Bahaya peredaran gelap narkotika di Indonesia tak hanya berkutat pada ranah kriminalitas dan kesehatan masyarakat. Jaringan bisnis ilegal raksasa ini secara perlahan turut menguras dompet negara dan merusak tatanan makroekonomi nasional.

Peredaran narkoba kini telah menjelma menjadi industri gelap berskala besar. Berdasarkan data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2022 hingga 2025, sebanyak 382 hasil analisis terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkotika telah disampaikan kepada penegak hukum.

PPATK mencatat nominal perputaran dana yang dianalisis selama periode tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp154,5 Triliun. Angka ini diprediksi jauh lebih besar di lapangan, mengingat belum seluruh kasus nasional dianalisis oleh PPATK.

Lantas, bagaimana uang haram senilai ratusan triliun itu mengganggu ekonomi nasional?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan perbedaan mencolok antara jalur transaksi di akar rumput dengan pergerakan uang di level bandar.

"Kegiatan penjualan narkoba pada tingkatan paling bawah yaitu dari pengedar kepada pemakai pada umumnya menggunakan transaksi tunai, serta sebagian lagi mempergunakan transfer e-wallet atau transfer bank," ungkap Kepala PPATK kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Namun, Ivan menyebut saat transaksi masuk ke jaringan yang lebih tinggi, mekanismenya berubah menjadi sangat canggih hingga lintas batas negara dengan memanfaatkan teknologi terkini.

"Di tingkatan yang lebih tinggi, aliran dana hasil peredaran gelap narkoba akan menggunakan transaksi setoran tunai, menggunakan rekening milik pihak ketiga (nominee), dan penggunaan money changer dan perusahaan remitansi baik yang berizin maupun yang ilegal," kata Ivan.

"Saat ini aset kripto telah dimanfaatkan oleh jaringan bandar narkoba sebagai sarana penyimpanan serta dalam rangka pengiriman dana hasil peredaran narkoba ke pemasok berbagai negara," sambungnya.

PPATK memetakan enam modus utama TPPU narkotika sepanjang 2022-2025: rekening nominee, penyelundupan tunai valas lintas batas, pembelian aset kripto skala besar ke wallet luar negeri, penempatan di Safe Deposit Box (SDB), hingga pembelian properti di luar negeri.

Di dalam negeri, salah satu modus yang paling merusak ekonomi riil adalah pemanfaatan hotel dan restoran untuk pencucian uang. Dana hasil narkoba sengaja dicampur dengan usaha bisnis legal (co-mingling).

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih menegaskan modus co-mingling ini sengaja dibentuk agar kekayaan bandar terlihat aman. Namun, efek sampingnya sangat destruktif karena menciptakan distorsi pasar dan persaingan bisnis yang tidak sehat.

"Udah masuk ke perusahaan nasional, ah ini kan bisa mengganggu, mengganggu neraca keuangan nasional," ujar Yenti saat dihubungi, Senin (22/6).

Ia mengatakan pelaku usaha legal harus berdarah-darah mencari keuntungan murni di tengah ketatnya persaingan pasar.

Sebaliknya, hotel atau restoran milik jaringan bandar dapat tetap berekspansi secara tidak wajar karena disuntik modal tanpa batas dari uang haram. Yenti pun mewanti-wanti potensi masuknya aliran dana ilegal ini ke dalam pendanaan politik praktis.

Menurut Yenti, kerugian terbesar Indonesia justru bersumber dari hilangnya produktivitas sumber daya manusia (SDM) usia produktif, seiring dengan melonjaknya beban anggaran pengeluaran negara melalui APBN (double-loss).

Ia mengatakan negara mengalami kerugian ganda yang sangat besar. Pertama, kehilangan potensi kontribusi ekonomi riil dari ratusan ribu generasi muda pekerja karena mereka mendekam di penjara.

Kedua, APBN harus tersedot miliaran rupiah setiap harinya hanya untuk membiayai operasional Lapas yang kepenuhan tersebut.

Di tingkat keluarga, pendapatan rumah tangga habis dikuras hanya untuk membeli narkoba. Begitu ada anggota keluarga yang kecanduan lalu ditangkap polisi, keuangan keluarga tersebut otomatis runtuh.

Kondisi ini akhirnya memicu lingkaran setan kemiskinan yang terus diwariskan ke generasi berikutnya (intergenerational poverty).

Sayangnya, Yenti menilai penegakan hukum di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada pendekatan pemenjaraan tradisional. Hal ini tentu berdampak terhadap beban APBN yang membengkak guna menghidupi para narapidana di dalam penjara.

Yenti membeberkan fakta bahwa saat ini sekitar 60-70 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia didominasi oleh kasus narkotika hingga memicu kondisi yang sangat sesak (overcrowded).

"Sayangnya, dari 60 persen itu kemungkinan besarnya justru orang-orang yang hanya pengguna karena teler sikit (sedikit). Karena kemudian adiksi, dia terpaksa ikut menjual sehingga mereka-mereka itu juga dipidana sangat berat," ungkapnya.

Yenti menilai sebagian penegak hukum di lapangan masih enggan menerapkan pasal pencucian uang (TPPU) karena proses pembuktian alur uangnya yang rumit dan memakan waktu.

Tantangan lainnya adalah adanya intervensi dari pihak luar hingga keterlibatan oknum aparat yang nekat menjadi penyokong (backing) jaringan bandar.

Meski begitu, ia menyampaikan secercah harapan mulai terlihat pada tahun 2026 ini.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kini mulai agresif melacak aset bandar kakap secara paralel dengan kasus narkobanya, seperti dalam pengungkapan jaringan besar di Bima, Medan, hingga Bali.

Sebagai solusi jangka panjang, Yenti menilai pengesahan RUU Perampasan Aset (Asset Recovery) sudah sangat mendesak. Harta hasil bisnis narkoba tidak memiliki masa kedaluarsa sehingga harus bisa langsung disita negara tanpa perlu proses birokrasi peradilan yang berlarut-larut.

Yenti juga mengusulkan pengelolaan uang sitaan tersebut idealnya diputar balik khusus untuk mendanai pemulihan dampak narkoba itu sendiri.

Mulai dari operasional penegakan hukum yang bersih, membangun rumah sakit khusus, hingga membiayai fasilitas rehabilitasi gratis bagi korban kecanduan.

Pada akhirnya, memiskinkan bandar narkoba lewat instrumen pencucian uang bukan lagi sekadar urusan hukum pidana.

Langkah ini menjadi krusial demi menyelamatkan ekonomi nasional agar uang haram tidak merusak persaingan bisnis sekaligus menyetop bocornya anggaran negara secara sia-sia.

"Untuk orang direhabilitasi kan biayanya mahal, jangan diserahkan ke orang tuanya. Uang-uang hasil narkotika ini harusnya dioptimalkan oleh penegak hukum lewat TPPU untuk mendanai itu," pungkas Yenti.

Bisnis.com, MALANG — Ratusan massa tergabung dalam Aksi Aliansi Malang Bergerak (MBG) yang terdiri atas BEM Malang Raya dan gabungan elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026), a.l, untuk menolak kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan masyarakat serta mendesak disahkannya RUU Perampasan Aset.

Dalam demonstrasi tersebut, diwarnai aksi orasi. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat, seperti MBG dan Kopdes. “Kami akan lawan,” ujar salah satu orator.

Aksi sempat pula diwarnai dengan pembakaran ban bekas, sedangkan polisi berjaga untuk mengamankan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang.

Dalam pernyataan tertulisnya, Aliansi Malang Bergerak menyampaikan kajian kritis dan tuntutan sebagai bentuk tanggung jawab moral serta komitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat, a.l dengan menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Pemerintah juga diminta menghentikan program yang tidak efektif dan membebani APBN sepertiProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih apabila terbukti tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran negara harus diprioritaskan pada sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat,” bunyi pernyataan.

Aliansi juga mendesak DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberantas korupsi.”

Aliansi juga menagih janji DPRD Kota Malang untuk menyampaikan hasil tindak lanjut, perkembangan pembahasan, serta langkah konkret atas tuntutan yang telah diterima dari massa aksi pada 15 Juni 2026 secara terbuka kepada publik.(K24)

JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi semakin penting di tengah tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian global, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Hal itu disampaikan pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho dalam Seminar Nasional Kepresidenan Mahasiswa dan LKBH Universitas Trisakti di Auditorium Gedung D Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Quo Vadis RUU Perampasan Aset di Indonesia?”, Hardjuno mengatakan, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menunjukkan lemahnya mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan. Publik masih sering menyaksikan pelaku korupsi tetap menikmati kekayaannya meskipun telah dipidana.

Menurut Hardjuno, situasi tersebut menjadi persoalan serius ketika Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah yang pada Mei 2026 sempat bergerak di kisaran Rp17.500–Rp17.700 per dolar AS. Dalam kajian LPEKN 2026 disebutkan tekanan rupiah dipengaruhi kombinasi konflik geopolitik, capital outflow, hingga menurunnya sentimen terhadap emerging markets.

“Ketika negara dianggap lemah dalam memulihkan aset hasil kejahatan, maka kepercayaan publik maupun pasar terhadap tata kelola negara ikut terdampak. Karena itu RUU Perampasan Aset tidak bisa hanya dilihat sebagai isu hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas negara,” katanya.

Saat ini mekanisme perampasan aset di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, mulai dari intervensi politik, proses hukum yang lambat, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Banyak aset disebut telah dipindahkan sebelum proses penyitaan dilakukan.

Hardjuno juga menyinggung kasus BLBI sebagai salah satu contoh besar yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik terkait pemulihan aset negara. Dalam materi seminar disebutkan kasus BLBI termasuk salah satu kasus dengan nilai kerugian terbesar di Indonesia.

Dia menilai perdebatan panjang mengenai BLBI menunjukkan pentingnya negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memastikan pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Hardjuno menegaskan RUU Perampasan Aset harus tetap dijalankan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dia menilai reformasi hukum tetap perlu dilakukan agar paradigma hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pemulihan aset.

Dia mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil ikut mengawal pembahasan legislasi RUU Perampasan Aset, mengkritisi substansi norma, serta mendorong political will pemerintah dan DPR dalam memperkuat rezim antikorupsi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membawa 11 tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi para buruh pada tahun ini akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas). Dia menuturkan, aksi akan dilakukan secara tertib dan Damai.

Said juga mengatakan aksi tersebut juga akan dilakukan pada beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Lampung, Banten, Surabaya, dan lainnya.

"Isu-isu yang dibawa itu adalah yang ada di anggota KSPI dan juga tentunya rakyat umum," katanya dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Secara terperinci, Said menuturkan tuntutan pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh. Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

Ancaman serupa juga disebut terjadi di industri semen yang mengalami kelebihan pasokan. KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan utama menjelang aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh (May Day) yang akan digelar pada 1 Mei 2026. Aksi ini disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi buruh yang dijamin konstitusi, sekaligus penegasan bahwa sejumlah persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa isu-isu yang diangkat dalam May Day tahun ini sebagian besar merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya. Hal itu, menurutnya, menunjukkan belum adanya prioritas serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh.

“Isu pertama dan paling utama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Said dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

6 Poin Tuntutan Hari Buruh 2026

Berikut enam tuntutan utama KSPI dalam May Day 2026:

1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
2. Menolak sistem outsourcing (alih daya) dan kebijakan upah murah
3. Menuntut perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan PTKP
5. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi

Said menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, bukan sekadar revisi. Namun hingga saat ini, ia menilai belum ada kejelasan terkait draf resmi aturan tersebut.

Selain itu, KSPI juga menyoroti belum terealisasinya komitmen pemerintah terkait penghapusan outsourcing. Menurut Said, praktik alih daya justru masih marak dan disertai kebijakan upah murah yang semakin menguat.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dipicu oleh situasi ekonomi global maupun kebijakan domestik, termasuk kebijakan impor kendaraan. Kondisi ini dinilai memperburuk ketidakpastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Di sisi fiskal, KSPI mendorong reformasi pajak yang lebih berpihak pada buruh. Salah satu usulan konkret adalah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan guna menjaga daya beli masyarakat. Aksi May Day 2026 diperkirakan akan melibatkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia.

“Aksi May Day 2026 akan diikuti oleh anggota KSPI bersama organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh, dengan jumlah peserta mencapai ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB dengan estimasi peserta mencapai 50.000 orang. Sementara di daerah lain, aksi akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD setempat.

Di luar enam tuntutan utama tersebut, KSPI juga menyoroti isu kenaikan upah minimum 2026 sebagai agenda mendesak. Organisasi buruh ini menilai selama bertahun-tahun pekerja terjebak dalam rezim upah murah yang berdampak pada penurunan daya beli.

KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5%. Angka tersebut dinilai realistis karena didasarkan pada perhitungan inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta indikator lain yang relevan, termasuk merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KSPI, kebijakan penetapan upah tahun sebelumnya yang menggunakan nilai indeks tertentu mendekati 0,9 seharusnya menjadi acuan. Penurunan nilai alpha ke kisaran 0,2–0,7 dinilai tidak memiliki dasar objektif dan berpotensi merugikan buruh. Organisasi ini juga menepis anggapan bahwa kenaikan upah akan memicu penutupan perusahaan. KSPI menegaskan bahwa penyebab PHK jauh lebih kompleks dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan upah.

Melalui rangkaian tuntutan dan aksi ini, KSPI berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan dapat lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung cukup lama untuk dirampungkan, beberapa diantaranya memakan waktu hingga puluhan tahun.

Misalnya, yang baru-baru ini disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Sebab, pembahasannya memakan waktu 22 tahun.

Sampai akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025—2026 pada Selasa (21/4/2026) atau tepat pada peringatan Hari Kartini 2026.

Singkatnya, pembahasan kebijakan ini mulai dibahas pada tahun 2004. RUU tersebut kerap digantung, bahkan pada tahun 2014 pembahasan RUU terhenti di Baleg DPR. Hingga akhirnya disahkan di tahun 2026 setelah melalui dinamika di Gedung Parlemen, Senayan.

Kendati demikian, ada beberapa RUU lainnya yang bernasib sama seperti UU PPRT. Meskipun telah dilakukan pembahasan bersama ahli dan masyarakat.

Pertama, RUU Perampasan Aset yang telah bergulir di ruang lingkup legislatif sejak tahun 2008. Pasang surut pembahasan terjadi tatkala sejumlah RUU justru disahkan lebih dulu.

Sebut saja RUU Pemilu hingga KPK yang disahkan menjadi UU pada tahun 2019. Walhasil, polemik di masyarakat tidak bisa lepas karena dianggap terdapat kepentingan tertentu sehingga RUU tersebut dikebut menjadi UU.

Pemerintah telah mengirimkan surat presiden kepada DPR pada tahun 2023. Namun hingga saat ini RUU Perampasan Aset belum kunjung rampung.

Bahkan hal ini mendapatkan sorotan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, saat ini kejahatan korupsi sudah semakin terorganisir karena modus tindak pidana rasuah sudah semakin beragam. Aset-aset hasil kejahatan itu bisa digelapkan, sehingga sulit terlacak maupun terdeteksi.

"Pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat," ujarnya dalam unggahan video di Instagram @gibran_rakabuming, Jumat (13/2/2026).

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ini DPR sedang dalam tahap penyusunan draf naskah akademik.

Dasco menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mulai diproses setelah DPR merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," ujar Dasco.

Tak hanya perampasan aset, RUU yang belum kunjung rampung adalah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. RUU ini pertama kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR pada 2013, 2014, dan Prolegnas Prioritas 2019.

RUU ini memiliki peran penting untuk memastikan tanah atau wilayah masyarakat adat terjaga sehingga nilai-nilai adat tidak pudar. Pada tahun 2025, RUU Masyakat Adat masuk Prolegnas Prioritas.

Dilihat dari laman resmi DPR, RUU Masyarakat Adat masih dalam tahap penyusunan oleh komisi/baleg/anggota.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi berharap agar RUU dapat segera disahkan pada tahun 2026 sebagai upaya pengajuan terhadap masyarakat adat.

"Masyarakat Adat menjaga 80% ekosistem terbaik yang ada di dunia dan ini akan hancur ketika tidak ada pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat. Untuk itu, kami berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini Undang-Undang Masyarakat Adat sudah disahkan,” kata saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 April 2026, dikutip dari laman resmi AMAN.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Pihak ketiga yang tidak mengetahui dan tidak terlibat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para ahli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, pihak ketiga yang sering dimaksud adalah individu seperti pekerja rumah tangga, sopir, atau orang lain yang namanya digunakan dalam kepemilikan aset tanpa sepengetahuan dan tanpa keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Mercy menegaskan persoalan ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak hukum yang tidak adil bagi mereka yang benar-benar tidak terlibat.

Di sisi lain, legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar ada pembedaan yang jelas dan tegas terhadap pihak ketiga yang memang ikut terlibat dalam kejahatan, terutama kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Tanpa pengaturan yang tegas, kata Mercy, dikhawatirkan pihak tidak bersalah justru menjadi korban, sementara pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum.

“Jangan sampai pihak ketiga yang tidak bersalah harus menanggung beban pembuktian yang berat dan tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang,” tegas Politisi asal daerah pemilihan Maluku tersebut.

Lihat video: DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi



Mercy juga menyoroti ketimpangan posisi hukum pihak ketiga, khususnya terkait beban pembuktian dan mekanisme kompensasi yang dinilai masih kurang memadai. Ia mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur secara rinci mekanisme perlindungan tersebut, mulai dari definisi yang jelas, standar pembuktian, hingga prosedur yang adil dan transparan.

Bagi Mercy, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak asasi warga negara. Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus mendalami berbagai masukan dari para ahli agar RUU ini tidak hanya kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi juga tetap adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Prof Abdul Fickar Hadjar menanggapi penyerahan denda administratif pelaku pelanggaran kawasan hutan senilai Rp11,4 triliun. Penyerahan dilakukan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (10/4/2026) dan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.

Fickar menilai langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang pelaksanaannya dikomandoi Kejagung meminta pengusaha yang melanggar untuk membayar denda administratif triliunan rupiah lebih efektif dibandingkan lewat proses pidana.

“Jika targetnya mengejar pengembalian kerugian negara, maka Ini lebih efektif dibandingkan harus lewat proses pidana. Ini tidak perlu proses hukum yang lama, tapi negara langsung bisa mengambil balik kerugian negaranya,” kata Fickar, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, proses pidana memerlukan proses yang panjang. Mulai dari persidangan dari proses di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA). “Belum lagi nanti ada PK (Peninjauan kembali) dan sebagainya,” ujar pengajar Fakultas Hukum Trisakti ini.

Selain itu, kata dia, jika menunggu proses hukum pidana maka aset yang hendak disita negara bisa berantakan di mana-mana. “Nanti bisa awur-awuran ke mana-mana. Dari pada nunggu waktu lama dan asetnya berantakan lebih baik diminta bayar denda,” kata dia.

Dia menuturkan, membayar denda administratif ini seperti negara melakukan perampasan aset yang diduga hasil korupsi. “Negara merampas aset tanpa proses pengadilan lebih dulu,” jelas Prof Abdul Fickar.

Dia mengatakan, bukan berarti tidak percaya pada penegakan hukum yang dilakukan negara, tapi seringkali ketika proses hukum dilakukan justru tidak sesuai harapan publik. “Malah nanti bisa ada permainan lain dalam proses pidananya,” katanya.

Dia menambahkan, jika Kejagung lewat Satgas PKH sudah meminta pembayaran denda administratif, dengan penghitungan lewat auditor maka akan lebih maksimal. “Pengusaha itu biasanya kan (untuk operasional) pengajuan kredit ke bank ada laporan-laporan keuangan. Jadi bisa masauk dari sana,” imbuhnya.

Lebih lanjut Fickar mengatakan, Kejagung lewat Satgas PKH harus konsisten dalam pendekatan terkait mengejar kerugian negara dari persoalan pelanggaran kawasan hutan. Besaran denda administratifnya, kata dia, dengan melihat besaran potensi sumber daya alam yang diambil perusahaan.

“Ini bisa diambil (datanya) dari audit yang dilakukan akuntan publik. Tinggal panggil saja mereka (para pengusaha) suruh bawa hasil auditnya. Kan akan kelihatan besarannya. Ketimbang Satgas PKH atau Kejagung menghitung sendiri. Nanti malah bisa lebih kecil hasilnya,” jelasnya.

Menurut dia, langkah denda administratif ini sebenarnya mirip dengan Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, yang hingga kini belum disahkan. “Jadi inikan mengambil aset yang diduga hasil pelanggaran hukum tanpa proses di pengadilan. Mestinya ini bisa konsisten,” tegasnya.

Fickar berpendapat, jika sudah dilakukan denda administratif, semestinya tidak perlu lagi proses pidana. “Kasihan juga pidana kalau (setelah membayar denda administratif masih harus pula diproses pidana. Ia (pengusaha) memang melanggar hukum, tapi kan sudah membayar denda. Mestinya maksimal di situ (membayar denda),” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah dirancang oleh DPR untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Sejumlah persoalan dibahas agar pelaksanaan perampasan aset berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

RUU ini akan mengatur berbagai mekanisme perampasan aset terhadap pihak yang melanggar aturan hukum seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga narkotika. Aset yang disita menjadi pemasukan bagi negara.

Pakar hukum, Chandra Hamzah menjelaskan perampasan aset dapat dilakukan dengan menuntaskan hukuman tindak pidana. Pernyataan ini dia sampaikan dengan merujuk buku Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Namun dengan catatan perampasan aset bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana ketika pihak terkait meninggal atau melarikan diri.

"Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujug-ujug perampasan aset tanpa asal-usul (pidana) muncul. Ini best practice, a good practices guide for Non-Conviction Based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyampaikan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan perampasan aset dengan merekomendasikan kepada anggota parlemen agar merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di mana mekanisme perampasan aset umumnya diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Hal itu juga dia buktikan pada survei yang dilakukan dirinya di salah satu seminar perampasan aset, dia menuturkan bahwa 90% responden berpendapat perampasan aset lekat dengan tindak pidana korupsi.

"Cuma saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset seminar work shop, FGD yang saya lakukan di atas 90% dan kemudian saya lihat dibeberapa itu menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Bukan untuk tindak pidana lain," ucapnya.

Oleh karenanya, dia menginginkan keputusan tegas dari DPR untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat dijerat perampasan aset.

"Pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang mau kita terapkan ke perampasan aset. Sebagian besar orang kalau kita bikin survei dia akan mereka berpikir adalah hanya untuk korupsi kalau korupsi itu menyangkut negara penyelenggara negara atau orang lain yang terkait penyelenggara negara," ucapnya.

Menurutnya penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat diberlakukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebab dia membandingkan dengan pedoman berupa Unexplained Wealth Orders (UWO), di mana perampasan aset bisa dilakukan terhadap kejahatan kriminal yang serius, properti yang dimiliki pihak bersalah sebanyak £50 ribu, dikenakan hukuman di atas 4 tahun, dan berkaitan dengan penyelenggara negara.

Dia juga menyoroti tata cara perampasan aset dengan lebih dulu melihat mekanisme hukum acara yang dilakukan. Chandra mengatakan Indonesia menganut tradisi hukum Civil Law yang memisahkan antara hukum publik dengan hukum perdata yang masing masing memiliki hukum acara sendiri dan tidak bisa digabungkan.

Dia menyebut hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum perdata tetap hukum perdata.

"Saya punya draf 2011 bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang," papar Chandra.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menekankan bahwa pembentukan regulasi perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi asas legalitas serta prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Hal tersebut mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Apabila asas hukum tidak dirumuskan secara jelas, lanjutnya, maka undang-undang berpotensi tidak mencerminkan tujuan hukum, baik dari sisi keadilan maupun kemanfaatan, bahkan dapat bertentangan dengan jiwanya sendiri.

"Tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang bertindak tanpa suatu keputusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Rullyandi juga menekankan agar RUU ini tidak disalahkan gunakan sebagai alat penyelewengan kekuasaan atau abuse of power dalam proses perampasan aset. Dia menginginkan agar ada kepastian yang tegas mengenai pelaksanaan perampasan aset.

"Untuk menghindari adanya suatu abuse of power penyimpangan terhadap aparat penegak hukum dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani penegakan hukum dalam tindakan-tindakan perampasan aset. Maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator ini sebagai pendapat hukum, saya apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif pilihan dalam arti bersifat home standard suatu keadaan kondisional misalnya orangnya sudah meninggal, orangnya lari," kata Rullyandi

Usulan Hukum Acara Khusus dan Badan Pengelola Rampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar terdapat hukum acara khusus mengenai perampasan aset. Jika dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hukum acara publik dan hukum acara perdata.

Lebih lanjut, Falah mulanya mempertanyakan tata cara perampasan aset yang berawal dari potensi kerugian negara oleh penyelenggara negara di mana indikasi awal umumnya dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun laporan pajak.

Dia kemudian menyoroti kemungkinan tindakan hukum ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam LHKPN. Dia turut mempertanyakan apakah harta yang dinilai tidak wajar tersebut dapat langsung dirampas, serta bagaimana praktik penanganannya, termasuk pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses temuan serupa di masa lalu.

Kemudian, dia mengusulkan bahwa perlu adanya hukum acara khusus yang mengatur perampasan aset agar proses penegakan hukum berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang terakhir, pimpinan, saya kemarin juga tetap mengusulkan apa perlu kita bikin hukum acara sendiri, lex specialis supaya memang aturan ini benar-benar bisa kita lakukan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan," ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan.

Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dikutip Kamis (9/4/2026).

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

Menurut Benny, persoalan utama yang selama ini terjadi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola aset yang telah disita atau dirampas oleh negara. Ia menilai banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah proses hukum selesai.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, sebaiknya bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum agar pengelolaannya lebih objektif dan akuntabel.

Dia juga menilai pengelolaan aset seharusnya dilakukan sejak tahap awal penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan pengelolaan yang baik sejak awal, nilai ekonomi aset dapat dipertahankan dan tidak menurun selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Benny menekankan bahwa pengelolaan aset rampasan harus dilakukan secara transparan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan baru dalam pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Benny juga menekankan pentingnya memperjelas kewenangan negara dalam proses perampasan aset. Menurutnya, aturan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus tetap melindungi hak-hak warga negara.

“Siapa yang merampas, apa yang dirampas, dan siapa yang mengawasi? Ini harus jelas. Kalau tidak, berpotensi terjadi abuse of power,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Ia menilai sebagian pihak masih salah memahami tujuan RUU tersebut. Padahal, regulasi itu tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam merampas aset, melainkan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Benny berharap kehadiran RUU Perampasan Aset nantinya mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel sehingga aset hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan negara.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai perlu ada badan khusus yang mengatur dan mengelola aset sitaan. Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal.

Hal itu diungkapkan Benny saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU Perampasan Aset dengan para akademisi, Senin (6/4/2026). Benny mengungkapkan, banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah disita oleh negara.

"Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya," ujar Benny.

Ia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit, izin tambang, hingga komoditas hasil tambang yang nilainya sangat besar, namun tidak memberikan manfaat optimal bagi negara karena lemahnya pengelolaan.

"Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya."

Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan negara secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, harus bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum.

"Kita perlu badan khusus yang profesional, independen, dan netral untuk mengelola aset-aset ini. Bukan penegak hukum yang mengelola," tegas politikus Partai Demokrat ini.

Menurutnya, lembaga tersebut harus bekerja secara transparan dan akuntabel, serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan baru. "Hasil pengelolaannya harus terbuka, bisa diuji publik, dan diaudit. Ini penting agar aset negara tidak hilang begitu saja," katanya.

Selain itu, Benny juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset sejak tahap penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pengelolaan yang baik sejak awal akan menjaga nilai ekonomi aset.

"Begitu disita, aset itu harus langsung dikelola secara profesional. Jangan dibiarkan, nanti nilainya turun atau bahkan hilang," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah 18 tahun RUU Perampasan Aset masih menjadi janji-janji manis pemerintah. Sejak 2008, DPR selalu berjanji akan menggodok dengan serius regulasi tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan telah ada progres sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah digodok DPR tahun ini. Dia mengatakan bahwa DPR tengah menggodok RUU Perampasan Aset.

Saat ini, DPR sedang dalam tahap penyusunan draf naskah akademik. Dasco menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mulai diproses setelah DPR merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," ujar Dasco.

Adapun RUU Perampasan Aset bertujuan utama untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara yang dikorupsi atau hasil tindak pidana dari para koruptor. Pemerintah mengharapkan agar RUU Perampasan Aset ini memberikan efek jera bagi ‘maling duit rakyat’ dan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo berkali-kali menyebutkan dalam pidato bahwa dia sangat marah dengan orang-orang yang ‘maling duit rakyat’ dan akan menindak tegas pejabat-pejabat yang tidak amanah.

“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” dikutip dari beberapa pidato Prabowo yang sering digaungkannya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendesak agar pembahasan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan.

Menurut Gibran, saat ini kejahatan korupsi sudah semakin terorganisir karena modus tindak pidana rasuah sudah semakin beragam. Aset-aset hasil kejahatan itu bisa digelapkan, sehingga sulit terlacak maupun terdeteksi.

"Pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat," ujarnya dalam unggahan video di Instagram @gibran_rakabuming, Jumat (13/2/2026).

Dia menambahkan, esensi perampasan aset ini sederhana yakni selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung kejahatan, maka negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut.

Alhasil, aturan perampasan aset ini dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi.

"Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak," imbuhnya.

Sekjen PDIP Hasto Buka Suara

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, juga angkat suara mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Hasto menegaskan bahwa prinsip check and balance cukup sentral untuk diterapkan dalam berbagai pembahasan serta diskusi mengenai pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut di Gedung Parlemen, Senayan.

Dia juga menyatakan bahwa dikedepankannya prinsip check and balance tersebut sesuai dengan pembahasan yang berlangsung antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Seperti yang disampaikan oleh Prof Mahfud ketika bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, yang penting adalah di dalam setiap undang-undang, ketika kita berbicara otoritas, misalnya perampasan aset, maka di situ harus ada check and balance," kata Hasto saat ditemui awak media di Kebun Raya Mangrove Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Hasto, pemerintah dan DPR sudah sepatutnya mendengarkan suara publik berkaitan dengan perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penegakan hukum, kata dia, pengawasan dari aparat penegak hukum juga dibutuhkan.

"Sehingga hal-hal yang baik dalam undang-undang tidak bisa disalahgunakan oleh siapapun. Khususnya, mereka yang memegang kekuasaan politik. Di sini kontrol publik penting. Bagaimana mekanismenya untuk diterapkan dan sebagainya," ujar Hasto