Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara nasional paling lambat 2026, seiring percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Langkah ini diperkuat melalui deklarasi penghentian open dumping di Provinsi Bali yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Bali.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa penghentian open dumping harus diiringi perubahan mendasar dalam pola pengelolaan sampah, terutama melalui pemilahan dari sumber.

“Target ini hanya dapat dicapai apabila praktik open dumping dihentikan dan masyarakat melakukan pemilahan sampah. Sampah tidak lagi dapat diselesaikan dengan pola kumpul-angkut-buang, melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya,” ujar Hanif.

Target Nasional dan Tantangan Transformasi

Pemerintah menargetkan seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia menghentikan praktik open dumping paling lambat Agustus 2026 tanpa pengecualian. Target tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4 persen pada 2026.

Namun hingga akhir 2025, baru sekitar 30 persen dari total 485 TPA yang berhasil meninggalkan praktik tersebut. Artinya, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di Bali.

Bali Jadi Role Model Perubahan

Di sisi lain, Provinsi Bali dinilai menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dengan tingkat pemilahan sampah yang telah melampaui 60 persen.

“Saya melihat perubahan yang sangat cepat di Bali. Lebih dari 60 persen masyarakat telah melakukan pemilahan sampah. Ini merupakan capaian yang sangat baik dan perlu dijaga melalui penegakan aturan yang konsisten,” ujar Hanif.

Keberhasilan ini mencerminkan perubahan perilaku masyarakat dalam waktu relatif singkat dan dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Penguatan Infrastruktur dan Pengawasan

Sebagai bagian dari evaluasi lapangan, Menteri Hanif meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah, antara lain TPST Kertalangu, TPS3R Sesetan, TOSS Center Klungkung, TPA Suwung, dan TPST Tahura I. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional, pengendalian arus sampah, serta dukungan infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas fasilitas seperti TPST dan TPS3R, serta penataan sistem distribusi sampah berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas bahan baku untuk pengembangan teknologi waste to energy di masa depan.

Penegakan Hukum Diperketat

Dalam upaya mencapai target nasional, pemerintah menegaskan akan menerapkan penegakan hukum secara tegas dan merata di seluruh daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong perubahan sistemik sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di masyarakat.

Transformasi ini menjadi krusial mengingat persoalan sampah tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan lama, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi energi di Provinsi Riau melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) aglomerasi Pekanbaru Raya.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di hadapan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan melibatkan sejumlah kepala daerah di Riau, yakni Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, serta Wali Kota Pekanbaru.

SF Hariyanto mengatakan kesepakatan itu menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya dari persoalan lingkungan menjadi sumber energi alternatif.

“Insyaallah, perjanjian kerja sama hari ini bisa menjadi langkah besar untuk mentransformasi persoalan sampah menjadi energi baru,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa sampah tidak lagi dapat dipandang semata sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat.

“Sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, melainkan potensi sumber daya yang jika dikelola dengan teknologi tepat, bisa memberikan manfaat balik bagi masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam proyek tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan Pekanbaru Raya yang lebih bersih dan mandiri energi.

“Sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk mewujudkan Pekanbaru yang lebih bersih, modern, dan mandiri energi,” tegasnya.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah berencana membangun fasilitas PSEL atau waste to energy (WtE) Pekanbaru Raya yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Fasilitas tersebut nantinya akan melayani pengolahan sampah dari sejumlah daerah di kawasan aglomerasi Pekanbaru Raya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan timbulan sampah di kawasan Pekanbaru Raya saat ini mencapai hampir 2.000 ton per hari. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan pendekatan pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

“Dengan timbulan sampah yang mencapai hampir 2.000 ton per hari, pendekatan waste to energy menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan energi bersih,” katanya.

Hanif menilai pembangunan PSEL merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan sampah perkotaan yang semakin kompleks, sekaligus menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah pusat juga menargetkan penghentian praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada 2026. Saat ini, sekitar 66% TPA di Indonesia masih menggunakan sistem tersebut.

“Kita dorong perubahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk penghentian open dumping di seluruh Indonesia pada 2026,” tutup Hanif.

Bupati Siak Afni Zulkifli turut menyatakan dukungan terhadap kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan Pekanbaru Raya.

“Alhamdulillah Siak telah meneken MoU disaksikan Bapak Menteri Lingkungan Hidup terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk aglomerasi Pekanbaru Raya. Kami mendukung program strategis nasional ini dalam upaya mewujudkan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah),” ujar Afni.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Perpres 109/2025).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropiyono mengatakan penerbitan Perpres ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

“Implementasi peraturan ini berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di daerah melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025)m

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam pembangunan PSEL.

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lahan minimal seluas 5 hektare dengan kriteria tertentu serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari ke instalasi PSEL.

“Kepala Daerah juga harus menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan kepada Menteri LH/Kepala BPLH untuk diverifikasi dan dievaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM. Format surat tersebut turut disampaikan sebagai panduan resmi bagi daerah,” katanya

Sementara itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup Nety Widayati menambahkan dukungan penuh KLH dalam percepatan persetujuan lingkungan untuk pembangunan PSEL.

“Dukungan yang akan kami berikan mencakup pendampingan intensif serta percepatan proses perizinan dengan tetap menjamin terpenuhinya kaidah lingkungan yang baik dan benar,” ucapnya.

Kebijakan waste to energy ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, timbulan sampah dapat dikurangi secara signifikan, sementara energi yang dihasilkan berkontribusi terhadap bauran energi bersih nasional. Dengan demikian, hanya residu yang akan berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pemerintah menegaskan bahwa Perpres 109 Tahun 2025 bukan sekadar regulasi, melainkan momentum perubahan menuju Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

KLH mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan masa depan hijau tanpa darurat sampah melalui sinergi dan inovasi berkelanjutan.