Bagi kebanyakan pengambil kebijakan, ekspor adalah soal angka. Semakin besar nilainya, semakin baik. Semakin tinggi surplus neraca perdagangan, semakin sehat. Begitu rumus sederhananya.

Namun, tidak di mata Sumitro Djojohadikusumo. Begawan ekonomi yang juga ayahanda Presiden Prabowo, melihat ekspor merupakan cermin dari kematangan sebuah ekonomi. Kalau yang kita ekspor hanya bahan mentah–batu bara, minyak kelapa sawit, atau bijih nikel–maka yang sesungguhnya terjadi adalah kita menjual kekayaan alam kita kepada orang lain untuk diolah.

Kita, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Kita bekerja keras menambang dan menanam, sementara nilai tambah terbesarnya dinikmati di pabrik-pabrik di negara lain.

Pemikiran ini masih sangat relevan untuk menggambarkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global saat ini. Kita kaya sumber daya, tapi miskin teknologi dan kemampuan mengolah. Kita ekspor banyak, tapi nilai tambahnya kecil.

Solusi yang ia tawarkan bukan larangan ekspor atau proteksionisme buta. Ia memilih pendekatan yang lebih baik, di antaranya membangun industri yang mengolah kekayaan alam itu di dalam negeri, memberikan insentif yang tepat kepada pengusaha yang mau membangun kapasitas produksi. Ekspor produk olahan, bukan bahan mentah. Ia ingin menjadikan perdagangan sebagai modal untuk industrialisasi, bukan tujuan akhir.

Ekosistem yang ia bayangkan memiliki beberapa elemen yang saling terhubung. Pertama, ada pengusaha, khususnya pribumi, yang punya kapasitas produksi nyata. Kedua, ada perbankan yang berani membiayai ekspor, termasuk dari pelaku usaha kecil. Ketiga, ada lembaga penjamin dan pengasuransi risiko ekspor. Hal ini agar bank tidak menanggung sendirian risiko gagal bayar dari pembeli di luar negeri.

Asuransi Ekspor Indonesia ASEI yang lahir pada 1985 menempati posisi penting dalam kerangka pikir Sumitro. Pendiriannya bukan sekadar menambah panjang daftar BUMN, melainkan dirancang sebagai tulang punggung mitigasi risiko dalam rantai ekspor. Bank mendanai eksportir, asuransi menanggung risiko gagal bayar importir. Ekspor bisa berjalan tanpa bank harus ketakutan setiap kali nasabahnya mau menjual ke negara yang belum dikenal.

Masalahnya, ekosistem itu tidak pernah benar-benar terwujud dalam bentuk yang Sumitro gambarkan. Di era Orde Baru, kredit ekspor mengalir bukan kepada pengusaha paling produktif, melainkan kepada mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Peran Asuransi Ekspor Indonesia ada, tapi terpinggirkan oleh kepentingan tertentu.

Di era sekarang, problemnya berbeda tapi ujungnya sama. Ekosistem itu masih tidak terintegrasi. Antara Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dua lembaga yang seharusnya bekerja sebagai satu sistem, masih berjalan masing-masing. Keduanya bahkan berada di bawah kementerian berbeda, tanpa satu pintu layanan yang memudahkan eksportir kecil mengakses keduanya sekaligus.

Hasilnya bisa ditebak, penetrasi asuransi kredit ekspor di kalangan usaha kecil masih sangat rendah. Kebanyakan pengusaha kecil yang ingin ekspor masih bergulat sendirian dengan risiko yang semestinya sudah bisa dikelola bersama oleh negara.

Ketika Orde Baru semakin kokoh dan kepentingan kelompok semakin berkuasa, semangat Sumitro membangun kelas pengusaha produktif, perlahan terkubur. Instrumennya diambil kredit ekspor, lisensi, subsidi bunga. Tapi rohnya dibuang.

Kredit ekspor yang mestinya mengalir ke pengusaha menjadi tidak tepat sasaran. Pengusaha pribumi yang ingin Sumitro besarkan melalui Program Benteng dan kredit terstruktur, akhirnya tumbang karena kalah bersaing dengan akses khusus yang tidak pernah bisa mereka peroleh.

Sekarang mari kita jujur. Pada 2026, Indonesia ekspor lebih dari US$280 miliar setahun, angka yang mungkin membuat Sumitro terkagum-kagum jika ia masih hidup. Tapi jika ia bisa melihat isinya, komposisinya, dan cara ekosistemnya bekerja, ia mungkin lebih banyak mengelus dada.

Utang yang Belum Terbayar

Pertama, menyoal koordinasi. Sumitro bermimpi ada badan perencanaan nasional yang mengoordinasikan seluruh kebijakan ekspor sebagai satu kesatuan. Yang ada hari ini, kebijakan ekspor tersebar di beberapa kementerian dan lembaga yang sering tidak bicara satu sama lain.

Kedua, soal Export Credit Agency (ECA) yang masih setengah hati. Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI adalah dua lembaga yang seharusnya menjadi jantung ekosistem ekspor. Keduanya belum terintegrasi secara fungsional, sehingga tingkat penetrasinya ke eksportir kecil masih sangat rendah. Kontribusi ekspor UKM Indonesia kurang lebih 15% dari total ekspor nasional. Angka yang kecil jika dibandingkan dengan Jerman yang lebih dari separuh ekspornya justru berasal dari usaha menengah.

Ketiga, soal pengusaha ekspor. Sumitro bermimpi ada kelas pengusaha ekspor Indonesia yang kuat, produktif, dan berdiri di atas kemampuan sendiri. Indonesia punya kurang lebih 30 ribu eksportir aktif. Vietnam negara yang populasinya sepertiga kita—punya hampir tiga kali lipatnya, dengan nilai ekspor yang sudah melampaui kita. Bukan karena Vietnam lebih pintar, tapi karena mereka lebih serius membangun ekosistemnya.

Keempat, soal hilirisasi yang salah kaprah. Kebijakan larangan ekspor barang mentah itu semangatnya benar, Sumitro sendiri sudah mengingatkan bahaya ekspor bahan mentah tanpa hilirisasi sejak lama. Namun, jika lebih dari 80% smelter nikel di Indonesia dioperasikan perusahaan asing tanpa kewajiban transfer teknologi yang mengikat, kita tidak sedang melakukan hilirisasi dalam arti yang sesungguhnya. Kita sedang memindahkan posisi kita dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir barang setengah jadi dan nilai tambah terbesar tetap dinikmati di tempat lain.

Kelima, soal transparansi yang masih tabu. Sumitro adalah orang yang berani menyebut angka di depan umum. Ia percaya bahwa data yang jujur dan bisa diakses publik adalah prasyarat kebijakan yang baik. Tapi hari ini, data detail kinerja Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI tidak dipublikasikan secara terbuka. Berapa klaim yang sudah dibayar, berapa banyak eksportir yang berhasil dipulihkan, bagaimana portofolio risikonya per negara tujuan. Tanpa transparansi, perbankan sulit percaya pada Export Credit Agency. Tanpa kepercayaan itu, ekosistem ekspor yang Sumitro impikan tidak akan pernah terwujud.

Keenam, soal perjanjian dagang yang lamban. Sumitro adalah diplomat ekonomi yang ulung. Ia paham bahwa akses pasar internasional bukan sesuatu yang datang sendiri, melainkan harus diperjuangkan lewat negosiasi yang gigih dan konsisten.

Melunasi Utang Itu

Setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, pemerintah perlu segera membentuk satu komite koordinasi kebijakan ekspor yang benar-benar punya otoritas mengikat bukan sekadar forum diskusi antarkementerian.

Selama kebijakan ekspor masih tersebar di beberapa lembaga tanpa komandan tunggal, hasilnya akan terus seperti sekarang. Tiap lembaga akan saling tunggu, saling menyalahkan, dan membuat kebijakan yang tumpang tindih.

Kedua, mewajibkan Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI mempublikasikan laporan kinerja yang sesungguhnya, bukan sekadar siaran pers. Data klaim, data pemulihan, data portofolio risiko per negara harus bisa diakses perbankan dan publik.

Ini bukan soal akuntabilitas semata, melainkan membangun kepercayaan yang menjadi fondasi ekosistem ekspor. Tanpa kepercayaan itu, bank akan terus enggan menggunakan produk ECA. Artinya, eksportir kecil akan terus menanggung risiko sendirian.

Ketiga, koordinasi percepatan perjanjian kerja sama dengan negara lain. Ini bukan soal prestise diplomatik. Ini soal uang riil yang hilang dari kantong pengusaha.

Untuk jangka yang lebih panjang, pemerintah perlu mengintegrasikan fungsional Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI ke dalam satu lembaga atau satu platform layanan terpadu. Kemudian, pentingnya program nasional yang serius untuk mencetak eksportir—terutama dari kalangan usaha kecil.

Pemerintah perlu mewajibkan transfer teknologi yang mengikat dalam setiap izin investasi hilirisasi. Membangun smelter itu bagus. Tapi kalau tenaga ahlinya semua dari luar negeri dan pengetahuannya tidak pernah berpindah ke tangan orang Indonesia, kita sedang membangun ketergantungan baru, bukan kemandirian.

Sumitro dikenal sebagai orang yang blak-blakan, tidak sabar dengan kebodohan, dan tidak bisa berpura-pura setuju dengan sesuatu yang ia anggap salah, meskipun itu bisa membahayakan posisinya sendiri. Tapi di balik kecerewetan intelektualnya itu, ada satu kepercayaan yang tidak pernah ia tinggalkan, bahwa Indonesia bisa. Bisa membangun industri yang kuat. Bisa melahirkan pengusaha yang tangguh dan mandiri. Bisa berdagang dengan dunia dari posisi yang bermartabat

Kepercayaan itu yang seharusnya kita warisi, Ia sendiri pernah mengingatkan bahwa semua pemikiran ekonomi harus terus-menerus diuji ulang berdasarkan perkembangan keadaan. Yang perlu dipertahankan bukan resepnya, tapi spiritnya. Negara harus hadir sebagai wasit yang adil. Pengusaha yang dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. Transparansi penting, data dibuka bukan disembunyikan.

Kita perlu keberanian yang sama hari ini, untuk mengakui bahwa ekosistem ekspor kita belum beres. Bahwa hilirisasi masih setengah jalan, dan transparansi data ECA masih jauh dari standar yang layak.

Pengakuan jujur itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah langkah pertama menuju perbaikan yang sesungguhnya. Dan mungkin itulah cara terbaik untuk membayar utang kita kepada seorang begawan yang sudah terlalu lama kita lupakan.

DI TENGAH derasnya arus perubahan ekonomi global yang ditandai disrupsi teknologi, perubahan pola konsumsi, ketimpangan pendapatan, dan kompetisi antarnegara, Indonesia berada pada persimpangan jalan sejarah.

Sumber daya alam masih melimpah, bonus demografi belum habis, transformasi digital terus berkembang, dan posisi geopolitik semakin strategis.

Namun, di balik potensi itu semua, satu pertanyaan klasik terus menghantui, yaitu mengapa Indonesia belum mampu melakukan lompatan besar yang menjadikannya negara maju?

Indonesia telah mencanangkan akan masuk di tataran negara maju pada tahun 2045.

Jawaban atas pertanyaan ini sejatinya tidak terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada kekurangan kerangka pikir dan arus utama kebijakan ekonomi yang konsisten, terarah, dan berpihak pada karakter bangsa sendiri. Di sinilah gagasan Sumitronomics menemukan relevansinya.

Istilah ini mungkin belum sepopuler Reaganomics di Amerika, Abenomics di Jepang, atau Thatcherism di Inggris.

Namun, Sumitronomics menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu paradigma ekonomi khas Nusantara yang berakar pada nilai, identitas, dan kekuatan sosial Indonesia, bukan sekadar pengulangan resep neoliberal, kapitalisme pasar, atau sosialisme negara.

Tulisan ini akan mengupas secara naratif bagaimana Sumitronomics hadir, apa pilar-pilarnya, mengapa ia penting dibumikan, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan Sumitronomics sebagai fondasi baru pembangunan ekonomi Indonesia.

Sumitronomics merupakan suatu pendekatan pemikiran dan kebijakan ekonomi yang dikembangkan dan diperjuangkan oleh tokoh ekonomi nasional Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

Beliau bukan sekadar teknokrat, tapi juga arsitek kebijakan, pemikir besar, dan jembatan antara teori ekonomi Barat dan realitas sosial Indonesia.

Jika Reaganomics fokus pada pemotongan pajak dan pasar bebas, dan Abenomics pada stimulus fiskal serta deregulasi industri, maka Sumitronomics berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia bukan Amerika atau Jepang.

Indonesia memiliki kultur gotong-royong, modal sosial yang besar, kekayaan alam strategis, geopolitik maritim, kesenjangan pendidikan antarwilayah, serta struktur ekonomi yang tak bisa dipaksakan mengikuti resep Barat.

Dengan demikian, Sumitronomics bukan sekadar teori ekonomi, melainkan suatu cara pandang ekonomi yang kontekstual, bukan sekedar meniru cara pandang dari negara lain.

Selain itu, Sumitronomics menawarkan pendekatan pragmatis berbasis data dan karakter bangsa.

Sumitronomics menolak dikotomi ekstrem antara negara dan pasar. Pembangunan memerlukan kolaborasi harmonis di mana negara hadir sebagai arsitek yang menetapkan arah, pasar sebagai mesin inovasi dan produktivitas, dan masyarakat sebagai fondasi nilai serta sumber daya manusianya.

Dalam konteks kekinian, Sumitronomics menemukan relevansi baru. Dunia kini memasuki babak baru di mana ketahanan pangan, teknologi, ekonomi hijau, inklusi sosial, dan geopolitik energi menjadi faktor perebutan dominasi global. Indonesia membutuhkan paradigma ekonomi yang tidak reaktif, tetapi visioner.

Seperti bangunan kokoh, Sumitronomics berdiri di atas beberapa pilar fundamental. Pilar ini bukan sekadar teori akademik, melainkan prinsip pembangunan yang telah, dan seharusnya terus, menjadi DNA kebijakan ekonomi Indonesia.

Pilar pertama ialah pembangunan berbasis kemandirian nasional. Sumitronomics percaya bahwa pembangunan sejati tidak bergantung pada pinjaman luar negeri, utang konsumtif, atau investasi yang merugikan kedaulatan.

Ia bukan anti-investasi asing, tetapi menegaskan bahwa ketergantungan adalah penjara ekonomi.

Kemandirian nasional mencakup tiga ranah, yaitu ketahanan pangan, kemandirian energi, dan transformasi industri dalam negeri.

Ketiga ranah ini merupakan strategic nodes yang menentukan posisi tawar bangsa di hadapan ekonomi global.

Indonesia selama ini kaya bahan mentah, tetapi miskin industri hilir. Inilah ironi klasik yang ingin diputus oleh Sumitronomics.

Kemandirian bukan berarti menutup diri, tetapi memastikan bahwa setiap kerja sama, baik ekonomi, investasi, maupun perdagangan harus memberikan nilai tambah bagi negara.

Pilar kedua ialah negara sebagai dirigen ekonomi dan bukan pedagang. Dalam Sumitronomics, negara tidak dibiarkan menjadi pasar bebas tanpa arah, tetapi Negara juga bukan diktator ekonomi.

Posisi negara adalah sebagai dirigen orkestra yang memastikan semua instrumen, yaitu UMKM, BUMN, swasta, koperasi, dan masyarakat dapat berjalan harmonis menuju tujuan yang jelas.

Sumitro pernah menegaskan bahwa pembangunan yang dilepas pada mekanisme pasar akan menciptakan jurang ketimpangan.

Maka, Sumitronomics mendorong negara menetapkan visi ekonomi jangka panjang, di mana regulasi berpihak pada produktivitas dan bukan rente.

Kemudian BUMN berperan sebagai lokomotif strategis, bukan pemain ritel. Serta, intervensi dilakukan untuk mengoreksi distorsi pasar, bukan menguasai pasar.

Kondisi berbeda dari rezim liberal laissez-faire yang mengagungkan pasar absolut, atau rezim etatistik yang memonopoli negara atas segala sektor. Sumitronomics adalah jalan ketiga, yaitu keseimbangan antara statecraft dan marketcraft.

Pilar berikutnya ialah industrialisasi sebagai keniscayaan. Sumitro adalah penganut tegar industrialisasi. Baginya, bangsa besar tidak bisa dibangun hanya dengan menjual bahan mentah.

Industrialisasi adalah cara menciptakan kelas menengah produktif, pintu masuk inovasi teknologi, mesin pencipta lapangan kerja jangka panjang, dan fondasi kedaulatan ekonomi

Jika Indonesia terus bergantung pada komoditas mentah, maka kita akan menjadi pemenang musiman, tapi pecundang sejarah.

Sumitronomics memandang industrialisasi bukan sekadar membangun pabrik, tetapi ekosistem yang menggabungkan riset, teknologi, logistik, sumber daya manusia, dan rantai pasok nasional.

Pilar terakhir ialah modal sosial dan kearifan lokal sebagai aset ekonomi. Inilah keunikan terbesar Sumitronomics dibanding aliran pemikiran ekonomi lainnya.

Ia menyadari bahwa Indonesia bukan negara pasar individualis, melainkan masyarakat gotong-royong. Nilai itu adalah kapital sosial yang tidak dimiliki ekonomi Barat.

Gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan kepercayaan adalah intangible assets yang meningkatkan daya tahan bangsa dari krisis, sekaligus membuka peluang inovasi ekonomi berbasis komunitas, UMKM, dan koperasi.

Bagi Sumitronomics, ekonomi bukan semata matematika, melainkan kombinasi antara iman, karakter, dan budaya.

Pertanyaan mendasarnya bukan “apa itu Sumitronomics?”, tetapi mengapa harus membumikannya sekarang?

Jawabannya sederhana karena Indonesia saat ini sedang tidak memiliki paradigma ekonomi dalam proses pembangunannya.

Selama ini, pembangunan nasional sering seperti zig-zag di mana selalu berganti arah setiap pergantian rezim. Tidak ada narasi besar yang menjadi benang merah lintas generasi.

Kebijakan ekonomi kita kadang liberal ketika modal asing masuk, kadang proteksionis ketika harga komoditas naik, kadang konsumtif saat politik elektoral mendominasi.

Ketika suatu negara tidak memiliki paradigma yang konsisten, maka pembangunan hanya menjadi daftar proyek, bukan peradaban ekonomi. Sumitronomics diperlukan untuk mengakhiri situasi ini.

Terdapat empat alasan kenapa membumikan Sumitronomics adalah urgensi sejarah. Pertama, tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Perang dagang AS–China, krisis pangan global, dekarbonisasi industri, dan perebutan sumber daya energi menuntut Indonesia memilih strategi yang jelas.

Dunia sedang menuju era di mana negara yang kuat adalah negara yang mampu memproduksi kebutuhannya sendiri, memiliki kontrol rantai pasok, dan siap menghadapi gejolak global. Tanpa paradigma ekonomi yang kokoh, Indonesia hanya menjadi pasar dan bukan pemain.

Alasan kedua ialah deindustrialisasi prematur. Kondisi inilah yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia. Industri merosot sebelum mencapai puncak kematangan.

Saat ini ekonomi lompat ke layanan digital tanpa memperkuat manufaktur. Kondisi ini ibarat membangun rumah kaca tanpa fondasi. Sumitronomics mengingatkan bahwa teknologi tanpa industri adalah fatamorgana.

Alasan ketiga ialah bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Sejarah mencatat, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam siklus hidup bangsa.

Bila tidak dikelola dengan strategi ekonomi yang tepat, ia akan berubah menjadi kutukan demografi berupa pengangguran muda, radikalisme, kriminalitas, dan beban fiskal.

Alasan terakhir ialah krisis identitas ekonomi. Bangsa yang besar harus memiliki economic self-esteem.

Beberapa negara telah memiliki identitas ekonomi masing-masing. Kondisi ini yang belum dimiliki oleh Indonesia. Sumitronomics memberi Indonesia sesuatu yang selama ini hilang, yaitu narasi ekonomi yang sesuai dengan DNA bangsa.

Membumikan gagasan bukan sekadar menyebarkan konsep. Tantangan membumikan Sumitronomics berada pada tiga level, yaitu struktural, politik, dan budaya.

Tantangan struktural terbesar adalah ketergantungan, baik terhadap modal, teknologi, maupun kebijakan asing.

Sumitronomics menantang status quo ini, sehingga resistensi tidak terhindarkan. Kondisi ini karena struktur ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh oligarki sumber daya, impor pangan dan energi, rente politik, infrastruktur riset yang lemah, dan industri yang belum terintegrasi.

Tantangan berikutnya ialah aspek politik. Politik Indonesia masih terlalu pragmatis dan jangka pendek. Paradigma yang memerlukan visi 25–50 tahun tidak mudah hidup dalam sistem politik yang orientasinya lima tahunan.

Sumitronomics butuh kepemimpinan yang kuat, elite visioner, dan konsensus nasional lintas partai. Tanpa itu, gagasan hanya menjadi esai intelektual.

Tantangan terakhir ialah aspek budaya dan psikologis. Bangsa ini masih sering minder, mudah terpesona resep luar negeri, dan kurang percaya pada teorinya sendiri.

Selama mentalitas inferior belum hilang, gagasan sebesar apa pun akan dipandang utopis. Sumitronomics menuntut transformasi mindset nasional, yaitu dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen.

Membumikan Sumitronomics bukan pekerjaan akademisi saja. Ia harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan negara, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat, pelajar, dan media.

Terdapat lima strategi utama yang bisa diterapkan. Strategi pertama ialah dengan menjadikannya kurikulum ekonomi nasional. Bagaimana mungkin bangsa mengusung paradigma ekonomi tanpa mengajarkannya di kampus.

Kurikulum ekonomi di Indonesia masih terlalu Barat-sentris. Mahasiswa hafal Keynes dan Friedman, tapi tidak membaca Sumitro.

Perguruan tinggi perlu memasukkan Sumitronomics sebagai mata kuliah wajib, mendorong riset berbasis kebijakan nasional, dan mencetak ekonom yang kontekstual, bukan teoretikus buku teks.

Strategi kedua dengan menjadikannya sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang. Sumitronomics harus diterjemahkan dalam strategi industrialisasi 2045, roadmap pangan, energi, dan industri hijau, transformasi riset menjadi inovasi, dan pembangunan berbasis klaster ekonomi. Tanpa peta jalan yang jelas, Sumitronomics hanya slogan.

Strategi ketiga ialah dengan mengintegrasikan modal sosial dalam kebijakan ekonomi. Koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, desa digital, dan ekonomi maritim bukan subsektor kecil.

Di bawah Sumitronomics, mereka adalah mesin ekonomi nasional. Gotong royong bukan jargon, melainkan algoritma pembangunan.

Strategi berikutnya ialah dengan memperkuat teknologi dan riset nasional. Tanpa teknologi, kemandirian hanya retorika.

Negara harus meningkatkan anggaran riset, membangun kemitraan riset industri, dan menciptakan inovasi berbasis masalah lokal.

Strategi terakhir ialah dengan menjadikannya narasi berita yang menjadi peran dari media. Jika media hanya memberitakan konflik politik dan gosip selebritas, maka bangsa kehilangan panduan berpikir jangka panjang.

Sumitronomics harus hadir dalam opini publik, diskusi kebijakan, jejaring intelektual muda, dan ruang digital. Bangsa yang kehilangan narasi akan kehilangan masa depan.

Sumitronomics bukan nostalgia atas pemikiran masa lalu, melainkan menjadi panduan menuju masa depan. Sumitronomics bukan buku teori ekonomi yang tersimpan di rak perpustakaan, melainkan suatu paradigma peradaban.

Membumikan Sumitronomics berarti mengembalikan ekonomi ke akar budaya bangsa, membangun kedaulatan industri dan pangan, menciptakan kelas menengah produktif, dan menegaskan harga diri ekonomi Indonesia.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang punya cara pandang ekonomi sendiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada sejumlah pihak yang marah kepadanya, termasuk anggota DPR RI.

Ia mengklaim kemarahan itu datang saat dirinya berupaya membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen year on year (yoy) dalam jangka pendek dan menengah.

"Jangka pendek-menengah, saya coba hidupkan private sector dan government sector secara bersamaan. Government sudah saya dorong-dorong sedikit, walaupun ada yang marah sana sini, tapi biar saja," tuturnya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Ada beberapa orang (marah), ada deh. Ada yang anggota parlemen (DPR RI), katanya ikut campur sana sini. Enggak, saya gak ikut campur!" tegas Purbaya.

Sang Bendahara Negara tidak menyebut siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Purbaya menegaskan dirinya pun tak peduli dengan wakil rakyat yang merasa terganggu dengan kebijakannya. Ia menegaskan hanya ingin melihat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5 persen.

Ia berjanji menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang benar. Di lain sisi, Purbaya menekankan pentingnya upaya stabilitas dari program makan bergizi gratis (MBG).

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan MBG bahkan memenuhi dua dari tiga pilar Sumitronomics. Itu adalah kerangka pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo selaku ayah Prabowo.

"Kalau Anda lihat tiga pilar Sumitronomics, pemerataan pembangunan, stabilitas, dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, yang dua itu adalah sebetulnya didukung oleh MBG. Jadi, saya gak pernah kritik MBG. Saya pikir bagus, tapi jalankan secara optimal. Itu yang dimau Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Saya mendukung terus MBG, biar saja MBG itu untuk stabilitas, pertumbuhan tinggi kita yang ciptakan. Moneter-fiskal yang benar, uang yang cukup, perbaikan iklim investasi yang baik," tandas Purbaya.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pada literasi sejarah ekonomi Indonesia, nama Sumitro Djojohadikusumo hadir bagai pelita yang menyinari jejak industrialisasi dan nasionalisme ekonomi. Gagasannya tentang pembentukan instrumen pengelola industri negara, dengan BUMN sebagai pilar utama, merupakan bentuk economic statecraft yang visioner.

Sebuah rekayasa sosio-ekonomi di mana negara bukan sekadar regulator, melainkan pelaku utama yang mengarahkan denyut nadi perekonomian menuju cita-cita kemandirian dan keadilan sosial.

Namun, lebih dari setengah abad kemudian, ketika kita menatap wajah pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) hari ini, sebuah kegelisahan muncul, yaitu sejauh mana kita telah beranjak dari mimpi besar itu, dan makin samar kah roh Pancasila sebagai napas pengelolaannya?

Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kegelisahan ini menemui momentum aktualnya. Duet kepemimpinan ini mewarisi lanskap BUMN yang kompleks, yakni terjepit di antara dua logika yang penuh tuntutan efisiensi korporasi dan mandat sosial sebagai agen pembangunan.

Pada tahun krusial ini, sorotan tertuju pada bagaimana visi "Indonesia Maju" akan dielaborasi menjadi kebijakan BUMN yang konkret. Akankah pemerintahan ini memilih jalur pragmatis dengan mempercepat divestasi BUMN "non-strategis" untuk membukukan kesehatan fiskal? Atau justru mengambil langkah transformatif dengan memperkuat peran BUMN sebagai strategic instrument untuk membangun kedaulatan di sektor pangan, energi hijau, dan teknologi masa depan?

Tindakan nyata terhadap Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) akan menjadi barometer. Akankah Danantara ditempatkan sebagai "KDB-nya Indonesia", dengan modal dan mandat kuat untuk memimpin investasi di sektor pionir? Atau ia tetap menjadi portfolio manager yang gagap menanggung risiko?

Begitu pula dengan INA: akankah ia berani menjangkau sektor high-riskhigh-reward seperti semikonduktor dan farmasi, atau tetap nyaman berlabuh di aset infrastruktur yang telah matang?

Di sisi lain, wacana penciptaan "Nonghyup ala Indonesia" harus diuji dengan transformasi nyata, misalnya, membangkitkan kembali BRI Agro dan Bulog menjadi tulang punggung logistik dan keuangan bagi koperasi serta UMKM. Tahun pertama ini adalah momen penentuan: meletakkan fondasi grand design BUMN yang terpadu dan berjangka panjang, yang tak tergantung pada siklus politik dan konsisten pada roh Pancasila.

Struktur pengelolaan BUMN kita hari ini, dengan Danantara dan BP BUMN sebagai dua kutub, menggambarkan lanskap yang tumpang-tindih dan kadang tak selaras. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana sebenarnya titik dasar pengambilan strategi itu bermuara?

Kebijakan yang tak sinkron, seperti satu sisi berbicara optimalisasi portofolio, sisi lain menekankan fungsi agen pembangunan, menciptakan disorientasi di tingkat direksi. BUMN menjadi seperti raksasa limbung: tak cukup lincah di pasar bebas, tapi juga tak cukup fokus menjalankan mandat negara.

Kehadiran INA yang sempat digadang-gadang sebagai lompatan baru pengelolaan kekayaan negara juga memantik tanya. Sebagai sovereign wealth fund, INA diharapkan menjadi kendaraan investasi yang lincah, mendatangkan modal, dan meningkatkan nilai aset. Namun dalam narasi statetecraft, INA masih terlihat gamang: antara mengejar imbal hasil finansial atau menjadi instrumen strategis membangun kedaulatan ekonomi jangka panjang.

Kekhawatiran kian menjadi ketika meninjau portofolio dan strategi INA. Jika ia hanya berkutat pada aset-aset matang dan berarus kas stabil-seperti telekomunikasi dan infrastruktur tol tanpa menyentuh sektor inisial yang vital bagi masa depan bangsa (seperti semikonduktor, farmasi, atau teknologi hijau), maka INA tak lebih dari assetmanager biasa.

INA seperti gagal memainkan peran transformatifnya. INA semestinya menjadi katalis untuk membidik sektor-sektor yang belum bankable namun punya nilai strategis tinggi, yakni sesuai semangat Sumitro membangun inti industri bangsa.

Wacana divestasi BUMN di sektor "kurang strategis" juga menyisakan paradoks. Di satu sisi, argumen efisiensi dan fokus negara pada sektor krusial terdengar masuk akal. Tapi, siapa yang mendefinisikan "kurang strategis"? Apakah hotel, perkebunan, atau manufaktur tekstil tak lagi punya nilai strategis bagi penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok domestik, dan pemerataan ekonomi?

Kita tak perlu jauh-jauh mencari contoh best practice. Korea Selatan menghadirkan dua model sukses yang saling melengkapi: Korea Development Bank (KDB) dan Nonghyup (NH). KDB adalah contoh sempurna statecraft di sektor industrial frontier, atau permulaan.

Melalui modal yang memadai, ia mendanai fase riset dan pengembangan yang berisiko tinggi, memayungi industrialisasi dari industri berat ke teknologi mutakhir. KDB sukses karena mandatnya jelas, yaitu bukan mengejar laba jangka pendek, melainkan membangun *national champion* seperti Samsung dan Hyundai yang mampu bersaing di panggung global.

Sementara Nonghyup (NH) menunjukkan kekuatan berbeda. Bermula dari koperasi pertanian yang diinisiasi pemerintah era 1960-an, NH berevolusi menjadi raksasa keuangan dan logistik yang dimiliki petani sendiri.

NH tak hanya menyediakan permodalan, tapi juga menyangga seluruh ekosistem pertanian: pemasaran, distribusi, logistik, asuransi, hingga perbankan. NH membuktikan bahwa entitas yang lahir dari kebijakan negara bisa tumbuh mandiri, dikelola profesional, dan mengakar pada basis anggotanya.

Bayangkan jika Indonesia memiliki BUMN "KDB ala Indonesia" yang fokus pada industri futuristik, dan BUMN "NH ala Indonesia" yang mengonsolidasi serta memperkuat koperasi dan UMKM di sektor pangan, maritim, dan kerajinan.

Persoalannya, kita kerap terjebak pada solusi simplistis: merger. Merger dipaksakan tanpa analisis mendalam tentang sinergi strategis dan budaya organisasi hanya akan melahirkan raksasa birokratis yang lamban. Masalah mendasarnya adalah kejelasan visi. Semestinya, kita merasionalisasi BUMN bukan sekadar berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan peta jalan industrial Indonesia ke depan.

Lantas, bagaimana merangkai economic statecraft Indonesia di tengah pusaran globalisasi dan kepentingan kapital global? Jawabannya mungkin terletak pada filsafat dasar ekonomi kita: Pancasila. Jika Korea Selatan punya Saemaeul Undong yang bermakna Gotong Royong, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi sudut pangkal dari semangat kolektivitas itu.

Pertama, Indonesia membutuhkan grand design BUMN yang terpadu dan jelas. Sebuah peta navigasi yang menjabarkan tegas peran Kementerian BUMN, Danantara, dan INA dalam orkestra besar pembangunan nasional. Peta ini harus melampaui visi lima tahunan, menjadi komitmen jangka panjang bangsa, tak terganti setiap kali kepemimpinan berganti.

Kedua, BUMN harus dikembalikan pada khittahnya sebagai public service corporation. Orientasi laba penting, tapi bukan tujuan akhir. Laba adalah oksigen untuk tetap hidup dan berkembang, sementara tujuannya adalah memakmurkan rakyat.

Kinerja direksi BUMN tak boleh hanya diukur dari rasio keuangan, tapi juga dari kontribusinya pada penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penyediaan barang/jasa strategis yang terjangkau.

Ketiga, Danantara harus berani menjadi pionir, mengambil risiko dalam investasi yang strategis bagi masa depan bangsa, menjadi rumah bagi mimpi-mimpi besar teknologi Indonesia.

Keempat, Indonesia perlu menciptakan "Nonghyup-nya Indonesia". Alih-alih melepas BUMN di sektor riil yang dianggap kurang strategis, atau membangun Koperasi Merah Putih yang tak jelas konsepnya, mengapa tidak mentransformasikannya menjadi koperasi-koperasi modern yang dimiliki petani, nelayan, dan pengusaha kecil, dengan dukungan perbankan dan logistik dari negara di fase awal? Ini adalah bentuk nyata Pasal 33, yang jauh lebih bermakna daripada sekadar divestasi.

Ekonomi Indonesia hari ini, dengan kesenjangan yang menganga dan ketergantungan impor di sektor strategis, menunjukkan kita mungkin sedang menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Kita terjebak dalam pragmatisme jangka pendek dan kehilangan kompas strategis jangka panjang, seperti melupakan Pancasila.

(miq/miq)

JAKARTA - Arah pemikiran ekonomi sang ayah Prof. Sumitro Djojohadikusumo banyak mempengaruhi Presiden Prabowo Subianto . Hal ini diakui Prabowo saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Hotel, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Dalam dialog bersama Pemimpin Utama Forbes, Steve Forbes, Prabowo menceritakan bahwa pemikiran ekonomi keluarganya, mulai dari sang kakek Margono Djojohadikusumo hingga ayahnya Sumitro, dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme pada masa perjuangan kemerdekaan.

"Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka," kata Prabowo mengawali ceritanya.

"Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, Sosialisme, faktanya bahkan Marxisme, Komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, Sosialis, Komunis. Ayah saya pun seorang Sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia," tambah Prabowo.

Namun, kata Prabowo, pandangan ekonomi Sumitro berkembang setelah ditugaskan ke New York untuk mewakili Indonesia di Markas Besar PBB. Di sana, Sumitro berinteraksi dengan para ekonom dan pebisnis Amerika Serikat yang berpandangan kapitalis namun tetap berjiwa anti-imperialis.

"Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS," jelasnya.

Dari pengalaman itu, lanjutnya, Sumitro menjadi lebih moderat dan terbuka terhadap pemikiran ekonomi pasar bebas. Ia menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan keunggulan sosialisme dan kapitalisme.

"Ketika dia (Sumitro) kembali ke tanah air, (pemikiran) dia menjadi lebih seimbang, tentunya arah pemikirannya berkiblat pada Sosialisme, tetapi dia memahami ada poin penting dari Kapitalisme dan Pasar Bebas. Saat itu, saya masih muda, saya bertanya kepada ayah saya: Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu? Dia jawab: Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari Sosialisme, dan yang terbaik dari Kapitalisme," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengaku sependapat dengan pandangan tersebut. Menurutnya, di era globalisasi dan transformasi teknologi seperti sekarang, tak ada satu sistem ekonomi tunggal yang bisa diterapkan secara mutlak.

"Kita harus, menurut saya, kita harus mencari sistem terbaik yang bekerja untuk negara (kita masing-masing)," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang pandangan ekonominya yang berakar pada sejarah panjang keluarganya untuk berjalan beriringan antara kapitalisme dan sosialisme.

Hal ini dia sampaikan saat berdialog dengan Steve Forbes, Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, dalam sesi “Pertemuan Pikiran” di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Awalnya, Steve Forbes menyinggung garis keturunan Prabowo yang berasal dari keluarga intelektual dan ekonom terkemuka Indonesia.

“Kakek Anda adalah pendiri salah satu bank terkenal, dan ayah Anda adalah ekonom brilian yang pernah melayani dua presiden Indonesia Soekarno dan Soeharto. Bagaimana latar belakang keluarga Anda membentuk pandangan ekonomi Anda?” tanya Forbes.

Menanggapi pertanyaan itu, Presiden Ke-8 RI itu menjawab dengan lugas, sambil mengaitkan sejarah keluarganya dengan dinamika perjuangan Indonesia melawan kolonialisme.

“Kakek saya hidup pada masa Indonesia masih menjadi koloni Belanda. Ayah saya menempuh pendidikan ekonomi di Belanda pada tahun 1940-an, masa ketika bangsa kami tengah berjuang untuk merdeka,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pada masa itu, banyak pemimpin Asia dan Afrika yang berpandangan sosialis karena ideologi tersebut identik dengan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme.

“Saat itu, hampir semua gerakan muda di Asia dan Afrika berhaluan kiri sosialis, bahkan komunis. Ayah saya pun seorang sosialis muda dan sempat menjadi pemimpin Partai Sosialis Indonesia,” ujarnya.

Namun, perjalanan sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ke Amerika Serikat sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membawa perubahan besar dalam cara pandangnya.

“Di New York, beliau bergaul dengan banyak tokoh bisnis Amerika. Mereka para kapitalis, tapi juga anti-kolonialis dan menentang imperialisme. Ayah saya sering menyebut nama Matthew B. Fox, pendiri 20th Century Fox, yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia,” imbuhnya.

Dari pengalaman itu, kata Prabowo, sang ayah belajar bahwa kapitalisme juga memiliki nilai-nilai penting yang dapat bersinergi dengan semangat sosialisme.

“Ketika kembali ke Indonesia di awal masa kemerdekaan, beliau menjadi lebih seimbang. Masih berpikir sosialis, tapi memahami pentingnya kebebasan berusaha dan kewirausahaan,” ungkapnya.

Prabowo kemudian mengenang salah satu percakapan yang membekas di masa kecilnya, saat dia bertanya langsung kepada ayahnya tentang sistem ekonomi terbaik bagi Indonesia.

“Ayah saya menjawab, sistem terbaik untuk Indonesia haruslah sistem ekonomi campuran mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Saya rasa, pandangan itu kini menjadi arus utama dunia, seperti the third way ala Tony Blair,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, setiap negara harus menemukan keseimbangan sendiri antara efisiensi pasar dan tanggung jawab sosial, tanpa terjebak dalam ekstrem ideologis.

“Di abad ke-21 ini, tidak mungkin satu filosofi ekonomi cocok untuk semua negara. Setiap bangsa harus menemukan sistem yang bekerja untuk dirinya sendiri,” tegas Prabowo.