Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengenakan tarif impor tambahan bagi negara-negara yang terus berdagang dengan Iran, berdasarkan sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani pada Jumat (6/2/2026).

Perintah tersebut tidak menyebutkan tarif yang akan dikenakan, tetapi menggunakan 25% sebagai contoh, dan menyatakan bahwa tarif tersebut akan berlaku untuk barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat (AS) dari negara mana pun yang secara langsung atau tidak langsung membeli, mengimpor, atau memperoleh barang atau jasa apa pun dari Iran.

Trump belum berkomentar langsung tentang perintah tersebut, tetapi menegaskan kembali bahwa tidak ada senjata nuklir untuk Iran ketika berbicara dari Air Force One pada Jumat malam.

Hal ini terjadi di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara pejabat senior AS dan Iran di Oman, setelah beberapa minggu ancaman dari kedua belah pihak.

Trump mengancam akan mengenakan tarif 25% kepada negara-negara yang berbisnis dengan Iran awal tahun ini, dalam sebuah unggahan di Truth Social.

"Mulai sekarang, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," tulisnya pada 12 Januari 2026.

Pada saat itu, tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan tentang bagaimana tarif tersebut akan diterapkan dalam praktiknya.

Gedung Putih mengatakan bahwa perintah eksekutif terbaru ini menegaskan kembali keadaan darurat nasional yang sedang berlangsung sehubungan dengan Iran, dan mencatat bahwa presiden dapat mengubahnya jika keadaan berubah.

"Presiden meminta pertanggungjawaban Iran atas upayanya mengejar kemampuan nuklir, dukungan terhadap terorisme, pengembangan rudal balistik, dan destabilisasi regional yang membahayakan keamanan, sekutu, dan kepentingan Amerika," tulis Gedung Putih, dilansir dari BBC pada Sabtu (7/2/2026).

Namun, terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Iran.

Dimulai di Oman pada Jumat (6/2/2026), pembicaraan yang sedang berlangsung ini adalah yang pertama melibatkan pejabat AS dan Iran sejak Juni 2025 lalu, ketika AS membom tiga fasilitas nuklir utama Iran.

Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, sementara AS diwakili oleh utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner.

Berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, Trump mengatakan pembicaraan hari Jumat "sangat baik", dan bahwa Iran "tampaknya sangat ingin membuat kesepakatan".

"Jika mereka tidak membuat kesepakatan, konsekuensinya sangat berat," kata Trump, menambahkan bahwa akan ada pertemuan lain awal pekan depan.

Menteri Luar Negeri Iran Oman Badr Albusaidi, yang memediasi diskusi tersebut, mengatakan bahwa diskusi tersebutbermanfaat untuk mengklarifikasi pemikiran Iran dan Amerika dan mengidentifikasi area untuk kemungkinan kemajuan.

Dalam sebuah pernyataan kepada X, Araghchi menggambarkan pembicaraan hingga saat ini sebagai awal yang baik, dan mengatakan bahwa suasana positif telah tercipta. Dia juga menambahkan bahwa para negosiator kini telah kembali ke ibu kota masing-masing untuk berkonsultasi.

Meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik antara kedua negara, dengan Trump menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei seharusnya "sangat khawatir" pada Rabu (4/2/2026) lalu.

Trump mengatakan dia siap menyerang Iran jika menolak mencapai kesepakatan tentang program nuklirnya.

Iran bersikeras program nuklirnya sepenuhnya damai dan telah berulang kali membantah tuduhan dari AS dan sekutunya bahwa mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir.

AS juga telah membangun kehadiran militer yang signifikan di kawasan itu, termasuk yang digambarkan Trump sebagai "armada besar" sebagai tanggapan terhadap penindasan kekerasan Iran terhadap protes anti-pemerintah di seluruh negeri bulan lalu.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa ribuan orang tewas dalam penindasan tersebut, tetapi skala penuh pertumpahan darah masih belum jelas karena pembatasan internet yang diberlakukan oleh pemerintah AS sejak 8 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump memberikan ancaman kepada negara-negara Eropa yang mendukung Greenland.

Dilansir dari Daily Business, Presiden Donald Trump telah mengumumkan serangkaian tarif baru untuk sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, yang mengekspor barang ke AS, kecuali jika ia mampu mengakuisisi Greenland.

Trump mengatakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari dan tetap berlaku hingga "kesepakatan tercapai untuk pembelian Greenland secara lengkap dan total" oleh AS.

Dalam tulisannya di Truth Social, Trump mengatakan bahwa negara-negara termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10% untuk semua barang yang dikirim ke AS.

Pada tanggal 1 Juni, tarif ini akan dinaikkan menjadi 25%.

Greenland adalah wilayah otonom Denmark dengan pemerintahan sendiri dan parlemennya sendiri. Greenland mengatur urusan dalam negerinya sendiri, akan tetapi tidak mengatur kebijakan pertahanannya.

Soal kenaikkan atrif, para analis mengatakan langkah tersebut akan menjadi kemunduran bagi perekonomian Inggris di tengah tanda-tanda bahwa perekonomian mulai pulih.

Para produsen wiski, produsen makanan, dan produsen mobil akan sangat khawatir dengan pungutan baru ini.

Pemimpin gerakan reformasi Nigel Farage, seorang simpatisan Trump, mengatakan bahwa tarif atas Greenland akan merugikan Inggris.

“Kami tidak selalu setuju dengan pemerintah AS dan dalam kasus ini kami jelas tidak setuju. Tarif ini akan merugikan kami," katanya.

“Jika Greenland rentan terhadap pengaruh jahat, maka perhatikan lagi Diego Garcia," ia menambahkan.

Langkah tersebut menuai kecaman luas di seluruh Eropa. Pemimpin Partai Demokrat Denmark, Inger Stoejberg, mengatakan Denmark tidak boleh tunduk pada "metode intimidasi Trump".

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif 10% dan akan meningkat menjadi 25% kepada sekutunya sendiri di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena isu Greenland.

Aksi sepihak Trump itu langsung mendapat penolakan yang kuat dari negara-negara Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya dalam unggahan di X, menekankan bahwa komitmen Prancis mendukung kedaulatan setiap negara.

Hal ini berlaku untuk kasus Ukraina yang sekarang sedang menghadapi invasi Rusia dan Greenland yang sedang coba dianeksasi oleh Donald Trump.

"Ancaman tarif tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini," tegas Macron dalam unggahan tersebut.

Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat menyayangkan keputusan Trump. Kendati demikian, dia menekankan bahwa posisi Inggris terhadap kasus Greenland sudah sangat jelas. "Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan masa depannya urusan Denmark dan penduduk Greenland."

Starmer menegaskan bahwa kebijakan Trump yang mengenakan tarif kepada sekutunya sendiri adalah tindakan yang salah. "Tentu kami akan membahas masalah ini dengan pemerintah AS," ujarnya di akun X resminya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Presiden Komite Uni Eropa Ursula von der Leyen yang menyebut bahwa kebijakan tarif Trump kepada 8 negara Eropa berpotensi merusak hubungan transatlantik yang selama ini sudah terjalin.

"Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi dan berkomitmen menjunjung tinggi kedaulatannya."

Trump Kenakan Tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland.

Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Melansir laman X resmi Gedung Putih yang mengunggah pernyataan resmi Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland, sangat berbahaya bagi keamanan dunia.

"Semua negara yang disebutkan, akan dikenakan tarif 10% terhadap semua barang yang dikirim ke AS. Pada Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%," demikian pernyataan Trump yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih, dikutip Minggu (18/1/2026).

Isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulangkali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional.

Rencana Trump itu ditentang negara-negara Eropa. Prancis, Inggris, hingga Denmark bahkan mengirimkan pasukan ke Greenland.

Adapun pernyataan Trump yang mengenakan tarif kepada 8 negara Eropa tersebut juga mendapat sorotan dari sejumlah media di benua biru. BBC, The Guardian, hingga France24 juga memberitakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Trump dalam akhir pernyataannya, tetap membuka ruang negosiasi bagi negara-negara yang dikenakan tarif akibat aksi yang menurutnya berbahaya di Greenland.

"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! China & Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya... Amerika Serikat segera terbuka untuk bernegosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara tersebut...”

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif 10% dan akan meningkat menjadi 25% kepada sekutunya sendiri di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena isu Greenland.

Aksi sepihak Trump itu langsung mendapat penolakan yang kuat dari negara-negara Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya dalam unggahan di X, menekankan bahwa komitmen Prancis mendukung kedaulatan setiap negara.

Hal ini berlaku untuk kasus Ukraina yang sekarang sedang menghadapi invasi Rusia dan Greenland yang sedang coba dianeksasi oleh Donald Trump.

"Ancaman tarif tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini," tegas Macron dalam unggahan tersebut.

Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat menyayangkan keputusan Trump. Kendati demikian, dia menekankan bahwa posisi Inggris terhadap kasus Greenland sudah sangat jelas. "Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan masa depannya urusan Denmark dan penduduk Greenland."

Starmer menegaskan bahwa kebijakan Trump yang mengenakan tarif kepada sekutunya sendiri adalah tindakan yang salah. "Tentu kami akan membahas masalah ini dengan pemerintah AS," ujarnya di akun X resminya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Presiden Komite Uni Eropa Ursula von der Leyen yang menyebut bahwa kebijakan tarif Trump kepada 8 negara Eropa berpotensi merusak hubungan transatlantik yang selama ini sudah terjalin.

"Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi dan berkomitmen menjunjung tinggi kedaulatannya."

Trump Kenakan Tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland.

Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Melansir laman X resmi Gedung Putih yang mengunggah pernyataan resmi Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland, sangat berbahaya bagi keamanan dunia.

"Semua negara yang disebutkan, akan dikenakan tarif 10% terhadap semua barang yang dikirim ke AS. Pada Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%," demikian pernyataan Trump yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih, dikutip Minggu (18/1/2026).

Isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulangkali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional.

Rencana Trump itu ditentang negara-negara Eropa. Prancis, Inggris, hingga Denmark bahkan mengirimkan pasukan ke Greenland.

Adapun pernyataan Trump yang mengenakan tarif kepada 8 negara Eropa tersebut juga mendapat sorotan dari sejumlah media di benua biru. BBC, The Guardian, hingga France24 juga memberitakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Trump dalam akhir pernyataannya, tetap membuka ruang negosiasi bagi negara-negara yang dikenakan tarif akibat aksi yang menurutnya berbahaya di Greenland.

"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! China & Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya... Amerika Serikat segera terbuka untuk bernegosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara tersebut...”

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland.

Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Melansir laman X resmi Gedung Putih yang mengunggah pernyataan resmi Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland, sangat berbahaya bagi keamanan dunia.

"Semua negara yang disebutkan, akan dikenakan tarif 10% terhadap semua barang yang dikirim ke AS. Pada Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%," demikian pernyataan Trump yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih, dikutip Minggu (18/1/2026).

Isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulangkali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional.

Rencana Trump itu ditentang negara-negara Eropa. Prancis, Inggris, hingga Denmark bahkan mengirimkan pasukan ke Greenland.

Adapun pernyataan Trump yang mengenakan tarif kepada 8 negara Eropa tersebut juga mendapat sorotan dari sejumlah media di benua biru. BBC, The Guardian, hingga France24 juga memberitakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Trump dalam akhir pernyataannya, tetap membuka ruang negoisasi bagi negara-negara yang dikenakan tarif akibat aksi yang menurutnya berbahaya di Greenland.

"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! China & Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya... Amerika Serikat segera terbuka untuk bernegosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara tersebut...”

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland.

Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Melansir laman X resmi Gedung Putih yang mengunggah pernyataan resmi Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland, sangat berbahaya bagi keamanan dunia.

"Semua negara yang disebutkan, akan dikenakan tarif 10% terhadap semua barang yang dikirim ke AS. Pada Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%," demikian pernyataan Trump yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih, dikutip Minggu (18/1/2026).

Isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulangkali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional.

Rencana Trump itu ditentang negara-negara Eropa. Prancis, Inggris, hingga Denmark bahkan mengirimkan pasukan ke Greenland.

Adapun pernyataan Trump yang mengenakan tarif kepada 8 negara Eropa tersebut juga mendapat sorotan dari sejumlah media di benua biru. BBC, The Guardian, hingga France24 juga memberitakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Trump dalam akhir pernyataannya, tetap membuka ruang negoisasi bagi negara-negara yang dikenakan tarif akibat aksi yang menurutnya berbahaya di Greenland.

"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! China & Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya... Amerika Serikat segera terbuka untuk bernegosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara tersebut...”

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kebijakan tarif 25% untuk chip kecerdasan artifisial (AI) canggih yang diproduksi di luar negeri dan transit melalui Amerika Serikat sebelum diekspor ke China.

Hal ini mengakhiri spekulasi pasar mengenai arah kebijakan perdagangan teknologi pemerintahan Trump.

Berdasarkan dokumen proklamasi, kebijakan tarif ini secara spesifik menyasar produk chip unggulan seperti Nvidia H200 dan AMD MI325X.

Mekanisme aturan baru ini mengharuskan perusahaan membayar bea masuk saat chip tersebut masuk ke wilayah yurisdiksi AS. Kewajiban ini berlaku sebelum produk tersebut diekspor kembali ke pelanggan yang telah disetujui di China maupun pasar luar negeri lainnya.

Bagi pelaku industri seperti Nvidia, keputusan ini dianggap sebagai kemenangan strategis. Meskipun membebankan biaya tambahan, kebijakan ini secara formal memberikan lampu hijau dari Departemen Perdagangan AS bagi Nvidia untuk mengirimkan chip H200 ke pelanggan terverifikasi di China mulai Desember.

Juru bicara Nvidia menyatakan perusahaan menyambut baik keputusan tersebut. Dia menilai langkah ini memberikan kepastian bagi industri chip Amerika untuk tetap bersaing di pasar dunia sekaligus mendukung manufaktur dalam negeri.

"Menawarkan H200 kepada pelanggan komersial yang disetujui, yang diverifikasi oleh Departemen Perdagangan, memberikan keseimbangan yang bijaksana yang sangat baik bagi Amerika," ujar juru bicara Nvidia dikutip dari TechCrunch Jumat (16/1/2026).

Presiden Trump juga telah menegaskan pendekatan transaksional dalam kebijakan ini. Tingginya permintaan global terhadap teknologi AI dimanfaatkan pemerintah AS untuk mendongkrak pendapatan negara melalui instrumen tarif.

"Ini bukan level tertinggi, tapi sangat bagus. China menginginkannya, negara lain menginginkannya, dan kita akan mendapatkan 25% dari penjualan chip ini," kata Trump dikutip dari Mezha.

Merespons kepastian regulasi ini, Nvidia dilaporkan tengah mempertimbangkan peningkatan produksi chip H200. Hal ini dilakukan untuk memenuhi lonjakan pesanan awal dari perusahaan-perusahaan teknologi asal China yang membutuhkan infrastruktur AI.

Sementara itu, Pemerintah China juga sedang melakukan penyesuaian regulasi domestik. China tengah menyusun aturan mengenai kuota semikonduktor yang boleh dibeli perusahaan China dari luar negeri, mengindikasikan potensi pembukaan keran impor yang lebih terukur.

Pemerintah AS menekankan bahwa tarif ini tidak berlaku bagi chip yang diimpor untuk kebutuhan domestik AS, baik untuk riset, pertahanan, maupun komersial. Pengecualian ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan di tengah ketergantungan AS pada rantai pasok asing yang saat ini memasok 90% kebutuhan chip negara tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Trump telah menginstruksikan pejabat terkait untuk melakukan negosiasi impor semikonduktor dan melaporkan hasilnya dalam 90 hari.

Gedung Putih juga mengisyaratkan kemungkinan adanya kebijakan tarif baru atau insentif manufaktur di masa depan untuk memperkuat kemandirian industri nasional. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa negara mana pun yang berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif 25 persen untuk setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, ia mengatakan, tarif baru untuk impor dari mitra dagang Iran itu berlaku segera.

“Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tulis dia, dikutip dari CNBC, Selasa (13/1/2026).

Namun demikian, rincian lebih lanjut tentang pengumuman tarif tersebut belum jelas.

Upaya nyata Trump untuk mengisolasi Iran secara ekonomi terjadi ketika negara Timur Tengah yang kaya minyak itu berjuang untuk menekan gelombang protes anti-pemerintah besar-besaran yang sedang berlangsung.

Puluhan demonstran tersebut dilaporkan tewas dalam beberapa pekan terakhir.

Trump mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran jika pembunuhan terus berlanjut.

Presiden juga secara eksplisit mendorong demonstrasi menentang rezim Iran.

“Iran sedang mengincar kebebasan, mungkin tidak seperti sebelumnya. AS siap membantu!!!” tulisnya di media sosial pada hari Sabtu.

Pengumuman tarif baru terhadap mitra bisnis Iran ini juga dilakukan menjelang putusan Mahkamah Agung yang sangat dinantikan mengenai apakah banyak tarif paling ekstensif yang diberlakukan Trump itu sah secara hukum.

Tarif-tarif tersebut termasuk bea masuk timbal balik kontroversialnya dari awal April dan bea masuk lainnya yang terkait dengan dugaan perdagangan fentanyl diberlakukan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, atau IEEPA.

Sampai saat ini, belum jelas apakah tarif terkait Iran yang baru diumumkan Trump juga didasarkan pada undang-undang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif 25% terhadap negara-negara yang tetap berbisnis dengan Iran, meningkatkan tekanan di tengah gelombang protes besar yang mengguncang Teheran.

Melansir Bloomberg pada Selasa (13/1/2026), Trump menyampaikan melalui media sosial bahwa tarif baru tersebut berlaku segera, tanpa merinci cakupan maupun mekanisme penerapannya.

Kebijakan ini berpotensi mengganggu hubungan dagang utama AS di berbagai belahan dunia. Mitra Iran tidak hanya negara-negara tetangga, tetapi juga perekonomian besar seperti India, Turki, dan China.

“Negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif 25% atas seluruh kegiatan bisnis dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat,” tulis Trump.

Sebelumnya, Trump telah mengenakan tarif hingga 50% terhadap sejumlah produk India yang terkait dengan pembelian minyak Rusia. AS dan India sendiri telah berbulan-bulan berupaya merampungkan kesepakatan untuk memberikan pelonggaran tarif bagi New Delhi

Hubungan dagang India dengan Iran relatif kecil, hanya sekitar 0,15% dari total perdagangan India. Iran sempat menjadi pemasok minyak mentah terbesar ketiga bagi India, namun New Delhi menghentikan impor pada 2019 setelah AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Meski ruang lingkup kebijakan tarif terbaru Trump belum jelas, kepentingan India di pelabuhan Chabahar, Iran, berpotensi menjadi sorotan. Pelabuhan tersebut merupakan jalur strategis bagi India menuju Afghanistan dan Asia Tengah melalui Koridor Transportasi Internasional Utara–Selatan, sekaligus memungkinkan New Delhi menghindari Pakistan. India menandatangani perjanjian jangka panjang pada 2024 untuk mengelola pelabuhan itu dan memperluas pengaruh regionalnya.

Pengenaan tarif tambahan 25% terhadap produk China juga berisiko mengganggu gencatan dagang yang dinegosiasikan Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir tahun lalu. China merupakan pembeli minyak mentah Iran terbesar di dunia, dengan kilang independen yang bahkan meningkatkan serapan minyak Iran hingga bulan lalu.

Ancaman tarif ini juga dibayangi putusan Mahkamah Agung AS terkait legalitas tarif global Trump. Jika pengadilan memutuskan tidak mendukung kebijakan tersebut, kemampuan Trump untuk secara cepat mengenakan tarif terhadap mitra Iran bisa terhambat. Mahkamah Agung dijadwalkan mengeluarkan putusan berikutnya pada Rabu (14/1/2026).

Iran sendiri telah mengalami berminggu-minggu kerusuhan massal yang awalnya dipicu krisis mata uang dan memburuknya kondisi ekonomi, namun kini beralih menjadi penentangan langsung terhadap rezim. Gelombang protes ini disebut sebagai tantangan terbesar bagi sistem pemerintahan Republik Islam sejak 1979

Meski rezim Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pernah menghadapi protes sebelumnya, demonstrasi kali ini kian meluas dan, menurut sejumlah laporan, menarik ratusan ribu massa di berbagai kota selama akhir pekan.

Otoritas Iran berupaya menekan aksi tersebut dengan kekerasan, menewaskan lebih dari 500 orang dan menangkap lebih dari 10.000 orang, menurut Human Rights Activists News Agency.

Trump secara terbuka mendukung para demonstran dan memperingatkan Teheran agar tidak menindak aksi unjuk rasa secara brutal. Dalam wawancara dengan Fox News pekan lalu, Trump menyatakan AS akan menghantam Iran dengan sangat keras jika aparat terus menembaki para demonstran.

Pada Minggu, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa pimpinan Iran telah menghubungi AS untuk membuka pembicaraan dan pertemuan sedang disiapkan, meski tanpa rincian waktu. Namun, dia menegaskan pemerintahannya tetap mempertimbangkan berbagai opsi dan berkoordinasi dengan para sekutu.

“Kami menanganinya dengan sangat serius. Militer juga sedang mengkaji, dan kami mempertimbangkan sejumlah opsi yang sangat kuat. Saya menerima laporan setiap jam dan kami akan mengambil keputusan," kata Trump.

Seorang pejabat Gedung Putih menyebut Trump telah menerima pengarahan mengenai berbagai opsi serangan militer terhadap Iran, termasuk sasaran nonmiliter. Presiden disebut serius mempertimbangkan pemberian otorisasi serangan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan telah membuka jalur komunikasi dengan utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, menurut pernyataan juru bicara kementerian pada Senin.

Iran memperingatkan AS dan Israel yang berkoordinasi melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu agar tidak melakukan intervensi. Teheran dan Washington sendiri telah lama tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Ancaman Trump terhadap Iran membuat kawasan berada dalam ketegangan tinggi, terlebih setelah serangan AS awal bulan ini di Venezuela negara kaya minyak lainnya, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Jika AS atau sekutunya, Israel, melakukan intervensi, situasi berpotensi menyeret negara-negara tetangga dan mengancam akses ke Selat Hormuz, jalur vital bagi ekspor energi global.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif sebesar 25% ke negara mana-pun yang berbisnis dengan Iran.

Langkah Washington itu sebagai tanggapan terhadap situasi di Iran yang sedang mengalami konflik berdarah akibat protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

"Mulai sekarang, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," kata Trump dalam sebuah dilansir dari Reuters, Selasa (13/1/2026).

Trump menjelaskan bahwa tarif akan dibayarkan oleh importir AS untuk setiap komoditas barang yang diimpor dari negara-negara yang bermitra atau berhubungan dagang dengan Iran.

Sekadar catatan, tujuan utama ekspor barang-barang dari Iran adalah China, Uni Emirat Arab, dan India.

Adapun Washington telah mengenakan sanksi kepada Iran selama bertahun-tahun. Sanksi terbaru diproyeksi bakal memperparah kondisi ekonomi Iran.

"Perintah ini bersifat final dan mengikat," kata Trump tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Reuters melaporkan tidak ada dokumentasi resmi dari Gedung Putih mengenai kebijakan tersebut di situs webnya, juga tidak ada informasi tentang kewenangan hukum yang akan digunakan Trump untuk memberlakukan tarif, atau apakah tarif tersebut akan ditujukan kepada semua mitra dagang Iran.Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Iran, yang mengalami perang 12 hari dengan sekutu AS, Israel, tahun lalu dan fasilitas nuklirnya dibom oleh militer AS pada bulan Juni, sedang mengalami demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Trump mengatakan AS mungkin akan bertemu dengan pejabat Iran dan bahwa ia telah berhubungan dengan oposisi Iran, sambil terus menekan para pemimpinnya, termasuk mengancam tindakan militer.

Teheran mengatakan pada hari Senin bahwa mereka tetap membuka saluran komunikasi dengan Washington sementara Trump mempertimbangkan bagaimana menanggapi situasi di Iran, yang telah menimbulkan salah satu ujian terberat bagi pemerintahan di negara itu sejak Revolusi Islam pada tahun 1979.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui sempat mengancam India dan Pakistan dengan tarif hingga 250% supaya kedua negara itu segera mengakhiri konflik bersenjata.

Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin korporasi pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, Korea Selatan, Rabu (29/10/2025), Trump menyebut Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai orang dengan penampilan paling baik namun juga seorang pembunuh yang bersemangat untuk berperang.

Trump mengatakan, dirinya menolak melanjutkan negosiasi dagang dengan India karena memulai perang dengan Pakistan, dan mengaku juga telah menghubungi Islamabad dengan pesan serupa.

“Keduanya mengatakan: biarkan kami berperang,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg.

Menurut Trump, ancaman tarif 250% untuk masing-masing negara menjadi titik balik dalam menghentikan konflik. “Artinya, kalian tidak akan bisa berdagang lagi,” katanya.

Dalam pidatonya, Trump menggambarkan India dan Pakistan sebagai bangsa yang tangguh. Dia juga menyebut Modi sebagai sosok baik dan seseorang yang tampak seperti ayah yang ideal, namun menambahkan bahwa “dia seorang pembunuh” dan “sangat keras.”

Trump berulang kali mengklaim dirinya berperan penting dalam menghentikan konflik bersenjata selama empat hari antara India dan Pakistan, klaim yang memicu kemarahan pejabat India karena dianggap tidak benar.

Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan Modi bahkan absen dari pertemuan tingkat tinggi di Malaysia pekan ini karena kekhawatiran Trump akan kembali menyebut dirinya sebagai mediator gencatan senjata.

Kementerian Luar Negeri India menolak berkomentar terkait pernyataan tersebut.

Pada Mei lalu, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dikabarkan telah menghubungi pejabat tinggi India dan Pakistan untuk menekan agar pertempuran dihentikan. Setelah pembicaraan intensif antara jenderal dari kedua negara, akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata.

Namun, Trump lebih dulu mengumumkan kesepakatan itu melalui platform Truth Social sebelum pengumuman resmi dari kedua negara, yang membuat New Delhi geram.

Komentar Trump muncul di tengah kampanye Modi menjelang pemilihan negara bagian penting di India pekan depan, yang berpotensi dimanfaatkan lawan politiknya sebagai bahan serangan.

Hubungan yang sebelumnya hangat antara Trump dan Modi kini dikabarkan merenggang. India juga belum berhasil meyakinkan Trump untuk menurunkan tarif impor 50% terhadap produk ekspor India, termasuk sanksi tambahan terkait pembelian minyak Rusia.

Trump menyebut India telah berkomitmen mengurangi pembelian minyak dari Rusia, namun hingga kini AS belum mengumumkan rencana pencabutan tarif tersebut.