IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 6.096,50 pada Selasa (23/6/2026).

Hingga pukul 09.18 WIB, indeks saham melanjutkan pelemahan 0,23 persen ke 6.103,35 dengan 246 saham di zona hijau, 317 melemah, dan 400 lainnya stagnan. Transaksi perdagangan menyentuh Rp1,85 triliun dengan volume 2,70 miliar saham.

Indeks LQ45 turun 0,23 persen, indeks JII turun 0,32 persen, SRI-KEHATI turun 0,44 persen, dan IDX30 koreksi 0,18 persen.

Sebagian sektor berada di zona merah kecuali konsumer siklikal dan infrastruktur yang menguat sekitaran 0,03 persen.

Sementara itu, sektor energi turun 1,03 persen disusul konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, industri, teknologi, dan kesehatan, properti dan transportasi yang turun di atas 0,32 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) naik 20,22 persen, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) naik 19,32 persen, dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 16,39 persen.

Sedangkan top losers dihuni oleh Danareksa Investment Management (XDIF) turun 14,99 persen, Ciptadana Asset Management (XCIS) turun 14,10 persen, dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) turun 14,06 persen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) menilai, pembentukan badan ekspor dan penerapan PP 21/2026 berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja perseroan, termasuk penjualan dan profitabilitas.

Meski kontribusi penjualan ekspor perseroan tercatat di bawah 10 persen dari total penjualan, CEKA menyebut, bisnis crude palm oil (CPO) dan produk turunannya merupakan bagian dari komoditas global yang sangat dipengaruhi dinamika pasar internasional.

Secara tidak langsung, pembentukan badan ekspor berpotensi mempengaruhi harga pasar global maupun domestik, dinamika permintaan ekspor, hingga struktur biaya dan margin usaha perseroan.

Sementara secara langsung, implementasi PP 21/2026 dapat mempengaruhi volume penjualan dan nilai transaksi perusahaan sehingga berpotensi menekan pendapatan, laba usaha, hingga laba bersih perseroan.

“Perubahan harga dan struktur biaya juga dapat berdampak pada arus kas operasional, terutama dalam hal pengelolaan modal kerja dan likuiditas,” tulis manajemen CEKA dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (29/5/2026).

Perseroan menambahkan, dampak kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk penurunan pendapatan, laba usaha, laba bersih, serta arus kas operasional.

Meski demikian, CEKA memastikan tetap akan mematuhi ketentuan pemerintah terkait tata kelola ekspor yang baru. Perseroan juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis.

Di mana perusahaan akan terus memantau perkembangan regulasi secara proaktif serta menerapkan identifikasi dan mitigasi risiko terhadap kinerja usaha.

"Perseroan akan terus menjaga fleksibilitas dalam segmentasi pasar (domestik dan ekspor)," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wilmar International Limited (Wilmar) menjelaskan belum menerima pemberitahuan resmi terkait dengan dugaan praktik manipulasi pencatatan ekspor.

Perusahaan agribisnis multinasional tersebut sebelumnya diduga masuk ke dalam daftar 10 perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan tindakan manipulasi harga yang lebih rendah (under invoicing) dan penentuan harga transfer (transfer invoicing).

"Wilmar ingin mengklarifikasi, kami belum menerima pemberitahuan resmi mengenai survei yang disebutkan dalam artikel tersebut," ujar manajemen Wilmar dikutip dari laman pengumuman perusahaan, Jumat (29/5/2026).

Manajemen Wilmar menambahkan, pihaknya sedang bekerja sama dengan pemerintah di Indonesia untuk menangani hal ini.

"Kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami poin-poin yang menjadi perhatian mereka," imbuh dia.

Lebih lanjut, perusahaan yang memproduksi minyak goreng Sania, Fortune, hingga Sovia ini bilang akan memberikan informasi pembaruan ketika telah mendapatkan informasi terkait penyidikan tersebut.

"Jika dan ketika kami menerima pemberitahuan resmi Wilmar sedang diduga melakukan under invoicing dan transfer pricing ekspor, kami akan memberikan informasi pembaruan kepada pasar sebagaimana mestinya," tutup keterangan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai membuka sedikit informasi terkait dugaan praktik transfer pricing oleh sejumlah eksportir besar crude palm oil (CPO) yang tengah ditelusuri pemerintah.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah telah mengantongi data 10 eksportir terbesar yang diduga melakukan praktik pengurangan nilai ekspor melalui skema transfer pricing dan under invoicing.

Bahkan, menurut dia, pola serupa juga ditemukan pada perusahaan lain di luar 10 eksportir tersebut.

“Sudah kita periksa 20. Yang lain kecil-kecil. Kita fokus pada yang besar. Semuanya begitu yang besar itu. Jadi bisa dipastikan kalau yang besar begitu, yang kecil mungkin sama,” ujar Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Meski awalnya Purbaya belum mau menyebut nama perusahaan secara resmi, Purbaya sempat membenarkan beberapa nama grup besar.

Saat ditanya apakah Wilmar dan Musim Mas termasuk dalam daftar tersebut. “Itu dua betul,” ujarnya.

Namun, ia mengaku lupa dengan beberapa nama perusahaan lain.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Wilmar International Limited buka suara merespons dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit (CPO) yang menyeret perusahaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi Wilmar merupakan satu dari 10 perusahaan yang diduga memanipulasi nilai ekspor CPO.

Merespons itu, Wilmar mengatakan belum mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah soal penyelidikan terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing ekspor CPO.

"Wilmar ingin mengklarifikasi bahwa kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut. Namun, kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami kekhawatiran mereka," kata manajemen melalui keterbukaan informasi di Bursa Singapura (SGX), Kamis (28/5).

Manajemen menyatakan bakal memperbarui keterangan begitu menerika pemberitahuan resmi soal penyelidikan dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing ekspor sawit tersebut.

"Kami akan memperbarui informasi kepada pasar sebagaimana mestinya," pungkas manajemen,

Purbaya sempat membocorkan dua nama perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga memanipulasi nilai ekspor atau under invoicing dalam perdagangan CPO. Hal ini diungkap Purbaya saat ditemui langsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia menjawab pertanyaan soal dua eksportir raksasa CPO yang masuk daftar nama perusahaan diduga memanipulasi nilai ekspor sawit.

"Pak yang 10 (perusahaan) yang beredar itu benar ya? Wilmar, Musim Mas, ada beberapa lagi pak," tanya wartawan.

"Itu dua (perusahaan), betul," kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan perusahaan-perusahaan sawit yang memanipulasi ekspor.

Purbaya mengatakan perusahaan tersebut tidak menduga Kemenkeu dapat mengambil data dari negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat (AS) yang jumlahnya besar.

Ia menjelaskan pihaknya yang pertama kali menyelidiki awal dari data-data tersebut sebelum diselidiki lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami yang menyelidiki awal dari data-data itu, kemudian kami kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Agung," terang Purbaya.

Lebih lanjut, ia membeberkan modus yang dilakukan perusahaan nakal adalah penjualan ekspor ke perusahaan perdagangan (trading company) di Singapura, untuk selanjutnya diteruskan ke negara tujuan akhir. Dokumen penjualannya dibuat seolah-olah transaksi hanya sampai Singapura, tetapi secara fisik barang langsung dikirim ke negara pembeli.

"Jadi 10 perusahaan itu jual ke Singapura lewat trading company. Sebenarnya barangnya ke sana langsung (negara tujuan sebenarnya) karena kapalnya enggak berubah, tapi kertasnya berbeda," beber Purbaya.

Berdasarkan penelusuran data dari negara tujuan ekspor, pemerintah menemukan harga ekspor yang dilaporkan dari Indonesia jauh lebih rendah dibanding harga saat barang masuk ke negara tujuan akhir. Purbaya menilai praktik tersebut berkaitan erat dengan transfer pricing. Sebab, volume barang yang dikirim relatif sama, tetapi nilai transaksi yang dilaporkan berbeda jauh.

"Kalau volume sama, harga beda, apa itu, under invoicing. Transfer pricing juga bisa. Kalau saya lihat dua-duanya," tambahnya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor sawit. Temuan itu berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar.

"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.

Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor, serta berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$84 juta)," katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Saham emiten sawit tertekan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan manipulasi nilai ekspor crude palm oil (CPO) oleh sejumlah perusahaan besar melalui praktik under-invoicing.

Tekanan paling terlihat terjadi pada saham Wilmar International Ltd yang tercatat di Singapore Exchange (SGX). Berdasarkan data perdagangan, saham berkode F34 itu turun sekitar 9,36% dalam lima hari terakhir dan berada di level 3,39 dolar Singapura.

Sementara itu, saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) bergerak melemah dan fluktuatif di kisaran 560-585 dalam sepekan terakhir. Pada perdagangan terbaru, saham SIMP ditutup stagnan di level 565 setelah sempat menyentuh level terendah 560.

Sentimen negatif muncul setelah pemerintah mengonfirmasi adanya pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan besar sawit terkait dugaan manipulasi ekspor.

“Yang CPO belum kita serahkan, masih kita hitung. Tapi sudah ada semuanya perusahaannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengonfirmasi Wilmar International Limited dan Musim Mas Group masuk dalam hasil pemeriksaan awal pemerintah. Sementara PT Salim Ivomas Pratama Tbk disebut kemungkinan juga termasuk dalam daftar perusahaan yang sedang ditelusuri.

“Itu sudah betul (Wilmar International Limited dan Musim Mas Group) dua-duanya betul. PT Salim Ivomas sepertinya ada,” ujarnya.

Menurut Purbaya, dugaan manipulasi dilakukan melalui perusahaan perdagangan di Singapura. Perusahaan Indonesia disebut menjual CPO ke perusahaan afiliasi atau trader di Singapura dengan harga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.

Pemerintah menemukan nilai ekspor dari Indonesia ke Singapura tercatat hanya sekitar setengah dari harga ekspor lanjutan dari Singapura ke negara tujuan akhir.

“Tapi yang kita lihat harga di sini ekspor ke sana, itu setengah harga yang dari sini ke sana. Jadi ada under-invoicing, penyelundupan, 50% lah,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah telah memeriksa sekitar 20 perusahaan sawit, namun fokus utama diarahkan kepada perusahaan besar dengan volume ekspor signifikan.

IDXChannel - Raksasa agribisnis berbasis di Singapura, Wilmar International Ltd, akhirnya buka suara terkait pemberitaan media mengenai penyelidikan dugaan transfer pricing dan under-invoicing ekspor minyak sawit (CPO) oleh otoritas Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi yang dirilis di Bursa Singapura (SGX), Kamis (28/5/2026), Wilmar menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan tersebut.

Meski begitu, perusahaan mengaku telah berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memahami persoalan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

“Wilmar ingin menegaskan bahwa kami belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan yang disebutkan dalam sejumlah pemberitaan media. Namun, kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami perhatian mereka,” tulis manajemen Wilmar dalam keterbukaan informasi tersebut.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan Wilmar menjadi salah satu dari 10 perusahaan sawit yang tengah diselidiki atas dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing ekspor. Dugaan itu disebut berkaitan dengan potensi pengurangan nilai ekspor yang dapat berdampak pada penerimaan negara.

Wilmar menegaskan akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada pasar apabila nantinya perusahaan resmi menerima pemberitahuan terkait proses investigasi tersebut.

“Jika dan ketika kami menerima pemberitahuan resmi bahwa Wilmar sedang diselidiki terkait dugaan under-invoicing dan transfer pricing ekspor, kami akan segera menyampaikan pembaruan kepada pasar,” lanjut pernyataan tersebut.

Isu ini kembali menyoroti tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia, khususnya industri minyak sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai faktur ekspor (under-invoicing) crude palm oil (CPO) yang diduga melibatkan 10 eksportir terbesar kelapa sawit di Indonesia.

Praktik tersebut disebut dilakukan secara masif, baik oleh perusahaan domestik maupun korporasi multinasional asing.

Meski demikian, Purbaya belum membuka identitas lengkap seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar investigasi dengan alasan kehati-hatian hukum.

“Nama-namanya belum kami sebutkan karena nanti bisa dituntut. Tapi datanya ada. Campuran perusahaan lokal dan asing, sekitar 10 eksportir terbesar,” ujar Purbaya saat ditemui di lobi Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan telah melakukan investigasi tertutup dan berhasil mengumpulkan data perdagangan tanpa diketahui pihak perusahaan terkait.

Modus yang digunakan diduga melalui pengalihan dokumen perdagangan ke perusahaan perantara atau trading company di Singapura. Sementara itu, barang fisik disebut langsung dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat tanpa perubahan jalur pengiriman.

“Data Bea Cukai hanya mencatat ekspor sampai Singapura. Padahal barangnya langsung ke tujuan akhir karena kapalnya tidak berubah. Yang berubah hanya dokumennya,” kata dia.

Skema tersebut membuat nilai ekspor yang tercatat di dalam negeri menjadi lebih rendah dibanding harga sebenarnya. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari pajak dan royalti ikut berkurang.

Purbaya memperkirakan praktik under-invoicing yang terjadi bisa mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi sebenarnya.

“Jadi ada under-invoicing atau pengurangan nilai transaksi, kira-kira bisa sampai 50 persen,” tuturnya.

Dia menambahkan, pelacakan awal dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan manifes kapal dengan dokumen kepabeanan internasional.

Hasil analisis tersebut kini telah diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan proses penegakan hukum.

Purbaya mengatakan, awalnya tim Kemenkeu menyisir sekitar 20 eksportir sawit. Namun, fokus penyelidikan dipersempit kepada 10 perusahaan dengan nilai transaksi terbesar.

“Yang kami fokuskan yang besar-besar. Kalau yang besar saja begitu, kemungkinan yang kecil juga melakukan hal serupa,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai nama perusahaan yang diduga terlibat, Purbaya mengonfirmasi beberapa grup besar seperti Wilmar International, Musim Mas Group, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam radar investigasi.

Sementara itu, untuk nama lain seperti PT Astra Agro Lestari Tbk dan Golden Agri-Resources, ia belum memberikan kepastian.

“Kayanya enggak itu, saya nggak tahu, saya lupa,” kata Purbaya.

Ketika ditanya mengenai perusahaan lain seperti First Resources Limited, Cargill, dan Bumitama Agri Ltd, Purbaya memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. (Aldo Fernando)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, penindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Total kasus ini terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Rinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat. Skandal besar yang selama ini merugikan rakyat berhasil diungkap satu per satu.

Beras Oplosan Hingga Distribusi MinyaKita

Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp 15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp 18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk. Kerugian petani akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Eks Head of Social Security and License Wilmar Group M. Syafei terkait kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO). Vonis terhadap Syafei ditambah dua tahun setelah pengadilan tingkat pertama menghukum dengan pidana penjara enam tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Syafe'i tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun," tulis amar putusan tersebut, dilihat Rabu (22/4/2026).

Selain pidana penjara, denda yang dijatuhkan juga diperberat menjadi Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Dalam putusannya, PT DKI Jakarta menyatakan Syafei terbukti melakukan suap, namun tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan ini dibacakan pada Senin 20 April 2026 oleh Hakim Ketua Subachran Hardi Mulyono dengan Hakim Anggota Edi Hasmi dan Sondang Marpaung. Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis M Syafei dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 100 hari.

Dalam perkara ini, Syafei, Marcella Santoso dan Ariyanto dinyatakan terbukti bersama-sama melakukan suap untuk membuat hakim memutus vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus itu. Tak hanya itu, khusus Marcella Santoso dan Ariyanto juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Total suap pengurusan perkara itu senilai USD 4 juta atau setara Rp60 miliar berdasarkan kurs saat tindakan suap terjadi. Hakim menyebut USD2 juta diberikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara suap itu dengan terdakwa korporasi.

Susunan majelis hakim saat itu di antaranya Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Suap itu membuat Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group bebas dalam tindak pidana yang didakwakan jaksa. Sementara, USD 2 juta sisanya dinikmati Marcella dan Ariyanto untuk kepentingan pribadi.

IDXChannel - PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) menghadapi tekanan biaya produksi seiring kenaikan harga bahan baku menyusul penutupan Selat Hormuz.

Manajemen Wilmar menjelaskan, kenaikan harga minyak bumi telah berdampak langsung pada peningkatan harga bahan baku crude palm oil (CPO) dan palm kernel hingga hampir 10 persen dibandingkan level sebelumnya.

"Kenaikan tersebut turut mendorong biaya bahan pembantu serta ongkos logistik," kata manajemen Wilmar dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/3/2026).

Kondisi ini membuat perseroan harus mengalokasikan biaya lebih besar untuk pembelian bahan baku utama maupun pendukung, serta untuk distribusi.

Lebih lanjut, fluktuasi harga energi dan komoditas, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas pasar keuangan dan nilai tukar menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan.

Walaupun CEKA tidak memiliki eksposur operasional langsung di wilayah konflik, dampak tidak langsung dari gejolak global tersebut dinilai dapat memengaruhi permintaan pelanggan serta kinerja keuangan perseroan.

Saat ini, manajemen menyatakan masih terus memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz dan akan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja pada periode pelaporan berikutnya.

(DESI ANGRIANI)

Ekspor 2.2280 ton beras ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia yang rencananya dikirim besok (7/3) masih menunggu asesmen Bandan Intelejen Negara (BIN) hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan telah mengajukan permintaan penilaian keamanan kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelum pengiriman dilakukan.

Ia menjelaskan asesmen BIN cs diperlukan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Kalau sesuai jadwal, rencananya pemberangkatan tanggal 7 (Maret). Tapi kita mengikuti dinamika perkembangan geopolitik yang ada di sana. Kami juga sudah bersurat ke BAIS TNI, ke BIN, kemudian ke Kemenlu untuk meminta asesmen terkait pemberangkatan beras haji Indonesia ini," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Rabu (4/3).

Rizal mengatakan pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan seluruh kebutuhan teknis untuk pengiriman beras bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Namun, jadwal keberangkatan tetap mempertimbangkan situasi geopolitik di kawasan tersebut.

Menurutnya, pemerintah tetap mendorong agar ekspor dapat berjalan sesuai rencana. Akan tetapi, keputusan akhir terkait waktu pengiriman akan mempertimbangkan rekomendasi dari tiga institusi tersebut.

"Untuk proses kelanjutannya kita mengikuti perkembangan dinamika di lapangan. Jadi kita menunggu informasi lebih lanjut dari asesmen dari tiga institusi tersebut," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan ekspor beras sebanyak 2.280 ton untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari keputusan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 23 Februari 2026 silam.

Rizal menjelaskan beras yang diekspor merupakan beras premium yang diproduksi dari panen baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Proses pengolahan dilakukan di empat fasilitas, yakni pabrik Wilmar di Serang dan Mojokerto, pabrik Bulog di Karawang, serta fasilitas pengolahan di Subang.

Beras tersebut diolah dengan standar premium dengan tingkat patahan di bawah 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen. Menurut Bulog, kualitas tersebut lebih tinggi dibandingkan beras premium yang biasa diproduksi sebelumnya.

Total nilai transaksi ekspor tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp38 miliar. Pengiriman direncanakan menggunakan tiga perusahaan pelayaran, yakni Hyundai, Wan Hai, dan kapal lokal.

Selain memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia, Bulog menilai ekspor ini juga menjadi langkah promosi untuk memperluas pasar beras Indonesia di Arab Saudi. Negara tersebut dinilai memiliki potensi permintaan besar, terutama dari jemaah umrah dan warga Indonesia yang menetap di sana.

Namun, rencana ekspor tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran (IRGC) menutup jalur pelayaran Selat Hormuz setelah serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis pengiriman minyak dan gas dunia yang terletak di antara Iran, Uni Emirat Arab, dan Oman. Penutupan jalur tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan perdagangan global, termasuk distribusi energi dan logistik di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus suap vonis lepas crude palm oil (CPO) usai memvonis eks pejabat Wilmar Group, M Syafei.

Hakim Anggota Andi Saputra mengatakan bahwa terdapat anomali dalam pengusutan perkara ini. Sebab, pemilik manfaat atau pihak yang diuntungkan dalam suap vonis lepas ini masih belum terungkap maupun diproses hukum.

"Maka sudah selayaknya penyidik Kejaksaan Agung menuntaskan perkara ini dengan melakukan proses hukum terhadap prinsipal atau beneficial owner dari perusahaan Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group terkait perkara penyuapan," ujar Andi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Andi menyatakan vonis enam tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa dinilai sudah sepatutnya. Pasalnya, Syafei tidak diuntungkan secara langsung secara langsung dalam perkara ini.

Terlebih, Syafei hanya karyawan Wilmar Group yang membantu adanya penyuapan kepada Hakim atau Pegawai Pengadilan sejumlah US$4 juta demi kepentingan perusahaan tempat dirinya bekerja.

"Bahwa terdakwa M. Syafei hanyalah karyawan Wilmar Group yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan putusan lepas perkara nomor 40 Pidsus-TPK 2024," imbuhnya.

Namun demikian, Syafei tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini atas perannya sebagai perantara suap antara perusahaan dengan Marcella Cs.

"Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, M Syafei telah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kasus CPO ini. Selain itu, Syafei juga wajib membayar denda Rp300 juta dengan subsider 100 juta.

Adapun, Syafei juga tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan peran Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei dalam kasus suap perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

Hakim Anggota Andi Saputra mengatakan salah satu peran Syafei yakni telah memberitahukan uang Rp20 miliar dari perusahaan kepada advokat Marcella Santoso untuk menyuap hakim.

"Memberitahu ada dana Rp20 miliar kepada saksi Marcella Santoso dari perusahaan berperkara untuk menyuap hakim," ujar Andi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selanjutnya, Syafei berperan menerima nomor ponsel terdakwa Ariyanto untuk diteruskan ke perusahaan. Selain itu, dia juga terbukti menjadi penghubung Wilmar Group dengan Marcella Santoso dalam praktik suap ini.

Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa perbuatan Syafei tersebut telah terbukti bersalah karena ikut serta dalam praktik suap hakim agar kasus CPOWilmar Group Cs divonis lepas.

"Sehingga perbuatan terdakwa M Syafei telah nyata memenuhi unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau setidak-tidaknya mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan," pungkasnya.

Sekadar informasi, M Syafei telah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kasus CPO ini. Selain itu, Syafei juga wajib membayar denda Rp300 juta dengan subsider 100 juta.

Adapun, Syafei juga tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.