Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah bersiap melakukan redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai nominal tanpa mengubah daya beli uang. Jika rencana ini benar dijalankan, maka Rp1.000 akan menjadi Rp1.

Langkah besar ini sudah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, dan ditargetkan memiliki RUU Redenominasi yang rampung pada 2027 di bawah koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa.

Meski terkesan baru, wacana redenominasi sejatinya bukan hal asing. Sekitar 60 tahun lalu, Indonesia pernah melakukan langkah serupa, sehingga kita bisa mengetahui situasi Indonesia jika redenominasi benar-benar terjadi.

Wacana kebijakan redenominasi 1965 tak terlepas dari situasi krisis ekonomi. Menurut buku Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan (2021), kala itu, antara 1960 hingga 1965, perekonomian nasional porak-poranda. Inflasi meroket hingga 635%, pertumbuhan ekonomi macet, dan harga kebutuhan pokok tak terkendali.

Dalam kondisi genting itu, Presiden Soekarno memberlakukan kebijakan darurat. Pada 13 Desember 1965, dia meneken Penetapan Presiden RI No. 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lama dari Peredaran.

Secara sederhana, kebijakan itu berupaya menyederhanakan nilai nominal tanpa mengubah daya beli uang, seperti pecahan Rp1.000 menjadi Rp1. Pemerintah menjamin proses penukaran lewat Bank Negara Indonesia (BNI) dan berharap redenominasi bisa menata kembali sistem pembayaran.

Pemerintah mengklaim upaya ini sebagai langkah untuk mewujudkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dikutip dari koran Angkatan Bersenjata (15 Desember 1965), Dekan Fakultas Ekonomi UI, Widjojo Nitisastro, menyebut tujuan kebijakan ini hanyalah siasat pemerintah untuk menyesuaikan persediaan uang dengan kebutuhan pemerintah.

Sayangnya, hasilnya tak sesuai harapan. Masyarakat bingung dan harga barang jadi simpang siur. Belum lagi, Indonesia yang luas membuat banyak daerah terlambat menyesuaikan diri. Selain itu, beredarnya dua jenis uang secara bersamaan, uang lama dan baru, membuat ekonomi makin tidak stabil.

Kekacauan itu diperparah oleh situasi politik pasca peristiwa G30S 1965, yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Itu semua membuat gelombang demonstrasi meluas pada awal 1966 dan akhirnya mengguncang posisi Soekarno di kursi kekuasaan.

Sampai akhirnya, tugas Soekarno sebagai Presiden RI mulai berkurang sejak 11 Maret 1966 dan wacana redenominasi pun hilang mengikuti jejak Soekarno.

Jakarta, CNBC Indonesia -Redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah kembali menjadi sorotan. Isu ini muncul seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensinya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Secara sederhana, redenominasi merupakan langkah untuk menyederhanakan nilai mata uang dengan menghilangkan tiga angka nol pada nominal rupiah. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Di dunia, dikutip dari FXSSI, ternyata ada 10 negara di dunia yang mencatatkan aksi redenominasi mata uang terbesar sepanjang sejarah. Berikut ini daftar negara-negara tersebut.

1. Zimbabwe

Zimbabwe tercatat telah melakukan redenominasi sebanyak tiga kali. Karena hiperinflasi yang parah, pada tahun 2009, satu dolar Zimbabwe ke-4 sama dengan 10 septillions (1×1025) dolar pertama.

Mengutip FXSSI, dolar Zimbabwe diperkenalkan ketika negara itu memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1980. Pada saat itu, 1 ZWD bernilai US$1,47 di pasar resmi. Namun seiring waktu, itu turun dengan cepat.

Pada tahun 2006 tingkat hiperinflasi mencapai 1.730%. Pada awalnya, pemerintah berencana untuk memperkenalkan mata uang yang sama sekali baru, bukan yang terdepresiasi. Namun, tanpa mencapai stabilitas makroekonomi, upaya pemerintah tersebut tidak masuk akal. Jadi, dolar pertama diganti dengan dolar kedua dengan kurs 1.000:1.

Pada awalnya, kurs resmi dolar Zimbabwe kedua adalah 250 ZWN hingga US$1. Tetapi ketika inflasi melebihi 1.000%, mencapai 30.000 ZWN hingga 1 USD pada 2007.

Pada 2008, mata uang itu didenominasi kembali lagi, dengan nilai 10 miliar ZWN (dolar ke-2) ke 1 ZWR baru (dolar ke-3). Pada saat itu, nilai ZWN turun menjadi sekitar 688 miliar per US$1.

Kemudian, pada November 2008, hiperinflasi mencapai tingkat bulanan sebesar 79,6 miliar %. Jadi, pada tahun 2009, redenominasi ketiga memotong 12 nol dari nilai nominal ZWR. Nilai tukarnya adalah 1.000.000.000.000 ZWR untuk 1 dolar keempat baru (ZWL).

Terakhir, pada April 2009, pemerintah Zimbabwe baru memutuskan untuk mendemonstrasikan dolar Zimbabwe dan melegalkan beberapa mata uang asing, seperti rand Afrika Selatan, dolar AS, Euro, yuan China, dan lain-lain.

2. Hungaria

Redenominasi paling signifikan dalam sejarah dunia terjadi di Hungaria pada tahun 1946, ketika pengő diubah menjadi forint dengan nilai tukar 400 oktillion menjadi 1.

Uang kertas dengan denominasi tertinggi saat itu memiliki nilai 20 oktillion (2×1027) pengős, dan nilai tukarnya hanya US$0,0435. Itu adalah kasus hiperinflasi paling parah yang pernah tercatat sepanjang sejarah sejauh ini.

Namun, kasus ini bukan redenominasi pertama di Hungaria. Setelah Perang Dunia I, krona Hungaria, yang merupakan mata uang nasional pada waktu itu, mengalami inflasi yang sangat tinggi. Alhasil, dengan pinjaman dari Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations), pemerintah Hungaria menggantinya dengan pengő sebesar 12.500∶1. Mata uang baru dipatok dengan standar emas, dan untuk beberapa waktu, berhasil menjadi mata uang yang paling stabil di wilayah tersebut.

Tetapi pengeluaran yang tinggi dari Perang Dunia II dan Great Depression di tahun 30-an telah membuat mata uang terdepresiasi. Cadangan hampir kosong. Jadi ketika perang telah berakhir, hiperinflasi sudah di luar kendali. Pengő telah mengalami devaluasi 400% setiap harinya, dan harga meningkat lima kali sehari.

Pecahan baru milpengő (juta pengő) dan b.-pengő (triliun pengő) dikeluarkan untuk mempermudah perhitungan. Pada bulan Mei 1946, nilai tukar uang kertas 100 b.-milpengő (100 triliun atau 1020) hanya dihargai US$0,024.

Pada tahun 1946, adopengő (tax pengő) dikeluarkan. Pada awalnya, itu adalah unit akuntansi yang hanya digunakan oleh pemerintah dan bank-bank besar. Tapi karena agak lebih stabil. Pemerintah memutuskan adopengő menjadi alat pembayaran yang sah dan menggantikan pengő pada tingkat 1:200.000.000

Ketika hiperinflasi berlanjut, pemerintah Hongaria memutuskan untuk mengganti mata uang yang terdepresiasi dengan forint pada Agustus 1946.

Saat ini, forint Hungaria tetap menjadi mata uang nasional negara tersebut dan dianggap sebagai mata uang yang relatif stabil.

3. Yunani

Redenominasi besar lainnya terjadi di Yunani pada tahun 1944, tepat setelah negara itu dibebaskan dari penjajah Axis. Karena hiperinflasi, drachma Yunani didenominasi ulang sebanyak 50 miliar kali.

Kenaikan tajam harga dimulai pada April 1941, ketika pasukan Jerman menyerbu Yunani. Selama masa pendudukan, sebagian besar barang dari sektor pertanian, mineral, dan industri digunakan untuk mendukung pasukan Axis dan menyediakan perbekalan untuk Africa Korps. Oleh karena itu, produk-produk tersebut dijual dengan harga yang sangat rendah, dan nilai ekspornya turun secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh penjarahan perbendaharaan Yunani dan blokade laut.

Dengan kenaikan harga, tenaga kerja menuntut lebih banyak drachma untuk menutupinya. Pada tahun 1944, negara menghadapi tingkat inflasi tertinggi 3 × 1010% yang mengakibatkan penerbitan uang kertas 100.000.000.000 drachma.

Segera setelah pasukan Axis meninggalkan negara itu, inflasi melambat. Drachma lama ditukar dengan yang baru dengan harga 500.000.000 banding 1. Tetapi Yunani masih menderita inflasi. Butuh beberapa tahun untuk tingkat turun di bawah 50%.

Pada bulan Mei 1954, drachma tersebut didenominasikan kembali pada tingkat 1.000:1. Pada tahun 2001, drachma diganti dengan euro pada tingkat 340,75 banding 1.

4. Yugoslavia

Yugoslavia pernah melakukan beberapa kali redenominasi mata uangnya pada tahun 1992-1994. Negara ini menghadapi periode hiperinflasi terpanjang ketiga dalam sejarah dunia, setidaknya ada empat redenominasi besar selama waktu ini.

Pada tahun 1990, Yugoslavia menerapkan reformasi mata uang, yang menyiratkan pertukaran 10.000 dinar lama menjadi satu dinar konvertibel baru. Pada saat itu, empat negara bagian meninggalkan Republik Federal dan mulai mengeluarkan mata uang mereka sendiri.

Pada tahun 1992, dinar yang direformasi menggantikan yang konvertibel pada tingkat 1:10. Itu adalah periode ketika hiperinflasi mulai meningkat, mencapai 1 juta persen pada tahun 1993.

Salah satu alasannya adalah Perang Bosnia yang mengakibatkan aksi boikot PBB. Aksi ini secara signifikan merusak ekonomi yang dilemahkan oleh operasi militer.

Pada 1993, pemerintah memperkenalkan dinar baru dengan nilai tukar 1 hingga 1.000.000 yang lama. Namun, satuan mata uang ini hanya bertahan selama tiga bulan.

Kemudian, pada 1994, revaluasi lain menyiratkan pertukaran 1 dinar baru dengan 1.000.000.000 yang lama. Dinar baru ini adalah unit mata uang yang berumur pendek dari semua mata uang yang pernah diterbitkan.

Kurang dari sebulan kemudian, pemerintah memperkenalkan dinar Novi menggantikan yang lama dengan kurs 13 juta menjadi 1. Kali ini, mata uang itu dipatok ke Deutsche Mark. Akhirnya, 1 dinar Novi sama dengan sekitar 2,4×1030 dinar sebelum perang melanda negara tersebut.

5. Jerman

Jerman ternyata pernah melakukan redenominasi besar-besara setelah Perang Dunia I. Sebelum 1914, mata uang nasional di sini adalah goldmark yang dikaitkan dengan standar emas. Tetapi setelah perang dimulai, tidak ada logam mulia yang tersisa untuk mendukung mata uang. Goldmark telah mendevaluasi dan mendapatkan nama baru - papiermark. Itu didukung oleh tanah yang digunakan untuk pertanian dan tujuan bisnis.

Setelah Perang Dunia I, Jerman harus membayar reparasi sesuai dengan Perjanjian Versailles. Karena tidak memiliki cadangan emas atau mata uang, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang tidak terbatas untuk membayar utang. Kondisi ini menyebabkan papiermark runtuh.

Inflasi mencapai puncaknya 29.500% pada tahun 1923. Saat itu, denominasi tertinggi 100 triliun mark setara dengan US$24.

Pada bulan November 1923, papiermark yang tidak berharga diganti dengan rentenmark dengan nilai 1 triliun (1012) banding 1. Meskipun setahun kemudian, unit baru ini diganti dengan reichsmark yang setara. Langkah ini membantu menstabilkan situasi dan mengembalikan Jerman ke mata uang yang didukung emas.

6. China

Sekitar tahun 1948-1949, Tiongkok pernah mengalami hiperinflasi yang berkepanjangan karena perang saudara dan China - Jepang. Yuan lama terdepresiasi parah, karena uang kertas dicetak dalam jumlah besar untuk menutupi pengeluaran militer yang meningkat.

Pada tahun 1948, yuan emas (putaran emas) diperkenalkan untuk menggantikan mata uang lama dengan nilai 3.000.000:1. Pemerintah memaksa orang untuk menukar emas, perak, dan mata uang asing mereka dengan unit baru. Kerugian kelas menengah di China begitu tinggi sehingga pemerintah kehilangan dukungan utamanya dalam perang saudara

Yuan emas sangat rentan terhadap hiperinflasi karena persiapan cetak yang tidak memadai dan kegagalan untuk menegakkan batasan penerbitan. Harga terus meningkat pesat, meskipun pemerintah mencoba untuk membekukan mereka, melarang kenaikan dan penimbunan. Akhirnya, hiperinflasi mencapai tingkat lebih dari 1,1 juta persen per tahun.

Pada hari-hari terakhir perang saudara, pemerintah China memperkenalkan yuan perak, yang seharusnya menggantikan yuan emas dengan rasio 1:500.000.000. Tetapi mata uang baru hanya beredar di beberapa bagian negara dan dihentikan beberapa bulan kemudian dengan perubahan situasi politik.

Pada pertengahan tahun 1949, pemerintah baru menetapkan renminbi sebagai mata uang nasional yang baru. Dan ketika hiperinflasi berhenti, 10.000 yuan lama ditukarkan dengan 1 yuan modern pada tahun 1955. Kini, tak disangka, yuan China adalah salah satu mata uang cadangan utama dunia.

7. Nikaragua

Mata uang Nikaragua , cordoba diperkenalkan pada tahun 1912 sebagai pengganti peso. Awalnya, cordoba hampir sama dengan dolar AS karena industrialisasi dan beberapa pertumbuhan ekonomi di Nicaragua yang masif.

Namun pada tahun 1960-an, situasi mulai menurun karena kelemahan dalam sistem ekonomi. Kemudian, pada tahun 1972, bencana gempa bumi menghancurkan banyak infrastruktur industri di Nikaragua .

Defisit anggaran, pinjaman luar negeri, dan inflasi mulai berkembang pesat karena banyak uang dihabiskan untuk rekonstruksi. Pada 1977, Nikaragua menghadapi perang saudara, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam investasi asing. Meskipun konflik berhenti pada tahun 1979, biaya revolusi sangat besar.

Pemerintah memutuskan untuk mengisi kesenjangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran dengan mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan kenaikan inflasi yang tajam, yang pada tahun 1987 mencapai lebih dari 13.109% per tahun.

Pada tahun 1989, negara tersebut menerapkan program penghematan, yang mencakup pengendalian harga yang ketat dan juga mata uang yang diredenominasi. Cordoba kedua diperkenalkan dengan kecepatan 1 hingga 1.000 cordoba lama.

Akibatnya, inflasi turun ke tingkat tahunan sebesar 240%. Pada tahun yang sama Badai Joan menyebabkan kerusakan parah yang menghancurkan semua upaya anti-inflasi.

Pemerintah baru yang mulai menjabat pada 1990 mulai menerapkan perubahan radikal yang bertujuan untuk merangsang ekspor produk pertanian dan mengaktifkan kembali sektor swasta.

Salah satu tindakan juga adalah redenominasi, yang terjadi pada tahun 1991. Córdoba oro (emas) diperkenalkan dengan kecepatan 1 hingga 5.000.000 córdoba ke-2.

8. Republik Zaire atau Kongo

Mata uang Zaire diperkenalkan pada tahun 1960 ketika negara itu merdeka. Mata uang menggantikan franc Kongo pada tingkat 1 banding 1.000. Nilai tukarnya adalah 2 zaïres hingga US$1 pada tahun 1967. Tetapi karena mata uang itu dinilai terlalu tinggi, maka terjadi penurunan dramatis di tahun-tahun berikutnya.

Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman menyebabkan Zaire atau yang sekarang dikenal dengan Kongo mengalami inflasi. Kekurangan yang konsisten dari mata uang keras pada tingkat resmi memperkuat pasar gelap.

Akses ke mata uang asing terbatas karena sebagian besar merupakan hak istimewa elit politik. Semua ini disertai dengan serangkaian perang saudara yang disebut Krisis Kongo.

Pada 1965, pemerintah baru Kongo entah bagaimana menstabilkan negara secara politik. Tetapi situasi ekonomi terus menurun karena infrastruktur yang buruk, kerangka hukum yang tidak pasti, dan korupsi.

Sekitar tahun 1991, untuk mencocokkan nilai tukar resmi dengan pasar gelap, zaire didevaluasi menjadi 15.300 per US$. Setahun kemudian, 1.990.000 zaire menjadi US$1.

Kemudian, pada 1993, pemerintah mencoba menghentikan inflasi dengan memperkenalkan mata uang baru - Nouveau zaire. Redenominasi berlangsung dengan tarif 3 juta zaire lama menjadi 1 unit baru. Sayangnya, mata uang baru juga mengalami inflasi yang tinggi.

Karena upaya untuk menghentikan inflasi tidak efektif, pada tahun 1997, negara itu menetapkan kembali franc Kongo pada tingkat 1 hingga 100.000 zaïres baru.

9. Bolivia

Redenominasi besar-besaran terjadi di Bolivia pada tahun 1987, ketika peso boliviano diganti dengan boliviano pada tingkat 1.000.000:1. Nilai unit mata uang baru setara dengan US$1.

Boliviano adalah mata uang nasional Bolivia sejak tahun 1864. Namun pada tahun 1963, karena inflasi yang meningkat, mata uang tersebut diganti dengan peso boliviano pada tingkat 1.000:1.

Dikutip dari FXSSI, nilai tukar baru ditetapkan 11,875 peso per US$ 1. Namun, pada 1985, satu dolar AS sama dengan sekitar satu juta peso boliviano di pasar gelap. Mata uang telah mendevaluasi 95%.

Pada tahun 1982, karena tidak ada cukup waktu untuk mencetak uang kertas biasa, Banco Central memperkenalkan cek de gerencia (draf bank) yang jauh lebih sederhana mulai dari 5.000 hingga 10 juta peso bolivianos.

Setelah itu, pada 1986, Bolivia hampir menggantikan uang kertas biasa yang beredar. Inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1985 ketika tingkat tahunan lebih dari 20.000%. Harganya naik sekitar satu juta kali lipat.

Pada tahun 1987, pemerintah menerapkan reformasi fiskal dan moneter, yang mencakup transisi ke boliviano baru dengan laju 1.000.000:1. Pada saat itu, US$1 bernilai 1,8-1,9 juta peso. Di awal tahun 90-an, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah mengurangi inflasi, membawanya ke tingkat yang terkendali.

10. Peru

Sejak 1863, sol adalah mata uang nasional di Peru. Tetapi inflasi kronis akibat pemburukan ekonomi memaksa pemerintah untuk menggantinya dengan inti pada tingkat 1.000:1 pada tahun 1985. Pada saat itu, US$1 sama dengan lebih dari 3.210.000.000 sol.

Redenominasi ini mengubah inflasi menjadi hiperinflasi, yang meningkat secara efektif hingga awal 1990-an. Sebelum revaluasi mata uang kedua pada tahun 1991, uang kertas "inti millón" biasanya digunakan untuk mempermudah perhitungan.

Peralihan ke sol nuevo baru dilakukan pada tahun 1991 untuk menstabilkan ekonomi Peru. Mata uang baru diadopsi pada tingkat 1 sol baru ke 1.000.000 inti (1.000.000.000 sol lama). Kemudian, pada tahun 2015, pemerintah menolak label "nuevo" dan mengganti nama mata uang menjadi "sol."

Sejak nuevo sol diperkenalkan, tingkat inflasinya tetap di level 1,5%, yang dianggap terendah di Amerika Selatan dan Latin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada saat Belanda masih menguasai Indonesia, Kongsi Dagang Hindia Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie/VOC) mulai menjual saham untuk pertama kalinya kepada publik pada tahun 1602.

Tak sulit bagi perusahaan sekelas VOC menjaring investor. Sebagai perusahaan yang menjual komoditas paling dicari di Eropa saat itu, alias rempah-rempah, banyak orang memprediksi VOC bakal sangat berjaya dan memberi keuntungan besar.

Atas dasar inilah, ketika mengeluarkan keputusan untuk IPO, orang-orang ramai datang ke Bursa Efek Amsterdam. Terlebih, VOC juga menjadi perusahaan pertama di dunia yang melakukan apa yang pada era modern saat ini dikenal sebagai penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

"Secara keseluruhan, ada 1.143 investor yang berinvestasi untuk modal awal VOC di Amsterdam," tulis Lodewijk Petram dalam The World's First Stock Exchange (2011).

Dalam aturan, setiap investor berhak memutuskan berapa banyak uang yang diinvestasikan. Tak ada batas minimum atau maksimum. Begitu pula soal asal-usul investor. Siapapun boleh menaruh uangnya di VOC.

Alhasil, tak cuma pejabat, bangsawan, dan orang berduit saja yang menjadi investor. Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Neeltgen Cornelis juga melakukannya.

Ketertarikan Neeltgen berinvestasi di VOC berawal dari majikannya, Dirck van Os yang kebetulan Direktur VOC. Pada masa-masa IPO banyak orang keluar-masuk ke rumah van Os untuk urusan investasi.

Saat itu, perdagangan bursa efek tak seperti sekarang. Semuanya serba manual dan dicatat menggunakan kertas. Jadi, wajar apabila rumah Dirck van Os ramai para investor. Di tengah keramaian itulah, terpantik rasa penasaran Neeltgen.

Dari hati paling dalam dia sebenarnya ingin berinvestasi di VOC. Dia percaya VOC bakal memberi keuntungan besar. Namun, di sisi lain, dia juga bingung: uangnya dari mana?

Sebagai pembantu, gajinya kurang dari lima puluh sen dalam sehari. Uang segitu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, dia maju-mundur untuk berinvestasi dari hari ke hari.

Hingga akhirnya, di penghujung Agustus saat penawaran perdana saham bakal VOC ditutup, dia berubah pikiran.

"Dia berpikir akan selalu menyesal apabila dia tidak berinvestasi sekarang. Alhasil dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan uang tabungannya," tulis Petram.

Dari uang tabungan hasil kerja kerasnya jadi ART disisihkan 100 gulden untuk membeli saham VOC. Dia pun menyerahkan uang tersebut kepada majikannya.

Nama Neeltgen Cornelis pun tercatat sebagai pemegang daftar saham VOC, meski sangat kecil dibanding yang lainnya. Saat itu, bos-bos VOC menaruh uang dalam jumlah besar. Ada yang 85.000 gulden, 65.000 hingga 45.000 gulden.

Lalu, apakah Neeltgen untung dari pembelian saham VOC?

Menurut Petram, iya tapi hanya sesaat karena Neeltgen melepas kepemilikan saham VOC pada Oktober 1603 atau setahun setelah melakukan pembelian. Dia menjual seluruh sahamnya kepada Jacques de Pourcq.

Padahal, jika terus-menerus dipegang, uang 100 gulden tersebut bisa berubah menjadi ribuan gulden. Atau setidaknya, kata Petram, pemegang saham VOC bisa menerima rempah-rempah setiap saat sebagai bentuk dividen.

Mengingat VOC dalam beberapa tahun mendatang sejak IPO terbukti jadi perusahaan terbesar di dunia berkat sukses menjual dan menguasai rempah-rempah dari bumi Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada saat Belanda masih menguasai Indonesia, Kongsi Dagang Hindia Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie/VOC) mulai menjual saham untuk pertama kalinya kepada publik pada tahun 1602.

Tak sulit bagi perusahaan sekelas VOC menjaring investor. Sebagai perusahaan yang menjual komoditas paling dicari di Eropa saat itu, alias rempah-rempah, banyak orang memprediksi VOC bakal sangat berjaya dan memberi keuntungan besar.

Atas dasar inilah, ketika mengeluarkan keputusan untuk IPO, orang-orang ramai datang ke Bursa Efek Amsterdam. Terlebih, VOC juga menjadi perusahaan pertama di dunia yang melakukan apa yang pada era modern saat ini dikenal sebagai penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

"Secara keseluruhan, ada 1.143 investor yang berinvestasi untuk modal awal VOC di Amsterdam," tulis Lodewijk Petram dalam The World's First Stock Exchange (2011).

Dalam aturan, setiap investor berhak memutuskan berapa banyak uang yang diinvestasikan. Tak ada batas minimum atau maksimum. Begitu pula soal asal-usul investor. Siapapun boleh menaruh uangnya di VOC.

Alhasil, tak cuma pejabat, bangsawan, dan orang berduit saja yang menjadi investor. Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Neeltgen Cornelis juga melakukannya.

Ketertarikan Neeltgen berinvestasi di VOC berawal dari majikannya, Dirck van Os yang kebetulan Direktur VOC. Pada masa-masa IPO banyak orang keluar-masuk ke rumah van Os untuk urusan investasi.

Saat itu, perdagangan bursa efek tak seperti sekarang. Semuanya serba manual dan dicatat menggunakan kertas. Jadi, wajar apabila rumah Dirck van Os ramai para investor. Di tengah keramaian itulah, terpantik rasa penasaran Neeltgen.

Dari hati paling dalam dia sebenarnya ingin berinvestasi di VOC. Dia percaya VOC bakal memberi keuntungan besar. Namun, di sisi lain, dia juga bingung: uangnya dari mana?

Sebagai pembantu, gajinya kurang dari lima puluh sen dalam sehari. Uang segitu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, dia maju-mundur untuk berinvestasi dari hari ke hari.

Hingga akhirnya, di penghujung Agustus saat penawaran perdana saham bakal VOC ditutup, dia berubah pikiran.

"Dia berpikir akan selalu menyesal apabila dia tidak berinvestasi sekarang. Alhasil dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan uang tabungannya," tulis Petram.

Dari uang tabungan hasil kerja kerasnya jadi ART disisihkan 100 gulden untuk membeli saham VOC. Dia pun menyerahkan uang tersebut kepada majikannya.

Nama Neeltgen Cornelis pun tercatat sebagai pemegang daftar saham VOC, meski sangat kecil dibanding yang lainnya. Saat itu, bos-bos VOC menaruh uang dalam jumlah besar. Ada yang 85.000 gulden, 65.000 hingga 45.000 gulden.

Lalu, apakah Neeltgen untung dari pembelian saham VOC?

Menurut Petram, iya tapi hanya sesaat karena Neeltgen melepas kepemilikan saham VOC pada Oktober 1603 atau setahun setelah melakukan pembelian. Dia menjual seluruh sahamnya kepada Jacques de Pourcq.

Padahal, jika terus-menerus dipegang, uang 100 gulden tersebut bisa berubah menjadi ribuan gulden. Atau setidaknya, kata Petram, pemegang saham VOC bisa menerima rempah-rempah setiap saat sebagai bentuk dividen.

Mengingat VOC dalam beberapa tahun mendatang sejak IPO terbukti jadi perusahaan terbesar di dunia berkat sukses menjual dan menguasai rempah-rempah dari bumi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang pandangan ekonominya yang berakar pada sejarah panjang keluarganya untuk berjalan beriringan antara kapitalisme dan sosialisme.

Hal ini dia sampaikan saat berdialog dengan Steve Forbes, Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, dalam sesi “Pertemuan Pikiran” di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Awalnya, Steve Forbes menyinggung garis keturunan Prabowo yang berasal dari keluarga intelektual dan ekonom terkemuka Indonesia.

“Kakek Anda adalah pendiri salah satu bank terkenal, dan ayah Anda adalah ekonom brilian yang pernah melayani dua presiden Indonesia Soekarno dan Soeharto. Bagaimana latar belakang keluarga Anda membentuk pandangan ekonomi Anda?” tanya Forbes.

Menanggapi pertanyaan itu, Presiden Ke-8 RI itu menjawab dengan lugas, sambil mengaitkan sejarah keluarganya dengan dinamika perjuangan Indonesia melawan kolonialisme.

“Kakek saya hidup pada masa Indonesia masih menjadi koloni Belanda. Ayah saya menempuh pendidikan ekonomi di Belanda pada tahun 1940-an, masa ketika bangsa kami tengah berjuang untuk merdeka,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pada masa itu, banyak pemimpin Asia dan Afrika yang berpandangan sosialis karena ideologi tersebut identik dengan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme.

“Saat itu, hampir semua gerakan muda di Asia dan Afrika berhaluan kiri sosialis, bahkan komunis. Ayah saya pun seorang sosialis muda dan sempat menjadi pemimpin Partai Sosialis Indonesia,” ujarnya.

Namun, perjalanan sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ke Amerika Serikat sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membawa perubahan besar dalam cara pandangnya.

“Di New York, beliau bergaul dengan banyak tokoh bisnis Amerika. Mereka para kapitalis, tapi juga anti-kolonialis dan menentang imperialisme. Ayah saya sering menyebut nama Matthew B. Fox, pendiri 20th Century Fox, yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia,” imbuhnya.

Dari pengalaman itu, kata Prabowo, sang ayah belajar bahwa kapitalisme juga memiliki nilai-nilai penting yang dapat bersinergi dengan semangat sosialisme.

“Ketika kembali ke Indonesia di awal masa kemerdekaan, beliau menjadi lebih seimbang. Masih berpikir sosialis, tapi memahami pentingnya kebebasan berusaha dan kewirausahaan,” ungkapnya.

Prabowo kemudian mengenang salah satu percakapan yang membekas di masa kecilnya, saat dia bertanya langsung kepada ayahnya tentang sistem ekonomi terbaik bagi Indonesia.

“Ayah saya menjawab, sistem terbaik untuk Indonesia haruslah sistem ekonomi campuran mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Saya rasa, pandangan itu kini menjadi arus utama dunia, seperti the third way ala Tony Blair,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, setiap negara harus menemukan keseimbangan sendiri antara efisiensi pasar dan tanggung jawab sosial, tanpa terjebak dalam ekstrem ideologis.

“Di abad ke-21 ini, tidak mungkin satu filosofi ekonomi cocok untuk semua negara. Setiap bangsa harus menemukan sistem yang bekerja untuk dirinya sendiri,” tegas Prabowo.