Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami defisit sebesar Rp6,07 triliun per Februari 2026.

Angka tersebut terlihat dari realisasi pendapatan negara di Sulsel pada awal tahun yang sebesar Rp2,11 triliun, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp8,18 triliun.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel Martha Octavia mengatakan belanja negara di wilayah ini telah mencapai 16,1% dari pagu yang ditetapkan. Angkanya bahkan mengalami lonjakan 12,96% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemenkeu memastikan arah belanjanya dilakukan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

"Meningkatnya belanja negara diharapkan membuat layanan publik berjalan baik, kegiatan ekonomi bergerak, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ungkap Martha Octavia di Makassar, Selasa (14/4/2026).

Sementara itu pendapatan negara baru mencapai 11,45% dari target. Terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1,45 triliun dari target Rp14,37 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp32,11 miliar dari target Rp373,43 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp619,91 miliar dari target Rp3,68 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel Hari Utomo menambahkan, dari komponen belanja negara, belanja pemerintah pusat lah yang mengalami kenaikan tercatat telah terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagu Rp24,05 triliun.

Lonjakan terbesar terjadi pada belanja modal dengan realisasi per Februari 2026 mencapai Rp47,78 miliar. Naik tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang hanya terealisasi Rp17,79 miliar.

Belanja modal tercatat digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi jalan dan jembatan batas Kota Makassar-Maros, batas Kabupaten Pangkep dan Maros, batas Kabupaten Bone, serta pembangunan terminal tipe A Songka Palopo.

"Meskipun naik, tapi masih jauh dari target belanja modal yang memiliki pagu Rp3,71 triliun. Paling tidak harusnya sudah terealisasi sekitar 10%, tapi ini baru 1,29%. Mungkin nanti kita akan dorong Satker supaya serapannya bisa ditingkatkan," kata Hari Utomo.

Sejumlah komponen belanja pemerintah pusat juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu belanja pegawai terealisasi Rp1,51 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp1,28 triliun dan belanja barang terealisasi Rp649,99 miliar dibanding tahun lalu Rp408,61 miliar.

Hanya belanja bantuan sosial (bansos) yang mengalami penurunan dari Rp16,99 miliar per Februari 2025 menjadi hanya Rp2,32 miliar per awal tahun ini.

Sementara itu untuk belanja Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu Rp26,77 triliun.

Sejumlah komponennya tercatat mengalami penurunan realisasi antara lain dana bagi hasil terealisasi sebesar Rp32,12 miliar per Februari 2025, turun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,2 miliar.

Kemudian dana desa terealisasi sebesar Rp14,82 miliar, lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp104,7 miliar.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun ini. Angkanya dipotong hingga 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding mengatakan keputusan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pihaknya harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib, namun tetap melindungi hak-hak dasar ASN.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area harus disesuaikan. Dalam implementasinya, kami melakukan penyesuaian TPP ASN secara proporsional sebesar 20%," ucap Erwin di Makassar, Kamis (19/2/2026).

Pemotongan TPP ASN dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Di mana pemerintah pusat memberikan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027.

Secara alokasi pada belanja di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan Erwin, porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel sudah cukup besar, jadi pemotongan TPP dianggap menjadi hal yang krusial.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan.

"Meski mengalami penyesuaian, besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan daerah lain. Di beberapa daerah misalnya, ada yang penyesuaiannya mencapai 50%, bahkan 70%. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP," jelas Erwin.

Dia menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulsel, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.