Saat kita paparkan mengenai tata laksana dan implementasi sertifikasi bebas Cesium-137 pada sektor perikanan, pihak SFDA sangat puas dan akhirnya mencabut keputusan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut dibukanya kembali ekspor udang tangkapan Indonesia ke Arab Saudi akan meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar internasional.

"Saat ini sudah ada 63 perusahaan perikanan yang mendapatkan izin SFDA (Otoritas Makanan dan Obat-obatan Arab Saudi) atau registrasi untuk bisa ekspor ke Arab Saudi, dengan adanya pencabutan moratorium udang tangkapan ini semoga menambah daya saing produk perikanan Indonesia di Arab Saudi," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ishartini mengatakan Arab Saudi merupakan pasar strategis bagi produk perikanan Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun tingginya permintaan selama musim haji dan umrah.

Arab Saudi sebelumnya memberlakukan larangan sementara ekspor udang tangkapan dari Indonesia ke Arab Saudi pada 9 September 2025 lalu, melalui notifikasi kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Larangan sementara itu karena Arab Saudi mempersyaratkan bebas kontaminasi Cesium-137 pada produk udang.

"Saat kita paparkan mengenai tata laksana dan implementasi sertifikasi bebas Cesium-137 pada sektor perikanan, pihak SFDA sangat puas dan akhirnya mencabut keputusan tersebut,” kata Ishartini.

Menurut dia, keberhasilan pencabutan moratorium merupakan hasil sinergi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Pangan, KKP, BPOM, Kementerian Perdagangan, serta KBRI Riyadh.

Atase Perdagangan Indonesia di KBRI Riyadh Zulvri Yenni menjelaskan, selama beberapa bulan ini KBRI Riyadh juga intensif dan proaktif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada SFDA dan juga berkoordinasi dengan Kemenko Pangan, BPOM, KKP serta Kemendag.

Komunikasi yang dilancarkan KBRI Riyadh menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan sertifikasi bebas Cesium-137 sektor perikanan sehingga SFDA akhirnya mengakhiri kebijakan larangan sementara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan sebelumnya menegaskan komitmen KKP untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia mulai dari hulu di sektor tangkap dan budi daya sampai hilir seperti distribusi, unit pengolahan ikan, dan eksportir secara konsisten untuk menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI buka suara soal viral platform fee atau biaya tambahan saat memesan tiket kereta api di aplikasi KAI Access.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba membenarkan kabar yang beredar di media sosial itu. Namun, ia memastikan biaya itu sudah tak lagi diterapkan per hari ini.

"Berdasarkan evaluasi, kami akan hilangkan terkait hal tersebut hari ini," ujar Anne Purba saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Anne tak menjawab saat ditanya sejak kapan KAI menerapkan biaya tambahan itu. Ia pun tak menjelaskan hasil evaluasi yang dimaksud.

Anne hanya memastikan kebijakan itu tak lagi diterapkan.

"Today kami hilangkan pembiayaan tersebut, awalnya hanya untuk kereta komersial," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah warganet mengeluhkan biatya tambahan atau platform fee saat membeli tiket kereta api jarak jauh menggunakan KAI Access.

Dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, tertera biaya tambahan dalam biaya tambahan di bukti pemesanan tiket. Biaya tambahan tersebut berupa biaya layanan sebesar Rp3.000.

Bisnis.com, CIREBON — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat sistem penangkapan ikan oleh nelayah. Salah satu alasannya adalah karena buyer global terus meningkatkan standar ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia.

Pemerintah kini dituntut untuk menyesuaikan regulasi dan sistem penangkapan agar produk perikanan nasional mampu bersaing di pasar global yang kian kompetitif.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaska langkah pengetatan tersebut bukanlah strategi baru dari pihak pemerintah, melainkan bentuk adaptasi terhadap aturan perdagangan internasional yang semakin ketat.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa kini mewajibkan seluruh produk hasil tangkapan laut memiliki standar ketelusuran (traceability), sertifikasi kapal, serta data tangkapan yang akurat.

“Sebetulnya bukan siasat, ketika itu menjadi aturan internasional ya kita harus melakukan adaptasi. Karena kalau kita memaksa dengan standar lama, mereka akan menolak. Jadi ini tuntutan global yang harus kita ikuti,” ujar Lotharia di TPI Kejawanan, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, sejumlah negara tujuan ekspor kini semakin selektif dalam menerima produk hasil laut. Setiap ikan yang diekspor wajib memiliki jejak data penangkapan yang jelas—mulai dari jenis kapal yang digunakan, alat tangkap, hingga titik lokasi operasi penangkapan.

“Kalau kita tidak segera mengadopsi sistem itu, kita bisa kalah bersaing dengan negara lain yang sudah lebih dulu menyesuaikan,” tambahnya.

Indonesia, kata dia, sebenarnya memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap. Namun sebagian besar nelayan masih bekerja secara konvensional dan belum seluruhnya memenuhi ketentuan internasional.

Dalam 26 tahun terakhir, sistem modernisasi kapal baru berjalan bertahap. “Sekarang kita sedang memperbaiki itu. Kapal-kapal mulai diberi tanda identitas, dicatat tonasenya, dan diinspeksi sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Lotharia menjelaskan, KKP kini fokus memberikan asistensi dan edukasi bagi nelayan untuk memenuhi syarat sertifikasi internasional.

Langkah ini mencakup pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengisian logbook digital, serta pengawasan rantai pasok agar data tangkapan tidak hanya tercatat, tetapi juga terverifikasi.

“Nelayan tidak boleh lagi menangkap dengan cara yang tidak sesuai aturan, karena buyer semakin jeli. Mereka mensyaratkan alat tangkap yang berkelanjutan. Maka KKP melakukan pendampingan supaya nelayan kita bisa memenuhi kriteria itu,” jelasnya.

Dia menilai, kepatuhan terhadap regulasi global bukan hanya soal formalitas, tetapi juga berpengaruh langsung pada nilai ekspor. Produk perikanan seperti udang dan rajungan memiliki daya saing tinggi di pasar Amerika Serikat.

Bahkan, kata Lotharia, rajungan Indonesia menjadi salah satu yang paling diminati di pasar tersebut karena kualitas dan volume pasokannya stabil.

“Sayang kalau ikan kita banyak tapi hanya dikonsumsi di dalam negeri tanpa nilai tambah ekspor. Karena itu, kami dorong agar standar hasil tangkapan bisa diterima di pasar global. Nilai ekonominya tinggi dan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Dalam pandangan Lotharia, arah kebijakan pemerintah tidak lagi sekadar menambah volume produksi, tetapi juga menata keberlanjutan dan tata kelola perikanan tangkap.

Pemerintah ingin agar nelayan tradisional dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mampu menyesuaikan diri dengan standar internasional tanpa kehilangan jati diri lokal.

“Transformasi ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak mulai, kita akan tertinggal. Kita ingin nelayan Indonesia tidak hanya bisa menangkap ikan, tapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil tangkapannya,” tegasnya.

Melalui program sertifikasi, digitalisasi kapal, dan peningkatan kapasitas SDM, KKP berharap seluruh pelaku perikanan nasional bisa menembus pasar global dengan lebih percaya diri.

Bisnis.com, CIREBON- Nelayan di Citemu, Kabupaten Cirebon meminta kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka agar dukungan pemerintah terhadap akses permodalan dapat ditingkatkan.

Salah satunya melalui Koperasi Merah Putih di Desa Citemu yang diharapkan bisa menyediakan pinjaman lebih fleksibel dengan sistem cicilan menyesuaikan pendapatan nelayan. Sebab, penghasilan para nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang tidak menentu.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh para nelayan saat berdialog dengan Gibran di kawasan pesisir utara Cirebon, Kamis (23/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyoroti bahwa kebijakan ekonomi pesisir belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di lapangan, terutama akses pembiayaan, infrastruktur, dan jaminan pasar hasil tangkapan.

Seorang nelayan, Abdul Halim, mengatakan bahwa sebagian besar nelayan di Citemu masih kesulitan memperoleh modal usaha karena skema pinjaman yang berlaku di lembaga keuangan belum sesuai dengan pola pendapatan nelayan yang fluktuatif.

Ia berharap koperasi lokal dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesisir.

“Kami berharap pemerintah bisa memperluas skema pembiayaan yang tidak memberatkan. Ketika ombak besar atau musim paceklik, nelayan tetap bisa membayar cicilan tanpa takut terjerat utang,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

Menurut Halim, koperasi yang didukung pemerintah semestinya tidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan hasil tangkap dan penyedia kebutuhan logistik laut.

Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak yang selama ini mendikte harga ikan di pasar.

Selain soal modal, nelayan juga menyoroti buruknya infrastruktur pendukung di kawasan pesisir Citemu. Mereka meminta agar pemerintah segera membangun breakwater atau pemecah gelombang untuk mencegah sedimentasi lumpur yang masuk ke muara Kali Selo Pengantin.

Masalah ini telah lama mengganggu jalur keluar masuk perahu nelayan, terutama saat air laut surut.

“Kalau muara dangkal, kami tidak bisa melaut tepat waktu. Akibatnya tangkapan berkurang, dan ekonomi keluarga ikut tertekan,” tambah Halim.

Di sisi lain, kebutuhan dermaga yang layak di kawasan pesisir juga menjadi perhatian utama. Banyak nelayan terpaksa menambatkan perahu di tepian sungai yang sempit dan tidak aman, meningkatkan risiko kerusakan kapal ketika gelombang pasang.

Menanggapi hal itu, Wapres Gibran berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan koperasi, modernisasi alat tangkap, dan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan pantai.

Pemerintah, lanjut Gibran, tengah berupaya memastikan berbagai program ekonomi maritim seperti Kampung Nelayan Terpadu dan Koperasi Merah Putih berjalan efektif di tingkat lokal. Ia menilai sektor pesisir merupakan fondasi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan energi nasional.

“Nelayan adalah ujung tombak ekonomi biru. Mereka harus mendapat akses yang adil terhadap modal, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” kata Gibran.

Para nelayan berharap kunjungan Wapres ini menjadi awal dari perubahan nyata di wilayah pesisir Cirebon. Mereka ingin agar kebijakan ekonomi maritim tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjangkau masyarakat di lapangan yang selama ini hidup dalam ketidakpastian akibat cuaca, harga, dan modal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mengambil screenshot dan membagikannya mungkin jadi salah satu hal yang sering kita lakukan kepada teman-teman atau orang terdekat. Biasanya tangkapan layar itu berisi sesuatu informasi penting atau untuk sekedar menghibur.

Namun kebiasaan ini juga membuat memori penyimpanan foto di ponsel cepat penuh. Screenshot hanya akan menumpuk dan terkadang tak digunakan lagi di masa depan.

Untuk membuat memori tetap tidak penuh adalah dengan menghapus screenshot yang memang tak akan digunakan lagi.

Anda bisa menghapusnya melalui Google Photos. Cara ini bisa menghapus screenshot dalam jumlah yang banyak sekaligus dalam satu waktu.

Untuk mengaksesnya bisa melalui PC maupun ponsel.

Berikut cara menghapusnya melalui Google Photos:

1. Buka Google Photos
2. Klik menu Library
3. Masuk ke folder Screenshots & Recording
4. Pilih screenshot mana saja yang ingin dihapus. Anda bisa memilih satu persatu atau beberapa sekaligus hingga semua file yang tersimpan
5. Klik ikon tempat sampah untuk menghapus file yang telah dipilih
6. Semua screenshot akan terhapus

Sebagai catatan, file screenshot itu akan dipindahkan ke folder sampah. Di sana semua file akan tersimpan selama 30 hari sebelum akhirnya terhapus permanen.

Jadi Anda masih bisa menyimpannya kembali jika dirasa penting dan akan digunakan lagi. Selain itu bisa juga mengosongkan folder sampah sebelum waktu hapus permanen berlalu.