Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Tito meyakini kebijakan WFH sehari dalam sepekan tidak akan menimbulkan masalah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, kebijakan WFH bukan pengalaman pertama.

Saat pandemi Covid-19, diterapkan kebijakan WFH, bahkan porsi bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25%. Meski begitu, pelayanan kepada warga tetap berjalan.

"No problem. Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuman mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ujar Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026), telah disepakati adanya skenario kebijakan WFH sehari dalam sepekan.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan akan diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.