Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pusat, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/1).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli membenarkan penggeledahan tersebut.

"Iya, benar (KPK geledah kantor pusat DJP). Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," ujar Rosmauli dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1).

Rosmauli mengatakan DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, untuk detail perkara dan penjelasan lebih lanjut, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat DJP, Selasa (13/1). Hal tersebut dibenarkan ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP," katanya saat dikonfirmasi.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sejumlah orang yang diduga penyidik KPK keluar dari kantor pusat DJP sekitar pukul 12.10 WIB.

Sebagian dari mereka menggunakan rompi dan masker serta membawa koper.

Penggeledahan ini diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

Tim penyidik KPK juga sudah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (12/1) sekitar pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah KPP Madya Jakarta Utara semalam.

"Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada," ujar saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (13/1).

Selain itu, Budi mengatakan penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara juga disita dalam penggeledahan tersebut.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) delapan orang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Sabtu (10/1).

OTT ini terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Tidak hanya pegawai pajak, KPK juga turut membekuk wajib pajak (WP) dalam OTT tersebut.

Mereka ialah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada (WP) Edy Yulianto.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rosmauli menyatakan total 47.395 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2025 telah disampaikan oleh Wajib Pajak hingga Rabu (7/1).

“Periode sampai dengan 7 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 47.395 SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak, terdiri dari 46.198 SPT nihil, 727 SPT KB (Kurang Bayar), dan 470 SPT LB (Lebih Bayar),” kata Rosmauli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Mengingat pelaporan SPT tahun ini mulai dilakukan melalui sistem Coretax, ia pun meminta seluruh Wajib Pajak untuk melakukan aktivasi akun sebelum batas pelaporan pada 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

Untuk mendorong aktivasi akun Coretax DJP dan kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), pihaknya melakukan publikasi masif di berbagai saluran komunikasi, memberikan edukasi langsung kepada Wajib Pajak, serta menyediakan layanan asistensi aktivasi akun Coretax DJP dan pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, DJP Kemenkeu juga memanfaatkan pos layanan Pojok Pajak dan Relawan Pajak maupun mengirimkan informasi secara masif melalui surat elektronik (email blast) kepada Wajib Pajak untuk melakukan aktivasi akun Coretax dan kode otorisasi serta mengingatkan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Meskipun demikian, Rosmauli mengakui masih adanya kendala yang dialami oleh sejumlah Wajib Pajak saat pertama kali mencoba mendaftarkan akun di Coretax.

Ia pun meminta masyarakat untuk memahami bahwa Coretax merupakan transformasi dari sistem perpajakan lama ke sistem terpadu berskala nasional yang digunakan secara serentak oleh jutaan wajib pajak.

Masyarakat yang menghadapi kendala dalam melakukan aktivasi akun Coretax dapat mendatangi kantor pajak terdekat maupun menghubungi layanan Kring Pajak (021) 1500200 dan seluruh kanal resmi DJP Kemenkeu.

“Pada fase awal implementasi, memang muncul kendala teknis dan proses adaptasi. Hal ini kami pandang sebagai masa penyesuaian, dan menjadi tanggung jawab kami untuk terus memperbaiki sistem sekaligus mendampingi wajib pajak dalam proses transisi ini,” ujar Rosmauli.

DJP Kemenkeu menyampaikan bahwa jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.584.543 Wajib Pajak hingga Rabu (7/1) pukul 12.40 WIB.

Jumlah tersebut terdiri dari 10.672.663 Wajib Pajak Orang Pribadi, 823.113 Wajib Pajak Badan, 88.545 Wajib Pajak Instansi Pemerintah, serta 222 Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026