Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Tengah mencatat 6.271 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah tersebut mencapai 73% dari total 8.523 KDKMP yang telah memiliki badan hukum.

Capaian tersebut melampaui target nasional yang dipatok di angka 60%, namun pemerintah daerah tetap membidik target ambisius untuk mengaktifkan seluruh unit yang tersisa sebelum pergantian tahun.

"Kami ingin tahun ini kalau bisa 100%, itu upaya kami. Tapi kami sudah biasa target nasional. Target nasional kan 60%, kita sudah 73%. Jadi kami akan terus optimalkan teman-teman pengurus yang belum [operasional], masih dalam progres untuk perencanaan. Masih ada 27%," jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Edhi Sulistyo Bramiyanto pada Rabu (6/5/2026).

Secara kumulatif, keberadaan KDKMP di Jawa Tengah kini menaungi sedikitnya 200.386 anggota. Kehadiran ribuan unit koperasi tersebut telah merambah ke sektor-sektor ekonomi produktif, seperti gerai sembako, apotek, klinik kesehatan, hingga unit simpan pinjam.

Infrastruktur pendukung seperti 22 unit gudang atau cold storage juga mulai dioperasikan guna menjaga stabilitas rantai pasok lokal.

Selain itu, terdapat 6.190 unit usaha lainnya yang mencakup sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta layanan jasa strategis seperti gas LPG.

Keberlanjutan operasional ini turut didukung oleh penetrasi layanan keuangan melalui kolaborasi dengan perbankan nasional.

Integrasi tersebut mencakup pemanfaatan 4.772 agen Laku Pandai Bank Jateng, 200 agen Brilink BRI, dan 119 Agen 46 BNI. Sinergi ini bertujuan memastikan transaksi keuangan di tingkat akar rumput tetap akuntabel dan mudah diakses.

Di sektor ketahanan pangan, 219 KDKMP tercatat aktif bertransaksi dengan Perum BULOG melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan total nilai transaksi mencapai Rp15,19 miliar. Sebanyak 63 unit lainnya bahkan telah diposisikan sebagai pemasok bahan pangan nabati dan protein bagi Badan Gizi Nasional (SPPG).

Di balik pertumbuhan yang menjanjikan, aspek permodalan masih menjadi isu yang membayangi. Total modal yang terhimpun dari seluruh KDKMP mencapai Rp34.626.048.412. Meskipun secara terlihat besar, rerata modal tiap unit koperasi masih relatif terbatas.

Simpanan pokok dan wajib anggota dengan nilai yang sangat variatif masih menjadi sumber utama modal koperasi.

"Memang modal itu saat ini Rp34,6 miliar dari 8.523 [KDKMP]. Jadi dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan wajib itu beda-beda. Ada yang simpanan pokoknya Rp10.000, ada yang Rp5.000, ada yang simpanan wajibnya Rp20.000, ada yang Rp30.000, ada Rp10.000. Maka kami dorong teman-teman Koperasi Merah Putih ini, bergeraklah di bidang sektor produktif, sektor real. Karena sektor itu yang perputaran uangnya lebih cepat," jelas Edhi.

Tantangan strategis lainnya adalah potensi gesekan dengan badan usaha ekonomi desa yang sudah lebih dulu mapan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi konvensional.

Untuk memitigasi risiko kompetisi tidak sehat, Edhi menawarkan skema kolaborasi modal kerja. Dalam model ini, KDKMP diposisikan sebagai operator sektor riil bagi lembaga yang memiliki likuiditas berlebih namun minim unit usaha produktif.

"Kalau mereka punya likuiditas, mereka bisa modal kerja. Misal, masing-masing koperasi punya Rp25 juta. Kasih ke KDMP, mereka akan belikan produk-produk seperti beras, gula, produk-produk riil itu tadi. Setelah itu, labanya berapa? Misalnya 70% untuk KDMP. 30% untuk yang tadi memberikan modal," tambah Edhi.

Skema bagi hasil ini diharapkan mampu menjadi solusi integrasi ekonomi desa, sekaligus mempercepat aktivasi 2.252 unit KDKMP yang saat ini masih dalam tahap persiapan operasional.