Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka ruang untuk maskapai mengerek tarif tiket pesawat 50% dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok layanan, sejalan dengan lonjakan harga avtur.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Nomor AU.005/2/3/DRJU.DAU/2026 tertanggal 14 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan,berdasarkan perhitungan rata-rata harga avtur sesuai dengan yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per tanggal 1 Mei 2026 adalah sebesar Rp29.116 per liter.

“Maka badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan fuel surcharge untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan,” tulis dalam beleid tersebut, Kamis (14/5/2026).

Kebijakan tersebut pun berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tersebut dikenakan oleh badan usaha angkutan udara kepada penumpang.

Besaran biaya tersebut pun wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (basic fare).

Adapun, penyesuaian tersebut dilakukan secara progresif mengikuti harga rata-rata avtur dengan besaran fuel surcharge 10% hingga 100%.

Melihat harga tiket pesawat terkini, terpantau sudah terjadi kenaikan. Misalnya pemesanan tiket dari Lombok (LOP) ke Soekarno Hatta (CGK) untuk keberangkatan 19 Mei dibanderol mulai dari harga Rp1,5 jutaan.

Padahal sebelumnya untuk rute yang sama pada keberangkatan 7 Mei, harga jual mulai dari Rp1.401.560 per penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kenaikan tarif tiket pesawat akibat lonjakan harga avtur akan mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah.

Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara MTI Elfi Emir menilai pembatasan kenaikan tarif di kisaran 9%—13% memang masih dalam batas toleransi, terutama bagi kelas menengah. Namun, tekanan harga tetap mendorong sebagian masyarakat menahan perjalanan yang bersifat tidak mendesak.

Perubahan paling terlihat terjadi pada segmen wisata dan perjalanan rekreasi. Kenaikan harga tiket membuat masyarakat cenderung mengalihkan rencana perjalanan ke destinasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat atau bahkan menunda liburan.

“Untuk sektor pariwisata dan perjalanan hiburan, kenaikan tiket tetap akan mengurangi minat terbang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Tevi, sapaannya, melihat kondisi ini mencerminkan pergeseran konsumsi transportasi, di mana perjalanan udara yang sebelumnya menjadi pilihan utama untuk efisiensi waktu mulai tergantikan oleh moda lain yang lebih ekonomis.

Di sisi lain, perjalanan dengan kebutuhan mendesak seperti bisnis, kedinasan, dan urusan keluarga tetap menunjukkan ketahanan. Karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat transportasi udara sulit tergantikan untuk perjalanan lintas pulau.

Meski demikian, ketahanan di segmen ini tidak cukup untuk menahan potensi penurunan permintaan secara keseluruhan. Menurutnya, terdapat risiko perlambatan trafik penumpang, terutama pada rute-rute wisata yang sensitif terhadap harga.

Lebih jauh, pergeseran ini juga berpotensi memberikan efek berantai ke sektor lain. Penurunan mobilitas wisatawan udara, misalnya, dapat berdampak pada tingkat hunian hotel, okupansi destinasi wisata, hingga perputaran ekonomi daerah yang bergantung pada konektivitas penerbangan.

Padahal, penerbangan domestik masih harus berjuang pulih dari pandemi Covid-19 dan baru mencatatkan pertumbuhan positif pada masa angkutan Lebaran 2026 kemarin, sebesar 8,6% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Berbeda dari masa libur Nataru, di mana penumpang domestik masih mencatatkan kontraksi tipis sebesar -0,91% secara tahunan.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada laman online travel agent (OTA) dan maskapai resmi, harga tiket pesawat terpantau sudah mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu.

Misalnya pada penerbangan dari Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) menuju Yogyakarta International Airport (YIA), tiket kelas ekonomi dijual mulai dari harga Rp900.000an. Padahal sebelumnya, tiket termurah untuk rute ini ada di angka Rp600.000an.

Pada rute dari CGK ke Kualanamu (KNO) yang sebelumnya menjadi rute favorit saat Lebaran pun kini dibanderol dengan harga termurah Rp1,6 juta.

Sementara untuk rute CGK menuju Denpasar (DPS), tak ada lagi tiket murah di bawah Rp1 juta, yang sebelumnya kerap ditawarkan maskapai. Misalnya Citilink, menjual tiket untuk rute ini dengan harga mulai Rp1,6 juta dan Lion Air menjualnya mulai dari Rp1,4 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan agar pemerintah melakukan penyesuaian tarif tiket pesawat domestik kembali digaungkan oleh pelaku industri penerbangan seiring dengan kenaikan harga avtur dan biaya operasional maskapai.

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah mengajukan permohonan ke pemerintah terkait dengan usulan penyesuaian kenaikan tarif batas atas (TBA) sebesar 15%.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menyampaikan kenaikan TBA sebesar 15% ini diusulkan untuk pesawat jenis jet maupun propeller. Selain itu, INACA juga meminta penyesuaian fuel surcharge sebesar 15% dari tarif yang saat ini berlaku.

“Sehubungan dengan kondisi tersebut, INACA mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meninjau dan menyesuaikan TBA serta menaikkan fuel surcharge sebesar 15%,” ujar Bayu, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Bayu blak-blakan mengungkapkan sederet alasan pihaknya mengusulkan kenaikan TBA dan fuel surchage. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia turut mengerek harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, telah meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional maskapai. Kedua komponen tersebut menjadi faktor utama pembentuk biaya dalam industri penerbangan.

Dia menjelaskan, kondisi ini diperparah oleh belum adanya penyesuaian tarif batas atas sejak 2019. Padahal, dalam periode tersebut harga avtur dan nilai tukar rupiah telah meningkat lebih dari 30%, sehingga ruang maskapai untuk menyesuaikan tarif menjadi sangat terbatas.

“Di mana kedua komponen biaya tersebut sangat memengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” jelasnya.

INACA juga menyoroti bahwa maskapai di berbagai negara telah lebih dulu melakukan penyesuaian melalui penerapan fuel surcharge. Besaran yang diberlakukan bahkan bervariasi, mulai dari 5% hingga 70%, mengikuti dinamika harga bahan bakar.

Sejumlah maskapai yang telah menerapkan kebijakan tersebut antara lain Air India, IndiGo, Cathay Pacific, Qantas, hingga Korean Air. Langkah ini dinilai menjadi referensi bagi maskapai nasional dalam menghadapi tekanan biaya yang serupa.

Selain penyesuaian tarif, INACA turut mengajukan sejumlah stimulus yang bersifat sementara untuk menjaga keberlangsungan industri. Beberapa di antaranya adalah penundaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk avtur dan tiket domestik, keringanan biaya bandara, serta penjadwalan ulang pembayaran kewajiban kepada operator bandara dan navigasi.

Bayu menegaskan, usulan tersebut diajukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga avtur oleh PT Pertamina (Persero) per 1 April 2026. Kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha maskapai, menjamin keselamatan penerbangan, serta memastikan konektivitas transportasi udara nasional tetap terjaga.

“Permintaan ini kami ajukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, keterjaminan keselamatan, serta ketersediaan konektivitas angkutan udara nasional,” tutupnya.

Respons Pemerintah

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi usulan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 15% dan fuel surcharge yang diajukan oleh INACA.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa menuturkan, pihaknya memahami dinamika yang dihadapi industri penerbangan nasional. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan situasi geopolitik global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar, serta biaya operasional maskapai.

Lukman menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan permohonan penyesuaian tersebut.

“Antara lain kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan,” kata Lukman kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Lukman juga memastikan bahwa Kemehub terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai, operator bandara, penyedia avtur, dan instansi terkait lainnya untuk memonitor perkembangan harga avtur dan dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Sementara terkait usulan kebijakan stimulus, pemerintah akan tetap memperhatikan kondisi fiskal dan kepentingan masyarakat luas, yakni keseimbangan antara keberlangsungan usaha industri penerbangan dan perlindungan konsumen,

“Sehingga layanan angkutan udara tetap terjaga dari sisi keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan konektivitas nasional,” tuturnya.

Sebelumnya, Lukman menyampaikan bahwa proses evaluasi khusus untuk TBA masih terus berjalan. Namun, belum dapat disampaikan target penyelesaiannya.

Sementara itu, di samping asumsi rupiah dan harga avtur yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, terjadi gejolak geopolitik yang memengaruhi keduanya.

Mengacu KM 7/2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Kemenhub wajib melakukan evaluasi terkait fuel srucharge apabila ada kenaikan harga.

“Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap besaran dan pemberlakukan biaya tambahan [surcharge] yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar [fuel surcharge] yang telah ditetapkan, setiap 3 [tiga] bulan atau apabila terjadi perubahan signifikan terhadap biaya operasi penerbangan,” tulis diktum kedelapan beleid tersebut.