Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Andrie Yunus. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penanganan kasus tersebut saat ini telah berjalan.

“Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan dengan cepat, transparan,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan proses penanganan kasus berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan penanganan yang disebut berlangsung cepat dan transparan, pemerintah tampaknya ingin memastikan kepercayaan publik tetap terjaga tanpa harus terburu-buru mengambil langkah tambahan seperti pembentukan TGPF.

Menanggapi adanya dorongan pembentukan TGPF, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan opsi tersebut.

“Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji,” tandas Prasetyo.

Dalam perkembangan terbaru, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai jalan tengah atas polemik aktivitas perdagangan thrifting.

Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai meninjau aktivitas perdagangan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Dirinya mengaku menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak bisa secara gegabah mengambil keputusan terkait perdagangan pakaian impor bekas, meskipun telah dipertegas dalam aturan yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah juga memiliki kepentingan bahwa aktivitas perekonomian dari perdagangan thrifting yang melibatkan UMKM tak boleh berhenti.

Pada saat bersamaan, pihaknya juga berupaya mendorong produk pakaian lokal agar menjadi pilihan konsumen dibandingkan pakaian impor ilegal.

“Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” ujar Maman.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas praktik ilegal perdagangan pakaian impor bekas.

Purbaya menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama instansi terkait akan lebih ketat mengawal pelabuhan-pelabuhan yang kerap menjadi celah masuk impor ilegal tersebut.

"Kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan kita tahu nanti siapa pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).