IDXChannel- PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) memperkuat langkah ekspansi bisnisnya di sektor properti dengan menjalin kerja sama dengan PT Ardias Bayu Pratama (Riscon Group) dalam pengembangan proyek perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada proyek hunian yang berlokasi di kawasan Perumahan Grand Riscon Darmaga, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan lahan milik Riscon Group.

Groundbreaking tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen PT Repower Asia Indonesia Tbk dan PT Ardias Bayu Pratama sebagai simbol dimulainya pembangunan proyek.

“Sinergi ini merupakan langkah strategis bagi Perseroan untuk memperluas portofolio pengembangan properti, khususnya dalam mendorong ekspansi bisnis di sektor hunian bagi segmen MBR yang memiliki permintaan sangat besar di Indonesia,” ujar Direktur Utama REAL Aulia Firdaus dalam keterangan informasi Jumat (13/3/2026).

Melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO), proyek ini dirancang untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing pihak sekaligus menangkap peluang dari tingginya permintaan hunian terjangkau di Indonesia.

Menurutnya, program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti, mengingat tingginya kebutuhan hunian di Indonesia yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan potensi pasar tersebut, pengembangan hunian MBR dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi bisnis Perseroan.

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, REAL bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta unit hunian, sementara Riscon Group menyediakan lahan pengembangan serta menangani kegiatan pemasaran dan penjualan unit. Struktur kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek sekaligus mengoptimalkan potensi monetisasi dari pengembangan kawasan tersebut.

Selain bertujuan untuk memperluas portofolio pengembangan properti Perseroan, langkah strategis ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen REAL dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Melalui kerja sama ini, Perseroan berupaya mengambil peran aktif dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pipeline pengembangan proyek Perseroan ke depan.

“Kami optimistis kolaborasi ini tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan ke depan,” kata Aulia.

Pada kesempatan yang sama, CEO Riscon Group yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) periode 2023–2027, Ari Tri Priyono, menyampaikan optimisme terhadap kerja sama ini.

"Dengan pengalaman kami dalam pengembangan hunian MBR serta dukungan dari Repower sebagai mitra strategis, kami yakin proyek hunian di Grand Riscon Darmaga ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau," tuturnya.

Melalui kolaborasi ini, REAL dan Riscon Group berharap dapat terus berpartisipasi aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional, khususnya di wilayah Jabodetabek yang terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam sektor pengembangan hunian terjangkau di Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) buka suara setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO).

Corporate Secretary Sjafardamsah menegaskan, perseroan akan fokus strategis pada penguatan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan investor dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang di pasar modal.

Perseroan juga menghormati dan menerima keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan regulator.

"Respons kooperatif dan disiplin terhadap regulator dinilai pelaku pasar sebagai langkah penting dalam risk mitigation, khususnya di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap isu kepatuhan, transparansi, dan Good Corporate Governance (GCG)," katanya dalam keterangan tertulis Selasa (10/2/2026).

Manajemen Repower Asia menegaskan momentum ini menjadi titik awal pembenahan internal yang lebih komprehensif, dengan fokus pada penguatan GCG agar operasional perusahaan semakin terstruktur, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang.

Penguatan tata kelola berpotensi menurunkan governance risk premium serta membuka ruang pemulihan persepsi (perception recovery), yang dalam jangka menengah dapat menjadi dasar re-rating valuasi saham.

"Seiring pembenahan internal, perseroan juga menegaskan keberlanjutan strategi pengembangan usaha guna menjaga daya saing dan prospek pertumbuhan jangka panjang," tuturnya.

Kombinasi kepatuhan regulator, tata kelola yang lebih solid, dan kesinambungan strategi bisnis dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kembali kepercayaan investor terhadap Repower Asia.

(kunthi fahmar sandy)

PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) angkat bicara merespons keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjatuhkan sanksi terhadap Perseroan atas pelanggaran di bidang pasar modal.

Dalam keterbukaan informasi yang dilansir Selasa (10/2), Direktur REAL, Sjafardamsah, menegaskan bahwa Perseroan akan menjalankan seluruh kewajiban yang timbul dari keputusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perseroan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan," katanya.

Ia menambahkan, Perseroan akan melakukan pembenahan serta memperkuat praktik Good Corporate Governance (GCG) agar sejalan dengan regulasi. Langkah tersebut juga disebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dan OJK dalam menjaga pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta berintegritas.

"Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan usaha dalam rangka turut berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kemanfaatan yang luas untuk masyarakat dan seluruh stakeholder Perseroan," tambah Sjafardamsah.

Sebelumnya, OJK menetapkan sanksi administratif dan perintah tertulis kepada REAL serta sejumlah pihak terkait. Keputusan tersebut ditetapkan pada 6 Februari 2026 setelah OJK menyelesaikan proses pemeriksaan.

"Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, Sabtu (7/2).

REAL dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp925 juta. Sanksi ini terkait transaksi jual beli tanah di Tangerang antara Perseroan dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024, dengan nilai lebih dari 20 persen ekuitas perseroan per 31 Desember 2023.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana IPO, namun tidak melalui prosedur transaksi material sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Aulia Firdaus selaku Direktur Utama REAL periode 2024 dikenai denda Rp240 juta karena dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus REAL, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena perusahaan tidak memenuhi prosedur Customer Due Dilligence (CDD) terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor sebagai beneficial owner dalam penjatahan pasti pada IPO REAL, serta menggunakan informasi yang tidak benar untuk tujuan tersebut.

Kemudian, Yacinta Fabiana Tjang selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 hingga Februari 2020, ikut dikenai denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun. Ia dinilai tidak mengelola perusahaan efek dengan kehati-hatian dan tanggung jawab.

Terakhir, UOB Kay Hian Pte. Ltd. dikenai denda Rp125 juta karena menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran penggunaan informasi yang tidak benar dalam penjatahan pasti IPO REAL.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) buka suara usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketentuan pasar modal yang dilakukan oleh manajemen maupun underwriter IPO perseroan.

Sjafardamsah, Direktur Repower Asia Indonesia, menyampaikan perseroan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh OJK. Menurutnya, REAL berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan.

Seperti diberitakan Bisnis, OJK menjatuhkan sanksi denda kepada lima pihak yang terkait dengan PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Pertama, REAL didenda Rp925 juta karena melakukan transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi itu bernilai lebih dari 20% ekuitas perusahaan per 31 Desember 2023.

Denda dijatuhkan lantaran transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

OJK menilai REAL tidak melakukan prosedur Transaksi Material, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Kedua, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. periode 2024 yakni Aulia Firdaus didenda Rp240 juta. OJK menilai Aulia Firdaus tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian, sehingga menyebabkan REAL melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketiga, OJK mengenakan denda Rp250 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin emisi efek dalam IPO REAL. Sanksi dijatuhkan karena perusahaan dinilai tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor dalam penjatahan saham, serta menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses penjatahan pasti.

Selain denda, UOB Kay Hian Sekuritas juga mendapat sanksi berupa pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi selama 1 tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek sesuai ketentuan anti pencucian uang.

Keempat, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang turut didenda Rp30 juta. OJK juga melarang Yacinta beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak menjalankan tata kelola dan pengawasan dengan memadai.

Kelima, OJK menjatuhkan denda kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. senilai Rp125 juta karena dinilai menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan informasi yang tidak benar pada proses pemesanan dan penjatahan efek dalam IPO emiten berkode saham REAL tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Sjafardamsah mengatakan REAL berkomiten untuk melakukan pembenahan dan memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perseroan mendukung upaya pemerintah dan OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2/2026).

Di sisi operasional, lanjutnya, REAL berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Hal itu dilakukan dalam rangka turut berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kemanfaatan yang luas untuk masyarakat dan seluruh stakeholder perseroan.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas dan afiliasinya terkait pelanggaran dalam proses Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).

Sanksi ini mencakup denda ratusan juta rupiah, pembekuan izin usaha, hingga larangan beraktivitas di pasar modal.

Berdasarkan siaran pers pada Sabtu (7/2/2026), OJK menetapkan PT UOB Kay Hian Sekuritas dikenai denda sebesar Rp250 juta sekaligus pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (underwriter) selama satu tahun.

Meski demikian, OJK menegaskan kegiatan penjaminan emisi yang telah berjalan sebelum sanksi ditetapkan tetap dapat diselesaikan.

Selain itu, perusahaan juga diperintahkan melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. sesuai ketentuan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam waktu 10 hari kerja.

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah OJK menemukan pelanggaran serius terkait penerapan Customer Due Diligence (CDD).

Dalam pemeriksaan, UOB Kay Hian Sekuritas dinilai tidak cermat memverifikasi UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor referral client dalam IPO Repower Asia.

Fakta menunjukkan pemesanan saham delapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd., sementara data perbankan mengungkapkan seluruh investor mencantumkan pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Kondisi ini seharusnya diketahui dan dicermati oleh penjamin emisi, terutama ketika dalam formulir pemesanan saham (FPPS) dinyatakan informasi yang tidak benar.

Selain itu, OJK juga menilai UOB Kay Hian Sekuritas menggunakan informasi yang tidak benar dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. untuk tujuan penjatahan pasti, sehingga melanggar ketentuan pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum.

Tanggung jawab manajerial turut menjadi sorotan. Mantan Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 hingga Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang, dikenai denda Rp30 juta serta sanksi larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

OJK menilai yang bersangkutan tidak menjalankan pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran regulasi.

Tak hanya di tingkat domestik, OJK juga menjatuhkan denda Rp125 juta kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. sebagai pihak yang dinilai menjadi penyebab terjadinya pelanggaran penjatahan efek, akibat penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses IPO Repower Asia. (Aldo Fernando)

IDXChannel – Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) langsung terpukul keras pada perdagangan Senin (9/2/2026) setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO).

Saham REAL anjlok ke zona auto rejection bawah (ARB), mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dampak sanksi regulator terhadap prospek dan tata kelola perseroan.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 10.15 WIB, saham REAL anjlok hingga ARB 15 persen, tepatnya 14,29 persen, ke level Rp54 per unit. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp1,81 miliar.

Terdapat antrean jual di kolom offer di harga ARB sebanyak 2,24 juta lot.

OJK menjatuhkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis kepada REAL serta sejumlah pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.

Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers OJK, Sabtu (7/2/2026).

OJK menetapkan sanksi kepada REAL terkait Transaksi Material yang dilakukan perseroan dengan menggunakan dana hasil IPO.

Perseroan dikenai denda sebesar Rp925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang pada 16 Februari 2024 dengan nilai lebih dari 20 persen ekuitas per 31 Desember 2023.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana IPO sebagaimana tercantum dalam prospektus, namun dilakukan tanpa melalui prosedur Transaksi Material sebagaimana diwajibkan dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk periode 2024, Aulia Firdaus, berupa denda sebesar Rp240 juta.

OJK menilai yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas pengurusan perseroan secara hati-hati, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan Transaksi Material.

Dalam pemeriksaan yang sama, OJK turut menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dalam proses Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

PT UOB Kay Hian Sekuritas dikenai denda sebesar Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan, serta Perintah Tertulis untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. sesuai ketentuan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam waktu 10 hari kerja.

OJK menegaskan, kegiatan penjaminan emisi yang telah berjalan sebelum sanksi ditetapkan tetap dapat dilanjutkan.

OJK menyatakan sanksi tersebut dijatuhkan karena PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur Customer Due Diligence terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor referral client dalam IPO Repower Asia.

Dalam pemeriksaan ditemukan penggunaan informasi yang tidak benar dalam dokumen pemesanan dan penjatahan saham, termasuk terkait identitas Beneficial Owner dan sumber pendanaan pemesanan saham.

Selain itu, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 hingga Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang, dikenai denda sebesar Rp30 juta dan Perintah Tertulis berupa larangan melakukan kegiatan di Pasar Modal selama tiga tahun.

OJK menilai yang bersangkutan tidak mengelola perusahaan efek secara hati-hati dan bertanggung jawab, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal.

OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp125 juta kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. karena menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam proses pemesanan dan penjatahan saham pada IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk akibat penggunaan informasi yang tidak benar. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan pasar modal.

Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2023 (LKT 2023) PT Multi Makmur Lemindo Tbk, OJK menjatuhi sanksi denda sebesar Rp1,85 miliar atas pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO pada LKT 2023 yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai.

"Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra dan Airlangga selaku Direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode tahun 2023 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3,36 miliar secara tanggung renteng," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Kemudian, Junaedi selaku Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Tbk tahun 2023 juga dikenai perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan kegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun.

Sanksi juga diberikan kepada Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan rekan yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan rekan pada KAP Budiandru dan rekan dengan STTD Nomor: 24/PM.223/2021 tanggal 23 Agustus 2021 selaku auditor yang telah melakukan audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

"Dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama dua tahun sejak surat sanksi ditetapkan," ucap Ismail.

Sementara untuk PT Repower Asia Indonesia Tbk, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp925 juta.

Sanksi diberikan terkait transaksi jual beli tanah di Tangerang antara PT Repower Asia Indonesia Tbk dan M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 16 Februari 2024 senilai lebih dari 20 persen dari nilai ekuitas perusahaan posisi 31 Desember 2023.

Transaksi itu diketahui merupakan salah satu rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk, di mana perusahaan tidak melakukan prosedur transaksi material.

Kemudian, Aulia Firdaus selaku Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk periode 2024 dikenai Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp240 juta.

Sanksi diberikan karena Aulia dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan PT Repower Asia Indonesia Tbk dengan kehati-hatian sehingga menyebabkan PT Repower Asia Indonesia Tbk melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak terkait dengan pelanggaran penawaran umum perdana saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Sanksi diberikan kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas yakni sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250 juta, sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek selama 1 (satu) tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Selain itu, juga perintah tertulis untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening Efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001 dalam waktu 10 hari kerja setelah surat sanksi ditetapkan. Adapun untuk kegiatan Penjaminan Emisi Efek yang sedang dilakukan sebelum tanggal surat sanksi ini tetap dapat dilakukan.

"Yacinta Fabiana Tjang selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 sampai dengan Februari 2020 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30 juta dan perintah tertulis berupa pelarangan untuk melakukan kegiatan di pasar modal selama tiga tahun sejak surat sanksi ditetapkan," tutur Ismail.

Terakhir, OJK memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp125 juta kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd karena menjadi pihak yang menyebabkan PT UOB Kay Hian Sekuritas melanggar ketentuan.

"Karena menggunakan informasi yang tidak benar dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. untuk tujuan penjatahan pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk," ucap Ismail.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), serta sejumlah pihak terkait akibat pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

"Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK - M. Ismail Riyadi.

PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)

PT Repower Asia Indonesia Tbk dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp925 juta. Sanksi ini terkait transaksi jual beli tanah di Tangerang antara perseroan dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024, dengan nilai lebih dari 20 persen ekuitas perseroan per 31 Desember 2023.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana IPO, namun tidak melalui prosedur Transaksi Material sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Aulia Firdaus selaku Direktur Utama REAL periode 2024 dikenai denda Rp240 juta karena dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan, serta Perintah Tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena perusahaan tidak memenuhi prosedur Customer Due Dilligence (CDD) terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor sebagai beneficial owner dalam penjatahan pasti pada IPO REAL, serta menggunakan informasi yang tidak benar untuk tujuan tersebut.

Yacinta Fabiana Tjang, selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 hingga Februari 2020, juga dikenai denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di Pasar Modal selama tiga tahun. Ia dinilai tidak mengelola perusahaan efek dengan kehati-hatian dan tanggung jawab.

Sementara itu, UOB Kay Hian Pte. Ltd. dikenai denda Rp125 juta karena menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran penggunaan informasi yang tidak benar dalam penjatahan pasti IPO REAL.

PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA)

Untuk kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp1,85 miliar. Sanksi tersebut terkait pengakuan aset dari penggunaan dana IPO dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2023 yang tidak didukung bukti transaksi yang memadai.

Empat direksi PIPA periode 2023, yakni Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga, turut dikenai denda tanggung renteng sebesar Rp3,36 miliar karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut.

Selain denda, Junaedi selaku Direktur Utama PIPA tahun 2023 dikenai Perintah Tertulis berupa larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal selama lima tahun.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan, yang saat pelanggaran terjadi merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan. Ia dikenai pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama dua tahun karena tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam audit LKT 2023 PIPA.

"Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Repower Asia Indonesia Tbk dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan pihak-pihak terkait diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia," ujar Ismail.

Ke depan, OJK menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran di sektor pasar modal, sehingga aktivitas pasar dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL), PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), dan pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan sanksi itu ditetapkan pada 6 Februari 2026.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).

PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL)

Secara terperinci, OJK menjatuhkan denda senilai Rp925 juta ke PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) karena melakukan transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi itu bernilai lebih dari 20% ekuitas perusahaan per 31 Desember 2023.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

“PT Repower Asia Indonesia Tbk. tidak melakukan prosedur Transaksi Material, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,” jelas Ismail.

Selain hal itu, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. periode 2024 yakni Aulia Firdaus didenda Rp240 juta lantaran dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian, sehingga menyebabkan PT Repower Asia Indonesia Tbk. melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

OJK tidak hanya mengenakan sanksi kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk., tetapi juga pihak terkait yang turut berkecimpung dalam proses IPO, yakni PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Penjamin efek dalam IPO REAL itu dikenai denda Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi selama satu tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek sesuai ketentuan anti pencucian uang.

Adapun, sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor dalam penjatahan saham, serta menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses penjatahan pasti.

Selain itu, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang turut didenda Rp30 juta dan dilarang beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak menjalankan tata kelola dan pengawasan dengan memadai.

Tidak sampai di situ, UOB Kay Hian Pte. Ltd. juga dikenai denda Rp125 juta karena dinilai menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan informasi yang tidak benar pada proses pemesanan dan penjatahan efek dalam IPO emiten berkode saham REAL tersebut.

PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis kepada PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan sejumlah pihak terkait atas pelanggaran dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2023 (LKT 2023).

PIPA dijatuhi denda senilai Rp1,85 miliar karena mengakui aset dari penggunaan dana IPO tanpa didukung bukti transaksi memadai, sehingga melanggar ketentuan di bidang pasar modal dan standar akuntansi keuangan.

Selain itu, empat direksi perseroan periode 2023 yakni Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga dikenai denda tanggung renteng sebesar Rp3,36 miliar, karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut.

Secara khusus, Junaedi selaku Direktur Utama perseroan juga dikenai perintah tertulis berupa larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun atas pelanggaran Pasal 2 POJK Nomor 75/POJK.04/2017.

Di sisi lain, OJK turut membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) auditor Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu selama dua tahun, karena dinilai tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam audit LKT 2023 perseroan. Pembekuan ini dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan pasar modal dan standar audit yang berlaku.

“Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Repower Asia Indonesia Tbk. dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. dan pihak-pihak terkait diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” tutup Ismail.

IDXChannel— PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) menunjukkan keseriusannya bertransformasi dari pengembang properti konvensional menjadi pemain di sektor properti digital, dengan fokus pada pengembangan Data Center.

Fokus perusahaan ke sektor data center berpotensi menjadi katalis positif bagi kinerja saham REAL, baik dari perspektif fundamental maupun teknikal.

“Sektor data center sedang menjadi tema besar di pasar. Emiten seperti DCI Indonesia (DCII) dan Data Center Indonesia (DATA) menunjukkan tren penguatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir,” ujar Analis Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga dalam risetnya Minggu (26/10/2025).

Secara teknikal, Aditya mencatat bahwa saham REAL menunjukkan tanda-tanda akumulasi setelah sempat mengalami konsolidasi di kisaran Rp65 per saham. Ia menilai area tersebut berpotensi menjadi support kuat, dengan potensi penguatan menuju level resistance di Rp115–Rp130 dalam jangka pendek.

Dari sisi pasar modal, langkah transformasi REAL mulai mendapat perhatian investor. Lebih lanjut, ia menekankan investor saat ini mulai menilai emiten bukan hanya dari sisi aset fisik, tapi juga dari eksposur terhadap sektor digital.

Transformasi seperti yang dilakukan REAL bisa menjadi momentum penggerak harga dalam jangka menengah. Menurutnya, dari sisi sentimen makro, sektor data center juga diuntungkan oleh dukungan pemerintah terhadap transformasi digital nasional, serta meningkatnya permintaan dari perusahaan global yang tengah memperluas jaringan server di Asia Tenggara.

Hal ini dapat memberikan peluang besar bagi pemain baru seperti REAL untuk masuk dan bersaing di pasar yang potensinya masih sangat luas.

Melalui strategi yang matang dan kolaborasi dengan mitra teknologi global, REAL berupaya menjadikan transformasinya bukan hanya sebagai repositioning bisnis, tetapi juga sebagai langkah konkret memperkuat infrastruktur digital Indonesia.

Dengan arah baru menuju properti digital dan proyek data center, REAL berpotensi menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan membuka babak baru bagi pertumbuhan perusahaan di era ekonomi berbasis data.

Langkah strategis ini dinilai sebagai momentum penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan arah ekonomi masa depan yang semakin berbasis teknologi dan data.

Manajemen REAL menegaskan bahwa fokus baru ini bukan sekadar diversifikasi bisnis, melainkan transformasi fundamental untuk memperluas portofolio usaha di sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.

“Kami percaya bahwa properti digital seperti Data Center akan menjadi infrastruktur utama bagi ekonomi masa depan. Ini bukan hanya investasi bisnis, tapi juga kontribusi terhadap ekosistem digital nasional,” ujar salah satu manajemen REAL dalam kegiatan FGD Data Center beberapa waktu yang lalu.

Industri data center sendiri tengah mengalami lonjakan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas digital di berbagai sektor.

Berdasarkan laporan Frost & Sullivan, pasar data center di Indonesia diperkirakan mencapai USD2 miliar pada tahun 2027, dengan pertumbuhan tahunan yang kuat didorong oleh ekspansi e-commerce, layanan keuangan digital, dan tren adopsi kecerdasan buatan (AI). Kondisi ini menjadikan sektor ini sebagai salah satu pendorong utama ekonomi digital nasional.

(kunthi fahmar sandy)