Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif sebesar 25% ke negara mana-pun yang berbisnis dengan Iran.

Langkah Washington itu sebagai tanggapan terhadap situasi di Iran yang sedang mengalami konflik berdarah akibat protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

"Mulai sekarang, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," kata Trump dalam sebuah dilansir dari Reuters, Selasa (13/1/2026).

Trump menjelaskan bahwa tarif akan dibayarkan oleh importir AS untuk setiap komoditas barang yang diimpor dari negara-negara yang bermitra atau berhubungan dagang dengan Iran.

Sekadar catatan, tujuan utama ekspor barang-barang dari Iran adalah China, Uni Emirat Arab, dan India.

Adapun Washington telah mengenakan sanksi kepada Iran selama bertahun-tahun. Sanksi terbaru diproyeksi bakal memperparah kondisi ekonomi Iran.

"Perintah ini bersifat final dan mengikat," kata Trump tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Reuters melaporkan tidak ada dokumentasi resmi dari Gedung Putih mengenai kebijakan tersebut di situs webnya, juga tidak ada informasi tentang kewenangan hukum yang akan digunakan Trump untuk memberlakukan tarif, atau apakah tarif tersebut akan ditujukan kepada semua mitra dagang Iran.Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Iran, yang mengalami perang 12 hari dengan sekutu AS, Israel, tahun lalu dan fasilitas nuklirnya dibom oleh militer AS pada bulan Juni, sedang mengalami demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Trump mengatakan AS mungkin akan bertemu dengan pejabat Iran dan bahwa ia telah berhubungan dengan oposisi Iran, sambil terus menekan para pemimpinnya, termasuk mengancam tindakan militer.

Teheran mengatakan pada hari Senin bahwa mereka tetap membuka saluran komunikasi dengan Washington sementara Trump mempertimbangkan bagaimana menanggapi situasi di Iran, yang telah menimbulkan salah satu ujian terberat bagi pemerintahan di negara itu sejak Revolusi Islam pada tahun 1979.