Bisnis.com, JAKARTA — PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) buka suara usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketentuan pasar modal yang dilakukan oleh manajemen maupun underwriter IPO perseroan.

Sjafardamsah, Direktur Repower Asia Indonesia, menyampaikan perseroan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh OJK. Menurutnya, REAL berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan.

Seperti diberitakan Bisnis, OJK menjatuhkan sanksi denda kepada lima pihak yang terkait dengan PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Pertama, REAL didenda Rp925 juta karena melakukan transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi itu bernilai lebih dari 20% ekuitas perusahaan per 31 Desember 2023.

Denda dijatuhkan lantaran transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

OJK menilai REAL tidak melakukan prosedur Transaksi Material, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Kedua, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. periode 2024 yakni Aulia Firdaus didenda Rp240 juta. OJK menilai Aulia Firdaus tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian, sehingga menyebabkan REAL melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketiga, OJK mengenakan denda Rp250 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin emisi efek dalam IPO REAL. Sanksi dijatuhkan karena perusahaan dinilai tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor dalam penjatahan saham, serta menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses penjatahan pasti.

Selain denda, UOB Kay Hian Sekuritas juga mendapat sanksi berupa pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi selama 1 tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek sesuai ketentuan anti pencucian uang.

Keempat, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang turut didenda Rp30 juta. OJK juga melarang Yacinta beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak menjalankan tata kelola dan pengawasan dengan memadai.

Kelima, OJK menjatuhkan denda kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. senilai Rp125 juta karena dinilai menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan informasi yang tidak benar pada proses pemesanan dan penjatahan efek dalam IPO emiten berkode saham REAL tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Sjafardamsah mengatakan REAL berkomiten untuk melakukan pembenahan dan memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perseroan mendukung upaya pemerintah dan OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2/2026).

Di sisi operasional, lanjutnya, REAL berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Hal itu dilakukan dalam rangka turut berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kemanfaatan yang luas untuk masyarakat dan seluruh stakeholder perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan pasar modal.

Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2023 (LKT 2023) PT Multi Makmur Lemindo Tbk, OJK menjatuhi sanksi denda sebesar Rp1,85 miliar atas pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO pada LKT 2023 yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai.

"Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra dan Airlangga selaku Direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode tahun 2023 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3,36 miliar secara tanggung renteng," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Kemudian, Junaedi selaku Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Tbk tahun 2023 juga dikenai perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan kegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun.

Sanksi juga diberikan kepada Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan rekan yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan rekan pada KAP Budiandru dan rekan dengan STTD Nomor: 24/PM.223/2021 tanggal 23 Agustus 2021 selaku auditor yang telah melakukan audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

"Dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama dua tahun sejak surat sanksi ditetapkan," ucap Ismail.

Sementara untuk PT Repower Asia Indonesia Tbk, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp925 juta.

Sanksi diberikan terkait transaksi jual beli tanah di Tangerang antara PT Repower Asia Indonesia Tbk dan M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 16 Februari 2024 senilai lebih dari 20 persen dari nilai ekuitas perusahaan posisi 31 Desember 2023.

Transaksi itu diketahui merupakan salah satu rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk, di mana perusahaan tidak melakukan prosedur transaksi material.

Kemudian, Aulia Firdaus selaku Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk periode 2024 dikenai Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp240 juta.

Sanksi diberikan karena Aulia dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan PT Repower Asia Indonesia Tbk dengan kehati-hatian sehingga menyebabkan PT Repower Asia Indonesia Tbk melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak terkait dengan pelanggaran penawaran umum perdana saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Sanksi diberikan kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas yakni sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250 juta, sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek selama 1 (satu) tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Selain itu, juga perintah tertulis untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening Efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001 dalam waktu 10 hari kerja setelah surat sanksi ditetapkan. Adapun untuk kegiatan Penjaminan Emisi Efek yang sedang dilakukan sebelum tanggal surat sanksi ini tetap dapat dilakukan.

"Yacinta Fabiana Tjang selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018 sampai dengan Februari 2020 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30 juta dan perintah tertulis berupa pelarangan untuk melakukan kegiatan di pasar modal selama tiga tahun sejak surat sanksi ditetapkan," tutur Ismail.

Terakhir, OJK memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp125 juta kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd karena menjadi pihak yang menyebabkan PT UOB Kay Hian Sekuritas melanggar ketentuan.

"Karena menggunakan informasi yang tidak benar dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. untuk tujuan penjatahan pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk," ucap Ismail.