Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menjadi hub pengiriman tiga unit locomotive platform produksi PT INKA (Persero) ke Australia untuk melengkapi ekspor 16 unit dari total pesanan.

“Penanganan pengiriman locomotive platform ini menunjukkan kesiapan kami dalam menangani kargo khusus dengan standar operasional yang tinggi serta kolaborasi yang solid antara pihak terkait,” kata Pelaksana Tugas Senior Manager Sistem Manajemen dan Komersial TPS Indriana Susilowati di Surabaya, Rabu.

Sebelumnya, pengiriman locomotive platform oleh PT INKA (Persero) melalui TPS telah dilakukan dalam beberapa tahap termasuk pengiriman dua unit sebagai tahap awal pada Februari 2025 dilanjutkan dengan realisasi ekspor sebanyak 13 unit sepanjang
2025.

Dengan tambahan ekspor tiga unit ini maka jumlah locomotive platform yang telah dikirimkan melalui TPS berjumlah 16 unit.

Pemilihan TPS sebagai hub pengiriman didasarkan pada pertimbangan atas kelengkapan fasilitas dan kesiapan operasional khususnya dalam menangani proses loading produk perkeretaapian yang membutuhkan penanganan khusus.

Selain itu, TPS memiliki akses pelayaran internasional yang luas serta lokasi yang relatif dekat dengan fasilitas produksi PT INKA (Persero) di Madiun sehingga mendukung kelancaran serta efisiensi logistik
secara keseluruhan.

Produk yang dikirim berupa locomotive platform atau underframe lokomotif yang termasuk dalam kategori muatan Uncontainerized (UC) atau Out of Gauge (OOG) yang membutuhkan penanganan khusus mulai dari perencanaan hingga proses pemuatan di terminal.

Kepercayaan Australia terhadap PT INKA (Persero) tidak terlepas dari kualitas produk yang terjamin, harga yang kompetitif, serta dukungan layanan purna jual yang responsif.

Selain itu, efisiensi biaya pengiriman juga menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat daya saing produk PT INKA (Persero) di pasar internasional.

Sebagai terminal petikemas, TPS memastikan kesiapan peralatan serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mendukung proses pengiriman agar berjalan aman, efisien, dan sesuai standar operasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Pulau Subur Tbk (PTPS) membagikan dividen final sebesar Rp9,7 miliar atau Rp4,5 per saham untuk tahun buku 2025.

Sebelumnya, PTPS telah membagikan dividen interim Rp7,58 miliar atau Rp3,5 per saham pada Desember 2025. Dengan demikian, perseroan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp17,28 miliar atau Rp8 per saham.

Adapun besaran dividen final ini setara 50 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp18,08 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp47,28 miliar dengan total ekuitas Rp180,82 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 3 Juni 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PTPS:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 29 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 2 Juni 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 3 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 4 Juni 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 3 Juni 2026
• Pembayaran Dividen: 11 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, menandatangani kesepakatan bersama untuk pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Gubernur Banten, Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Senin, mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan sampah perkotaan yang terintegrasi dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayah," katanya.

Andra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan perannya untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan dengan baik. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Fokus utama aturan tersebut adalah mempercepat penanganan sampah dalam kondisi darurat, yakni daerah dengan volume sampah harian yang melebihi angka 1.000 ton seperti di Bantargebang dan wilayah lainnya.

"Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun," tegasnya.

Zulkifli mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL secara nasional ditargetkan menyasar 25 lokasi di 62 kabupaten/kota. Ia turut mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Danantara dalam mewujudkan Indonesia ASRI.

Sebagai informasi, kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini secara spesifik mencakup pembangunan PSEL di tujuh lokasi, yakni PSEL Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Bogor Raya 2, Medan Raya, serta Lampung Raya.

Khusus untuk PSEL Serang Raya, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ini rencananya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, model pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi Banyumas, Jawa Tengah, layak dijadikan prioritas nasional karena dinilai efektif, sederhana, dan berbasis produk lokal.

Presiden menegaskan, pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan persoalan sampah di seluruh Indonesia harus mulai terkendali.

“Semua kita kembangkan, sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia ya,” tegas Prabowo di TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) BLE (Berbasis Lingkungan & Edukasi) Banyumas Pusat Pengolahan Sampah, dikutip Rabu (29/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden meninjau langsung fasilitas TPST BLE Banyumas. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas terobosan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

“Saya sangat terkesan dan saya terima kasih, Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten,” jelas Presiden.

Lihat video: Bandung Darurat Sampah! 3 Bulan Tak Diangkut, Gunungan Sampah Tutup Jalan



Menurut Prabowo, sistem tersebut terbukti efektif dan berpotensi menjadi model bagi berbagai daerah di Indonesia, bahkan menarik perhatian dari negara lain.

“Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” lanjutnya.

Presiden juga menyatakan akan memberikan dukungan langsung dari pemerintah pusat untuk memperkuat dan memperluas sistem pengolahan sampah tersebut. Ia turut menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai zero sampah pada 2028.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mendorong ketangguhan dan keberlanjutan industri logistik dan kepelabuhanan nasional yang salah satunya dengan menjadikanRESILIENCE sebagai tagline tepat pada usianya yang ke-27 tahun.

"Ketangguhan dan keberlanjutan TPS tidak dapat diwujudkan tanpa sinergi, kolaborasi, serta komunikasi intensif dengan semua pihak, termasuk pelanggan dan pemangku kepentingan," kata Sekretaris Perusahaan TPS Erika Asih Palupi di Surabaya, Selasa.

Tema RESILIENCE, kata Erika, merefleksikan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan melalui penguatan sinergi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Berbagai kegiatan untuk mempertahankan serta mempererat sinergi, kolaborasi, dan komunikasi pun diwujudkan melalui beragam kegiatan seperti forum diskusi bersama pelanggan agar tercipta ruang dialog dan komunikasi dua arah yang konstruktif sebagai dasar evaluasi, perbaikan, dan pengembangan layanan.

Berbagai masukan yang diperoleh melalui diskusi dan interaksi dengan pelanggan itu, kata Erika, menjadi landasan penting bagi TPS dalam memperkuat kualitas layanan, meningkatkan transparansi proses, serta memastikan perbaikan berkelanjutan.

Hal itu lantaran TPS tidak hanya berfokus pada kinerja hari ini tetapi juga membangun kesiapan untuk menjawab tantangan masa depan termasuk dengan mengedepankan pendekatan customer-centric.

Ia menuturkan ketangguhan bagi TPS tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan di tengah dinamika industri tetapi juga kesiapan untuk beradaptasi, berinovasi, dan memberikan kebermanfaatan yang konsisten melalui layanan yang handal dan berkualitas.

TPS pun berharap dengan menyatukan manusia, proses dan teknologi guna menciptakan kebermanfaatan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan maka TPS dapat mendukung kelancaran arus logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

"Semangat ini juga tercermin dari konsistensi kinerja operasional TPS yang mampu menjaga keandalan layanan di tengah perubahan kebutuhan pelanggan dan pola perdagangan global," kata Erika.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) mencatat kinerja positif pada kuartal pertama 2026, ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi penguatan pendampingan nasabah yang menjadi fokus utama bank dalam melayani masyarakat inklusi.

Sepanjang Januari-Maret 2026, BTPN Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp319 miliar, tumbuh 2,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan meningkat 24,6 persen dibandingkan kuartal IV-2025 yang sebesar Rp256 miliar. Peningkatan tersebut mencerminkan pemulihan dan membaiknya kualitas aset.

Hingga 31 Maret 2026, aset BTPN Syariah mencapai Rp23,2 triliun, tumbuh 7 persen secara tahunan. Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp10,6 triliun, tumbuh 4 persen dengan rasio keuangan yang tetap solid, tercermin dari Return on Asset (RoA) sebesar 7,1 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 59,2 persen.

Penyaluran pembiayaan terus diperkuat melalui model pendampingan yang bertujuan meningkatkan kapasitas serta membentuk perilaku unggul nasabah. Setiap pembiayaan yang disalurkan diikuti dengan pendampingan agar nasabah mampu menerapkan empat perilaku unggul BDKS, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu.

Direktur BTPN Syariah, Fachmy Achmad mengatakan, kinerja kuartal pertama menunjukkan bahwa model pendampingan yang diterapkan berkontribusi pada kualitas pembiayaan. BTPN Syariah melihat adanya peningkatan pada kepercayaan dan ketahanan usaha nasabah, yang pada akhirnya memperkuat kualitas bank.

"Kualitas pembiayaan menjadi penopang utama laba kuartal pertama ini mengalami pertumbuhan. Pada 2026, bank melanjutkan fokus di tahun sebelumnya, sambil mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan yang ada," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Dia menambahkan, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam memberdayakan masyarakat inklusi agar memiliki perilaku unggul sebagai kunci keberhasilan.

Keberhasilan penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari peran Community Officer (CO) sebagai garda terdepan BTPN Syariah yang hadir langsung di sentra nasabah. Melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS), CO memberikan pendampingan menggunakan modul yang relevan dengan kondisi usaha ultra mikro. Selain itu, CO berperan sebagai role model dalam penerapan perilaku unggul BDKS sekaligus memperkuat solidaritas antar nasabah di sentra.

Pada kuartal pertama 2026, bank memperkuat kapasitas Community Officer agar pendampingan yang diberikan semakin efektif dan responsif. Pengelolaan sentra yang solid menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Bank juga menghadirkan program reward untuk mendorong kedisiplinan nasabah dalam mengikuti pertemuan, serta menyiapkan inisiatif diversifikasi produk bagi nasabah yang berkembang melalui layanan yang lebih komprehensif dalam ekosistem BTPN Syariah.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan mantan Kepala Dinas (Kadis) LH DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang. AK terancam pidana penjara paling lama lima tahun.

AK dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Dengan persangkaan pasal, Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan atau Pasal 114 Undang-Undang 32 Tahun 2009," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan penggunaan UU 18/2008 itu karena pihaknya tidak hanya fokus pada dampak pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah tersebut. Namun juga menelusuri kelalaian pengelola sejak tahap awal.

"Jadi kenapa kita menggunakan Undang-Undang Nomor 18? Karena kita menyisir bukan hanya di akhir, bukan hanya di hilir, tapi di hulu," ucap dia.

Sekadar informasi, longsor gunungan sampah di zona 4A TPST Bantargebang terjadi pada Minggu (9/3/2026). Insiden itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia.

Rizal menjelaskan bahwa kasus dugaan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang tidak sesuai prosedur tidak serta merta langsung dibawa ke ranah pidana. Pihaknya lebih dulu menempuh langkah administratif berupa pemberian sanksi, pengawasan ketaatan, serta pembinaan.

"Jadi penanganan kasus TPA Bantargebang ini yang saya sampaikan tadi, kita dimulai dari 31 Desember 2024, adanya SK sanksi administrasi tanggal 31 Desember nomor 13646 tahun 2024. Kemudian di 12 April 2025 dilakukan pengawasan sanksi administrasi kesatu dengan hasil tidak taat," ucap Rizal.

Setelah hasil pengawasan pertama menyatakan tidak taat, pihaknya langsung mengirimkan surat peringatan pada 22 April 2025. Surat tersebut disertai tenggat waktu untuk memperbaiki pengelolaan TPST Bantargebang.

"Ternyata pada 9 Mei 2025 kami melakukan pengawasan sanksi administrasi yang kedua dengan hasil tetap tidak taat. Ada perpanjangan di 4 September 2025, sanksi administrasi kedua perihal kewajiban audit lingkungan kita keluarkan ya," sambungnya.

Meski telah memberikan waktu perpanjangan perbaikan pengelolaan, hasil laporan pengawasan yang diterbitkan pada 31 Desember 2025, menyebut bahwa kewajiban tersebut tak kunjung dipenuhi.

Selanjutnya, pada Maret hingga April 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari dinas terkait serta para ahli untuk memperkuat konstruksi perkara. Hasil pemeriksaan tersebut telah meyakini penyidik menetapkan AK sebagai tersangka.

"Kemudian di 21 April 2026 penyampaian penetapan tersangka kepada tersangka (AK) dan itu merupakan hasil koordinasi kami, ekspos kami atau pun gelar perkara di Korwas PPNS maupun juga di Kejaksaan," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp85,70 per lembar saham atau setara dengan total Rp660 miliar. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penetapan laba ditahan sebesar Rp521 miliar.

Arief Ismail, Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary BTPN Syariah menyatakan pembagian dividen tersebut merupakan bentuk komitmen dan apresiasi kepada pemangku kepentingan, khususnya investor.

"Hal ini [dividen] sebagai komitmen dan apresiasi terhadap stakeholders, khususnya investor, yang sudah memercayakan Bank BTPN Syariah dalam memberdayakan masyarakat inklusi," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Keputusan pembagian dividen tersebut diambil seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang tercatat tumbuh pada tahun buku 2025. Hingga akhir 2025, Bank BTPN Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp1,2 triliun, meningkat 13% (year on year/YoY).

Selain itu, penyaluran pembiayaan perseroan tercatat mencapai Rp10,35 triliun. Rasio keuangan perusahaan juga tetap terjaga pada level yang kuat, tercermin dari Return on Asset (RoA) sebesar 7,2% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 57,7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menyetujui seluruh mata acara rapat, termasuk perubahan susunan dewan komisaris perseroan. Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menetapkan Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Kemal Azis Stamboel yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Selain itu, RUPST juga menetapkan Sendiaty Sondy sebagai komisaris baru perseroan. Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris BTPN Syariah mengalami perubahan, sementara susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tetap.

Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary BTPN Syariah Arief Ismail menyatakan penunjukan komisaris baru diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan.

“Dengan bergabungnya Ibu Sendiaty Sondy sebagai Komisaris, BTPN Syariah semakin memperkuat komitmen perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik [Good Corporate Governance],” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Seperti diketahui Sendiaty Sondy memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan nasional dan bank asing, khususnya dalam bidang manajemen risiko dan tata kelola konglomerasi keuangan.

Dalam perjalanan kariernya, Sendiaty berperan dalam merancang dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) sejak 2012. Pengembangan tersebut mencakup penyusunan risk appetite, penetapan batas risiko, pelaksanaan stress testing, serta kebijakan risiko yang diterapkan secara menyeluruh di organisasi.

Dia juga terlibat dalam pembentukan sejumlah unit strategis, antara lain divisi manajemen risiko keamanan siber, unit manajemen risiko perubahan iklim, serta divisi manajemen risiko terintegrasi yang mendukung penguatan ketahanan operasional dan tata kelola risiko dalam konglomerasi keuangan.

Dalam lingkup pengawasan konglomerasi keuangan, Sendiaty tercatat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengawasi pengelolaan risiko pada sejumlah entitas anggota grup keuangan, termasuk BTPN Syariah, PT BTPN Syariah Ventura, PT OTO Multiarta, dan PT Summit Oto Finance. Peran tersebut mencakup koordinasi antara entitas utama dan entitas anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta konsistensi penerapan manajemen risiko di tingkat grup.

Sedangkan Mulya Effendi Siregar memiliki rekam jejak panjang sebagai regulator dan industri perbankan syariah nasional. Dalam kariernya, Mulya pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2014 hingga 2017.

Sebelumnya, ia berkarier di Bank Indonesia (BI), dengan posisi terakhir Asisten Gubernur. Dalam perjalanannya di BI, Mulya juga pernah menjabat Direktur Eksekutif di bidang riset dan regulasi perbankan dan perbankan syariah. Namanya juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di sejumlah anak usaha bank syariah BUMN.

Susunan Manajemen BTPB Syariah:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Independen: Mulya Effendi Siregar
• Komisaris Independen: Dewie Pelitawati
• Komisaris: Ongki Wanadjati Dana
• Komisaris: Sendiaty Sondy
  

Dewan Direksi (tidak mengalami perubahan)

• Direktur Utama: Hadi Wibowo
• Direktur Kepatuhan: Arief Ismail
• Direktur: Fachmy Achmad
• Direktur: Dwiyono Bayu Winantio
• Direktur: Dewi Nuzulianti
  

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua Dewan Pengawas Syariah: H. Ikhwan Abidin
• Anggota: H. Muhamad Faiz
• Anggota: H. Cecep Maskanul Hakim

JAKARTA - Tempat penampungan sementara (TPS) sampah atau emplasemen di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta pada Jumat (27/3/2026). Hal itu dilakukan merupakan buntut dari viralnya tudingan di media sosial (medsos) adanya mobil Dinas LH membuang sampah di pinggiran kali.

"Jadi, fungsi dari emplasemen ini sebenarnya sebagai tempat penampungan sementara untuk sampah-sampah yang berasal dari sungai dan badan air, bukan sampah rumah tangga dari warga. Seperti halnya TPS di darat, tidak didiamkan berlarut-larut, sehari sudah kita angkut sampahnya," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Asep Kuswanto.

Menurutnya, emplasemen yang berlokasi di TPU Tanah Kusir ini sudah ada sejak 2014 dan merupakan salah satu emplasemen pertama yang digunakan di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup menjamin selama emplasemen beroperasi sejak 2014, tidak ada sampah yang kembali terbuang ke sungai atau kali karena di sekitarnya terdapat sekatan sampah yang dijaga petugas secara rutin.



Namun, kata dia, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, TPS tersebut dilakukan penutupan. Meskipun, sampah yang terkumpul di sini selalu diselesaikan pengangkutannya dalam waktu satu hari.

"Ke depannya, kami akan mengevaluasi keberadaan emplasemen lain yang berada di pinggir sungai dan akan menutupnya secara bertahap. Sebagai solusi alternatif, kami akan melakukan pemagaran di sekitar lokasi atau menyediakan kontainer sampah jika areanya cukup luas untuk mempercepat pelayanan teman-teman Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air dalam menangani sampah di sungai, kali, maupun waduk," tuturnya.

Asep menambahkan, dengan ditutupnya lokasi tersebut, pembuangan sampah akan dialihkan ke wilayah saringan sampah TB Simatupang yang lokasinya lebih representatif dan memungkinkan untuk pengolahan langsung.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran kepada kami atas peristiwa tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk dapat terus meningkatkan tata kelola persampahan yang ada di Jakarta," katanya.

Penutupan tersebut imbas viralnya di medsos tentang tudingan mobil Dinas LH membuang sampah sembarangan di pinggiran kali kawasan TPU Tanah Kusir hingga menuai berbagai sorotan dari netizen. Dinas LH Jakarta lantas memberikan klarifikasi tidak adanya aktivitas pembuangan sampah ke Kali Pesanggrahan di kawasan TPU Tanah Kusir.

Aktivitas kendaraan dump pikap yang terlihat dalam unggahan viral di medsos itu merupakan bagian dari operasional resmi penanganan sampah badan air, bukan pembuangan ke sungai. Lokasi dimaksud merupakan titik emplacement atau penampungan sementara resmi milik UPSBA yang berada di kawasan TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok Khusus.

Titik tersebut berfungsi sebagai lokasi transit sampah yang diangkut dari sungai dan waduk di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sampah kemudian dipindahkan menggunakan truk tiper kecil menuju emplacement Perintis untuk dilakukan pemilahan lanjutan oleh petugas.

Setelah melalui proses pemilahan, sampah residu diangkut menggunakan truk besar dengan bantuan alat berat, sebelum dikirim ke TPST Bantargebang untuk pengolahan lebih lanjut. Foto yang beredar kemungkinan diambil dari sudut pandang sejajar jalan sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah sampah dibuang ke sungai.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada April 2026. Penetapan penggunaan laba hingga perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan akan dibahas dalam rapat mendatang.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan mengumumkan bahwa RUPST akan digelar pada 16 April 2026 mulai pukul 10.00 WIB di Menara SMBC, Jakarta.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank BTPN Syariah Tbk. telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk hadir pada RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Terdapat tujuh mata acara dalam RUPST bulan depan. Pertama, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Dalam agenda ini, BTPN Syariah akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh rapat.

Mata acara selanjutnya yakni pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPS. Manajemen menuturkan, pihaknya akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui pengangkatan kembali sejumlah anggota Direksi yakni Hadi Wibowo selaku Direktur Utama Perseroan; Arief Ismail selaku Direktur Kepatuhan Perseroan; Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur Perseroan; Fachmy Achmad selaku Direktur Perseroan; serta Dewi Nuzulianti selaku Direktur Perseroan.

Selain itu, mengusulkan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu H. Ikhwan Abidin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah; H. Muhamad Faiz selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta H. Cecep Maskanul Hakim selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Mata acara keempat yakni perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris BTPS. Dalam rapat tersebut, perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui pengangkatan kembali Mulya Effendi Siregar selaku Komisaris Independen Perseroan sekaligus mengangkat beliau selaku Komisaris Utama Perseroan, menggantikan Kemal Azis Stamboel; Dewie Pelitawati selaku Komisaris Independen Perseroan; serta Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris perseroan.

Perseroan juga mengusulkan untuk mengangkat Sendiaty Sondy sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya, sampai dengan penutupan RUPST yang ketiga yang akan diadakan pada 2029.

Mata acara berikutnya yakni penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2026.

Keenam, penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.

Terakhir, yakni laporan perseroan berupa Pengkinian tanpa Perubahan atas Laporan Rencana Pemulihan Tahun 2025.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan operasional di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang , Bekasi, Jawa Barat, kembali normal dalam waktu satu pekan. Langkah ini diambil menyusul terjadinya longsor di area zona timbunan 4A.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, tim di lapangan saat ini tengah melakukan penanganan intensif untuk membersihkan material longsoran sekaligus menata ulang area yang terdampak. Fokus utama petugas adalah memindahkan material sampah yang menutup aliran sungai ke area Zona 4 Kecil dan Zona 4 Besar.

"Kami menargetkan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat kembali normal dalam sepekan. Saat ini tim sedang menangani material longsoran yang berada di aliran sungai," ujar Asep, dikutip Rabu (11/3/2026).

Selain evakuasi material, DLH DKI Jakarta juga melakukan perbaikan infrastruktur turap kali di dua titik yang terdampak luapan air. Langkah perbaikan ini dilakukan secara paralel dengan merapihkan Zona 3 Kepala Burung dan Zona 4 Besar demi meminimalkan risiko longsor pada masa mendatang.

Bahkan, tambah Asep, langkah-langkah ini diprediksi akan meningkatkan kapasitas layanan sebesar 1.500 ton per hari setelah Zona 4 Besar kembali stabil.

"Meski proses pemulihan berlangsung, pelayanan pembuangan sampah Jakarta tetap berjalan melalui tiga titik aktif, yakni Zona 1, Zona 2, dan Zona 5 dengan kapasitas sekitar 4.000 ton per hari," katanya.

Untuk menjaga stabilitas sistem selama masa transisi, sebagian volume sampah Jakarta juga dialihkan ke beberapa fasilitas pengolahan lain seperti RDF Plant Bantargebang, RDF Plant Rorotan, serta PLTSa Merah Putih.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mempercepat pemulihan agar seluruh operasional TPST Bantargebang dapat kembali normal secara aman dan terkendali.