatasi, begitu banyak pelaku-pelaku baru investasi tanpa memperhitungkan pasar. Terutama pelaku-pelaku besar yang menguasai pakan dan DOC (Day Old Chick)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

APAKAH kita masih merawat "takhayul" bahwa hukum adalah panglima yang berdiri tegak tanpa memandang bulu?

Bagi khalayak awam, slogan "keadilan bagi semua" mungkin dianggap sebagai fondasi suci bernegara.

Namun, realitas politik yang sinis sering kali menyuguhkan pemandangan yang lebih jujur: hukum bukan sekadar bisa ditekuk, melainkan bisa dibeli secara legal dan elegan melalui instrumen negara.

Saat ini, kita menyaksikan lahirnya anomali yang dibungkus narasi heroik bernama "Patriot Bond." Di balik namanya yang megah, instrumen ini merupakan manifestasi dari ironi tertinggi di mana kekebalan hukum kini memiliki label harga yang jelas.

Kebijakan ini bukan sekadar urusan investasi, melainkan karpet merah bagi mereka yang memiliki modal untuk berdiri di atas jangkauan hukum itu sendiri.

Mitos "Rule of Law"

Negara mana pun, sekuat apa pun, tidak akan pernah sanggup memerintah hanya dengan mengandalkan kekerasan fisik semata.

Jumlah penguasa selalu terlalu sedikit dibandingkan rakyat yang dikuasainya, sehingga paksaan saja tidak akan efektif sebagai alat kontrol jangka panjang.

Oleh karena itu, negara membutuhkan mitos rule of law sebagai alat ideologi untuk mendapatkan kepatuhan sukarela dari rakyatnya.

Legitimasi adalah kunci yang membedakan seorang petugas pajak dari seorang pemeras dalam pikiran publik.

Tanpa persepsi bahwa perintah berasal dari otoritas yang "adil", negara akan kehilangan kendalinya. Inilah cara penguasa "meracuni hati dan pikiran publik" agar perampasan harta benda terlihat memiliki aura legalitas, menyamarkan tangan besi di balik jubah hukum.

"Persepsi legitimasi adalah satu-satunya hal yang membedakan penagih pajak dari pemeras, petugas polisi dari vigilante, dan tentara dari tentara bayaran. Legitimasi adalah ilusi dalam pikiran yang tanpanya pemerintah bahkan tidak ada." — demikian kata Mises Wire (2017)

Patriot Bond: Membeli Impunitas Kedok Investasi

Melalui revisi UU No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah memperkenalkan "Patriot Bond" sebagai perisai hukum yang nyata.

Sejarah mencatat, sebagaimana diungkapkan Yuval Noah Harari, bahwa narasi rule of law sering kali baru didengungkan setelah perampokan besar-besaran atau penumpukan harta selesai dilakukan.

Kini, melalui Pasal 50A Ayat (5), negara secara resmi menawarkan "pemutihan" atas penumpukan harta tersebut. Berdasarkan aturan ini, pemegang "Patriot Bond" mendapatkan hak istimewa.

Pertama, mendapatkan Perlindungan Pidana: Jaminan dan perlindungan mutlak dari segala bentuk penuntutan pidana umum maupun khusus, termasuk kejahatan perpajakan.

Kedua, mendapatkan Perlindungan Perdata: Kekebalan total dari segala jenis gugatan perdata di meja pengadilan. Ketiga, mendapatkan perlindungan pajak.

Ketimpangan ini adalah penghinaan terhadap akal sehat. Orang miskin, yang tidak memiliki modal untuk membeli surat utang ini, akan tetap merasakan tajamnya pedang hukum.

Sementara itu, para pemilik modal besar dapat membeli "biaya perlindungan" resmi, membuktikan bahwa di negara ini, hukum memang memiliki mata untuk melihat siapa yang mampu membayar.

Bahaya "Patriot Bond" tidak berhenti pada kekebalan penuntutan, tetapi merambah pada penghancuran transparansi.

Pasal 50A Ayat (6) memberikan proteksi data yang luar biasa dari eksklusif bagi para investornya. Disebutkan bahwa data dan informasi transaksi keuangan terkait "Patriot Bond" tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan mana pun.

Ini adalah bentuk penggelapan informasi yang dilegalkan oleh negara. Ketika data transaksi menjadi "tak tersentuh", hukum secara efektif digunakan sebagai instrumen untuk menyembunyikan jejak kekayaan, alih-alih mengungkap kebenaran.

Transparansi keuangan yang selama ini didengungkan ternyata bisa dihapus hanya dengan selembar surat utang, memutus rantai akuntabilitas di depan mata publik.

Kelompok "1 persen" atau oligarki dan pemilik modal memahami bahwa hukum bukanlah soal moralitas, melainkan alat untuk mendefinisikan hak dan wewenang.

Pakar hukum Margarito Kamis mengidentifikasi bahwa oligarki memiliki kecermatan luar biasa dalam memanfaatkan sifat konstitusi yang tidak rigid.

Bagi mereka, UUD adalah "dokumen telanjang" yang dinamis dan harus "diurus" melalui pembuatan undang-undang yang menguntungkan.

Konsep luhur seperti equality before the law dan liberty ternyata mengandung konsekuensi tak terlihat (unintended consequences).

Karena konsep ini bersifat universal dan terbuka, mereka yang memiliki pengetahuan teknis dan modal besar dapat "mendaki" liku-liku hukum yang mustahil dilewati oleh orang miskin.

Oligarki tidak takut pada hukum; mereka justru berhasrat untuk menguasai proses pembuatannya.

Dengan menguasai pembentukan undang-undang, mereka memastikan setiap huruf dan kalimat dalam pasal-pasal mengakomodasi kepentingan ekonomi mereka.

Bagi mereka, tidak ada aktivitas ekonomi yang tidak berawal dari hak, dan hak hanya bersumber dari hukum.

Oleh karena itu, menguasai hukum berarti memegang kunci utama atas penguasaan material ekonomi dan politik secara absolut.

Peta Jalan Pencucian Uang yang Dilegalkan

Kritik tajam dari Bima Yudhistira (Celios) menyoroti risiko moral hazard masif yang muncul dari obligasi Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Instrumen ini berpotensi besar menjadi tempat penampungan dana-dana bermasalah dari program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Tanpa pengecualian tegas terhadap tindak pidana asal, instrumen ini hanyalah mesin pencucian uang legal.

Pemerintah sering kali menggunakan dalih "pertumbuhan ekonomi inklusif" untuk melegitimasi pelonggaran standar penegakan hukum.

Namun, dalam kenyataannya, kebijakan ini justru memfasilitasi apa yang disebut sebagai extraordinary crime dalam bentuk surat utang.

Negara, yang seharusnya memperbaiki aturan anti-korupsi, malah menyediakan jalan pintas bagi dana gelap untuk mendapatkan stempel legitimasi hukum.

Kini masa depan keadilan di ujung surat utang. Ketika hukum bertransformasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, esensi dari negara hukum telah mengalami keruntuhan total.

"Patriot Bond" adalah bukti nyata bahwa perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata kini memiliki label harga.

Negara bukan lagi menjadi wasit yang adil, melainkan penyedia layanan perlindungan bagi mereka yang mampu membelinya dengan harga yang tepat.

Jika kekebalan hukum kini dapat dibeli secara terang-terangan, masihkah kita berhak menyebut diri kita sebagai negara hukum?

Ataukah kita sedang bergerak menuju era di mana keadilan hanyalah milik pemegang "Patriot Bond", sementara sisanya harus pasrah pada tangan besi yang hanya menyasar mereka yang tak punya daya untuk membayar?

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Magang Nasional (MagangHub) 2025 Tahap 3.

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengajak seluruh lulusan magang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni magang membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui sertifikasi kompetensi, lulusan magang akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih lembaga sertifikasi profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

"Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten," ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id, dengan mengikuti alur pendaftaran resmi yang tersedia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Bengkulu menjadi momentum yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di samping juga menghadirkan hiburan yang menarik.

"Momentum Piala Dunia 2026 ini terutama melalui kegiatan nonton bareng di berbagai tempat di Kota Bengkulu, menjadi kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Warga yang nonton sebaiknya juga ikut menggerakkan ekonomi UMKM dengan berbelanja dan jajan sehingga kegiatan nonton bareng ini menjadi kesempatan bersukaria dan juga kesempatan UMKM untuk bertumbuh," kata Kepala LKBN ANTARA Biro Bengkulu Anom Prihantoro di Bengkulu, Rabu.

LKBN ANTARA menjadi salah satu entitas yang turut serta mendukung kemeriahan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai provinsi.

Dia mengatakan, kegiatan nobar merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan tingginya jumlah masyarakat yang hadir dengan membuka stan atau bazar, mempromosikan produk, dan meningkatkan penjualan selama penyelenggaraan Piala Dunia.

Menurut dia semakin banyak masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, semakin besar pula peluang usaha yang dapat dimanfaatkan pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan.

Dia menambahkan Antara ingin memeriahkan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebagai tontonan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Anom berharap kemeriahan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa keuntungan bagi UMKM sehingga manfaat penyelenggaraan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Kegiatan nonton bareng pada Rabu 1 Juli 2026 yakni pertandingan antara Inggris dan Kongo digelar di Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara itu dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan yang bersama-sama menyaksikan pertandingan sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara.

Pada kesempatan malam ini kegiatan nonton bareng Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dihadiri banyak masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kongo.

"Saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik bagi warga Kota Bengkulu untuk merasakan euforia Piala Dunia yang diselenggarakan secara gratis," kata Anom Prihantoro.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dinilai belum langsung mengganggu prospek bisnis emiten batu bara atau energi.

Namun, kondisi tersebut berpotensi menekan kinerja emiten apabila pelemahan volume ekspor berlanjut dan memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta sentimen di pasar saham.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei 2026 terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan defisit neraca perdagangan tidak serta-merta merusak prospek bisnis emiten di sektor energi.

Pasalnya, penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor minyak dan gas (migas) yang meningkat 70,78 persen secara tahunan (year on year/YoY), sehingga dampaknya terhadap fundamental emiten energi relatif terbatas.

“Secara langsung, defisit neraca perdagangan tidak serta-merta merusak prospek bisnis emiten energi, karena pemicu utamanya adalah lonjakan impor migas (naik 70,78 persen YoY),” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Meski demikian, secara tidak langsung defisit dapat menekan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, setelah BPS merilis data neraca perdagangan RI, kurs rupiah di pasar spot terdepresiasi 45 poin ke level Rp 17.952 per dollar AS, saat penutupan perdagangan Rabu sore.

Prospek operasional emiten batu bara masih tetap solid karena mayoritas merupakan net exporter. Justru, tekanan yang muncul lebih banyak berasal dari sentimen di pasar modal, khususnya terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap potensi arus modal keluar (capital outflow) dari bursa RI.

“Bagi emiten batu bara, prospek bisnis operasional mereka sebenarnya masih solid karena mereka adalah net exporter. Tekanan lebih bersifat sentimen pasar di bursa efek (IHSG) akibat adanya kekhawatiran arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik,” paparnya.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan volume ekspor batu bara secara kumulatif pada Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Penurunan menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Hal itu dipengaruhi oleh tingginya produksi batu bara domestik di China, serta meningkatnya penggunaan energi terbarukan (EBT) di pasar global yang secara bertahap mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” sebut dia.

Jika ekspor batu bara melambat, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan dan laba emiten batu bara pada semester II-2026?

Nafan mencatat apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

Tekanan tersebut merupakan efek ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan saat periode booming komoditas, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan menghadapi tekanan tersebut adalah perusahaan dengan porsi ekspor sangat tinggi, yakni di atas 70-80 persen, yang didominasi batu bara berkalori rendah hingga menengah, serta memiliki fleksibilitas pasar dan logistik yang terbatas.

Ia memastikan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih berisiko apabila tren pelemahan ekspor terus berlanjut.

“Contohnya ADRO dan BUMI dari sisi volume ekspor yang masif, serta emiten batu bara skala menengah-kecil yang tidak memiliki kontrak jangka panjang terproteksi dengan penyerap global,” lanjut Nafan.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

KOMPAS.com – Tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru menjadi informasi yang banyak dicari pelaku UMKM yang berencana mengajukan pinjaman modal usaha.

Melalui tabel angsuran KUR BRI 2026, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan bulanan sesuai nominal pinjaman dan tenor yang dipilih.

Simulasi angsuran KUR BRI penting dipelajari sebelum mengajukan kredit. Dengan mengetahui estimasi cicilan sejak awal, pelaku usaha dapat menyesuaikan kemampuan membayar agar arus kas bisnis tetap sehat selama masa pinjaman.

Berikut tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru untuk pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 100 juta.

Tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru pinjaman Rp 1 juta-Rp 100 juta

Berikut simulasi angsuran KUR BRI dengan suku bunga sekitar 6 persen efektif per tahun dan pilihan tenor mulai 12 bulan hingga 60 bulan.

- Pinjaman Rp 1 juta

• 12 bulan: Rp 86.527
• 18 bulan: Rp 58.685
• 24 bulan: Rp 44.773
• 36 bulan: Rp 30.877
• 48 bulan: Rp 23.946
• 60 bulan: Rp 19.801

- Pinjaman Rp 5 juta

• 12 bulan: Rp 432.634
• 18 bulan: Rp 293.425
• 24 bulan: Rp 223.863
• 36 bulan: Rp 154.385
• 48 bulan: Rp 119.731
• 60 bulan: Rp 99.006

- Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 865.267
• 18 bulan: Rp 586.850
• 24 bulan: Rp 447.726
• 36 bulan: Rp 308.771
• 48 bulan: Rp 239.462
• 60 bulan: Rp 198.012

- Pinjaman Rp 20 juta

• 12 bulan: Rp 1.730.535
• 18 bulan: Rp 1.173.700
• 24 bulan: Rp 895.452
• 36 bulan: Rp 617.542
• 48 bulan: Rp 478.925
• 60 bulan: Rp 396.024

- Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.595.802
• 18 bulan: Rp 1.760.550
• 24 bulan: Rp 1.343.177
• 36 bulan: Rp 926.313
• 48 bulan: Rp 718.387
• 60 bulan: Rp 594.036

- Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.461.070
• 18 bulan: Rp 2.347.399
• 24 bulan: Rp 1.790.903
• 36 bulan: Rp 1.235.084
• 48 bulan: Rp 957.850
• 60 bulan: Rp 792.048

- Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.326.337
• 18 bulan: Rp 2.934.249
• 24 bulan: Rp 2.238.629
• 36 bulan: Rp 1.543.855
• 48 bulan: Rp 1.197.312
• 60 bulan: Rp 990.060

- Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.191.605
• 18 bulan: Rp 3.521.099
• 24 bulan: Rp 2.686.355
• 36 bulan: Rp 1.852.626
• 48 bulan: Rp 1.436.775
• 60 bulan: Rp 1.188.072

- Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.056.872
• 18 bulan: Rp 4.107.949
• 24 bulan: Rp 3.134.081
• 36 bulan: Rp 2.161.397
• 48 bulan: Rp 1.676.237
• 60 bulan: Rp 1.386.084

- Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.922.140
• 18 bulan: Rp 4.694.799
• 24 bulan: Rp 3.581.806
• 36 bulan: Rp 2.470.168
• 48 bulan: Rp 1.915.700
• 60 bulan: Rp 1.548.096

- Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.787.407
• 18 bulan: Rp 5.281.649
• 24 bulan: Rp 4.029.532
• 36 bulan: Rp 2.778.939
• 48 bulan: Rp 2.155.162
• 60 bulan: Rp 1.782.108

- Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.652.675
• 18 bulan: Rp 5.868.499
• 24 bulan: Rp 4.477.258
• 36 bulan: Rp 3.087.710
• 48 bulan: Rp 2.394.624
• 60 bulan: Rp 1.980.120

Perlu diingat, nominal cicilan KUR BRI di atas merupakan simulasi. Besaran angsuran yang diterima nasabah dapat berbeda setelah melalui proses analisis kredit oleh pihak bank.

Jenis KUR BRI Juli 2026

BRI menyediakan beberapa jenis Kredit Usaha Rakyat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, yakni:

• KUR Super Mikro, ditujukan bagi pelaku usaha pemula dengan kebutuhan modal relatif kecil.
• KUR Mikro, menyediakan plafon pinjaman hingga Rp 100 juta.
• KUR Kecil, menawarkan pinjaman mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Program KUR BRI masih menawarkan bunga sekitar 6 persen efektif per tahun, sehingga menjadi salah satu pembiayaan dengan bunga yang kompetitif bagi UMKM.

Syarat KUR BRI 2026

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan seluruh persyaratan berikut telah dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah
• Memiliki usaha produktif yang telah berjalan sedikitnya enam bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari lembaga perbankan lain
• Menyiapkan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen legalitas usaha seperti NIB, IUMK, atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
• Melampirkan NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp 50 juta.

Dalam kondisi tertentu, pihak bank dapat meminta agunan tambahan sesuai hasil analisis kelayakan kredit.

Cara mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan digital.

1. Datang ke kantor cabang BRI

Calon debitur cukup membawa seluruh dokumen persyaratan. Setelah berkas diverifikasi, pihak bank akan melakukan survei usaha sebagai bagian dari proses analisis sebelum pinjaman disetujui.

2. Mengajukan secara online melalui BRImo

Nasabah dapat mengisi formulir pengajuan secara digital, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, kemudian memantau status pengajuan hingga proses pencairan dana selesai.

Itulah tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru untuk pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 100 juta. Dengan mengetahui simulasi angsuran lebih awal, calon debitur dapat memilih plafon pinjaman dan tenor yang paling sesuai dengan kondisi keuangan usahanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

HONG KONG - Ketidakpastian geopolitik global, fragmentasi perdagangan, serta pergeseran arus modal internasional justru membuka peluang baru bagi kawasan Asia. Di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia tersebut, Hong Kong, ASEAN, dan Greater Bay Area (GBA) Cina tengah membangun sebuah poros ekonomi baru yang menjanjikan pertumbuhan, investasi, dan integrasi industri lintas kawasan.

Pesan itu mengemuka dalam GBA-ASEAN Summit 2026 yang digelar oleh South China Morning Post (SCMP) di Hong Kong, Selasa (30/6). Forum yang dihadiri lebih dari 300 pejabat pemerintah, pelaku usaha, investor, dan akademisi dari ASEAN, Hong Kong, dan Greater Bay Area itu menegaskan posisi Hong Kong sebagai super connector yang menghubungkan modal global dengan potensi pertumbuhan Asia.

Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region John Lee mengatakan ASEAN telah menjadi salah satu mitra ekonomi paling penting bagi Hong Kong. Menurut dia, hubungan ekonomi kedua kawasan terus menunjukkan penguatan yang signifikan.

"ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kedua Hong Kong selama 16 tahun berturut-turut. Tahun lalu, perdagangan bilateral kami meningkat hampir 30% menjadi US$ 214 miliar," kata John Lee dalam pidatonya.

Selain perdagangan barang, perdagangan jasa antara Hong Kong dan ASEAN juga meningkat sekitar 10% menjadi US$20 miliar pada 2024. Menurut John Lee, pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi, investasi, dan bisnis antara kedua kawasan.

"Tujuan Hong Kong, seperti biasa, adalah membangun koneksi dan menambah nilai bagi perusahaan, investor, dan perekonomian Anda," ujarnya.

John Lee mengatakan Hong Kong saat ini tengah menyusun Rencana Lima Tahun pertamanya sebagai cetak biru strategis pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu fokus utamanya adalah memperdalam kerja sama regional dengan ASEAN dan negara-negara Belt and Road melalui posisi unik Hong Kong di Greater Bay Area.

Ketua Hong Kong-ASEAN Foundation sekaligus Founding Patron ASEAN Chamber of Commerce (Hong Kong), Daryl Ng, mengatakan hubungan antara ASEAN dan Greater Bay Area memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat dan saling melengkapi.

Menurut dia, ASEAN dengan populasi hampir 700 juta jiwa dan Greater Bay Area dengan nilai ekonomi lebih dari RMB 15 triliun, atau setara sekitar Rp 39 ribu. Perputaran ini memiliki potensi besar untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia.

Daryl mencatat, nilai perdagangan antara ASEAN dan Greater Bay Area melalui Hong Kong mencapai HK$ 680 miliar atau sekitar Rp 1.400 triliun pada 2025. Adapun nilai perdagangan ASEAN dengan Provinsi Guangdong telah menembus RMB 1,5 triliun atau setara Rp 4.000 triliun.

Peluang investasi dan kerja sama antara GBA dan ASEAN makin terbuka dengan peluncuran ASEAN Chamber and Commerce Hong Kong yang berlangsung dalam rangkaian Greater Bay Area (GBA)-ASEAN Summit 2026. Langkah itu diharapkan bisa memperkuat integrasi industri, investasi, dan rantai pasok antara kawasan Greater Bay Area, Hong Kong, dan negara-negara ASEAN.

Menurut Daryl, Greater Bay Area yang mencakup Hong Kong, Makau, dan sembilan kota di Provinsi Guangdong telah berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Cina. Sementara itu forum GBA-ASEAN Summit dirancang untuk menciptakan koridor baru bagi investasi, inovasi, kolaborasi industri, dan pertukaran talenta di kawasan Asia.

Sementara itu Publisher South China Morning Post Tammy Tam menilai meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global justru mendorong investor dan pelaku usaha internasional untuk mengalihkan perhatian mereka ke Asia yang dinilai menawarkan stabilitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dia mengatakan forum internasional seperti GBA-ASEAN Summit berperan penting dalam mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan investor untuk membangun ekosistem kerja sama ekonomi regional yang lebih kuat.

"Hal ini menciptakan koridor baru bagi arus modal, inovasi, kolaborasi industri, dan pertukaran talenta. Kami percaya di sinilah media yang kredibel dapat memberikan kontribusi," ujar Tammy.

Dalam forum tersebut, sejumlah pejabat setingkat menteri dari negara-negara anggota ASEAN, bersama para pemimpin bisnis dan pejabat pemerintah dari Greater Bay Area dan Hong Kong, juga membahas bagaimana kerja sama lintas batas dapat memperdalam arus perdagangan dan investasi dua arah. Mereka bersepakat tentang pentingnya membangun ekosistem ekonomi bersama yang mampu mendorong kemakmuran kawasan melalui kolaborasi di bidang teknologi, pengembangan talenta, hingga kapasitas komputasi dan kecerdasan buatan.

Indonesia Bidik Peluang Pendanaan Lewat Danantara

Bagi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Greater Bay Area membuka peluang baru untuk menarik investasi, memperkuat industrialisasi, hingga memperluas akses pendanaan internasional.

Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi Kementerian Luar Negeri RI Awidya Santikajaya mengatakan integrasi antara ASEAN dan Greater Bay Area tidak boleh hanya berhenti pada perdagangan, melainkan perlu diperluas ke sektor industri, teknologi, dan pembiayaan.

"Untuk membuat ini berhasil, kita membutuhkan teknologi, kapital, dan kapasitas eksekusi. Dan GBA serta Hong Kong sebagai hub berada pada posisi yang sangat baik," kata Awidya.

Menurut dia, Indonesia melihat Hong Kong bukan hanya sebagai pusat keuangan global, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju ekosistem teknologi, inovasi, dan manufaktur canggih di Greater Bay Area. Ia menilai Hong Kong merupakan hub untuk teknologi, kapital, dan perusahaan dengan jangkauan global.

Awidya mengatakan pengembangan sektor industri, transisi energi, ekonomi digital, serta pembangunan infrastruktur menjadi area strategis yang dapat dikembangkan bersama antara Indonesia, Hong Kong, dan Greater Bay Area. Menurut dia, penguatan hubungan ekonomi tersebut juga membuka peluang baru bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memanfaatkan Hong Kong sebagai pusat penggalangan dana global.

"Pertama adalah industrialisasi dan transisi energi. Kita perlu membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Ini adalah hal yang kami serius pertimbangkan," ujar Awidya ketika ditanya mengenai peluang pemanfaatan Hong Kong sebagai platform fundraising bagi perusahaan Indonesia.

Peluang tersebut semakin relevan seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara kini tengah mendorong pengembangan proyek-proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi industri, transisi energi, ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Awidya dengan kapasitas Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional terbesar di Asia dan Greater Bay Area sebagai pusat manufaktur dan inovasi global, keberadaan Danantara berpotensi menjadi jembatan baru bagi masuknya investasi internasional ke Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Hong Kong dan Makau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suwito, menilai dinamika geopolitik dan perubahan kebijakan investasi global justru membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi dari Hong Kong dan Greater Bay Area.

"Menurut saya, setiap ada kemunduran biasanya selalu ada peluang," kata Suwito dalam diskusi di sela GBA-ASEAN Summit 2026 di Hong Kong.

Suwito mengatakan selain investasi manufaktur seperti kendaraan listrik dan baterai, Indonesia perlu lebih agresif menarik investasi di sektor ekonomi digital dan teknologi. Apalagi, Shenzhen telah berkembang menjadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia.

Salah satu sektor yang dinilai bisa berkembang dengan cepat adalah AI dan digital karena Shenzhen adalah hub, Silicon Valley-nya Asia. Suwito mengatakan Indonesia memiliki daya tarik besar bagi investor teknologi karena merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan memiliki pasar digital yang terus berkembang.

"Kita memiliki sekitar 220 juta pengguna online. Itu yang akan saya promosikan agar bisa menarik investasi, selain investasi fisik seperti BYD dan lainnya, tetapi juga pada ekosistem baterai dan kendaraan listrik," katanya.

Ia berharap perusahaan-perusahaan teknologi asal Greater Bay Area dan Hong Kong dapat menjadikan Indonesia sebagai basis ekspansi regional. Menurut dia, model bisnis digital dan startup memungkinkan investasi dilakukan dengan modal fisik yang lebih kecil, tetapi memiliki dampak ekonomi yang besar.

Ia mencontohkan perusahaan teknologi asal Shenzhen, Insta360, yang tengah mempertimbangkan pembukaan cabang di Indonesia. Menurut dia, investasi yang masuk tidak hanya berupa proyek pemerintah, tetapi juga menyasar sektor komersial dan konsumen.

Terkait ekosistem startup Indonesia, Suwito menilai peluang pendanaan masih terbuka lebar meskipun industri startup sempat mengalami koreksi dalam beberapa tahun terakhir.Menurut dia, model bisnis yang berorientasi pada arus kas dan profitabilitas akan menjadi kunci untuk menarik investasi baru dari investor regional maupun global.

Suwito menilai pembentukan poros ekonomi antara ASEAN, Hong Kong, dan Greater Bay Area akan membuka peluang strategis bagi Danantara terutama dalam pembiayaan proyek hilirisasi, transisi energi, infrastruktur, hingga ekonomi digital.

"Hong Kong merupakan jembatan menuju Cina. Dan Hong Kong sebenarnya merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia. Jika digabungkan dengan Cina, maka menjadi nomor satu," ujarnya.

Menurut Suwito, Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi negara lain di kawasan, yakni besarnya pasar domestik, sumber daya alam strategis seperti nikel, serta bonus demografi. Namun, untuk memanfaatkan momentum tersebut, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperbaiki koordinasi lintas kementerian.

IDXChannel - PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge (WIFI) segera membagikan dividen tunai sebesar Rp10,62 miliar untuk tahun buku 2025. Besaran dividen tersebut setara Rp2 per saham, sama dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada 30 Juni 2026.

Sebagai informasi, pembagian dividen tersebut berkisar 3 persen dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp409 miliar.

Kemudian, pendapatan konsolidasian tumbuh 147 persen menjadi Rp1,66 triliun, dibandingkan dengan Rp671,85 miliar pada tahun sebelumnya. EBITDA tercatat mencapai Rp1,15 triliun dengan margin di angka 69 persen.

Berikut jadwal lengkap pembagian dividen tunai WIFI:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 8 Juli 2026
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 9 Juli 2026
- Cum Dividen di Pasar Tunai: 10 Juli 2026
- Ex Dividen di Pasar Tunai: 13 Juli 2026
- Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen: 10 Juli 2026
- Pembayaran Dividen: 31 Juli 2026.

(Dhera Arizona)

TEHERAN - Sebuah helikopter MH-60S Seahawk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) jatuh di Laut Arab pada Rabu waktu setempat. Insiden menyebabkan satu awak hilang dan tiga lainnya terluka.

Komando Pusat (CENTCOM) Amerika mengeklaim helikopter yang ditugaskan ke kapal induk kelas Nimitz; USS George H W Bush, tersebut melakukan "pendaratan darurat".

Meski Amerika sedang berkonflik dengan Iran, CENTCOM menepis dugaan bahwa jatuhnya helikopter militer tersebut akibat ditembak musuh.

"Tidak ada indikasi bahwa keadaan darurat tersebut disebabkan oleh tindakan musuh," kata CENTCOM, yang dilansir ABC News, Kamis (2/7/2026).

"Tiga dari empat awak helikopter telah ditemukan dan dalam kondisi stabil di atas kapal George H W Bush," lanjut CENTCOM.

"Aset Angkatan Laut AS di wilayah tersebut saat ini sedang mencari awak pesawat lain yang masih hilang. Penyebab insiden tersebut sedang diselidiki," imbuh CENTCOM.

Menurut CENTCOM, USS George H W Bush adalah salah satu dari dua kapal induk yang terus beroperasi di Timur Tengah.

Pendaratan helikopter di air bisa berbahaya, bahkan untuk pilot berpengalaman, mengingat kecenderungan pesawat yang berat di bagian atas untuk terbalik saat menyelam.

Pasukan Amerika di wilayah tersebut juga dalam keadaan siaga tinggi di tengah peningkatan kekerasan berkala selama gencatan senjata antara AS dan Iran.

AS dan Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan dan kapal diizinkan untuk bergerak bebas di wilayah tersebut, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dalam upaya untuk mengakhiri perang.

Pembicaraan tersebut mencakup pengaturan di sekitar Selat Hormuz, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pencabutan sanksi terhadap Iran, dan masa depan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran.

Kedua pihak memiliki waktu 60 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman awal bulan ini untuk membahas detailnya.

Insiden ini adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden pesawat serupa baru-baru ini yang terjadi selama operasi AS di Timur Tengah di tengah perang yang sedang berlangsung di Iran.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengonfirmasi bahwa helikopter serang AH-64 Apache Angkatan Darat AS juga jatuh di dekat Selat Hormuz, tetapi pilot helikopter tersebut tidak terluka. Helikopter itu jatuh akibat serangan drone Iran.

Pada bulan April, jet tempur F-15E Strike Eagle AS ditembak jatuh pasukan Iran. Dua awaknya melontarkan diri dan memicu pasukan Amerika melakukan penyelamatan berani terhadap keduanya.

Salah satu penerbang bersembunyi di celah gunung sementara pasukan militer AS berupaya menyelamatkannya, sementara rekannya perlu dievakuasi dari belakang garis musuh di bawah kegelapan malam.