Bisnis.com, SEMARANG – Usai pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025, pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan kembali berlanjut.

Di Kota Semarang, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diperkirakan bisa naik hingga 7% lantaran perwakilan pemerintah daerah dan buruh sepakat untuk menggunakan nilai alfa 0,9 dalam formula upah minimum.

“Itu kan masih pembahasan, saya baru mengajukan proposal keberatan juga. Dari saya sih mengajukan 0,5 untuk alfanya,” ungkap Deddy Mulyadi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang, saat dihubungi Bisnis pada Jumat (19/12/2025).

Deddy menilai nilai alfa 0,9 masih terlalu tinggi untuk Jawa Tengah. Ada beberapa alasan yang diutarakan. Pertama, kondisi industri manufaktur di Jawa Tengah yang tidak baik-baik saja.

Pelaku usaha masih merasakan penurunan permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan China. Faktor lain adalah masalah internal sektor manufaktur.

“[UMK] itu kan mempertimbangkan produktivitas dan efisiensi juga,” ucap Deddy.

Di Jawa Tengah, termasuk di Kota Semarang, sektor padat karya mendominasi struktur industri manufaktur yang ada. Kondisi itu memerlukan perhitungan ongkos tenaga kerja yang sesuai dengan potensi pasar saat ini.

Untuk itu, Deddy merasa keberatan dengan usulan nilai alfa 0,9 dalam perhitungan UMK Semarang. Demikian pula dengan wacana penyetaraan upah minimum Jawa Tengah dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti yang disampaikan perwakilan buruh di Dewan Pengupahan.

“Dia [perwakilan buruh] kan membandingkan disparitas antara Jakarta, Semarang, Bekasi, tidak apple to apple. Bisnisnya kan beda, padat karya sama padat modal. Secara edukasi, secara keterampilan, pekerja di industri padat modal itu minimal S1 atau D3. Sementara di padat karya, semua tingkat dari SD pun diterima, itu seharusnya jadi satu pertimbangan,” jelas Deddy.

Upah minimum menjadi variabel operasional yang penting bagi keberlangsungan sektor industri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah keringanan pajak dan cukai, seperti pembatalan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) maupun cukai hasil tembakau (CHT), namun Deddy menilai pelonggaran itu sejatinya tidak dinikmati oleh pelaku usaha.

“Keringanan seperti cukai itu pada akhirnya dirasakan masyarakat. Tergantung juga dampaknya ke sektor industri, tapi dampaknya tidak bisa cepat. Cukai itu sebetulnya yang menanggung dan merasakan adalah masyarakat, bukan industri,” tutup Deddy.

Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 akan dilakukan secara serentak bersama UMP, UMSP, dan UMSK pada 24 Desember 2025. Penetapan tersebut akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz usai mendampingi Gubernur Ahmad Luthfi mengikuti sosialisasi kebijakan upah minimum 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara daring pada Rabu, 17 Desember 2025.

“Tadi dipaparkan oleh Mendagri dan Menaker bahwa Peraturan Pemerintah terkait dengan penetapan upah minimum itu, sudah ditandatangani oleh Presiden kemarin, namun sampai sekarang penomorannya masih dalam proses. Disampaikan juga oleh Menaker terkait waktu penetapannya semua sama. Jadi antara UMP dan UMK, termasuk UMSP dan UMSK ditetapkan tanggal 24 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman jatengprov.go.id, Kamis, 18 Desember 2025.

UMK Kota Semarang 2026

Aziz menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan aturan baru terkait pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penetapan UMK pemerintah masih menggunakan formula yang sama seperti tahun sebelumnya. Komponen utama yang digunakan meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa.

Namun rumus penghitungan tersebut berbeda yaitu inflasi ditambah hasil pertumbuhan ekonomi (PE) dikalikan alfa (a). Adapun rentang alfa yang ditetapkan dalam PP berada di kisaran 0,5 hingga 0,9.

Penentuan nilai alfa yang nanti akan digunakan dalam menghitung upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, ditentukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

"Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di dewan pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Simulasi UMK Kota Semarang 2026

Berdasarkan simulasi sementara, apabila UMK Kota Semarang 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, maka besaran upah minimum diperkirakan berada di kisaran Rp3,7 juta.

Namun demikian, angka tersebut masih bersifat simulasi dan akan ditetapkan secara resmi setelah seluruh proses pembahasan dan penetapan oleh Gubernur Jawa Tengah pada 24 Desember 2025.

(ANN)

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah daftar lengkap UMK Jateng jika pemerintah provinsi Jawa Tengah benar-benar menaikannya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Berikut adalah daftar UMK Jateng Jika Mendapat Kenaikan 10,5%

• UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

Sementara jika kenaikkannya 6,5%, maka skemanya sebagai berikut...(lanjut laman 2)

UMK Jateng Jika Naik 6,5%

• Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
• Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
• Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
• Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
• Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
• Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
• Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
• Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
• Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
• Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
• Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
• Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
• Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
• Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
• Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
• Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
• Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
• Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
• Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
• Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
• Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
• Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
• Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
• Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
• Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
• Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
• Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
• Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
• Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
• Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
• Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
• Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
• Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
• Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
• Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Itulah daftar UMK Jateng 2026 jika mengalami kenaikan 10,5% atau 6,5%. Namun ini belum final.

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, isu kenaikan upah kembali menghangat.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme kenaikannya pun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yaitu peningkatan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Gelombang tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh juga terus muncul, termasuk usulan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa ada tiga opsi angka kenaikan upah yang dianggap lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Menurutnya, penyesuaian upah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi namun tidak boleh mengorbankan daya beli pekerja.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dikutip kembali pada 2 Desember 2025.

Jika skema kenaikan 6,5 persen kembali digunakan, berikut simulasi UMK Jawa Tengah 2026 berdasarkan UMK 2025.

Simulasi UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 6,5%

1. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248,00 menjadi Rp2.811.864,12
2. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410,00 menjadi Rp2.490.406,65
3. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283,12 menjadi Rp2.490.271,52
4. Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475,32 menjadi Rp2.311.556,22
5. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873,55 menjadi Rp2.406.765,33
6. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937,67 menjadi Rp2.413.223,62
7. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521,38 menjadi Rp2.448.990,27
8. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488,00 menjadi Rp2.627.874,72
9. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598,00 menjadi Rp2.552.376,87
10. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.872,78 menjadi Rp2.545.214,51
11. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488,00 menjadi Rp2.512.854,72
12. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587,50 menjadi Rp2.322.325,69
13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110,00 menjadi Rp2.595.522,15
14. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200,00 menjadi Rp2.324.043,00
15. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090,00 menjadi Rp2.400.605,85
16. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430,85 menjadi Rp2.383.928,86
17. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168,78 menjadi Rp2.381.519,75
18. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350,00 menjadi Rp2.483.952,75
19. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485,72 menjadi Rp2.854.717,29
20. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224,00 menjadi Rp2.779.888,56
21. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716,00 menjadi Rp3.131.862,54
22. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136,00 menjadi Rp2.928.894,84
23. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850,00 menjadi Rp2.392.895,25
24. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455,25 menjadi Rp2.964.379,84
25. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383,00 menjadi Rp2.699.117,90
26. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653,59 menjadi Rp2.648.286,07
27. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140,00 menjadi Rp2.445.389,10
28. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586,46 menjadi Rp2.485.269,58
29. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801,50 menjadi Rp2.385.388,60
30. Kota Magelang dari Rp2.281.230,00 menjadi Rp2.429.509,95
31. Kota Surakarta dari Rp2.416.560,00 menjadi Rp2.573.636,40
32. Kota Salatiga dari Rp2.533.583,00 menjadi Rp2.698.265,90
33. Kota Semarang dari Rp3.454.827,00 menjadi Rp3.679.390,76
34. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138,00 menjadi Rp2.710.571,97
35. Kota Tegal dari Rp2.376.683,82 menjadi Rp2.531.168,27

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja di Jawa Tengah masih menantikan penetapan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 yang bakal diumumkan pemerintah pada 21 November mendatang.

Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

"Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
2. UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
3. UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
4. UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
5. UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
6. UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
7. UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
8. UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
9. UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
10. UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
11. UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
12. UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
13. UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
14. UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
15. UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
16. UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
17. UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
18. UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
19. UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
20. UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
21. UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
22. UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
23. UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
24. UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
25. UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
26. UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
27. UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
28. UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
29. UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
30. UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
31. UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
32. UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
33. UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
34. UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
35. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

"Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan bruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo menjadi Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

Berikut daftar besaran UMK Jawa Tengah jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. UMP Jateng Rp2.169.349 (2025) menjadi Rp2.397.130 (simulasi naik 10,5%)
2. UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
3. UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
4. UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
5. UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
6. UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
7. UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
8. UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
9. UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
10. UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
11. UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
12. UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
13. UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
14. UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
15. UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
16. UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
17. UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
18. UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
19. UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
20. UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
21. UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
22. UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
23. UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
24. UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
25. UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
26. UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
27. UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
28. UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
29. UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
30. UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
31. UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
32. UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
33. UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
34. UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
35. UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
36. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

Bisnis.com, SEMARANG - Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang menantikan kepastian formula perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun depan. Mereka berharap kenaikan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu tinggi dan tetap mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha.

"Harapannya ya untuk UMK tidak naik tinggi-tinggi lah ya. Artinya, mereka [pemerintah] untuk menentukan upah itu harus benar-benar realistis dengan melihat keadaan di pasar," ujar Deddy Mulyadi, Ketua Apindo Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua Apindo Jawa Tengah, Jumat (24/10/2025).

Menurut perhitungan kasar Deddy, UMK Kota Semarang berpotensi naik sekitar 6,5%. Saat ini, Dewan Pengupahan Kota Semarang baru memulai tahap pembahasan awal dan belum ada usulan pasti dari masing-masing perwakilan.

"Sekarang [Dewan Pengupahan] sudah masuk ke tahap sidang-sidang. Baru hari ini. Pemerintah regulasinya belum tau, apakah nanti presiden yang menentukan, atau dari menterinya. Kadang ini kan regulasinya berubah," kata Deddy saat ditemui wartawan.

Ia berharap keputusan akhir mengenai UMK Kota Semarang dapat ditetapkan secara realistis pada 21 November 2025 mendatang. Deddy mengusulkan adanya skema zonasi untuk membedakan besaran upah di sektor industri padat karya yang menjadi tulang punggung lapangan kerja di daerah tersebut.

Di Kota Semarang, industri padat karya terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) masih mendominasi sektor manufaktur. Menurut Deddy, kenaikan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

"Kita pelakunya minta sih itu tadi aja, jangan ada tekan-tekanan. Bikin smooth lah, sama-sama kita bisa jalan bareng, ekspornya bisa lancar, kerjaan bisa terserap, tidak ada pengangguran," ucap Deddy.

Sebelumnya, Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar 10,5%. Kenaikan itu didasari oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan daya beli buruh, serta ketimpangan upah antarwilayah.

Abjat juga mendesak pemerintah untuk segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan buruh.