Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto meminta maaf karena belum dapat mengunjungi seluruh lokasi terdampak bencana banjir di Sumatra hingga Aceh.

Prabowo memahami bahwa dirinya beberapa kali mengunjungi kegiatan penting di sejumlah wilayah, tetapi tidak menyampingkan wilayah lainnya karena turut mengalami dampak yang besar.

Dia menyebut kerap mendapatkan laporan dari pemerintah daerah maupun jajaran kabinetnya karena tak kunjung mendatangi sejumlah wilayah.

"Saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak Mendagri dari gubernur bahwa banyak kabupaten lain bertanya 'ko presiden belum sampai'. Saya minta maaf belum bisa ke semua titik," jelas Prabowo saat kunjungan ke Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).

Namun, dirinya sudah berkoordinasi dengan gubernur dan Mendagri agar dapat mengunjungi seluruh wilayah yang terdampak.

"Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur dan Mendagri nanti Insyallah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangin," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pihak yang berjibaku membantu penanganan pascabencana Sumatra-Aceh.

Menurutnya, pejabat negara yang datang ke lokasi bencana berupaya mencarikan solusi dengan menghimpun berbagai masalah dan berkoordinasi bersama pejabat daerah setempat.

"Kita ingin katakanlah [bukan] sekadar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah," terangnya.

Dia menyampaikan pejabat pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan kerja nyata kepada masyarakat melalui langkah-langkah strategis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan dana operasional pendidikan darurat senilai Rp25,9 miliar untuk menunjang pendidikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Dana operasional pendidikan darurat yang sudah kami serahkan seluruhnya ada Rp25.915.000.000 , untuk di Aceh Rp11.295.000.000, di Sumatra Barat Rp8.540.000.000, dan di Sumatra Utara Rp6.080.000.000," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti saat konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, Abdul menjelaskan telah menyalurkan dukungan psikososial sebesar Rp300 juta untuk Aceh, Rp200 juta untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Secara khusus bagi guru dan tenaga pendidikan yang terdampak telah disalurkan tunjangan dengan total 16.467 guru atau Rp32 miliar. Penyaluran ini juga menyasar guru di Lumajang, Jawa Timur yang terdampak letusan Gunung Semeru.

"Total untuk Aceh grand totalnya adalah Rp15.722.000.000 untuk 7.861 guru. Kemudian di Sumatra Barat Rp5.590.000.000 untuk 2.795 guru, kemudian di Sumatra Utara Rp11.566.000.000 untuk 5783," jelasnya.

Adapun Jawa Timur tersalurkan Rp56 juta bagi 28 guru. Abdul menjelaskan sebagian penyaluran dana ini masih proses karena membutuhkan waktu cukup lama serta nominal besar, di mana transfer selanjutnya diberikan pada bulan Januari dan Februari 2026.

Lebih lanjut, bantuan pendidikan lainnya di wilayah Sumatra-Aceh adalah school kit atau peralatan sekolah dengan total 27 ribu peralatan sekolah.

Dari data yang dipaparkan, total sekolah yang terdampak sebanyak 4.149. Di Aceh sebanyak 2.756, Sumatra Barat 443, dan Sumatra Utara 950.

"Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen, kemudian di sumbar 380 atau 86 persen, dan di sumut 902 atau 95 persen," terangnya.

Abdul menyebut sejumlah sekolah telah masuk tahap pembersihan. Di Aceh, katanya, sebanyak 516 sekolah, Sumatra Barat 42 sekolah, dan Sumatra Utara 29 sekolah. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan masih memerlukan waktu yang cukup lama sesuai tingkat keparahan kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai imbauan sejumlah kepala daerah agar perayaan Tahun Baru dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatra dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait imbauan kepala daerah agar masyarakat tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan, termasuk tidak menyalakan kembang api, Prasetyo menyatakan pemerintah pusat sependapat dengan sikap tersebut.

“Saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” ujar Prasetyo.

Dia menekankan, sebagai satu bangsa, masyarakat Indonesia perlu ikut merasakan duka yang dialami saudara-saudara sebangsa yang tengah terdampak bencana, meskipun momentum tersebut bertepatan dengan pergantian tahun.

“Sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan,” katanya.

Menurut Prasetyo, pandangan yang disampaikan para kepala daerah terkait perayaan Tahun Baru yang sederhana sudah sejalan dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Pemerintah berharap masyarakat dapat menyambut Tahun Baru dengan penuh keprihatinan, empati, dan solidaritas, serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.

“Kalau kami berpendapat, apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan memasuki hari keempat penanganan banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, total korban jiwa sebanyak 442, Minggu (30/11/2025).

Penambahan jumlah korban setelah Satuan Tugas Gabungan dari TNI, Polri, BNPB, dan personel lainnya melakukan penyisiran di tiga provinsi tersebut.

"Jadi korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang," kata Suharyanto dilansir akun YouTube @BNPB, Minggu (30/11/2025).

Dia menyebut, korban terbanyak berada di Tapanuli Selatan. Sedangkan sisanya di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Dia juga melaporkan, pengungsi juga turut bertambah menjadi 3.600 jiwa di Tapanuli Utara. Lalu di Tapanuli Selatan sebanyak 4.661 jiwa yang mengungsi, Sibolga sebanyak 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan sebanyak 2.200 jiwa, dan Mandailing Natal 1.378 jiwa.

Dari segi akses transportasi, jalur Tarutung-Sibolga masih proses normalisasi dan baru berhasil ditembus sepanjang 40 km. Suharyanto menyampaikan masih ada warga yang terjebak di antara jalan Sibolga ke Tapanuli Tengah, di mana mereka mengungsi di area tersebut.

Lalu jalan Tarutung-Tapanuli Utara masih lumpuh, di mana personel gabungan membawa logistik ke titik-titik itu. Jalur Mandailing Natal berangsur pulih.

Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah hanya bisa diakses melalui jalur udara. Lalu, Bandara Pinangsori sudah dapat diakses jalur darat sehingga pendistribusian logistik ke Tapanuli Tengah bisa menggunakan jalur udara dan darat. Tapanuli Tengah ke Sibolga sudah bisa ditembus.

Korban Jiwa di Aceh 96 Orang

Suharyanto menjelaskan bahwa korban jiwa di Aceh menjadi 96 orang, dan 75 masih dinyatakan hilang. Korban jiwa terdampak di 11 kabupaten dan kota.

Dia merincikan jalur transportasi yang masih lumpuh adalah Sumatra Utara-Aceh Tamiang, Banda Aceh-Lhokseumawe, Aceh Utara-Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subusalam, Singkil, dan Aceh Selatan.

Namun, akses komunikasi di Bener Meriah telah lancar, begitupun Aceh Timur, dan Langsa.

Korban Jiwa Sumatra Barat menjadi 129

Suharyanto menyampaikan bahwa korban Jiwa di Sumatra Barat mencapai 129 orang, 118 masih hilang, dan 16 luka-luka. Wilayah Padang Pariaman juga telah pulih dan banyak warga yang berangsur angsur mengunjungi rumahnya.

Di Agam, katanya, korban jiwa menjadi 87, sedangkan 76 masih dinyatakan hilang. Terdapat 8 kabupaten/kota yang terdampak dan masih menjadi fokus utama.

Jalur Kota Padang Panjang dan Secincin masih putus. Dia mengatakan akses dari Jakarta ke Sumatra Barat menggunakan jalur darat masih bisa diakses.

Adapun sampai saat ini Satgas Gabungan masih mendistribusikan kebutuhan pokok mulai dari makanan, minuman, selimut, tenda keluarga dan tenda pengungsian. Selain itu, sejumlah lokasi telah dipasangi Starlink untuk mempermudah komunikasi. Proses penyaluran akan terus bertambah setiap harinya yang didominasi dari jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan.

Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara.

Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.