Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun ini. Angkanya dipotong hingga 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding mengatakan keputusan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pihaknya harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib, namun tetap melindungi hak-hak dasar ASN.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area harus disesuaikan. Dalam implementasinya, kami melakukan penyesuaian TPP ASN secara proporsional sebesar 20%," ucap Erwin di Makassar, Kamis (19/2/2026).

Pemotongan TPP ASN dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Di mana pemerintah pusat memberikan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027.

Secara alokasi pada belanja di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan Erwin, porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel sudah cukup besar, jadi pemotongan TPP dianggap menjadi hal yang krusial.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan.

"Meski mengalami penyesuaian, besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan daerah lain. Di beberapa daerah misalnya, ada yang penyesuaiannya mencapai 50%, bahkan 70%. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP," jelas Erwin.

Dia menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulsel, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.