JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang daring (online) di platform marketplace bakal resmi digulirkan per tanggal 1 Juli 2026. Meski begitu Purbaya menegaskan, bahwa dirinya masih akan melakukan koordinasi matang serta pengecekan final bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum mengumumkan tanggal kepastian eksekusinya di pasar.

Langkah ini diambil menyusul kesiapan otoritas pajak yang menyatakan bahwa draf hukum administrasi tersebut telah rampung dan tinggal menunggu instruksi tertulis menteri.

"Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP). Tapi rasanya akan seperti itu, tapi itu bukan pajak tambahan," jelas Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Saat dipertegas kembali mengenai kepastian pemberlakuan per 1 Juli 2026, Menkeu menjawab singkat, "Sepertinya itu."

Purbaya meluruskan, kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa kebijakan anyar ini sama sekali bukan dirancang untuk menambah persentase beban pajak baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital.

Sebaliknya intervensi regulasi ini murni diambil guna menciptakan ekosistem kompetisi usaha yang lebih sehat, adil, dan transparan antara pedagang berbasis digital dengan pelaku usaha konvensional (offline). Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, selama ini Kementerian Keuangan kerap menerima gelombang keberatan dan protes dari para pedagang fisik di pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern.

Mereka mengeluhkan ketimpangan operasional di mana pedagang konvensional diwajibkan patuh menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara aktivitas dagang di marketplace dinilai belum tersentuh oleh mekanisme pengawasan perpajakan yang setara.

"Anglenya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kok online enggak bayar. Gara-gara hanya itu, supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," imbuh Purbaya.

Senada dengan penjelasan Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah mengedukasi pasar bahwa sistem pemungutan lewat pihak ketiga ini bukanlah objek pajak baru.

Melalui skema ini, perusahaan penyedia platform marketplace yang ditunjuk pemerintah hanya akan bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen atas setiap transaksi penjualan pedagang.

Ketentuan pemotongan langsung ini mengacu secara berkala pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Otoritas menjamin dana PPh yang dipotong di marketplace tersebut nantinya tetap dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pengurang dalam laporan kewajiban SPT tahunan sang penjual, sehingga dipastikan tidak akan memicu risiko pungutan berganda (double taxation).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO), emiten pengelola gerai ritel Depo Bangunan, membagikan dividen tunai sebesar Rp10,2 miliar atau Rp1,5 per saham dari laba tahun buku 2025.

Keputusan emiten Grup Tancorp terafiliasi Hermanto Tanoko tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (29/6/2026).

Komisaris Utama DEPO Kambiyanto Kettin mengatakan perseroan akan tetap menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan penguatan fundamental perusahaan melalui ekspansi yang terukur.

"Perseroan melihat peluang pertumbuhan yang masih terbuka seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap produk bahan bangunan dan home improvement di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan portofolio produk, serta pengembangan jaringan usaha secara selektif dan terukur," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan hasil rapat, Depo Bangunan mengalokasikan sebagian laba bersih 2025 untuk dividen tunai, membentuk dana cadangan sebesar Rp5 miliar sesuai ketentuan perundang-undangan, sementara sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung ekspansi usaha.

Pembagian dividen dilakukan setelah DEPO membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp77 miliar pada 2025. Dengan demikian, rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) mencapai sekitar 13,3%.

Sepanjang 2025, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2,88 triliun, meningkat 2,1% dibandingkan Rp2,82 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan penjualan organik di sejumlah wilayah operasional, dengan Bali menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba kotor juga meningkat menjadi Rp584,2 miliar dari Rp557,3 miliar pada 2024.

Ke depan, DEPO akan melanjutkan ekspansi jaringan toko dengan mempertimbangkan potensi pasar, kualitas lokasi, serta disiplin investasi agar setiap pembukaan gerai baru mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja.

Selain memperluas jaringan, perseroan juga akan meningkatkan profitabilitas melalui optimalisasi bauran produk, peningkatan kontribusi produk house brand, penguatan kerja sama dengan pemasok strategis, serta berbagai inisiatif efisiensi operasional.

Di sisi digital, DEPO tetap menjadikan pengembangan kanal omnichannel sebagai salah satu prioritas.

"Kanal digital kami pandang sebagai pelengkap yang strategis bagi jaringan toko fisik. Melalui pendekatan omnichannel, Perseroan berupaya menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih mudah, nyaman, dan terintegrasi bagi pelanggan," kata Kambiyanto.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus yang efektif berlaku mulai 1 Juli 2026. Henryanto Komala ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan posisi sebelumnya, sementara Kambiyanto Kettin diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan.

Selain itu, perseroan melaporkan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp487,8 miliar telah terealisasi sesuai rencana penggunaan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk belanja modal, pelunasan pinjaman, investasi pada entitas anak, serta modal kerja.

PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hanya berkisar pada high single digit pada tahun ini.

Wakil Presiden Direktur Mitra Adiperkasa Virendra Prakash Sharma, menerangkan sedikitnya terdapat 5 langkah yang bakal dilakukan oleh MAPI pada tahun ini dan ke depannya. Kelima upaya itu antara lain memperkuat keunggulan operasional dan produktifitas biaya, digitalisasi, fokus pada pengalaman pelanggan, pengembangan SDM, hingga ekspansi yang terukur.

”Kami masih menargetkan pertumbuhan pendapatan pada kisaran high single digit, begitu pula untuk laba bersih, baik MAPI maupun MAPA. Meskipun kinerja kuartal pertama sangat kuat, kami ingin tetap berhati-hati. Oleh karena itu kami untuk tahun ini masih berada pada kisaran pertumbuhan high single digit,” katanya saat ditemui dalam paparan publik MAPI, Rabu (24/6/2026).

Sharma juga mengakui, tantangan makroekonomi dalam dan luar negeri turut mempengaruhi kinerja perseroan pada tahun ini. Terhadap nilai tukar rupiah misalnya, kondisi itu disebut membuat biaya impor perseroan menjadi lebih mahal.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan bagi perseroan menyalurkan kenaikan harga kepada pelanggan melalui kenaikan harga produk.

”Tentu saja kondisi ini meningkatkan harga jual ritel, tetapi kami tidak memiliki banyak pilihan selain meneruskan dampak perubahan nilai tukar tersebut kepada pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan risiko kurs,” katanya.

Meskipun begitu, anggaran belanja modal atau capex yang disiapkan perseroan pada tahun ini mencapai Rp2 triliun. Kendati tidak diterangkan secara rinci alokasi penggunaan capex tersebut, tetapi terdapat rencana ekspansi sebesar 550—600 toko baru pada tahun ini.

Ratih D. Gianda, VP Investor Relations, Corporate Communications and Sustainability MAP Group, menerangkan kendati target pembukaan gerai anyar cenderung berada di bawah realisasi tahun lalu sebesar 616 gerai baru, tetapi hal itu bukan berarti MAPI menahan ekspansinya.

”Jadi kami setiap tahun melihat ekspansi dengan cara melihat opportunity. Dalam keadaan ekonomi sekarang, kami masih berencana membuka 560 gerai karena kami bukan berada di Indonesia saja kan. Kami ada di tujuh negara, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. [Target pembukaan toko] overall, bukan di Indonesia saja,” katanya pada kesempatan yang sama.

Ratih menerangkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan membuka gerai anyar di kota tier 2 dan 3. Hal itu disebut sangat bergantung pada target pasar masing-masing gerai.

Sebelumnya, MAPI mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi Rp43,08 triliun pada 2025, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp37,83 triliun.

Pendapatan ini diperoleh dari penjualan eceran dan grosir sebesar Rp41,39 triliun, komisi penjualan konsinyasi sebesar Rp2,34 triliun, pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan sebesar Rp137,6 miliar, dan pendapatan lain-lain senilai Rp205,18 miliar.

MAPI mencatatkan peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp25,12 triliun. Beban pokok pendapatan ini naik 15,83% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp21,6 triliun.

Laba kotor MAPI pun tercatat meningkat 11,24% pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp17,95 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp16,14 triliun pada 2024.

Alhasil, laba bersih MAPI juga meningkat menjadi Rp2,23 triliun sepanjang tahun 2025. Laba bersih ini naik 26,22% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp1,76 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pembatasan hingga penutupan toko di platform e-commerce memicu perdebatan mengenai transparansi kebijakan marketplace dan efektivitas mekanisme banding yang tersedia bagi seller.

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh sejumlah unggahan seller yang mengaku toko mereka ditutup secara tiba-tiba, dana hasil penjualan tidak dapat dicairkan, hingga mengalami kerugian akibat stok barang yang menumpuk. Meski demikian, pelaku industri menilai kasus-kasus tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta dianggap sebagai persoalan yang terjadi secara luas.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan pihaknya memahami adanya keluhan seller yang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, hingga saat ini belum terdapat data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan tersebut terjadi secara masif di industri e-commerce nasional.

“Jumlah seller yang terdampak, penyebabnya, maupun detail kasusnya juga belum sepenuhnya jelas, sehingga perlu dilihat satu per satu,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (22/6/2026).

Menurut dia, setiap marketplace memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna. Karena itu, pembatasan maupun penutupan akun umumnya dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, mulai dari keamanan akun, dugaan pelanggaran aturan platform, penjualan produk yang dilarang, hingga aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Budi menilai transparansi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antara platform dan seller.

Menurutnya, penjual perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatasan atau penutupan akun, termasuk akses terhadap proses klarifikasi dan banding apabila merasa terdapat kekeliruan.

“Komunikasi yang baik akan membantu menjaga kepercayaan antara platform dan seller,” katanya.

Budi juga menepis anggapan yang mengaitkan ramainya kasus penutupan toko dengan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, belum terdapat indikasi kasus-kasus yang viral berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

“Setahu kami, kebijakan terkait legalitas usaha juga masih mengedepankan proses penyesuaian, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan besar hanya berdasarkan beberapa kasus yang viral di media sosial.

“Setiap kasus bisa memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga perlu dilihat secara proporsional,” kata Budi.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara platform dan seller menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara jelas, transparan, dan adil bagi seluruh pihak.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan mekanisme banding seharusnya dapat menjadi sarana bagi seller untuk memperoleh penjelasan atas tindakan yang diambil platform terhadap toko mereka.

Menurut Huda, apabila sebuah toko telah mengajukan banding hingga dua kali dan tetap ditolak, seharusnya platform dapat menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

“Ketika sudah ada mekanisme banding dan ditolak hingga dua kali seharusnya ada masalah serius terkait dengan toko penjual tersebut. Ini yang mesti diperjelas oleh platform ada pelanggaran apa,” kata Huda.

Dia menilai salah satu aspek yang kerap luput dari perhatian seller adalah kelengkapan persyaratan legalitas dan sertifikasi produk. Persyaratan tersebut dapat berupa NIB, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, hingga potensi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

“Semua aturan seharusnya jelas di awal tinggal bagaimana platform menjelaskan ketika banding,” ujarnya.

Huda juga menyoroti proses banding yang menurutnya sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dia menilai platform perlu menyediakan layanan pelanggan yang dapat menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran yang dilakukan seller.

“Pelanggaran terkait dengan scam penjualan biasanya susah dibuktikan,” katanya.

Huda menilai masih terdapat celah di platform e-commerce yang berpotensi dimanfaatkan oknum seller, antara lain melalui pesanan fiktif untuk memperoleh bonus penjualan maupun subsidi ongkos kirim. Selain itu, dia juga menyoroti praktik pemecahan transaksi (split bill) yang memungkinkan sebagian pembayaran dilakukan di luar platform.

“Maka sebaiknya, platform menerapkan langkah banding yang terbuka, tidak menggunakan AI serta menjelaskan secara rinci pelanggaran,” katanya.

Huda menegaskan platform seharusnya dapat membuktikan adanya pelanggaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Menurutnya, tantangan serupa berpotensi semakin sering muncul seiring makin ketatnya berbagai ketentuan terkait legalitas usaha, informasi asal produk, hingga sertifikasi. Karena itu, platform perlu menyiapkan mekanisme banding yang adil dan transparan, baik bagi seller maupun konsumen.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah seller membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Salah satunya datang dari seorang penjual yang mengaku akun TikTok Shop miliknya tiba-tiba diblokir. Dalam unggahannya di Threads, seller tersebut mengaku mengalami kerugian hampir Rp100 juta karena sekitar 1.000 produk menumpuk di gudang. Dia juga menyebut dana hasil penjualan di TikTok Shop tidak dapat dicairkan meskipun seluruh pesanan telah diproses dan dikirim sesuai ketentuan platform.

“Tapi kenapa tiba-tiba ditutup tanpa peringatan dan tanpa solusi? Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan dari TikTok! #TikTokShop #SellerIndonesia,” tulis warganet.

Keluhan serupa disampaikan seller lain yang mengaku sempat mengalami penutupan toko. Namun, setelah melalui proses klarifikasi lebih lanjut, tokonya kembali dibuka karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dia menilai seller yang mengalami persoalan serupa sebaiknya mendatangi layanan pelanggan secara langsung sambil membawa data pendukung karena alasan penolakan banding sering kali tidak dijelaskan secara rinci.

“Contoh, tuduhannya Memanipulasi Subsidi Platform ternyata di Tokopedia Care adalah Orderan Fiktif dan akhirnya saya buktikan bahwa tidak melakukan hal tersebut,” kata warganet lainnya.

Sementara itu, seorang pelaku UMKM lainnya mengaku tidak dapat mencairkan dana lebih dari Rp6 juta setelah toko onlinenya di platform Shopee ditutup permanen. Selain kehilangan akses terhadap dana hasil penjualan, dia juga masih memiliki stok telur sekitar satu kuintal dan puluhan kilogram buah yang belum terjual. Menurut pengakuannya, total kerugian yang dialami mencapai lebih dari Rp10 juta.

“Total kerugian 10 juta lebih, rasanya lumayan berat untuk aku yang cuma UMKM ini,” kata warganet lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten ritel di sektor gaya hidup, PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL) memperkirakan momen libur sekolah pada Juni-Juli 2026 menjadi momentum untuk menakselerasi target pertumbuhan penjualan hingga akhir tahun ini sebesar 20%.

Perseroan melihat periode ini sebagai salah satu katalis utama yang dapat menopang pertumbuhan bisnis di tengah tantangan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi global.

Direktur ERAL Andre Tanudjaja menjelaskan bahwa berbagai program promosi telah disiapkan untuk menangkap peningkatan aktivitas belanja selama masa liburan.

Selain memanfaatkan momentum kenaikan kelas dan kelulusan siswa, perusahaan juga mengandalkan sejumlah agenda promosi besar yang berlangsung pada periode tersebut.

"Di bulan Juni-Juli memang banyak aktivitas yang terkait sekolah. Pada saat yang sama terdapat kesempatan bagi para orang tua untuk memberikan hadiah kenaikan kelas maupun kelulusan. Kami juga menjalankan berbagai promo di seluruh jaringan toko untuk menyambut momentum ini," ujarnya dalam Paparan Publik secara daring, Selasa (23/6/2026).

Tak hanya mengandalkan musim liburan sekolah, perseroan juga memanfaatkan penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang secara historis mampu meningkatkan trafik pengunjung dan penjualan produk-produk gaya hidup serta olahraga.

Momentum tersebut datang di tengah kinerja operasional yang terus menunjukkan pertumbuhan.

Hingga kuartal I/2026, ERAL telah memiliki 219 toko, bertambah dari sekitar 205 toko pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penambahan jaringan tersebut didorong oleh ekspansi sejumlah merek seperti Wilson, Anta, dan Garmin.

Di sisi operasional, penjualan toko yang sama (same store sales growth/SSSG) pada kuartal I/2026 tumbuh 20,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan pasar.

Dari sisi keuangan, perseroan membukukan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 24%, sementara laba kotor meningkat lebih tinggi hingga 42%.

Kinerja tersebut menunjukkan efektivitas strategi perusahaan dalam memperluas jaringan distribusi sekaligus meningkatkan kontribusi penjualan ritel.

Sepanjang 2026, ERAL menargetkan pertumbuhan penjualan minimal 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Target tersebut akan didukung oleh ekspansi agresif sebanyak 50 hingga 60 toko baru secara organik, peningkatan produktivitas toko eksisting, hingga penambahan merek baru yang akan diperkenalkan ke pasar Indonesia.

Meski demikian, perseroan tetap mewaspadai sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi industri pada paruh kedua tahun ini, mulai dari pelemahan daya beli, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga ketidakpastian geopolitik global.

Sebagai langkah antisipasi, ERAL terus menggencarkan program promosi, menawarkan fasilitas cicilan 0%, serta menyesuaikan portofolio produk dengan tren dan kemampuan belanja konsumen.

Perseroan juga tengah menyiapkan program midyear sale secara tahunan yang diharapkan dapat menjaga minat belanja masyarakat selama musim liburan.

Perseroan menilai segmen konsumen menengah atas yang menjadi fokus utama perusahaan masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik.

Namun demikian, Andre menegaskan perseroan tetap menerapkan strategi yang adaptif untuk menghadapi berbagai kemungkinan gejolak pasar pada semester kedua 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - ICEX Group mengumumkan bahwa Tokocrypto telah resmi menyelesaikan proses migrasi ke ekosistem ICEX Group pada 18 Juni 2026. Dengan bergabungnya Tokocrypto, jumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang telah menyelesaikan proses migrasi ke ICEX Group kini mencapai lima perusahaan, yaitu OSL Indonesia, Upbit Indonesia, Nanovest, Mobee, dan Tokocrypto.

Sejumlah PAKD lainnya juga dijadwalkan akan menyusul untuk melakukan proses transisi ke ekosistem ICEX Group. Migrasi ini merupakan bagian dari proses onboarding bertahap para PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEX Group yang dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keberlangsungan layanan, akses pasar, serta perlindungan aset pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICEX Group terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Investor Kripto Tembus 21 Juta, Tokocrypto Perkuat Strategi Investasi



Bergabungnya Tokocrypto menandai momentum penting dalam penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital nasional di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat. Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto di pasar spot pada April 2026 mencapai Rp22,98 triliun, meningkat 2,86% dibandingkan Maret 2026 sebesar Rp22,34 triliun.

Dengan capaian tersebut, total nilai transaksi aset kripto secara year-to-date (YTD) hingga April 2026 mencapai Rp99,01 triliun, atau hampir menembus Rp100 triliun hanya dalam empat bulan pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan terus meningkatnya jumlah investor aset kripto di Indonesia.

CEO ICEX Group, Kai Hamza menyampaikan, bahwa bergabungnya Tokocrypto semakin memperkuat komitmen bersama industri dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang teregulasi dan berstandar tinggi.

"Kami menyambut baik bergabungnya Tokocrypto ke dalam ekosistem ICEX Group. Dengan telah bergabungnya lima PAKD hingga saat ini, kami melihat momentum positif bagi penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital Indonesia. Fokus kami tetap pada pembangunan ekosistem yang mengedepankan integritas pasar, efisiensi operasional, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi," ujarnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana mengatakan, bergabungnya Tokocrypto ke ICEx Group merupakan milestone penting bagi perusahaan untuk memperluas kontribusinya dalam pengembangan industri aset digital Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari peluang yang lebih besar bagi Tokocrypto ke depan.

Indonesia Resmikan ICEx, SRO Kripto Berizin OJK dengan Investasi Rp1 Triliun



"Kami menyambut baik selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group. industri aset keuangan digital nasional dan memperkuat ekosistem pasar yang semakin terintegrasi. Kami percaya kolaborasi antar pelaku industri, dukungan infrastruktur pasar, serta inovasi berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekosistem aset digital Indonesia ke depan," tegasnya.

ICEX Group saat ini beroperasi melalui tiga entitas berlisensi yang membentuk ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi, yaitu Indonesia Crypto Exchange (ICEX) sebagai bursa aset keuangan digital, Crypto Asset Clearing International (CACI) sebagai lembaga kliring, dan International Crypto Custodian (ICC) sebagai pengelola tempat penyimpanan.

Ke depan, ICEX Group akan terus melanjutkan proses onboarding bagi PAKD pendiri lainnya secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan ketentuan regulator. Dengan semakin banyaknya pelaku industri yang bergabung, ICEX Group optimis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat fondasi pasar aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berdaya saing global.

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) berduka, mantan KSAL Laksamana TNI Purn Achmad Sutjipto dikabarkan meninggal dunia pagi ini. Achmad Sutjipto mengembuskan napas terakhirnya di RS Medistra Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SindoNews, Achmad Sutjipto meninggal dunia di usianya yang ke-81 tahun. Rencananya, almarhum di semayamkan di kediamannya di Jalan Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara.

”Pemakaman di TMPNU Kalibata Jakarta Selatan dengan Irup Laksamana TNI Muhammad Ali,” bunyi keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Berikut ini informasi lengkap yang diperoleh SindoNews:

Telah meninggal Dunia pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026

Pukul : 07.15 WIB

Di : RS Medistra Jakarta Selatan

Karena : sakit

Nama : Achmad Sutjipto

Pangkat : Laksamana TNI (Purn)

NRP : 6283/P

Jabatan : Kasal

Agama : Islam

Umur : 81 Thn

Alamat duka : Jl Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Rencana persemayaman:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Jl Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Irup : Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla (Kasal).

Danup :

Paup : Letkol Laut (T) Fandi Tri Prasetya, S.T. (Disfaslanal).

ADC : Sertu Mar Doni Iskandar

Rencana pemakaman:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026.

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : TMPNU Kalibata Jakarta Selatan.

Irup : Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla (Kasal)

Danup :

Paup : Letkol Laut (P) Yohanes Bagus, S.E. ( Itjenal ).

ADC : Sertu Mar Doni Iskandar.

Pati Bintang 3 Sebagai Pengantar Kehormatan dan perentang bendera.

1. Laksdya TNI Dr.Budi Purwanto S.T.,M.M / Dan Pushidrosal

2. Letjen TNI Mar Dr.Endi Supardi ,S.E.,M.M.,M.Tr.Opsla.,CHRMP.,CRMP. / Pangkormar

3. Laksdya TNI Achmad Wibisono ,S.E., CHRMP. / Irjenal

4. Laksdya TNI Edwin ,S.H.,M.Han.,M.H / Wakasal

5. Laksdya TNI Dr Denih Hendrata ,S.E.,M.M.,CHRMP. / Pangkoarmada RI (Cadangan )

Pati Bintang 2 Deputasi

1.Mayjen TNI Mar Ili Dasili / Danpasmar 1

2.Mayjen TNI Mar Suherlan,S.E.,M.M.,M.Sc., CHRMP. / Kas Kormar

Pati Bintang 1 Deputasi

1.Brigjen TNI Mar Arief Rahman H Anggoro Jati,S.E.,CTMP.,M.M.,M.Han / Asops Pangkornar

2.Laksma TNI Dr.Goki P Sihombing ,S.E.,M.Si ( Han ) / Kakoordos Seskoal

3.Laksma TNI Ifa Djaya Sakti ,S.E.,M.M / Kadisadal

4.Laksma TNI Dr.Hery Setiyo Nugroho ,S.E.,M.AP.,CHRMP.,CFRa / Kadisbekal

Tenue Deputasi : PDU I

Berangkat dari depan Denma Mabesal pukul 12.30 WIB.

Demikian sebagai laporan.

Jakarta (ANTARA) - CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia serta mendorong pertumbuhan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

"Kami menyambut positif pengesahan revisi UU P2SK sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia. Saat ini, kami juga menunggu draf final didistribusikan kepada pelaku industri agar dapat melihat lebih rinci perubahan apa saja yang akan berdampak pada ekosistem," ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Calvin, pelaku industri masih memerlukan kejelasan teknis terkait implementasi aturan baru tersebut agar proses transisi regulasi berjalan efektif, tidak menimbulkan ketidakpastian, serta tetap mendukung inovasi di sektor aset digital.

Ia menegaskan Tokocrypto siap berkolaborasi dengan regulator dan para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan optimal.

"Kami percaya regulasi yang kuat, jelas, dan adaptif akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan industri kripto Indonesia," katanya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 4 Juni 2026.

Revisi UU P2SK memuat sejumlah perubahan di sektor keuangan, termasuk penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyempurnaan tugas dan tata kelola Bank Indonesia (BI), serta penguatan pengaturan aset keuangan digital dan aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, OJK telah terlibat dalam pembahasan substansi revisi UU P2SK bersama pemerintah sebelum aturan tersebut disahkan DPR.

"Pada prinsipnya sudah terjadi tata kelola sebagaimana yang sudah ditentukan oleh tata keuangan negara kita," ujar Adi kepada wartawan usai CFX Crypto Conference 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Adi menambahkan, setelah regulasi resmi berlaku, OJK akan mengawal implementasinya melalui fungsi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, hingga penegakan hukum di sektor aset keuangan digital dan aset kripto.

Pelaku industri menilai kejelasan aturan turunan, mekanisme pengawasan, serta ruang dialog antara regulator dan industri akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas revisi UU P2SK.

Dengan dukungan regulator dan kesiapan pelaku usaha, beleid tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menciptakan pertumbuhan industri kripto yang lebih sehat di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Elon Musk mencatat sejarah baru dalam dunia bisnis global setelah menjadi individu pertama yang memiliki kekayaan lebih dari USD1 triliun atau setara Rp18 kuadriliun. Lonjakan kekayaan tersebut didorong oleh melonjaknya valuasi SpaceX setelah saham perusahaan antariksa itu mencatat debut kuat di bursa saham Amerika Serikat.

"Elon Musk resmi menjadi kuadriliuner pertama di dunia setelah debut saham SpaceX, dengan nilai kepemilikannya di perusahaan tersebut mencapai hampir USD870 miliar," demikian laporan yang dikutip dari Yahoo Finance pada Senin (15/6/2026).

Status baru ini diraih dalam sehari pada hari pertama saham SpaceX resmi melantai di bursa saham Nasdaq, Jumat (12/6) lalu. Saham SpaceX dengan kode perdagangan SPCX dibuka pada harga USD150 per saham dan ditutup menguat lebih dari 19% ke level USD160,95 pada perdagangan perdana di Nasdaq. Pada sesi berikutnya, saham masih bertahan di kisaran USD158 per lembar sehingga mendorong valuasi perusahaan mencapai sekitar USD2,2 triliun.

Musk diketahui menguasai sekitar 42% saham SpaceX melalui struktur saham ganda yang memberinya sekitar 82% hak suara. Dengan valuasi terbaru tersebut, nilai kepemilikannya di perusahaan antariksa itu diperkirakan mencapai USD869,4 miliar.

Selain SpaceX, sumber utama kekayaan Musk berasal dari Tesla. Berdasarkan dokumen regulator terbaru, Musk memiliki sekitar 717 juta saham Tesla. Dengan harga saham perusahaan kendaraan listrik itu berada di kisaran USD388 per lembar, nilai kepemilikannya mencapai sekitar USD278,2 miliar.

Jika digabungkan, nilai kepemilikan Musk di SpaceX dan Tesla telah mencapai sekitar USD1,147 triliun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan aset lain yang dimilikinya melalui Neuralink, The Boring Company, xAI, maupun berbagai investasi pribadi lainnya.

Kenaikan valuasi SpaceX dalam beberapa tahun terakhir ditopang oleh pertumbuhan layanan internet satelit Starlink yang kini memiliki jutaan pelanggan berbayar di berbagai negara. Bisnis tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan sekaligus meningkatkan optimisme investor terhadap prospek jangka panjang SpaceX.

Meski masih mencatat kerugian tahunan akibat besarnya investasi pada pengembangan roket generasi terbaru Starship serta ekspansi kecerdasan buatan melalui xAI, pasar tetap memberikan penilaian tinggi terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Belanja modal juga meningkat untuk pembangunan pusat data berskala besar, termasuk proyek Colossus dan Colossus II.

Kepercayaan investor tercermin dari tingginya minat terhadap saham SpaceX yang berhasil membukukan penggalangan dana IPO terbesar dalam sejarah dengan nilai mencapai USD75 miliar. Nilai tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Saudi Aramco sebesar USD29,4 miliar pada 2019 dan Alibaba sebesar USD21,4 miliar pada 2014.

Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Musk sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di sektor teknologi, transportasi antariksa, dan kecerdasan buatan. Dengan valuasi SpaceX dan Tesla yang terus meningkat, kekayaan Musk kini berada jauh di atas para miliarder dunia lainnya, menandai babak baru dalam sejarah akumulasi kekayaan global yang didorong oleh inovasi teknologi berskala besar.

NTT - Calon Ketua Umum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menggelar silaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungannya tersebut, Gus Salam didampingi Masyayikh Pesantren Ploso, Kediri.

Silaturahmi berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, digelar pada Minggu, 7 Juni 2026. "Menjadi pengurus NU di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan pilihan. Tapi, panggilan suci dari nurani terdalam bagi mereka yang ditempa oleh alam," ujar Gus Salam, Kamis (11/6/2026).

Dia mengatakan, NU di ujung timur Indonesia dituntut tumbuh seperti pohon kelor. Akarnya harus lebih dalam, batangnya lebih kuat, karena angin dan tantangannya jauh lebih keras.

Menurut dia, berjam’iyyah NU di wilayah berbatasan dengan Timor Leste itu, tidak pernah mudah. Tiga tantangan utama yakni geografis, perbatasan, dan ideologis selalu mengadang.

Di aberpendapat, untuk mencapai pusat pemerintahan provinsi yakni, Kota Kupang, harus ditempuh lebih dari sehari. Itu pun, tidak setiap saat ada transportasi, kadang tiga hari antri untuk bisa kembali.

“Kami hormat dan ta’dhim kepada semua pengurus cabang di NTT yang hadir. Kami ingin mendengar dari mereka tentang apa pun terkait jam’iyyah Nahdlatul Ulama di lingkungan mereka. Terutama harapan mereka ke depan untuk meningkatkan peran keagamaan dan organisasi, di tengah tantangan dan peluang yang ada,” ucapnya.

Dalam paparannya, Gus Salam menyebut pesantren sebagai strategi membendung paparan dan pengaruh ideologis sekaligus inkubasi penggerak kemashalatan. Berabad-abad lamanya para pemuka, ulama dan auliya, menjalankannya. Dan, jam’iyyah Nahdlatul Ulama didirikan untuk menyatukan barisan ulama pesantren.

“Di dalam pesantren dibangun ketahanan nasional; ditanamkan kepribadian luhur, menjaga kesatuan, cinta masyarakat, agama, dan bangsa serta dari pesantren pula tumbuh para penggerak kemashlahatan umat,” ungkapnya.

Untuk bekal sosial, kata Gus Salam, di dalam pesantren juga diajarkan kemandirian. Sehingga, dari pesantren tumbuh pedagang, pengusaha, petani tangguh dan wiraswasta hebat. "Bila ada dari pesantren ada pejabat dan tokoh nasional, itu kemampuan mereka beradaptasi dengan tantangan dan peluang,” katanya.

Sementara itu, beberapa pengurus PCNU menceritakan kondisi faktual, masalah, dan harapan bagi masa depan NU, baik di daerah maupun di PBNU. Menjaga harmoni sosial menjadi tanggung jawab utama NU NTT dengan mengedepankan toleransi.

Karena, warga NU hidup dalam pluralitas, dituntut aktif menerima dan menghargai perbedaan. Selain itu, dibutuhkan kebersamaan dan kesatuan serta rekonsiliasi nasional menjadi kunci. Tidak hanya itu, PBNU ke depan lebih berperan merangkul dengan kepeduliannya mendampingi dan membimbing NU di Indonesia Timur.

“Harapannya, PBNU turut menjaga dan memelihara, merangkul, serta memiliki kepedulian terhadap pengurus NU di luar Jawa, terkhusus di NTT. Kami juga berharap NU di NTT bisa memiliki pondok pesantren, sama seperti di Jawa,” kata Ketua PCNU Kabupaten Alor Kiai Latif Daka.

Senada, pengurus PCNU Malaka Kiai Zainal Muttaqin juga berharap PBNU ke depan bisa mengembalikan muruah NU. “Saya juga berharap, Ketua Umum PBNU ke depan bisa mengembalikan muruah NU, dan merangkul PCNU di luar Jawa, khususnya dalam mengembangkan program di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, PCNU Manggarai Timur memandang Gus Salam memiliki aura para sesepuh. Begitu juga PCNU Kota Kupang yang menilai Gus Salam mampu mengamalkan arahan dan ajaran sesepuh NU dengan baik, terutama dari Mbah Yai Da (KH Nurul Huda Djazuli).

“Paparan Gus Salam tidak menyudutkan siapa pun dan tidak ada black campaign. Saya apresiasi dorongan program pondok pesantren di NTT, dan syukur-syukur ada program pesantren gratis,” kata PCNU Kota Kupang Ustaz Ajiz Anwar.

Menanggapi pendapat, gagasan, dan harapan dari dialog PCNU yang Gus Salam meminta kepada seluruh pengurus, fungsionaris, kader dan warga NU untuk tetap menjaga harmoni di tengah masyarakat, menjadi pelopor toleransi dan terus mengampanyekan pluralisme di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur.

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.