Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa sebagai respons atas kasus yang menimpa Andrie Yunus. Kegiatan tersebut berlangsung di gerbang Majapahit, tepatnya di area masuk Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (17/4/2026),

Berdasarkan pantauan di lapangan, para peserta aksi mulai berdatangan sekitar pukul 10.03 WIB. Mereka langsung membentangkan spanduk di depan akses masuk lokasi.

Aksi sempat mendapat penghalangan dari petugas keamanan, mengingat titik aksi berada di jalur keluar-masuk kendaraan.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah dorongan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," kata Dimas.

Dia menambahkan, selain menyuarakan tuntutan, pihaknya juga akan menyerahkan surat yang ditulis langsung oleh Andrie Yunus kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi acara hari ini juga akan ada penyerahan surat dari Andrie Yunus dan juga surat dari kawan-kawan masyarakat sipil lainnya kepada Kementerian Sekretariat Negara," ucapnya.

Selanjutnya, Fatia Maulidiyanti dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membacakan isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus di hadapan peserta aksi.

Usai pembacaan, massa diarahkan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk memasuki area dan menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Berikut isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus:

Jakarta, 17 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dari kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.

Kolega saya di KontraS dan Taud selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan semartat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Mabes Polri.

Investigasi Taud mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh prajurit TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta perspektif saya selaku korban. Untuk itu, penting dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini di peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan lapisan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses penegakan hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memastikan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari konflik kepentingan.

Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menegakkan hukum secara adil.

Salam,

(Tanda Tangan)

ANDRIE YUNUS

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Andrie Yunus. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penanganan kasus tersebut saat ini telah berjalan.

“Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan dengan cepat, transparan,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan proses penanganan kasus berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan penanganan yang disebut berlangsung cepat dan transparan, pemerintah tampaknya ingin memastikan kepercayaan publik tetap terjaga tanpa harus terburu-buru mengambil langkah tambahan seperti pembentukan TGPF.

Menanggapi adanya dorongan pembentukan TGPF, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan opsi tersebut.

“Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji,” tandas Prasetyo.

Dalam perkembangan terbaru, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Dimas merekomendasikan TGPF diisi oleh ahli, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

"Kami mohon agar forum ini juga bisa menekankan atau menghasilkan keputusan politik untuk membuat tim gabungan pencari fakta independen yang berisi beberapa ahli, beberapa orang aparat penegak hukum dan juga masyarakat sipil supaya bisa membongkar secara terang benderang," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, penyiraman air keras memberikan efek domino karena ke depannya siapa saja bisa menjadi korban penyiraman. Terkhusus, katanya, bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan masyarakat sipil.

"Dalam kasus ini, faktor korbannya tidak cuma Andrie Yunus; kami mendalilkan bahwa ancaman terhadap Andrie Yunus itu juga bisa menjadi efek domino ke depannya," jelasnya.

Dia juga mendesak agar eksekutor maupun dalang pelaku penyiraman segera disampaikan kepada publik secara transparan dan meminta penyelesaian kasus ini melalui mekanisme peradilan umum.

Selain itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyatakan bahwa jika kasus tidak diungkapkan secara maksimal, maka rasa keamanan publik akan terancam.

"Ini peristiwa yang terus berulang dan saya khawatir jika tidak terungkap secara maksimal, secara besar-besaran yang terjadi adalah situasi rasa aman warga negara itu hilang," paparnya.

Dia meminta kepada Komisi III DPR RI selaku mitra yang menaungi instansi atau lembaga penegak hukum dapat menjaga rasa aman bagi masyarakat agar tidak ada lagi teror, terlebih pelakunya merupakan aparat itu sendiri.

"Saya berharap betul Komisi III bisa mengambil terobosan-terobosan politik dan ruang-ruang demokrasi di DPR untuk bisa membongkar ini," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil mendesak agar Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andrie Yunus.

Koalisi sipil yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi alias TAUD meminta agar TGPF yang dibentuk bisa melibatkan unsur masyarakat sipil.

"TAUD mendesak Presiden RI untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari unsur masyarakat sipil," dalam keterangan tertulis TAUD, dikutip Kamis (19/3/2026).

Dalam siaran pers yang sama, TAUD meminta agar TGPF ini langsung berada di bawah Presiden dan bisa berkoordinasi dengan pendamping serta keluarga korban.

Dengan demikian, pengungkapan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras bisa berjalan objektif dan menyeluruh.

"Langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia dengan berkonsultasi dengan pendamping dan keluarga korban dalam pembentukannya untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan menyeluruh," imbuhnya.

Selain itu, pembentukan tim ini dilakukan agar keseluruhan pelaku, baik aktor intelektual maupun pelaku lapangan, bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan.

"Pembentukan tim ini harus disertai dengan kewenangan yang berasal dari landasan hukum yang kuat dan jelas," pungkas TAUD.

Sekadar informasi, pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diduga lebih dari empat orang. Empat orang itu mengendarai dua motor saat melancarkan aksinya pada Kamis (12/3/2026) di Jalan Salemba, Jakarta.

Sejauh ini, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air, yakni NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Adapun, Andrie Yunus diserang oleh empat orang tidak dikenal itu usai menjalani kegiatan penyiaran atau podcast di kantor YLBHI dengan tema Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia'.

Atas kejadian penyiraman itu memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka, yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata, dengan total luka bakar 24%.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mendorong agar konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan masyarakat di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara dibawa ke Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.

Usulan ini didorong Komisi XIII setelah mendengar aspirasi perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta manajemen PT TPL, dalam rapat dengar pendapat umum. Adapun rapat tersebut digelar saat kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Sumut (3/10/2025). DPR menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam konflik agraria di wilayah konsesi Toba Pulp Lestari.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria.

“Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba," katanya, dikutip Antara, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Komisi XIII mendorong agar sejumlah kementerian dan lembaga terkait terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Nantinya, TGPF akan dipimpin langsung Kementerian Hukum dan HAM RI yang melakukan koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum.

Tim tersebut bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.

Sugiat mengimbau seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar mengedepankan penyelesaian sengketa dengan pendekatan nonrepresif dan berbasis HAM. Menurutnya, aparat harus menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.

Kronologi

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) membeberkan kronologi bentrok yang menyeret nama perseroan dengan sekelompok orang di Sektor Aek Nauli Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.

Direktur PT TPL Jandres Halomoan Silalahi mengatakan, bentrok berawal dari aksi pengadangan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap pekerja PT TPL yang hendak melakukan pemanenan dan penanaman eukaliptus di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL pada Senin pagi, sekitar hampir pukul 08.00 WIB.

“Pukul 8:25 WIB, sekitar 25 meter dari areal kerja PT TPL, muncul puluhan orang yang melakukan penghadangan terhadap karyawan, pekerja yang merupakan masyarakat setempat, dan sekuriti yang akan bekerja,” kata Jandres di Medan, Selasa (23/9/2025).

Jandres mengatakan orang-orang tersebut bermaksud menghalangi aktivitas rutin pekerja TPL dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri perseroan.

Mereka juga melarang industri bubur kertas (pulp) atau bahan baku kertas yang berlokasi di Sumut ini beroperasi di wilayah konsesi perseroan tersebut. Hanya dalam waktu singkat, jumlah orang yang melakukan penghadangan bertambah banyak.

Negosiasi yang dilakukan perseroan kepada kelompok tersebut pun tak membuahkan hasil. Sekelompok orang tersebut tetap melarang kegiatan operasional di areal PBPH PT TPL.

Pansus Agraria

Sebelumnya, DPR RI secara resmi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Pembentukan Pansus ini menjadi langkah strategis lembaga legislatif dalam menyelesaikan berbagai konflik lahan dan agraria yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan negara di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap, ketika nanti Pansus sudah bekerja, semua persoalan konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan korporasi maupun dengan negara dapat ditemukan solusinya bersama. Kalau memang rakyat harus dimenangkan, maka itu harus dimenangkan,” ujar Sugiat dikutip laman JDIH Sekjen DPR RI.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menilai bahwa Pansus ini merupakan langkah penting untuk membongkar akar persoalan agraria yang selama ini terselubung di balik praktik perizinan dan hubungan korporasi dengan aparat penegak hukum.

“Selama ini banyak korporasi yang mendapatkan izin dari aparat berwenang justru menjadi sumber konflik agraria. Banyak tanah masyarakat diambil dengan cara intimidasi, bahkan melibatkan oknum aparat. Karena itu, Pansus ini penting agar DPR bisa melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Muslim.

Legislator asal Daerah Pemilihan Aceh ini menambahkan, Pansus Penyelesaian Konflik Agraria terdiri dari perwakilan seluruh fraksi di DPR RI, sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menelusuri konflik di berbagai provinsi — mulai dari wilayah perkebunan di Sumatera hingga pertambangan di Kalimantan dan Sulawesi.

“Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan hasil kerja Pansus ini bisa menjadi dasar pendistribusian lahan dan penataan ulang kebijakan agraria nasional yang lebih adil dan berpihak pada rakyat,” tegas Muslim.