Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran di sektor ritel. Produk-produk yang bergantung pada impor, mulai dari fesyen, sepatu, tas hingga elektronik, berpotensi mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya pengadaan barang.

Pelaku usaha menilai dampak depresiasi rupiah belum sepenuhnya tecermin pada harga jual saat ini. Sebagian peritel masih mengandalkan stok lama yang dibeli dengan kurs lebih rendah. Namun, tekanan diperkirakan akan meningkat ketika persediaan tersebut habis dan pelaku usaha harus melakukan pemesanan baru dengan kurs yang lebih mahal.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan harga sejumlah barang ritel sebenarnya telah mengalami penyesuaian sejak awal tahun, salah satunya akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan stok barang menjadi lebih terbatas.

“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang import susah masuk. Barang import susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pelemahan rupiah akan makin terasa ketika pelaku usaha memasuki siklus pembayaran impor berikutnya.

“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.

Budihardjo memperkirakan tekanan harga berpotensi meningkat pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum menunjukkan perbaikan.

“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.

Sejauh ini, peritel masih berupaya menahan kenaikan harga melalui efisiensi, negosiasi dengan pemasok, serta peningkatan porsi produk lokal. Namun, ruang untuk menyerap kenaikan biaya dinilai makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlangsung lebih lama.

Pemerintah Cari Penyeimbang

Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, pemerintah berupaya menekan dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang konsumsi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan terhadap konsumen tidak makin besar.

“Kita lakukan pengawasan terus, kita antisipasi. Memang kita harapannya tidak naik,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Budi, salah satu cara untuk meredam tekanan kurs adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan devisa untuk impor dan penerimaan devisa dari ekspor.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong skema imbal dagang atau barter dengan sejumlah negara guna mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Salah satunya dilakukan dengan Filipina melalui pertukaran komoditas abaca dengan tekstil serta iron ore dengan baja senilai US$350 juta.

Dia berharap pola serupa dapat diperluas ke lebih banyak negara.

“Itu salah satu kita untuk mengurangi kebutuhan dolar, karena dengan imbal dagang bisa membantu itu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang relaksasi untuk sejumlah komoditas tertentu guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.

Dampak Tak Hanya pada Barang Impor

Ekonom menilai dampak pelemahan rupiah tidak terbatas pada barang impor jadi yang dijual di pusat perbelanjaan. Tekanan juga menjalar ke industri domestik yang masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hubungan antara pelemahan rupiah dan kenaikan harga barang ritel tergolong kuat.

“Memang korelasinya kuat, pelemahan rupiah ini terhadap kenaikan harga barang-barang di ritel. Bukan hanya dalam konteks dia harga barang konsumsi atau barang jadi impor. Tapi juga dalam barang-barang yang diproduksi di domestik tapi dia bergantung pada bahan baku dari luar,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Akibatnya, setiap pelemahan kurs akan langsung meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual.

Faisal juga menilai dampak terhadap konsumsi tidak akan merata. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih rendah cenderung lebih rentan mengurangi belanja ketika harga barang naik.

“Spending per kapita per bulannya itu Rp4 juta ke bawah. Itu gampang sekali turun karena dia sangat-sangat presensitif akan mengurangi pasti konsumsinya terhadap barang-barang yang mengalami kenaikan harga, termasuk karena pelemahan rupiah, nilai tukar,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga yang lebih luas, tidak hanya pada produk fesyen dan elektronik, tetapi juga barang kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor.

“Kalau hanya fashion masih bisa ditahan karena orang beli baju impor bukan tiap hari tetapi hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pangan impor seperti terigu,” ujarnya.

Esther menambahkan pelemahan rupiah juga menekan ruang fiskal pemerintah karena meningkatkan nilai kewajiban utang luar negeri dalam rupiah.

“Kondisi APBN juga bengkak karena utang luar negeri makin besar nilainya sehingga memperkecil ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi pasar karena belanja pemerintah juga harus ditekan,” kata Esther.

Menurutnya, sektor yang paling rentan menghadapi tekanan kurs adalah usaha yang mengandalkan barang jadi impor maupun bahan baku impor, terutama di industri fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga, dan mainan.

Di sisi lain, daya beli kelas menengah juga berpotensi tertekan akibat kombinasi kenaikan biaya hidup, beban utang, dan perlambatan pendapatan.

“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi barang impor dan bahan baku naik. Hal ini langsung diteruskan ke konsumen melalui lonjakan harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, dan elektronik,” ucapnya.

Karena itu, Esther menilai stabilisasi nilai tukar perlu diiringi langkah lain seperti penguatan disiplin fiskal, peningkatan ekspor, pengembangan sektor pariwisata, serta diversifikasi pasar ekspor agar tekanan terhadap perekonomian domestik tidak makin besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan peran eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam kasus dugaan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) 2025–2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan mark up pengadaan barang dilakukan Dadan bersama tersangka lain, yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Ketiganya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan program MBG.

“Sehingga dalam penyusunan KAK [Kerangka Acuan Kerja] pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan,” imbuhnya.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up harga dalam pengadaan sejumlah barang yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai sekitar Rp1 triliun.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun,” kata Syarief.

Pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG atau dapur MBG. Perbuatan tersebut disebut telah merugikan keuangan negara, namun jumlah kerugiannya masih dihitung oleh pihak Kejaksaan Agung.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, Dadan Cs dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sadar enggak sih kalau tren olahraga lagi naik daun banget dan jadi gaya hidup baru di kalangan anak muda? Di mana-mana, terutama Gen Z, sekarang hobinya "nongkrong sambil olahraga”.Mulai dari ikutan running club, main padel bareng temen kantor, sampai rajin nge-gym. Menariknya, olahraga sekarang enggak cuma soal keringetan, tapi ajang buat tampil stylish.

Apalagi kalau kalian perhatiin timeline sosial media akhir-akhir ini, isinya kalau nggak orang post pace lari, ya kasih liat outfit mereka. Tren olahraga sekarang emang udah bukan cuma soal keringet, tapi soal "kelihatan niat” dari ujung kepala sampai kaki. Dari situ, kebiasaan belanja pun ikut berubah.

Banyak yang awalnya cuma cari inspirasi outfit dari FYP, lalu berujung pada scrolling di aplikasi belanja online untuk menemukan sepatu, apparel, hingga sport essentials yang dipakai latihan sekaligus tetap stylish untuk aktivitas.

Di era serbadigital seperti sekarang, belanja online sudah menjadi andalan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi, masuk ke era kehidupan tiba-tiba jadi atlet, banyak banget urusan untuk menunjang active lifestyle dan rutinitas olahraga.

Mulai dari ‘butuh cepet nih cari sepatu, besok diajak olahraga bareng’ hingga ‘besok pgn olahraga lagi deh, tapi kok baju olahraga masih dicuci’. Relate ga tuh?

Sekarang, dengan mudah kamu bisa tinggal scroll, chek out, dan paket datang siap untuk digunakan. Praktis buat nemenin gaya hidup yang serba cepat dan satset!

Nah, baru-baru ini yang seru di dunia maya, ada kabar baru buat para sports enthusiast! Sontak, unggahan di akun Folkative pun langsung diserbu warganet yang sudah nggak sabar buat checkout amunisi olahraga terbaru mereka.

Unggahan Folkative terkait kehadiran Nike Official Store di Shopee menarik banyak perhatian netizen. Banyak warganet tak sabar, ingin segera melakukan checkout perlengkapan olahraga baru untuk dipakai beraktivitas di akhir pekan, bahkan ada juga yang ingin sebagai self-reward."

Seru banget lihat komentar warganet. Jadi, apakah kamu juga tipe yang harus punya baju olahraga baru dulu supaya semangat ke gym?

Nah, kalau lagi ngomongin brand olahraga, siapa sih yang nggak tahu Nike? Brand dengan logo swoosh ikonik ini udah kayak ‘uniform’ wajib buat anak muda yang lagi hype sama active lifestyle. Nggak heran kalau brand ini jadi salah satu brand favorit banyak orang.

Nike sering banget hadir dengan berbagai koleksi inovatif yang dari dulu setia nemenin aktivitas olahraga kita. Koleksinya juga nggak cuma fungsional buat olahraga, tapi tetap kece dipakai buat sporty look sehari-hari.

Pilihan produknya beneran selengkap itu di Official Store-nya di Shopee! Buat tim running, Nike punya barisan running shoes dan atasan yang super enteng. Jadi gak cuma nyaman buat nambah kilometer, tapi juga dijamin tetep proper pas kamu foto selfie sambil pamer angka pace di story Instagram.

Terus buat yang lagi ikutan tren HYROX, pilihan training gear-nya juga lengkap banget buat nemenin sesi strength training, rowing, lunges, sampai functional workout biar kamu bebas gerak tanpa drama baju lepek atau gak nyaman.

Gimana, sudah siap belum buat ngelengkapin starter pack gaya hidup aktif dan olahraga kamu? Yuk, langsung buka aplikasi Shopee sekarang buat kepoin koleksi lengkap Nike Official. Jangan sampai ukuran atau produk incaran kamu keburu habis di-checkout orang lain, ya!

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal.

Sebelumnya, Gus Ipul telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi khususnya dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan. “Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskan tugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan. Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran dan penguatan kapasitas tim pengadaan serta menugaskan Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono melanjutkan pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi.

Tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025. Dia menyampaikan secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ucapnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut. “Berdasarkan hasil klarifikasi proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” ujar Agus.

Dia menambahkan pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait isu mark up harga dalam pengadaan sepatu dan perlengkapan di Sekolah Rakyat. Investigasi terkait hal ini ditargetkan rampung pekan depan.

"Minggu depan harus sudah clear! Terkait investigasi pengadaan ini," kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5/2026).

Agus meminta agar investigasi dengan melibatkan tim audit internal ini dilakukan secara mendalam. Selanjutnya, hasil pendalaman itu akan langsung diserahkan ke aparat penegakan hukum (APH).

"Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum," tegas Agus Jabo.

Mengakhiri arahannya, Wamensos menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Dia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas dan bekerja sesuai aturan.

"Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait sorotan terhadap anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Setyo, pengawasan diperlukan agar program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia mengingatkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang yang diberikan serta manfaat yang diterima masyarakat.

"Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Sementara, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kualitas terhadap barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang direncanakan.

"Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," tegas Ibnu.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul.

Dia mengungkapkan datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Ia melanjutkan, tidak ada persiapan khusus terkait kedatangannya ke KPK ini. Menurutnya, kesempatan ini sekaligus akan meminta nasihat hingga kritik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.

"Oleh karena itu kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga nonpemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan Kemensos," sambungnya.

Sebelumnya, Gus Ipul mengaku siap diperiksa terkait anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Bahkan, ia mengaku akan melaporkan hal itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/5/2026).

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

“Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini," ungkapnya.

Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan hingga Kepolisian.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada program Sekolah Rakyat mendapatkan sorotan dari masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan tersebut bermula dari pengadaan barang berupa sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ditaksir mencapai Rp700.000 per pasang.

Awalnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Foto itu lantas beredar luas di media sosial hingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait pengadaan sepatu untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian pada program tersebut sebagai upaya memitigasi tindakan korupsi.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Secara khusus, dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori Waspada.

Kemudian pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, komponen Ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.

"Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing, termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," tambah Budi.

Terlebih, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Budi menegaskan agar pemangku kepentingan memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa PBJ program Sekolah Rakyat dilakukan secara hati-hati. Kemensos juga melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi kegiatan lelang tersebut.

Termasuk Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bahwa tahapan PBJ dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan, hingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

"Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Gus Ipul menilai kritik dan saran masyarakat sangat berarti agar program Sekolah Rakyat sejalan dengan tepat sasaran.

Rawan Korupsi

Kritik terhadap potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, menilai KPK perlu melakukan kajian mendalam karena besarnya anggaran pengadaan dalam program tersebut berpotensi membuka celah korupsi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.

Berdasarkan catatan ICW melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kata kunci Sekolah Rakyat, total rencana belanja pada 2026 mencapai Rp3,8 triliun dengan 1.013 paket pengadaan.

Dari jumlah tersebut, belanja terbesar berasal dari pekerjaan konstruksi yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun atau setara 80,5% dari total rencana belanja.

"Besarnya rencana belanja untuk Sekolah Rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Wana, besarnya nilai pengadaan tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama karena skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos berada pada kategori “waspada”.

Dia menyoroti dua indikator turunan, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas dan trading influence, yang menunjukkan adanya kewaspadaan dari internal Kemensos sendiri terhadap potensi penyimpangan.

ICW juga mendesak agar mekanisme pengadaan lebih mengutamakan metode tender dibandingkan dengan e-purchasing karena dinilai memiliki potensi kecurangan yang lebih besar.

Menurut ICW, mekanisme e-purchasing perlu mendapat perhatian karena proses pengadaan melalui katalog elektronik dinilai masih memiliki celah pengaturan spesifikasi barang maupun penentuan penyedia tertentu.

Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila tidak bersamaan dengan pengawasan yang ketat dan transparansi pada setiap tahapan pengadaan.

Selain itu, ICW meminta pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap berbasis kebutuhan wilayah agar pengawasan lebih terfokus.

ICW juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring dan supervisi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam program Sekolah Rakyat guna meminimalisir potensi penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

"KPK harus melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh anggaran yang digunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Dengan besarnya anggaran yang disiapkan dan banyaknya paket pengadaan yang akan dijalankan, pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat diperkirakan akan menjadi sorotan publik.

Transparansi pelaksanaan pengadaan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami isu terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Dia menjelaskan, timsus tersebut bakal dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono.

“Hari ini kami membuat tim khusus untuk mendalami isu pengadaan yang kita tahu di berbagai pemberitaan dan media sosial. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman dan melaporkannya dalam minggu depan,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Dia menekankan, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara hati-hati karena belum tentu seluruhnya akurat.

Karena itu, Kemensos membuka saran dan kritik bagi masyarakat luas penelusuran lebih lanjut. “Sikap kami jelas dari awal bahwa kami terbuka dan menyambut baik serta mengapresiasi seluruh kritik, saran dari masyarakat. Dan itu kita cermati, kita ikuti, yang memang memerlukan tindak lanjut kami tindak lanjuti,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan tim khusus akan mendalami secara intensif proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepatu dan seragam bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Salah satunya adalah kami menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, mendalami, sekaligus mendapatkan gambaran yang utuh tentang isu pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Semua sepatu dan seragam tentu untuk siswa Sekolah Rakyat. Ada juga untuk para guru,” kata Gus Ipul.

Dia memastikan semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme lelang dan proses yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku. “Semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya. Namun demikian karena ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh, sekali lagi kami minta Pak Wamen dan Pak Irjen untuk mendalami isu ini dan melaporkannya dalam minggu depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemilik merek sepatu lokal Stradenine Reynaldi Kurniawan Daud membantah keterlibatan pihaknya dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Reynaldi mengklarifikasi spekulasi yang menyeruak di media sosial, khususnya di platform Threads, yang mengaitkan produk alas kaki asal Surabaya tersebut dengan proyek pemerintah yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.

"Kami tidak pernah menerima pesanan secara langsung terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine tetap fokus pada jalur distribusi konvensional melalui distributor serta kanal penjualan daring dan luring," tutur Reynaldi, Kamis (7/5/2026).

Rumor itu bermula dari unggahan foto dokumentasi tahun 2025 yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memakaikan sepatu Stradenine kepada siswa. Foto seremonial tersebut kemudian dihubungkan warganet dengan rencana anggaran Kemensos untuk Sekolah Rakyat.

"Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial memasangkan sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine. Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk untuk program sekolah rakyat totalnya Rp27 miliar sekian," paparnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi program Sekolah Rakyat.

Bila dikalkulasikan, pagu anggaran satu pasang sepatu bisa mencapai Rp700 ribu, di mana nominal itu dinilai publik terlalu tinggi untuk skala sepatu sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Reynaldi menegaskan bahwa harga retail produk Stradenine yang dipatok pihaknya sangat jauh di bawah plafon anggaran yang direncanakan tersebut.

"Harga sepatu sekolah kami berada di kisaran Rp179 ribu hingga Rp300 ribu bagi sepatu yang versi premium yang digunakan running dan lifestyle. Kami perlu mengklarifikasi ini agar tidak terbentuk framing bahwa harga produk kami semahal itu atau memiliki afiliasi khusus dengan proyek pemerintah," tegasnya.

Reynaldi pun menyayangkan produk sepatu miliknya tersebut malahan terseret dalam program maupun proyek atau tender pengadaan oleh pemerintah yang sama sekali tidak diinginkannya.

Dirinya risau peristiwa tersebut bisa berdampak bahkan menjatuhkan citra dari jenama Stradenine yang selama ini telah dibangun susah payah olehnya.

"Sebenarnya kita tidak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi, kayak kita juga menyayangkan kenapa kita ini dikenalnya, ter-framing-nya seperti itu. Satu, dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana. Jadi menyayangkan ke brand image sebenarnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa angka Rp700.000 per pasang tersebut merupakan perencanaan awal dan belum bersifat final. Ia menjamin proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

"Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, namun nanti ada proses lelang terbuka. Hasilnya pasti akan lebih murah dari perencanaan awal," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul menegaskan telah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk menjaga integritas dan menghindari praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjamin tidak akan ada intervensi maupun rekayasa dalam segenap proyek yang berada di bawah naungan kementerian yang dipimpinnya tersebut.

"Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau 'kongkalikong' dalam proses pengadaan ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan merespons sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu Rp700.000 yang sempat viral.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa—mulai dari makan, seragam, hingga sepatu—ditanggung negara melalui APBN. Karena itu, pengadaannya harus melalui mekanisme yang transparan, termasuk proses lelang.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Tahapan berikutnya, yaitu proses lelang yang dilakukan secara kompetitif dan akuntabel, mulai dari evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga kualifikasi penyedia.

Dalam contoh pengadaan sepatu PDL, Gus Ipul menyebut harga pemenang tender sebesar Rp576.577, yang kemudian menjadi sekitar Rp640.000 setelah pajak.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan diawasi secara berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, audit rutin juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan terbuka terhadap kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Bahkan, Gus Ipul mengungkapkan Kamis (7/5/2026) besok, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Sekolah Rakyat.

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos. “Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini.

Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan hingga Kepolisian. “Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan ke Kepolisian dan termasuk ke KPK.”

“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK akan melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.

“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” Budi

Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.

“Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” kata Budi.

Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.

“Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” jelasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Gus Ipul menekankan perlunya pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam distribusi bansos di lapangan. “Jadi memang kita selama ini menyadari ada bansos yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.

“Maka itulah kemudian Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bansos,” jelasnya.

Gus Ipul mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.

“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” paparnya.

Lihat video: Siswa Akhiri Hidup Akibat Tekanan Ekonomi, Mensesneg, Cak Imin, hingga Mensos Buka Suara



Gus Ipul menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.

“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.

Gus Ipul optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan. “Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.