UOB Kay Hian Private Limited menjadi entitas dengan kepemilikan saham di atas 1% terbanyak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI per 27 Februari 2026, perusahaan sekuritas berbasis di Singapura itu tercatat menggenggam saham di 66 emiten.

Mengacu Data Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka di atas 1%, UOB Kay Hian memiliki porsi di bawah 5% di sejumlah emiten. Di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar 1,37%, PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) 1,08%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) 4,69%, serta PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) 4,97%.

Selain itu, terdapat pula sejumlah saham dengan porsi kepemilikan yang besar, seperti PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) sebesar 71,20%, PT Soho Global Health Tbk (SOHO) 40,03%, PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) 29,95%, PT Citatah Tbk (CTTH) 18,90%, PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) 16,86%, dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) 15,84%.

Berikut daftar lengkap 66 emiten yang sahamnya dimiliki UOB Kay Hian Private Limited dengan porsi di atas 1%:

1. PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) 4,38%.
2. PT Arthavest Tbk (ARTA) 1,33%.
3. PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) 1,41%.
4. PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) 5,79%.
5. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) 16,86%.
6. PT BISI International Tbk (BISI) 1,47%.
7. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) 3,06%.
8. PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) 8,47%.
9. PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) 2,09%.
10. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) 5,92%.
11. PT Woori Finance Indonesia Tbk (BPFI) 4,09%.
12. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) 4,94%.
13. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) 1,37%.
14. PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) 1,86%.
15. PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) 7,73%.
16. PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) 1,98%.
17. PT Cahaya Aero Services Tbk (CASS) 1,60%.
18. PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) 4,00%.
19. PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) 2,57%.
20. PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) 2,93%.
21. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) 3,13%.
22. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) 71,20%.
23. PT Central Proteinaprima Tbk (CPRO) 4,87%.
24. PT Citatah Tbk (CTTH) 18,90%.
25. PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) 1,08%.
26. PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) 2,89%.
27. PT Intiland Development Tbk (DILD) 1,76%.
28. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) 4,69%.
29. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 3,74%.
30. PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) 1,04%.
31. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) 2,24%.
32. PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) 4,98%.
33. PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) 2,98%.
34. PT Globe Kita Terang Tbk (GLOB) 4,15%.
35. PT Galva Technologies Tbk (GLVA) 4,69%.
36. PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) 10,18%.
37. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) 1,67%.
38. PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) 7,80%.
39. PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) 2,27%.
40. PT Era Graharealty Tbk (IPAC) 4,84%.
41. PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) 29,95%.
42. PT Kino Indonesia Tbk (KINO) 3,55%.
43. PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) 3,42%.
44. PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) 3,18%.
45. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB) 4,51%.
46. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) 8,21%.
47. PT Multi Indocitra Tbk (MICE) 3,09%.
48. PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) 4,97%.
49. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTWI) 1,49%.
50. PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) 1,67%.
51. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) 4,98%.
52. PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) 2,21%.
53. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) 2,36%.
54. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) 3,80%.
55. PT Soho Global Health Tbk (SOHO) 40,03%.
56. PT Tunas Alfin Tbk (TALF) 4,82%.
57. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) 4,24%.
58. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 1,12%.
59. PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) 1,61%.
60. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) 3,63%.
61. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) 12,97%.
62. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) 15,84%.
63. PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCID) 1,22%.
64. PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO) 2,60%.
65. PT Hatten Bali Tbk (WINE) 7,25%.
66. PT Mega Perintis Tbk (ZONE) 4,82%.

Dominasi kepemilikan UOB Kay Hian di puluhan emiten tersebut menunjukkan peran aktif investor institusi asing dalam struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Sebelumnya, OJK memerintahkan UOB Kay Hian untuk untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening efek sesuai aturan terbaru terkait penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam waktu 10 hari sejak surat sanksi ditetapkan.

Hal tersebut menyusul pembekuan izin usaha PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Sanksi itu diberikan atas pelanggaran prosedur penjatahan saham saat proses penawaran umum perdana atau IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perubahan identitas salah satu anggota bursa, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas yang kini resmi berganti nama menjadi PT Kay Hian Sekuritas.

Pengumuman tersebut menyusul adanya pemberitahuan PT UOB Kay Hian Sekuritas mengenai perubahan nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris Nomor 216 tanggal 18 November 2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076689.AH.01.02 Tahun 2025 tertanggal 20 November 2025.

Perubahan tersebut juga telah mengantongi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor S-140/PM.111/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang pencatatan perubahan nama dan permintaan perbaikan logo.

"Dengan ini kami umumkan perubahan nama Anggota Bursa Efek dan Partisipan Penerima Laporan Transaksi Efek, PT UOB Kay Hian Sekuritas menjadi PT Kay Hian Sekuritas," kata Direktur BEI, Irvan Susandy, Kamis (26/2).

Ia memastikan bahwa perubahan nama ini tidak memengaruhi status seluruh surat yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Dengan adanya perubahan nama tersebut, maka kami informasikan bahwa Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB-5/JATS/BEJ.I.1/V/1995 dan Surat Tanda Daftar Partisipan nomor STDP-126/BEI.ANG/11-2009 serta seluruh Surat Persetujuan (izin) yang telah dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia masih tetap berlaku," tutup Irvan.

Adapun perubahan identitas ini terjadi tidak lama setelah perusahaan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelanggaran dalam proses initial public offering (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).

Dalam kasus tersebut, OJK menjatuhkan denda Rp250 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas, disertai pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga menerima Perintah Tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001.

Sanksi diberikan karena perusahaan dinilai tidak menjalankan prosedur Customer Due Diligence (CDD) terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd., yang mewakili delapan investor sebagai beneficial owner dalam penjatahan pasti IPO REAL. Perusahaan juga disebut menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses tersebut.

"Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi.

Tak hanya korporasi, individu terkait juga terkena sanksi. Yacinta Fabiana Tjang, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 hingga Februari 2020, dikenai denda Rp30 juta dan larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak mengelola perusahaan efek dengan kehati-hatian dan tanggung jawab.

Sementara itu, UOB Kay Hian Pte. Ltd. turut didenda Rp125 juta karena menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran penggunaan informasi tidak benar dalam penjatahan pasti IPO REAL.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota bursa PT UOB Kay Hian Sekuritas secara resmi melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Peng-00015/BEI.ANG/02-2026, perubahan nama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 November 2025 dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Februari 2026.

Direktur BEI Irvan Susandy menyampaikan bahwa meski terjadi perubahan nama, seluruh surat persetujuan izin yang telah dikeluarkan oleh bursa sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku.

“Surat Persetujuan Anggota Bursa [SPAB] dan Surat Tanda Daftar Partisipan serta seluruh izin yang telah dikeluarkan BEI masih tetap berlaku,” ucap Irvan dalam pengumuman resmi, Kamis (26/2/2026).

Perubahan nama ini dilakukan tak lama setelah OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan. Sanksi berkaitan dengan pelanggaran dalam proses initial public offering (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyebutkan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas (kini PT Kay Hian Sekuritas) dijatuhi denda sebesar Rp250 juta serta sanksi pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) selama satu tahun.

Sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak menjalankan prosedur customer due diligence secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO REAL.

Berdasarkan pemeriksaan OJK, delapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, ditemukan fakta bahwa para investor mencantumkan pekerjaan sebagai staf REAL dalam dokumen pembukaan rekening bank, sebuah informasi yang seharusnya diketahui oleh sekuritas.

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due diligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi.

Selain sanksi korporasi, OJK juga membidik jajaran manajemen. Mantan Direktur UOB Kay Hian, Yacinta Fabiana Tjang, dikenakan denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

UOB Kay Hian Pte. Ltd. selaku pihak yang memberikan informasi tidak benar dalam formulir pemesanan saham juga dikenakan denda sebesar Rp125 juta. OJK juga memberikan perintah tertulis untuk memperbarui formulir rekening sesuai ketentuan APU-PPT dalam waktu 10 hari kerja.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT UOB Kay Hian Sekuritas tengah menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan izin usaha perusahaan efek tersebut selama satu tahun. Sanksi dijatuhkan lantaran broker asal Singapura itu dinilai melanggar ketentuan dalam proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menanggapi sanksi tersebut, manajemen UOB Kay Hian Sekuritas menyatakan bahwa tindakan otoritas hanya berkaitan dengan proses IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL). Perseroan menegaskan sanksi tersebut tidak berhubungan dengan dugaan manipulasi pasar yang belakangan mencuat.

UOB Kay Hian Sekuritas menyatakan akan menghormati keputusan OJK dan berkomitmen meningkatkan standar profesionalisme perusahaan bersama jajaran manajemen serta tim corporate finance yang baru, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memastikan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek tetap berjalan normal.

“Sementara kegiatan penjaminan emisi efek (underwriting) akan dijalankan kembali tahun depan sesuai ketetapan OJK,” tulis manajemen dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/2).

UOB Kay Hian Sekuritas tercatat sebagai penjamin emisi (underwriter) IPO untuk REAL. OJK menilai perusahaan efek itu tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) terhadap UOB Kay Hian Pte Ltd yang bertindak mewakili delapan investor sebagai beneficial owner. Dalam temuan OJK, delapan investor tersebut mengisi data pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Selain sanksi pembekuan izin usaha, OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp 30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun kepada Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang.

Induk usaha UOB Kay Hian Sekuritas, yakni UOB Kay Hian Pte Ltd, turut dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 125 juta. Perusahaan investasi asal Singapura tersebut dinilai sebagai pihak terkait yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, karena menggunakan informasi yang tidak benar untuk tujuan penjatahan pasti dalam IPO REAL.

Sementara itu, emiten REAL dikenai sanksi administratif sebesar Rp 925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang, Banten, pada Februari 2024. Nilai transaksi tersebut tercatat lebih dari 20% ekuitas perseroan per 31 Desember 2023. OJK menilai REAL memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar mengenai investor tertentu dalam proses penjatahan saham. Otoritas juga menjatuhkan denda Rp 240 juta kepada Direktur Utama Repower Asia Indonesia, Aulia Firdaus, karena dinilai tidak menjalankan tanggung jawab pengurusan emiten dengan baik.

Sepanjang periode 2022 hingga 2025, tercatat sedikitnya 16 emiten melantai di BEI melalui penjamin emisi UOB Kay Hian Sekuritas. Emiten-emiten tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari barang baku seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL); barang konsumsi PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM); infrastruktur PT Remala Abadi Tbk (DATA), hingga; properti PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX). Secara lebih terperinci, daftar emiten yang melakukan IPO melalui UOB Kay Hian Sekuritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

16 Emiten di Bawah Underwriter PT UOB Kay Hian Sekuritas:

(Sumber: Stockbit Sekuritas, data diolah penulis)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) buka suara usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketentuan pasar modal yang dilakukan oleh manajemen maupun underwriter IPO perseroan.

Sjafardamsah, Direktur Repower Asia Indonesia, menyampaikan perseroan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh OJK. Menurutnya, REAL berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan.

Seperti diberitakan Bisnis, OJK menjatuhkan sanksi denda kepada lima pihak yang terkait dengan PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Pertama, REAL didenda Rp925 juta karena melakukan transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi itu bernilai lebih dari 20% ekuitas perusahaan per 31 Desember 2023.

Denda dijatuhkan lantaran transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

OJK menilai REAL tidak melakukan prosedur Transaksi Material, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Kedua, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. periode 2024 yakni Aulia Firdaus didenda Rp240 juta. OJK menilai Aulia Firdaus tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian, sehingga menyebabkan REAL melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketiga, OJK mengenakan denda Rp250 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin emisi efek dalam IPO REAL. Sanksi dijatuhkan karena perusahaan dinilai tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor dalam penjatahan saham, serta menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses penjatahan pasti.

Selain denda, UOB Kay Hian Sekuritas juga mendapat sanksi berupa pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi selama 1 tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek sesuai ketentuan anti pencucian uang.

Keempat, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang turut didenda Rp30 juta. OJK juga melarang Yacinta beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak menjalankan tata kelola dan pengawasan dengan memadai.

Kelima, OJK menjatuhkan denda kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. senilai Rp125 juta karena dinilai menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan informasi yang tidak benar pada proses pemesanan dan penjatahan efek dalam IPO emiten berkode saham REAL tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Sjafardamsah mengatakan REAL berkomiten untuk melakukan pembenahan dan memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perseroan mendukung upaya pemerintah dan OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2/2026).

Di sisi operasional, lanjutnya, REAL berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Hal itu dilakukan dalam rangka turut berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kemanfaatan yang luas untuk masyarakat dan seluruh stakeholder perseroan.

PT Kay Hian Sekuritas atau UOB Kay Hian Sekuritas merespons langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan izin usahanya sebagai penjamin emisi efek hingga 2027. Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran prosedur penjatahan saham saat proses penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) pada 2019.

Manajemen UOB Kay Hian Sekuritas menyatakan, sanksi yang dijatuhkan otoritas hanya terkait dengan proses IPO REAL. Perusahaan memastikan sanksi tersebut tidak berhubungan dengan dugaan manipulasi pasar yang saat ini tengah mencuat.

UOB Kay Hian Sekuritas mengatakan akan menghormati keputusan OJK dan berkomitmen meningkatkan standar profesionalisme perusahaan bersama jajaran manajemen serta tim corporate finance yang baru sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memastikan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek tetap berjalan normal.

“Sedangkan kegiatan penjamin emisi efek (underwriting) akan dijalankan kembali tahun depan sesuai ketetapan OJK yang berlaku,” tulis manajemen dalam keterangannya, dikutip pada Senin (9/2).

Adapun sanksi dari OJK berlaku sejak surat penetapan pada Jumat (6/2). UOB Kay Hian Sekuritas juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp 250 juta. Induk usahanya, UOB Kay Hian Pte Ltd juga diberikan perintah tertulis untuk untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening efek sesuai aturan terbaru terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam waktu 10 hari sejak surat sanksi ditetapkan.

OJK menjelaskan, UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor sebagai beneficial owner. OJK menemukan bahwa delapan investor mengisi data pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Lembaga pengawas pasar modal itu juga menjatuhkan sanksi kepada Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018-Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang, denda Rp 30 juta dan pelarangan aktivitas di pasar modal selama tiga tahun atas hal tersebut.

Selain itu, induk usahanya, UOB Kay Hian Pte Ltd juga dikenakan denda Rp 125 juta karena menjadi pihak terkait dari aktivitas PT UOB Kay Hian Sekuritas. Perusahaan investasi asal Singapura itu dinilai menyebabkan usahanya melanggar ketentuan karena menggunakan informasi yang tidak benar untuk tujuan penjatahan pasti pada IPO REAL.

Sementara emiten REAL terkena sanksi administratif sebesar Rp 925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang, Banten, pada Februari 2024. Transaksi tersebut memiliki nilai lebih besar 20% dari ekuitas mereka pada 31 Desember 2023.

Mereka dinilai memberikan informasi yang tidak lengkap atau salah mengenai investor tertentu saat proses penjatahan saham. OJK juga menjatuhkan sanksi denda Rp 240 juta kepada Direktur Utama Repower Asia Indonesia, Aulia Firdaus. Ia dianggap tak melaksanakan tanggung jawab kepengurusan emiten berkode REAL itu dengan baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan izin usaha PT UOB Kay Hian Sekuritas sbagai penjamin emisi efkek selama satu tahun. Sanksi ini diberikan atas pelanggaran prosedur penjatahan saham saat proses penawaran umum perdana atau IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)

Sanksi ini berlaku sejak surat penetapan pada Jumat (6/2). UOB Kay Han Sekuritas juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp 250 juta. Induk usahanya, UOB Kay Hian Pte. Ltd juga diberikan perintah tertulis untuk untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening efek sesuai aturan terbaru terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegagan pendanaan terorisme dalam waktu 10 hari sejak surta sanksi ditetapkan.

OJK menjelaskan, UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur Customer Due Diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor sebagai beneficial owner. OJK menemukan bahwa kedelapan investor mengisi data pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Lembaga pengawas pasar modal ini juga menjatuhkan sanksi kepada Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018-Februari 2020 Yacinta Fabiana Tjang denda Rp 30 juta dan pelarangan aktivitas di pasar modal selama tiga tahun atas hal tersebut.

Selain itu, induk usahanya, yakni UOB Kay Hian Pte. Ltd. juga dikenakan denda Rp 125 juta karena menjadi pihak yang menyebabkan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Perusahaan investasi asal Singapura ini dinilai menyebabkan usahanya melanggar ketentuan karena menggunakan informasi yang tidak benar untuk tujuan penjatahan pasti pada IPO REAL.

OJK Sanksi PIPA dan REAL

Sanksi juga dijatuhkan kepada PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL). Sanksi administratif dibeirkan kepada kedua emiten karena kesalahan dalam proses penjatahan saham serta karena tidak melaporkan transaksi penting perusahaan.

"Pengenaan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat," demikian penjelasan OJK dalam siaran pers, dikutip Minggu (8/2).

OJK memberikan sanksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk atau PIPA terkena sanksi denda Rp 1,85 miliar atas laporan keuangan tahun 2023 yang tidak lengkap dan tidak akurat, terutama soal aset dan penggunaan dana dari IPO.

Direksi perusahaan, termasuk Direktur Utama PIPA pada 2023 Junaedi juga terkena sanksi denda dan larangan beraktivitas di pasar modal selama lima tahun. Ia bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

Sanksi juga dijatuhkan kepada Agung Dwi Pramono dari Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan sebagai auditor laporan keuangan PIPA pada 2023. Ia terkena sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama dua tahun.

Sedangkan Repower Asia Indonesia terkena sanksi administratif sebesar Rp 925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang pada Februari 2024. Transaksi tersebut memiliki nilai lebih besar 20% dari ekuitas mereka pada 31 Desember 2023.

Mereka dinilai memberikan informasi yang tidak lengkap atau salah mengenai investor tertentu saat proses penjatahan saham.

OJK juga menjatuhkan sanksi denda Rp 240 juta kepada Direktur Utama Repower Asia Indonesia, Aulia Firdaus. Ia dianggap tak melaksanakan tanggung jawab kepengurusan emiten berkode REAL itu dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Singapura, Natureverse Inc. membeli 190,19 juta saham PT SLJ Global Tbk. (SULI) dengan nilai transaksi sebesar Rp28,52 miliar.

Amir Sunarko, Direktur Natureverse Inc. sekaligus Presiden Direktur SLJ Global, menyampaikan bahwa Natureverse Inc telah membeli 190,19 juta saham SULI dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. pada 9 Oktober 2025.

Transaksi jual beli itu dilaksanakan pada harga Rp150 per saham. Dengan demikian nilai transaksi saham SULI mencapai Rp28,52 miliar.

Sebagai informasi, Natureverse merupakan pemegang saham dalam perseroan dan merupakan pengendali PT SLJ Global Tbk. (SULI). Natureverse beralamat lengkap di 4 Shenton Way, SGX Centre II, Singapura.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham SULI oleh Natureverse Inc. meningkat dari 779,22 juta (12,33%) menjadi 969,42 juta (15,34%). Sementara itu, UOB Kay Hian Pte. Ltd. masih memiliki 30,01 juta (0,47%) saham SULI dari sebelumnya 220,21 juta (3,48%).

"Tujuan dari transaksi jual beli saham. Status kepemilikan saham langsung dan pengendali," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (14/10/2025).

Merujuk laporan Badan Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Register, kepemilikan saham SULI lebih dari 5% per 30 September 2025 terdiri atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. sebanyak 12,32%, Natureverse Inc. 20,56%, Mataram Limited 15,09%, dan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry 5,16%.

Di sisi kinerja keuangan, total aset SULI mencapai US$43,6 juta per 30 Juni 2025. Pada saat yang sama, SULI mencatat total liabilitas US$27,94 juta dan total ekuitas US$15,65 juta.

SULI membukukan pendapatan usaha sebesar US$7,14 juta sepanjang semester I/2025 atau melonjak dari US$1,08 juta pada periode yang sama 2024. Pendapatan itu diperoleh SULI dari ekspor kayu lapis dengan volume sebesar 10.591 m3 dan penjualan lokal 1.030 m3. Salah satu pembeli produk kayu lapis SULI dengan nilai penjualan yang besar ialah Canusa Woods Product Ltd. senilai US$2,62 juta.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.