Bisnis.com, MAKASSAR - Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Karta Jayadi dinonaktifkan sementara dari jabatannya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sehubungan dengan proses disiplin ASN yang tengah dijalaninya.

Kementerian kemudian menunjuk Wakil Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Farida Patittingi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Kepala Bagian Humas Unhas Ishaq Rahman membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan penunjukan Prof Farida merupakan langkah administratif untuk menjaga stabilitas kampus.

Plh Rektor kemudian akan memimpin UNM hingga adanya keputusan final dari kementerian terkait proses disiplin yang menjerat Prof Karta Jayadi.

"Keputusan ini diambil oleh Menteri Diktisaintek sehubungan Rektor UNM saat ini sedang menghadapi proses disiplin ASN. Kami mengucapkan dukungan dan selamat kepada Prof Farida, agar dapat melaksanakan tugas dan amanah," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Terpisah, Prof Farida mengaku belum menerima surat resmi dari Menteri Diktisaintek terkait penunjukannya sebagai Plh Rektor UNM. Namun dirinya telah diberitahu oleh Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa.

"Sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan resmi dari Pak Menteri. Jadi tunggu saja kepastiannya. Penunjukan ini baru diberitahu oleh Rektor Prof Jamaluddin," ucapnya.

Penonaktifan Rektor UNM sendiri disebut-sebut berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dirinya beberapa waktu lalu.

Seorang dosen dan mahasiswa UNM yang mengaku menjadi korban, melaporkan kasus tersebut ke kementerian dan Polda Sulsel.

Kemendiktisaintek kemudian membentuk tim investigasi internal untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dan disiplin ASN tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi demi mendukung berjalannya program prioritas. Para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sengaja bolos kerja akan mendapatkan sanksi pemecatan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan BKN Menyapa ASN secara daring, dikutip Senin (3/11/2025).

Pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang mengawasi seluruh bentuk disiplin ASN tiap bulan.

Bila ada pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Ketua Korpri akan langsung menggelar sidang untuk menentukan nasib profesi ASN.

"Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN," ucap Zudan.

Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN, Zudan mengatakan, ternyata banyak sekali ditemukan ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang dipecat karena tidak masuk kerja alias bolos.

"Baik PNS maupun PPPK, yang diberhentikan secara dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat, karena tidak masuk kerja," ucap Zudan.

"Nah, ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian," ucap Zudan.

Bila terkena sanksi pemberhentian, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ASN tidak akan mendapatkan hak-hak nya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.

"Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, BKN mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.