Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan tambang nikel di Halmahera Selatan, PT Wanatiara Persada menyogok anak buah Menkeu Purbaya yang bertugas sebagai pegawai pajak agar membayarkan nilai pajak yang lebih murah.

Dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (13/1/2026), PT Wanatiara Persada memiliki lahan seluas 1.725,54 hektar dengan izin yang berlaku hingga 2031. OTT KPK di KPP Madya Jakarta Utara, karena adanya modus sogokan yang dilakukan PT Wanatiara Persada untuk pemangkas pembayaran pajak sebesar Rp59,3 miliar.

Setidaknya, ada 8 orang dari pihak swasta dan petugas pajak yang diamankan. Namun, berdasarkan alat bukti yang cukup, lembaga antirasuah menetapkan 5 tersangka. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, Wanatiara Persada sudah mendapatkan izin sejak 2017 dan berlaku hingga 2031. Namun, praktek menyuap aparat pajak dilakukan perusahaan tambang nikel ini, demi mendapatkan pajak yang lebih ringan.

Profil PT Wanatiara Persada

Sumber: MineralOne, ESDM

Berikut Jajaran Direksi PT Wanatiara Persada:

Direktur Utama: Ma Jianqing

Wakil Direktu Utama: Suherman

Direktur: Wang Jinxing

Direktur: Cang Eng Thing

Direktur: Gao Tianpeng

Jajaran Komisaris PT Wanatiara Persada

Komisaris Utama PT Wanatiara Persada: Guo Sanjun

Komisaris PT Wanatiara Persada: Meily Anggi Karundeng

Komisaris: Wang Xianlai

Berikut kronologis dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya:

1. Melakukan 'Sunat' Kekurangan Bayar Pajak dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

Mulanya PT WP melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode pajak tahun 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara karena kantor PT WP berada di wilayah tersebut. Tim pemeriksa menemukan potensi kekurangan bayar Rp75 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan PT WP sempat mengajukan sanggahan. Tetapi Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara justru meminta PT WP membayar Rp23 miliar.

Namun, setelah hasil kesepakatan, kekurangan pembayaran pajak menjadi Rp15,7 miliar atau terpangkas Rp59,3 miliar dari awal harga yang ditetapkan.

2. Suap 'All In' Pajak Rp23 Miliar

Pemangkasan kekurangan pajak tidak dilakukan secara gratis. Ada biaya yang dikeluarkan PT WP. Saat pemangkasan berada di angka Rp23 miliar, Agus menggunakan kode "all in".

Asep menjelaskan "all in" dimaksudkan dari Rp23 miliar, Agus Syaifudin meminta fee sebesar Rp8 miliar untuk nantinya dibagikan ke pihak di lingkungan Ditjen Pajak. Namun PT WP tidak menyanggupi.

Hingga berdasarkan hasil kesepakatan fee dibayar Rp4 miliar karena kekurangan nilai pajak berhasil turun menjadi Rp15,7 miliar berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan bulan Desember 2025.

3. Wanatiara Persada Membuat Kontrak Fiktif Jasa Konsultan untuk Cairkan Rp4 miliar

Mencairkan fee Rp4 miliar memiliki risiko besar jika dilakukan tanpa ada alasan yang jelas. Untuk memanipulasi pencatatan pengeluaran keuangan perusahaan, PT WP melakukan kerja sama kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK).

PT NBK milik Abdul Kadim Sahbudin. Secara sederhana PT WP seolah-olah menggunakan jasa konsultasi PT NBK dengan membayar Rp4 miliar. Padahal uang tersebut dicairkan kembali oleh Abdul dalam mata uang Dolar Singapura.

Abdul memberikan Rp4 miliar ke Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Pada Januari 2026, uang di salurkan ke pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya.

Industri pengolahan dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi telah memantik pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan

Jakarta (ANTARA) - Community Affairs General Manager Harita Nickel Dindin Makinudin menyebutkan program hilirisasi nikel telah meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan.

"Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi telah memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan," ungkapnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BPS juga mencatat ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 32,09 persen.

Angka tersebut melonjak dibandingkan triwulan sama pada 2024 atau secara tahunan, yang tumbuh 10,76 persen.

Didin mengatakan program hilirisasi mineral, yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel membawa berkah bagi masyarakat sekitar.

Mobilisasi tenaga kerja membuat roda ekonomi di daerah tambang terintegrasi dengan smelter membuat pemasukan masyarakat setempat juga ikut meningkat dengan berbagai usaha kecil yang dilakukan.

Dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi, lanjutnya, maka ada kebutuhan logistik yang besar.

Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 lapangan kerja dari program-program CSR dengan pendapatan setiap bulan mencapai miliaran rupiah.

"Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal," sebut Dindin.

Ia mencontohkan Tina Nomor, ibu berusia 30 tahun warga Desa Kawasi, merasakan dampak positif kehadiran Harita Nickel di Kawasan Industri Obi Harita Nickel, Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Tina bersama ibu-ibu lain mengelola minimarket Hop Mart.

"Saya sebelumnya hanya berkebun dan menjaga warung saja, namun dengan berdirinya Hop Mart, di mana kami didukung pengembangan usaha dari minimarket Hop Mart, kami sekarang bisa berkembang," ungkapnya.

Tina pun optimistis omzet terus bertambah seiring dengan adanya pendampingan dari manajemen Harita kepada pelaku UMKM.

Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Risna Resnawaty mengatakan Harita Nickel telah melakukan beberapa inovasi di bidang peningkatan pendapatan riil masyarakat dan kemandirian ekonomi, sehingga ekonomi di sekitar tumbuh.

Tetapi, memang dapat dikatakan ideal, jika pengembangan tersebut memenuhi beberapa indikator, antara lain kelengkapan dokumen social mapping dan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM), terdapat RKAT pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang disusun secara terintegrasi satu sama lain untuk tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Risna juga mengingatkan perencanaan pengembangan masyarakat maupun inovasinya harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Itulah salah satu dari beberapa tantangan pengembangan masyarakat di daerah pertambangan," ujar dia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025