Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kesepakatan damai antara AS dan Iran di Istana Versailles, Prancis. Kesepakatan ini berisi perjanjian gencatan senjata, pembukaan kembali jalur perdagangan energi penting dunia, Selat Hormuz, hingga pemberhentian pengembangan senjata nuklir.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengabarkan penandatanganan itu melalui unggahannya di platform media sosial X pada Kamis (18/6/2026). Dalam cuitannya, Macron menyampaikan optimisme bahwa perjanjian tersebut akan meredakan ketegangan geopolitik yang selama ini membayangi pasar minyak dunia.

"Presiden Trump malam ini telah menandatangani di Versailles kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Perjanjian ini membuka jalan bagi perdamaian abadi dan memungkinkan pembukaan kembali Selat Hormuz," tulis Macron.

Sementara itu, Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA resmi merilis rincian dokumen Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, yang dinamakan sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad.

14 poin MoU antara Teheran dan Washington yang dirilis IRNA:

Nota Kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran

1. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran beserta sekutu mereka dalam perang saat ini, dengan menandatangani MoU ini, mendeklarasikan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, dan berjanji mulai saat ini untuk tidak memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain, dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap satu sama lain, serta menjamin integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon.

2. Kesepakatan akhir akan mengonfirmasi penghentian permanen perang di semua lini, termasuk di Lebanon, dan ketentuan lain dari paragraf ini.

3. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing dan menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing.

4. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama.

5. Setelah penandatanganan MoU ini, Republik Islam Iran akan membuat pengaturan menggunakan upaya terbaiknya untuk perjalanan aman kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal komersial akan segera dimulai, dan mengingat perlunya menghilangkan hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau oleh Republik Islam Iran, akan diberlakukan dalam waktu 30 hari. Republik Islam Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan administrasi masa depan dan layanan maritim di Selat Hormuz dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sejalan dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz.

6. Amerika Serikat berjanji bersama mitra regional untuk mengembangkan rencana definitif yang disepakati bersama dengan setidaknya $300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Republik Islam Iran. Mekanisme pelaksanaan rencana ini akan diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Semua lisensi, pengecualian, dan izin yang diperlukan untuk transaksi keuangan yang relevan akan diberikan oleh Amerika Serikat.

7. Amerika Serikat berjanji untuk menghentikan semua jenis sanksi terhadap Republik Islam Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu resolusi Dewan Gubernur IAEA dan semua sanksi sepihak AS, primer dan sekunder, dalam jadwal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan akhir. Republik Islam Iran dan Amerika Serikat mengakui sangat pentingnya masalah penghentian sanksi yang disebutkan di atas, dan menyatakan niat mereka untuk segera mengatasi masalah ini dalam negosiasi, guna mencapai persetujuan bersama mengenai hal tersebut.

8. Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan mengadakan atau mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah sepakat untuk menyelesaikan disposisi bahan yang diperkaya yang ditimbun, sesuai dengan mekanisme yang akan disepakati bersama sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam Paragraf Tujuh, dengan metodologi minimum berupa pencampuran ke bawah (downblending) di lokasi di bawah pengawasan IAEA. Kedua pihak juga sepakat untuk membahas masalah pengayaan dan masalah lain yang disepakati bersama terkait dengan kebutuhan nuklir Republik Islam Iran berdasarkan kerangka kerja yang memuaskan yang disepakati dalam kesepakatan akhir. Kesepakatan akhir akan mengonfirmasi ketentuan dari paragraf ini. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran mengakui sangat pentingnya masalah nuklir yang disebutkan di atas dan menyatakan niat mereka untuk segera mengatasi masalah ini dalam negosiasi guna mencapai persetujuan bersama atas hal tersebut.

9. Menunggu kesepakatan akhir, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk mempertahankan status quo. Republik Islam Iran akan mempertahankan status quo program nuklirnya saat ini, dan Amerika Serikat tidak akan menjatuhkan sanksi baru apa pun dan tidak akan mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut.

10. Amerika Serikat berjanji bahwa segera setelah penandatanganan MoU ini hingga penghentian sanksi, Departemen Keuangan AS akan menerbitkan pengecualian untuk ekspor minyak mentah, produk dan turunan minyak bumi Iran, dan semua layanan terkait, termasuk transaksi perbankan, asuransi, transportasi, dll.

11. Amerika Serikat berjanji untuk membuat dana dan aset Republik Islam Iran yang dibekukan atau dibatasi agar sepenuhnya tersedia untuk digunakan setelah pelaksanaan MoU ini. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan saling menyepakati prosedur terkait pelepasan dana ini selama negosiasi. Dana tersebut, baik disimpan di rekening aslinya atau ditransfer, harus dibuat sepenuhnya dapat digunakan untuk pembayaran kepada penerima akhir mana pun yang ditunjuk oleh Bank Sentral Republik Islam Iran. Amerika Serikat berjanji untuk menerbitkan semua lisensi dan otorisasi yang diperlukan sesuai dengan hal tersebut.

12. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat bahwa mekanisme eksekutif akan dibentuk untuk memantau keberhasilan pelaksanaan MoU ini dan kepatuhan kesepakatan akhir di masa mendatang.

13. Setelah menandatangani MoU ini dan tunduk pada dimulainya pelaksanaan Paragraf 1, 4, 5, 10, dan 11 dari MoU ini serta pelaksanaan berkelanjutan dari langkah-langkah ini, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan memulai negosiasi mengenai kesepakatan akhir secara eksklusif pada paragraf lainnya.

14. Kesepakatan akhir akan didukung oleh resolusi [Dewan Keamanan PBB] yang mengikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Iran sebagian besar telah dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi. Apakah perang AS-Iran akan segera berakhir?

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan di media sosialnya bahwa dia telah melakukan panggilan yang sangat baik dengan para pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lainnya tentang nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang berkaitan dengan perdamaian.

"Sebuah kesepakatan sebagian besar telah dinegosiasikan, dan masih menunggu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan berbagai negara lain, seperti yang tercantum," kata Trump dilansir dari BBC pada Minggu (24/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa aspek dan detail akhir dari kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas, dan akan segera diumumkan.

Trump juga mengatakan dia telah melakukan panggilan pada Sabtu (23/5/2026) dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Trump, pembicaraan dengan Netanyahu berjalan dengan baik.

Namun, Trump belum memberikan rincian lebih lanjut tentang kesepakatan tersebut. Akan tetapi, Trump menegaskan bahwa setiap perjanjian akan bersifat mutlak sebagai upaya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Selain itu, kesepakatan juga akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei sebelumnya mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa posisi AS dan Iran telah bertemu dalam sepekan terakhir. Akan tetapi, dia memperingatkan bahwa itu tidak berarti kesepakatan akan tercapai pada isu-isu kunci. Baqaei juga menuduh AS membuat pernyataan yang kontradiktif.

Dilansir dari Al Jazeera, para pejabat Teheran juga telah berulang kali menyatakan kehati-hatian dalam bernegosiasi dengan AS. Menurut deretan pejabat itu, AS telah dua kali melancarkan serangan militer terhadap Iran selama pembicaraan tentang program nuklirnya.

AS terus memblokade pelabuhan Iran. Di sisi lain, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bahwa dirinya telah menerima panggilan telepon dari Trump. Dia pun mengucapkan selamat kepada Trump atas upaya luar biasanya untuk mewujudkan perdamaian.

Pakistan telah membantu menegosiasikan kesepakatan perdamaian AS dengan Iran dan bertindak sebagai perantara.

"Kami berharap dapat menjadi tuan rumah putaran pembicaraan berikutnya segera," tulisnya di media sosial X.

Sebagaimana diketahui, AS dan Israel telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu telah memicu konflik di seluruh Timur Tengah.

Iran menanggapi dengan melancarkan serangan balik terhadap Israel dan negara-negara sekutu AS di Teluk.

Lalu, gencatan senjata di Iran disepakati pada awal April. Sejak saat itu, Washington dan Teheran telah terlibat dalam pembicaraan mengenai kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan atau pembatasan apa pun.

Meloni mengatakan Italia yakin bahwa solusi berkelanjutan untuk krisis yang sedang berlangsung di selat tersebut harus didasarkan pada beberapa poin penting.

“Yang pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, tanpa pungutan atau pembatasan diskriminatif, karena kemakmuran tidak hanya Mediterania dan Teluk tetapi seluruh dunia bergantung pada kebebasan navigasi,” katanya.

Meloni menambahkan Italia siap untuk melakukan bagiannya untuk berkontribusi, segera setelah kondisinya tepat, untuk keselamatan navigasi, berdasarkan apa yang telah dilakukan di Laut Merah dan Samudra Hindia dengan misi Aspides dan Atalanta (Uni Eropa).

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir dan, karenanya, mengancam negara-negara tetangganya.

Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Jumat (15/5) mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Wright juga memperingatkan bahwa militer AS dapat turun tangan jika Iran terus mengganggu lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

Akhir musim panas 2026 yang dimaksud ini merujuk pada akhir Agustus hingga akhir September 2026.

Dalam wawancara dengan CNBC dari sebuah terminal LNG di Cameron, Louisiana, Wright mengatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Iran bisa saja muncul “dalam beberapa hari ke depan".

Perkiraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz tersebut tetap dibayangi oleh ketegangan mengenai gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan pada 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

“Jika Iran terus menyandera ekonomi dunia, militer AS akan memaksa pembukaan Selat Hormuz, tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan,” kata Wright, sembari menambahkan bahwa negosiasi tetap menjadi opsi yang diutamakan.

Komentar tersebut muncul saat American Automobile Association (AAA) melaporkan harga rata-rata bensin nasional AS sebesar 4,53 dolar AS (sekitar Rp79 ribu) per galon pada Jumat.

Hal ini terjadi di tengah kembali memanasnya perdebatan politik terkait usulan Trump untuk menangguhkan pajak bensin federal.

Wright juga mengatakan ekspor LNG (gas alam cair) AS meningkat untuk membantu mengimbangi gangguan pasokan yang terkait dengan krisis Hormuz.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Biaya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran telah membengkak menjadi sekitar US$29 miliar atau setara Rp508,2 triliun, naik tajam dari estimasi sebelumnya.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth berulang kali menolak mengungkapkan kepada Kongres berapa dana darurat yang akan diminta dan kapan permintaan itu akan diajukan. Pengungkapan angka terbaru itu disampaikan oleh Jay Hurst, Bendahara (comptroller) Pentagon, dalam kesaksiannya di hadapan komite apropriasi DPR dan Senat.

Angka US$29 miliar ini melonjak dari estimasi US$25 miliar yang disampaikan Hegseth sendiri ketika bersaksi di Capitol Hill dua pekan sebelumnya, belum mencakup biaya perbaikan lebih dari selusin pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran.

"Apa biaya Iran mendapatkan senjata nuklir? Dan fakta bahwa presiden ini [Trump] telah bersedia membuat pilihan yang bersejarah dan berani untuk menghadapinya, itu ada harganya," ujar Hegseth saat didesak Senator Patty Murray dari Washington, anggota senior Partai Demokrat di Komite Apropriasi, untuk memberikan estimasi biaya perang, dikutip The New York Times, Kamis (14/5/2026).

Hurst menjelaskan alasan lonjakan biaya tersebut kepada Kongres. "Itu karena pembaruan biaya perbaikan dan penggantian peralatan, serta biaya operasional umum," kata Hurst dalam kesaksiannya di Senat.

Namun Hurst juga menegaskan bahwa angka US$29 miliar itu masih belum memperhitungkan biaya rekonstruksi pangkalan-pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran. "Kami tidak tahu bagaimana pangkalan-pangkalan itu akan direkonstruksi. Kami belum memiliki estimasi yang baik saat ini," ujar Hurst.

Hegseth hadir di Capitol Hill untuk bersaksi di hadapan subkomite apropriasi DPR dan Senat yang sedang meninjau permintaan anggaran Pentagon hampir US$1,45 triliun untuk tahun mendatang. Konflik dengan Iran kini telah berlangsung selama 11 pekan.

Dalam dua sesi dengar pendapat berturut-turut, Hegseth terus mengelak dari pertanyaan tentang berapa besar dana di luar anggaran rutin Pentagon yang pada akhirnya akan dibutuhkan untuk membiayai perang, dan kapan permintaan itu akan diajukan.

Ketua Subkomite Apropriasi Pertahanan DPR dari Partai Republik, Ken Calvert dari California, mendesak Hegseth untuk segera mengajukan permintaan dana tambahan.

"Akan sangat membantu jika dana tambahan itu bisa didapat lebih cepat daripada lebih lambat, agar kami bisa mulai mengerjakannya," kata Calvert kepada Hegseth.

Hegseth merespons dengan menepis kekhawatiran soal habisnya persediaan amunisi. "Pertama-tama, isu amunisi ini sudah dibesar-besarkan secara konyol dan tidak membantu. Kami tahu persis apa yang kami miliki. Kami punya cukup dari apa yang kami butuhkan," ujarnya, sambil menambahkan, "Apa pun yang kami pikir kami butuhkan, akan kami ajukan."

Klaim Hegseth soal kecukupan amunisi itu sulit dipertemukan dengan kenyataan bahwa permintaan anggaran Pentagon yang diajukan merupakan yang terbesar secara historis, termasuk alokasi besar untuk pengisian kembali stok amunisi.

The New York Times melaporkan bahwa perang ini telah memaksa Pentagon memindahkan bom, rudal, dan perlengkapan militer lain secara tergesa-gesa ke Timur Tengah dari komando regional di Asia dan Eropa. Perpindahan aset ini membuat komando-komando regional itu kurang siap menghadapi potensi ancaman dari Rusia dan China.

Meski demikian, Jenderal Dan Caine, Ketua Gabungan Kepala Staf, berusaha meredam kekhawatiran bahwa perang ini telah menguras persediaan amunisi global militer AS secara signifikan. "Kami memiliki amunisi yang cukup untuk tugas yang harus kami lakukan saat ini," kata Jenderal Caine, merujuk pada laporan dari para komandan tertinggi di seluruh dunia yang telah ia data.

Pertanyaan tentang status perang semakin memanas di Capitol Hill. Gedung Putih sebelumnya telah memberitahu Kongres bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir seiring diberlakukannya gencatan senjata. Namun pada Selasa, anggota Kongres dari kedua partai mempertanyakan klaim itu dan ketahanan gencatan senjata yang dijadikan sandaran pemerintahan Trump.

Senator Lisa Murkowski, Republik dari Alaska, menyampaikan keraguannya secara gamblang. "Kami masih memiliki 15.000 tentara yang dikerahkan di garis terdepan, lebih dari 20 kapal perang, dan blokade angkatan laut yang masih aktif. Dengan kata lain, tidak tampak bahwa permusuhan telah berakhir," ujar Murkowski.

Senator Susan Collins dari Maine yang juga dari Partai Republik dan pernah berbalik menentang perang ini beberapa pekan lalu, mempersoalkan apakah pemerintahan Trump telah "mengantisipasi" kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz hingga membekukan jalur pelayaran global.

"Kita telah menyaksikan harga bensin, solar, dan minyak pemanas naik," kata Collins, yang sebelumnya ikut memberikan suara bersama Demokrat dalam resolusi yang gagal untuk menghentikan perang bulan lalu.

Murkowski juga mempertanyakan apakah pemerintah berniat meminta otorisasi dari Kongres untuk melanjutkan operasi militer di Iran. Hegseth mempertegas bahwa Gedung Putih sama sekali tidak berniat melakukan itu.

"Pandangan kami adalah, jika presiden mengambil keputusan untuk memulai kembali operasi, kami memiliki semua kewenangan yang diperlukan," ujarnya. Hegseth menambahkan bahwa Presiden Trump "memiliki semua kewenangan yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 2" Konstitusi AS.

Hegseth juga mengisyaratkan bahwa AS siap mengambil langkah lebih jauh jika perundingan gencatan senjata ambruk. "Kami memiliki rencana untuk eskalasi, jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menarik mundur jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menggeser aset," tegasnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Soal strategi pembiayaan, Hegseth menyatakan ingin memanfaatkan jalur rekonsiliasi anggaran, sebuah mekanisme yang kebal filibuster untuk mendanai Pentagon, sehingga Gedung Putih bisa menghindari oposisi Demokrat dan meloloskannya hanya dengan suara Partai Republik. Namun seorang senator Republik senior memperingatkan bahwa strategi ini berisiko tinggi.

"Saya ingin mengingatkan bahwa, sejujurnya, penggunaan rekonsiliasi bergantung pada dukungan politik di Kongres," kata Tom Cole dari Oklahoma, Ketua Komite Apropriasi DPR dari Partai Republik. Cole menambahkan bahwa itu adalah "strategi berisiko tinggi, dibandingkan membangun semuanya" ke dalam rancangan undang-undang apropriasi tahunan yang membutuhkan dukungan bipartisan untuk disahkan.

Sesi dengar pendapat di DPR diakhiri dengan desakan dari anggota Republik dan Demokrat agar Hegseth segera mengajukan permintaan dana tambahan untuk membiayai perang. "Lebih cepat lebih baik. Ini memudahkan pekerjaan saya, dan pada akhirnya memudahkan pekerjaan Anda juga, Pak Menteri, jika kami bisa mendapatkan informasi tentang anggaran dasar maupun dana tambahan itu," tegas Calvert.

Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksikan bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir, setelah mengisyaratkan bahwa negosiasi dengan Iran akan dilanjutkan di minggu ini.

Dilansir dari laman Time, Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox News mengatakan bahwa konflik dengan Iran dapat segera berakhir, sekaligus membenarkan keputusannya untuk melancarkan serangan bersama dengan Israel pada 28 Februari 2026 dan perang yang terjadi setelahnya.

“Kalau aku tidak melakukan itu, Iran pasti sudah punya senjata nuklir, dan kalau mereka punya senjata nuklir, kalian pasti akan memanggil semua orang di sana dengan sebutan “tuan”, dan kalian tentu tidak mau begitu,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Kamis (16/04/2026).

Tak hanya itu, dalam wawancara tersebut Trump juga menyebut bahwa Iran sangat ingin membuat kesepakatan setelah negosiasi yang gagal antara AS dan Iran di Pakistan pada akhir pekan lalu. “Jika saya pergi sekarang juga, mereka membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun kembali negara itu, dan kita belum selesai,” tambahnya.

Terkait pembicaraan kedua, Trump mengatakan bahwa pembicaraan putaran kedua akan terjadi dalam dua hari ke depan dan akan berlangsung di Islamabad. Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran sangat mungkin tercapai, bahkan sebelum kunjungan Raja Charles III ke Gedung Putih pada 27 berlangsung.

Selain Trump, dilansir dari laman Euronews, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengatakan bahwa sangat mungkin pembicaraan akan dimulai kembali, setelah percakapannya dengan Wakil Perdana Menteri Pakistan Ishaq Dar.

“Akan sangat penting jika pembicaraan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam cara para pihak menjalankan kegiatan mereka,” kata Guterres.

Sebelumya, AS dan Iran telah melakukan negosiasi pertama yang bertujuan untuk mengakhiri perang namun berujung gagal. Salah satu poin utama yang menjadi perselisihan dalam negosiasi di Pakistan tersebut adalah penolakan Iran untuk melepaskan haknya atas program nuklir damai, sesuatu yang disebut Trump sebagai kegagalan utama pembicaraan tersebut.

Keinginan Iran untuk terus mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz setelah konflik berakhir melalui sistem tol juga terbukti menjadi titik permasalahan.

Meski Trump sudah mengklaim bahwa Iran menginginkan kesepakatan, negara Republik Islam tersebut tetap menyatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa selama pembicaraan di Islamabad, Iran telah menyampaikan pandangannya terkait berbagai isu mulai dari nuklir, pencabutan sanksi, dan kompensasi.

Lebih lanjut, dalam konferensi pers, Baghaei menyebut bahwa salah satu isu yang masih ditekan oleh pihak Amerika Serikat adalah isu mengenai nuklir. Baghaei menyebut bahwa posisi AS tidak dapat diterima oleh Iran dan masih harus didiskusikan.

Di samping itu, Baghaei mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata memang mencakup penghentian sementara pertempuran di Lebanon antara Hizbullah dan pasukan Israel, yang hingga kini belum terwujud. (Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Militer Amerika Serikat membantah kabar terkait serangan terhadap kapal induk AS, USS Abraham Lincoln. Adapun, kapal induk AS disebut terus mengerahkan kapal tempurnya menyerang Iran.

Berdasarkan unggahannya di akun X milik U.S. Central Command atau @CENTCOM seperti juga dilansir Al Jazeera, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Garda Revolusi Islam Iran telah mengklaim penyerangan terhadap USS Abraham Lincoln dengan rudal balistiknya. Namun, CENTCOM menyebut hal itu merupakan kebohongan.

"Kapal induk Lincoln tidak terkena tembakan. Rudal yang diluncurkan bahkan tidak mendekati sasaran," tulis CENTCOM di akun X pada Senin (2/3/2026).

CENTCOM pun menjelaskan bahwa USS Abraham Lincoln terus meluncurkan pesawat tempur untuk mendukung kampanye tanpa henti dalam membela rakyat AS dengan melenyapkan ancaman dari rezim Iran.

Militer AS juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangan terhadap lebih dari 1.000 target Iran sejak memulai serangannya. Menurut lembar fakta, target tersebut termasuk markas besar Garda Revolusi Iran dan kapal selam angkatan laut Iran.

Presiden AS Donald Trump sendiri mengatakan bahwa segala sesuatunya kini telah berjalan cepat selama operasi AS di Iran setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan anggota-anggota penting lainnya.

“Saya tidak khawatir tentang apa pun, dan semuanya berjalan dengan baik. Iran akan memiliki senjata nuklir dalam waktu dua minggu jika bukan karena serangan kami terhadap fasilitas nuklirnya, dan serangan jenis ini tidak akan mungkin terjadi,” ujar Trump dilansir dari Al Jazeera.

Iran pun telah bersumpah akan membalas atas pembunuhan Khamenei serta serangan dari AS-Israel yang sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Abbas Argachi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada batas lagi untuk membela diri.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal menyampaikan pandangannya terkait dengan serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3/2026).

Dalam pernyataannya, Dino mengaku terkejut dan prihatin atas serangan tersebut, terlebih karena terjadi di bulan Ramadan dan menyasar negara mayoritas Muslim.

“Kita semua shock melihat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan kita terutama prihatin karena ini serangan terhadap suatu negara Islam di bulan Ramadan,” ujarnya.

Dino menilai konflik ini berpotensi berlangsung lama. Menurut dia, tujuan serangan bukan sekadar menghentikan kapasitas nuklir Iran, tetapi juga untuk menumbangkan pemerintahan di Teheran.

Lebih lanjut, dia menyebut berbagai instrument militer, politik, ekonomi, hingga operasi intelijen akan dikerahkan. Di sisi lain, Iran juga dipastikan tidak akan tinggal diam dan akan melawan intervensi tersebut.

“Perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran,” katanya.

Terlebih, Iran memiliki jaringan politik dan militer yang signifikan di kawasan Timur Tengah. Dino juga menegaskan bahwa meskipun terjadi pergantian pemerintahan di Teheran, hal itu tidak serta-merta membenarkan aksi militer secara moral maupun hukum internasional.

Dalam poin keduanya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menekankan bahwa Iran adalah pihak yang diserang, bukan pihak yang menyerang. Dia menilai kegagalan perundingan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran penggunaan kekuatan militer.

Dia juga menyinggung peran Oman sebagai mediator yang sebelumnya menyatakan adanya kemajuan signifikan dalam perundingan antara Washington dan Teheran.

Dino memperingatkan bahwa pendekatan penyelesaian konflik melalui kekuatan militer berisiko mengganggu stabilitas dan perdamaian internasional.

Kritik Wacana Mediasi Presiden

Dino turut menanggapi pernyataan pemerintah yang menyebut Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik.

Sebagai akademisi dan mantan diplomat, dia mempertanyakan realisme gagasan tersebut. Menurut dia, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga dalam situasi serangan militer. “Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” ucapnya.

Dia juga menilai belum terdapat kedekatan atau tingkat kepercayaan yang cukup antara Pemerintah Indonesia saat ini dengan Iran untuk memediasi konflik besar tersebut.

Selain itu, Dino menilai kecil kemungkinan Presiden AS Donald Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio bersedia terlibat dalam skema mediasi di Teheran.

Dia juga menyebut bahwa upaya mediasi akan mengharuskan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menurut dia sangat sulit secara politik dan diplomatik.

Serukan Sikap Tegas dan Evaluasi Misi Perdamaian

Alih-alih mencari peran sebagai mediator, Dino mendorong Indonesia untuk menegaskan posisi secara lugas dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta komitmen terhadap hukum internasional.

Dia bahkan menyarankan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan menulis surat kepada Presiden Trump untuk menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, sambil mengkaji perkembangan situasi di Timur Tengah.

“Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah-salah apapun risikonya,” tuturnya.

Menurut Dino, langkah tersebut penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berprinsip dan tidak mudah dianggap remeh oleh negara adidaya. “Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” tutur Dino.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diketahui memulai Operasi Epic Fury, operasi udara yang paling mematikan, paling kompleks, dan paling presisi dalam sejarah, terhadap Iran.

Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth membenarkan hal tersebut usai mendapatkan perintah dari Presiden Trump tadi malam.

"Rezim Iran sebenarnya memiliki kesempatan, namun mereka menolak untuk mencapai kesepakatan — dan kini mereka harus menanggung konsekuensinya," kata Hegseth dalam media sosial X, Minggu (1/3/2026).

Dia menambahkan selama hampir 50 tahun, Iran telah menargetkan dan membunuh warga AS, serta terus berupaya mendapatkan senjata paling mematikan di dunia demi memajukan tujuan radikal mereka.

"Tadi malam, tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, Presiden Trump mulai menangani 'kanker' ini secara langsung," tambahnya.

Militer AS, lanjutnya, tidak akan mentoleransi rudal-rudal yang menargetkan rakyat Amerika. Rudal-rudal tersebut akan dihancurkan, bersama dengan fasilitas produksi rudal milik Iran.

Dia memastikan Angkatan Laut Iran akan dilenyapkan. Sebagaimana ditegaskan Presiden Trump, Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir.

"Amerika Serikat tidak memulai konflik ini, tetapi kami yang akan mengakhirinya. Jika Anda membunuh atau mengancam warga Amerika di mana pun di dunia — seperti yang telah dilakukan Iran — maka kami akan memburu Anda, dan kami akan menghabisi Anda," tuturnya.

Sementara itu, Komando Pusat AS (United States Central Command/Centcom) tengah melancarkan serangan tanpa henti terhadap Iran.

"Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden, tujuan kami adalah untuk membela rakyat Amerika dengan melenyapkan ancaman mendesak dari rezim Iran," kata Komandan Centcom, Adm. Brad Cooper dalam keterangan resminya.

Berdasarkan video resmi yang diunggah ke media sosial, Centcom meluncurkan rudal ke sejumlah lokasi strategis Iran.

Pasukan AS dan sekutu mulai melancarkan serangan terhadap berbagai target pada pukul 01.15 waktu setempat untuk melumpuhkan aparatur keamanan Iran, dengan memprioritaskan lokasi-lokasi yang berisiko menimbulkan ancaman.

Target serangan tersebut meliputi fasilitas komando dan kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sektor pertahanan udara Iran, situs peluncuran rudal dan drone, hingga bandara militer.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana operasi militer besar untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Langkah ini disebut sebagai upaya melindungi warga Amerika dan sekutu dari ancaman yang dinilai makin meningkat dari Teheran.

Dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026) Trump menegaskan bahwa target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang disebut dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa. Dia menilai upaya diplomasi selama ini tidak membuahkan hasil.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Trump juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Dia juga menyebut operasi militer ini sebagai langkah pencegahan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat. Pemerintahannya, kata Trump, telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko terhadap pasukan AS di kawasan Timur Tengah.

“Ini adalah pesan yang sangat mudah. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir,” imbuhnya.

Selain menargetkan infrastruktur militer, Trump juga memberikan ultimatum keras kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perlawanan terhadap pasukan AS. Ia menyatakan bahwa Amerika siap menggunakan kekuatan penuh jika diperlukan.

Dia bahkan menyerukan agar pihak lawan menyerah untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat. Menurutnya, keputusan tegas diperlukan demi menjaga keamanan generasi mendatang.

“TNI dan semua polis, saya mengatakan malam ini bahwa Anda harus turunkan senjata Anda dan memiliki imun komplet atau di alternatif menghadapi kematian tertentu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengenakan tarif impor tambahan bagi negara-negara yang terus berdagang dengan Iran, berdasarkan sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani pada Jumat (6/2/2026).

Perintah tersebut tidak menyebutkan tarif yang akan dikenakan, tetapi menggunakan 25% sebagai contoh, dan menyatakan bahwa tarif tersebut akan berlaku untuk barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat (AS) dari negara mana pun yang secara langsung atau tidak langsung membeli, mengimpor, atau memperoleh barang atau jasa apa pun dari Iran.

Trump belum berkomentar langsung tentang perintah tersebut, tetapi menegaskan kembali bahwa tidak ada senjata nuklir untuk Iran ketika berbicara dari Air Force One pada Jumat malam.

Hal ini terjadi di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara pejabat senior AS dan Iran di Oman, setelah beberapa minggu ancaman dari kedua belah pihak.

Trump mengancam akan mengenakan tarif 25% kepada negara-negara yang berbisnis dengan Iran awal tahun ini, dalam sebuah unggahan di Truth Social.

"Mulai sekarang, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," tulisnya pada 12 Januari 2026.

Pada saat itu, tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan tentang bagaimana tarif tersebut akan diterapkan dalam praktiknya.

Gedung Putih mengatakan bahwa perintah eksekutif terbaru ini menegaskan kembali keadaan darurat nasional yang sedang berlangsung sehubungan dengan Iran, dan mencatat bahwa presiden dapat mengubahnya jika keadaan berubah.

"Presiden meminta pertanggungjawaban Iran atas upayanya mengejar kemampuan nuklir, dukungan terhadap terorisme, pengembangan rudal balistik, dan destabilisasi regional yang membahayakan keamanan, sekutu, dan kepentingan Amerika," tulis Gedung Putih, dilansir dari BBC pada Sabtu (7/2/2026).

Namun, terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Iran.

Dimulai di Oman pada Jumat (6/2/2026), pembicaraan yang sedang berlangsung ini adalah yang pertama melibatkan pejabat AS dan Iran sejak Juni 2025 lalu, ketika AS membom tiga fasilitas nuklir utama Iran.

Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, sementara AS diwakili oleh utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner.

Berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, Trump mengatakan pembicaraan hari Jumat "sangat baik", dan bahwa Iran "tampaknya sangat ingin membuat kesepakatan".

"Jika mereka tidak membuat kesepakatan, konsekuensinya sangat berat," kata Trump, menambahkan bahwa akan ada pertemuan lain awal pekan depan.

Menteri Luar Negeri Iran Oman Badr Albusaidi, yang memediasi diskusi tersebut, mengatakan bahwa diskusi tersebutbermanfaat untuk mengklarifikasi pemikiran Iran dan Amerika dan mengidentifikasi area untuk kemungkinan kemajuan.

Dalam sebuah pernyataan kepada X, Araghchi menggambarkan pembicaraan hingga saat ini sebagai awal yang baik, dan mengatakan bahwa suasana positif telah tercipta. Dia juga menambahkan bahwa para negosiator kini telah kembali ke ibu kota masing-masing untuk berkonsultasi.

Meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik antara kedua negara, dengan Trump menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei seharusnya "sangat khawatir" pada Rabu (4/2/2026) lalu.

Trump mengatakan dia siap menyerang Iran jika menolak mencapai kesepakatan tentang program nuklirnya.

Iran bersikeras program nuklirnya sepenuhnya damai dan telah berulang kali membantah tuduhan dari AS dan sekutunya bahwa mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir.

AS juga telah membangun kehadiran militer yang signifikan di kawasan itu, termasuk yang digambarkan Trump sebagai "armada besar" sebagai tanggapan terhadap penindasan kekerasan Iran terhadap protes anti-pemerintah di seluruh negeri bulan lalu.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa ribuan orang tewas dalam penindasan tersebut, tetapi skala penuh pertumpahan darah masih belum jelas karena pembatasan internet yang diberlakukan oleh pemerintah AS sejak 8 Januari 2026.