Ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Hari ini saya melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya pada posisi yang sangat strategis, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Direktur Jenderal Anggaran,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru.

Dirinya menyampaikan bahwa para pejabat akan menjalankan tugas di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sehingga diperlukan ketajaman membaca risiko, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu berpesan akan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel.

“APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas Presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

BAGHDAD - Pihak berwenang Irak telah menangkap 47 pejabat dalam operasi anti-korupsi yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) baru Ali al-Zaidi pada Minggu pagi. Penangkapan puluhan pejabat korup ini dipublikasikan media pemerintah, Iraqi News Agency (INA).

INA mengutip pejabat senior setempat yang mengatakan para tersangka telah ditangkap atas tuduhan korupsi. Mereka termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat dari Kementerian Perminyakan.

Komisi Integritas Irak mengatakan penangkapan dilakukan di Baghdad setelah pemantauan yang cermat dan berkelanjutan selama operasi besar pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Komisi tersebut membenarkan adanya penangkapan dan penahanan para pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, dan pengusaha di seluruh negeri.

Menurut stasiun televisi Rudaw, dinas keamanan menggerebek Zona Hijau yang dibentengi di Baghdad, yang menampung banyak kementerian dan hotel mewah.

Zaidi, seorang pengusaha dengan sedikit pengalaman politik, dipilih sebagai PM baru Irak oleh Kerangka Kerja Koordinasi untuk mencoba membentuk pemerintahan baru pada bulan April.

Salah satu tugas utamanya adalah memberantas korupsi, yang telah meluas di Irak selama beberapa dekade dan yang telah dijanjikan oleh para perdana menteri sebelumnya, tetapi gagal, untuk ditangani.

Transparency International secara rutin menempatkan Irak di antara negara-negara paling korup di dunia, menempatkannya di peringkat ke-136 dari 182 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi mereka.

Rekaman video yang dibagikan di saluran Telegram lokal menunjukkan pasukan keamanan dalam kendaraan lapis baja berat di Zona Hijau, termasuk klip mereka di dalam sebuah kompleks dan, dalam satu kesempatan, di dalam sebuah rumah.

Seorang diplomat di Baghdad mengatakan kepada AFP, Senin (29/6/2026), bahwa operasi anti-korupsi pimpinan al-Zaidi adalah bagian dari persiapan kunjungan Washington dan dirancang untuk menunjukkan komitmennya terhadap janjinya.

Penggerebekan tersebut juga bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Baghdad, yang berjanji untuk memperluas kerja sama Teheran dengan pemerintah Irak yang baru di semua sektor.

Irak telah lama berada di antara pengaruh yang bersaing dari sekutunya, Iran yang bertetangga, dan Amerika Serikat.

Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa penggerebekan dilakukan bukan hanya karena korupsi, tetapi juga merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar melawan “faksi-faksi yang mendanai dan penyelundupan dolar dan minyak Iran—merujuk pada kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Teheran, yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pejabat keamanan tersebut menambahkan bahwa tekanan AS adalah kunci dalam masalah ini, dan menambahkan bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan.

Selama perang Timur Tengah baru-baru ini, kelompok-kelompok pro-Iran ikut campur untuk mendukung Teheran dan menyerang fasilitas AS di Irak, termasuk penyergapan terhadap diplomat AS di Baghdad. Mereka juga menyerang target di negara-negara Teluk.

Baru-baru ini, setidaknya dua kelompok bersenjata mengatakan mereka akan bekerja sama untuk menyerahkan senjata kepada negara.

Zaidi, yang berkuasa setelah AS memveto kandidat lain, berharap untuk menarik lebih banyak investasi AS ke Irak, yang sangat membutuhkan pemulihan ekonominya, terutama setelah kerugian pendapatan yang signifikan akibat penghentian ekspor minyak selama perang Timur Tengah.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku masih kerap menerima pesan WhatsApp dari berbagai pihak yang meminta bantuan agar anaknya bisa lolos dalam proses seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol).

Namun, Sigit menyatakan Polri saat ini berkomitmen menjalankan rekrutmen secara bersih dan transparan sehingga tidak ada lagi kuota khusus, termasuk bagi titipan pejabat maupun tokoh tertentu.

Sigit juga mengaku kerap memarahi bawahannya yakni Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol Anwar karena masalah tersebut.

"Pak Anwar ini selalu saya marahi, 'kok selalu masih ada yang WA saya minta supaya anaknya bisa diloloskan di tahap berikutnya sementara Pak Anwar sudah mengumumkan'," ujar Sigit saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sigit, setelah hasil seleksi diumumkan tidak ada lagi perubahan yang bisa dilakukan. Karena itu, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang berharap mendapat bantuan untuk meloloskan putra-putrinya ke Akpol.

"Saya mohon maaf kepada rekan-rekan di sini, mohon maaf barangkali ada yang putra-putranya masuk Akpol, kami tidak bisa berbuat banyak untuk membantu karena memang sudah menjadi komitmen kita saat itu untuk tidak ada lagi kuota khusus dari Kapolri," katanya.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Sigit mengungkapkan permintaan titipan tidak hanya datang dari pejabat aktif, tetapi juga dari sejumlah mantan pimpinan Polri. Meski demikian, seluruh permintaan tersebut tidak dapat diakomodasi.

"Saya lihat banyak sekali putra ataupun titipan dari pejabat-pejabat termasuk mantan-mantan pimpinan Polri, kali ini kami tidak bisa membantu," ujarnya.

Sigit menjelaskan sikap tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan institusi Polri, sekaligus menjaga komitmen reformasi yang sedang dijalankan. Ia menilai memberikan bantuan kepada satu peserta berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.

"Risikonya ya kita lebih baik dimarahi tapi mudah-mudahan ini yang kita lakukan bukan karena kita tidak ingin bantu, tapi ini bagian dari upaya kita untuk ingin menunjukkan bahwa institusi Polri saat ini sedang berbenah untuk menjadi lebih baik," kata Sigit.

Sigit juga menyoroti peran Kompolnas dalam mengawasi berbagai proses di lingkungan Polri, termasuk pengawasan terhadap rekrutmen anggota Polri dan seleksi Akpol. Menurutnya, keterlibatan Kompolnas menjadi bagian dari upaya memastikan proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sekali lagi terima kasih, dan banyak hal yang telah dilaksanakan Kompolnas, mulai dari bagaimana mengklarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat yang masuk untuk bisa diteruskan baik kepada Presiden dan juga kepada Polri melalui Irwasum selama ini," jelasnya.

JAKARTA - Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi yang tengah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026).

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya terhadap penegakan hukum sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Kami menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan rekan-rekan di KPK. Per hari ini, para pegawai yang sedang menjalani proses pemeriksaan telah dinonaktifkan. Langkah ini kami ambil agar yang bersangkutan dapat fokus menjalani proses hukum dengan baik sekaligus memastikan layanan publik tetap optimal," ujar Hendarsam, Jumat (5/6/2026).

Untuk memastikan tugas administratif dan fungsi strategis tetap berjalan, Ditjen Imigrasi juga menunjuk Pelaksana Harian (Plh) pada posisi yang terdampak. "Pergantian dilakukan seketika agar tidak ada stagnasi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas di lapangan," ucapnya.

Pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak kasus tersebut terhadap pelayanan keimigrasian. Karena itu, penguatan internal dilakukan agar hak masyarakat dalam memperoleh layanan tetap terpenuhi.

"Kami meyakinkan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga negara asing bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan normal dan optimal. Sistem pelayanan berbasis digital maupun tatap muka dipastikan beroperasi seperti biasa tanpa ada penundaan," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menyatakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dapat diberikan kepada WNA pemegang visa tinggal terbatas yang akan langsung memperoleh ITAS elektronik (e-ITAS) setelah tiba di Indonesia dan melewati pemeriksaan imigrasi.

Untuk izin tinggal melalui alih status, WNA wajib melakukan pengambilan foto di kantor imigrasi sesuai domisili. Setelah proses foto selesai, penerbitan ITAS di kantor imigrasi membutuhkan waktu tiga hari kerja. Apabila permohonan memerlukan persetujuan Ditjen Imigrasi, penyelesaiannya memerlukan waktu lima hari kerja sejak permohonan diterima ditambah tiga hari kerja di kantor imigrasi setelah pengambilan foto.

"Saya telah menginstruksikan kepada jajaran untuk memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lini. Sistem pelayanan keimigrasian yang ada saat ini juga harus diawasi dengan ketat dan teliti. Seluruh prosedur, terutama yang menyangkut pelayanan publik wajib dijalankan secara lurus, transparan, dan patuh sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hendarsam.

Dia menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi meningkatkan sistem digital penerbitan izin tinggal agar proses permohonan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak. Selain itu, Imigrasi akan meluncurkan kampanye komunikasi publik yang ditujukan kepada para penjamin dan WNA untuk mengedukasi mereka mengenai prosedur resmi serta jangka waktu penyelesaian layanan sesuai standar operasional yang berlaku.

"Apabila masyarakat menemukan keterlambatan yang tidak wajar atau menghadapi upaya pemerasan dan pemaksaan gratifikasi untuk memperlancar proses pelayanan, segera laporkan oknum tersebut melalui kanal resmi pengaduan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti yang kuat agar dapat kami tindaklanjuti," ujar Hendarsam.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi pada Selasa melantik dan mengambil sumpah jabatan lima pimpinan baru setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, dan Kepala OJK Daerah.

Friderica mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan menjadi bagian penting dari proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi.

“Karena itu, pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi,” kata Friderica dalam kata sambutannya, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Friderica berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh.

“Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat serta pembangunan nasional,” kata dia.

Melalui penguatan organisasi ini, OJK menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Berikut daftar lengkap lima pejabat OJK yang dilantik di Jakarta pada Selasa (2/6).

- Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

- Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi

- Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

- Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

- Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada keterlibatan dari penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit yang dilakukan PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat 2017-2025. Saat ini, penyidik masih mendalami peran penyelenggara tersebut.

Hal ini disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi menyusul telah ditetapkannya salah seorang pengusaha bernama Sudianto (SDT) sebagai tersangka. Diketahui, SDT merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.

"Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan ya, dan bekerja sama dengan, tentu saja bekerja sama dengan penyelenggara negara," kata Syarief di kantot Kejagung, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, dia belum bisa membeberkan lebih jauh identitas penyelenggara negara yang dimaksud. Hanya saja, Syarief menyampaikan bahwa pihaknya saat ini juga masih melakukan pemeriksaan intensif sejumlah saksi terkait. "Yang diperiksa saksi mungkin sampai malam ini ada sekitar 8 sampai 10 orang ya," ujarnya.

Lihat video: Barang Mewah Rampasan Koruptor Dilelang Kejagung, Apa Saja Isinya?

Selain pemeriksaan, Kejagung juga masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat hingga malam ini. "Penggeledahan di Jakarta ada tiga tempat, dan di Pontianak itu dua tempat," ucapnya.

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga mantan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 21 Mei 2026. Mereka ditahan terkait perkara dugaan korupsi di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU.

Ketiganya berinisial DP, mantan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU; RS selaku mantan Sekretaris dirjen Cipta Karya; dan AS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di sekretariat ditjen Cipta Karya.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan, penahanan dilakukan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

"Peranan Tersangka Sdr. DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air adalah melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar dan 2 unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air," kata Dapot, Jumat (22/5/2026).

Sementara RS dan AS, berperan secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar.

Lihat video: Menteri Dody Buka Suara usai Kejati DKI Geledah Kantor Kementerian PU



Atas perbuatannya, DP disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidiair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jo.Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapot menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah dan sejumlah uang tunai dalam bentuk Dolar Amerika Serikat serta pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta.

Dapot memastikan, penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.

"Terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan sejak hari ini Kamis, 21 Mei 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana Sdr. DP ditahan di Rutan Salembang Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Sdr. RS dan Sdr. AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur," ucapnya.

Achmad Al Fiqri

JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Fahrurozi dituntut 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemnaker . Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrurozi selama 4 tahun dan 6 bulan penjara," kata jaksa, Senin (18/5).

Fahrurozi dituntut membayar pidana denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp233 juta subsider 2 tahun pidana penjara.

Selain membacakan tuntutan Fahrurozi, jaksa juga membacakan tuntutan terhadap 6 terdakwa lainnya. Secara lengkap tuntutan terhadap terdakwa lainnya sebagai berikut:

1. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025. Dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp233.018.441 (233 juta) subsider 2 tahun pidana penjara.

2. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025. Dituntut 7 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp4.735.170.000 (4,7 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp5.802.058.952 (5,8 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

4. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp13.262.341.634 (13,2 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

5. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp42.678.740.086 (42,6 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

6. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp14.496.315.411 (14,4 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

7. Supriadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3. Dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari pidana penjara, dan uang pengganti Rp19.812.796.902 (19,8 miliar) subsider 2 tahun pidana penjara.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kemnaker menerima aliran dana dari hasil pemerasan.

Praktik tersebut disebut dilakukan dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi atau dikenal dengan istilah biaya non teknis. Pemohon sertifikasi K3 diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikat dipercepat. Sebaliknya, apabila permintaan itu tidak dipenuhi, proses pengurusan disebut diperlambat atau dipersulit.

Jaksa menyebut total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Namun dalam persidangan, muncul fakta lain terkait besarnya aliran uang dari praktik tersebut.

Salah satunya pengakuan Irvian Bobby Mahendro yang menyebut dirinya menerima sekitar Rp58 miliar selama praktik pungutan biaya non teknis berlangsung.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jika ada orang-orang yang pernah dekatnya menyelewengkan uang rakyat. Padahal, ia sudah memberi kehormatan dan jabatan.

Prabowo juga bercerita pernah menerima laporan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Saat itu, Ateh sempat gemetar ketika melaporkan dugaan penyelewengan kepadanya.

“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya beri kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat dia nyeleweng, nyuri uang rakyat bagaimana apa yang harus saya perbuat?” kata Prabowo di acara peresmian Museum Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa dia? stres dia. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa beberapa orang dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan ngga pemeriksaan, karena dia tau ini deket sama presiden,” sambung dia.

Prabowo kemudian tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk memproses temuan tersebut. Prabowo menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang sudah menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang dekatnya.

Lihat video: Cerita Prabowo Didatangi Kepala BPKP yang Gemetar Minta Izin Periksa Orang Dekatnya



“Dia lihat saya, masalahnya apa, ‘Gimana Pak, petunjuk?. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, ngga ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ngga ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan dijaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” tegas dia.

Prabowo mengaku heran masih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelanggaran. “Saya heran hari gini masih ada yang nyoba-nyoba di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh,” imbuhnya.

Prabowo juga mengaku sedih melihat dampak kasus korupsi terhadap keluarga pejabat yang terlibat. Namun, ia menegaskan, memberikan dukungan kepada Kepala BPKP untuk menindaklanjuti setiap temuan yang ada.

“Saya sedih, di ujung puncak karier yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jamuan saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi gimana Pak?. Teruskan, tidak ada. Siapa pun, begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah ngga ada lagi,” tegas dia.

“Saya katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak, justru harus memberi contoh,” ucapnya.

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan terdapat puluhan pejabat pusat hingga daerah yang hadir.

"Ini daftar pejabat yang hadir panjang sekali ini, jumlahnya cukup banyak, 67 nama, tanpa mengurangi rasa hormat saya, menteri-menteri enggak usah disebut ya, kalian sudah hafal ya," kata Prabowo dalam sambutannya dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Tapi kalau anggota DPR saya enggak berani," sambungnya.

Prabowo kemudian menyebut satu per satu anggota DPR yang hadir. Setelah itu, ia mengabsen satu per satu pejabat daerah setempat.

"Bupati-bupati yang hadir banyak sekali ini, ini sekalian absen," ujarnya.

Prabowo pun melanjutkan dengan menyebut satu per satu nama pejabat yang tertulis. Setelah selesai, Prabowo melontarkan candaan meminta nama pejabat yang disebut namun tidak hadir untuk dicatat.

"Dicatat tadi ya pejabat-pejabat yang enggak hadir itu," ucapnya disambut tawa para pejabat yang hadir.

Namun, Prabowo tetap berprasangka baik jika sejumlah pejabat yang berhalangan hadir lantaran ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Tapi kita berpikir positif, pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan kita atau berada di luar negeri, kalau di luar negeri dicek juga itu, biayanya dari mana, ada izin enggak," imbuhnya.

JAKARTA - Kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 telah dilantik di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto hadir langsung didampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dari unsur pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh juga hadir. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin diwakili oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna.

Dari Polri, Kapolri Listyo Sigit Prabowo diwakili oleh Karo SDM Irjen Pol Anwar, Karo Wassidik Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak, serta Dirtipidum Brigjen Pol Wira Satya Triputra.

Hadir juga sejumlah Hakim Agung, anggota Komisi III DPR termasuk Aboe Bakar Alhabsyi, serta Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi turut menghadiri acara tersebut bersama perwakilan lembaga tinggi negara lainnya.

Kehadiran para pejabat tersebut mengiringi pelantikan kepengurusan baru Peradi Profesional periode 2026–2031 yang dipimpin oleh Harris Arthur Hedar. Dalam sambutannya, Harris menegaskan organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik internal.

"Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris Arthur.

Dia menuturkan, organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks. "Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," sambungnya.

Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda komitmen Peradi Profesional dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

JAKARTA - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat penting pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh tokoh aktivis senior peristiwa Malari, Hariman Siregar, bersama tokoh aktivis nasional yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi.

Acara berlangsung hangat dan penuh refleksi kebangsaan dengan menyoroti pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional menuju negara industri yang maju dan berdaya saing.

Sejumlah tokoh penting yang hadir dalam kegiatan itu di antaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Tim Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie.

Selain itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Samule, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta sejumlah aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi buruh dari berbagai daerah.

Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh Indonesia.

Menurut Bursah Zanubi, buruh merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional, terutama di tengah cita-cita Indonesia untuk menjadi negara industri yang kuat di masa depan.

"Peringatan Hari Buruh Internasional ini sangat penting karena buruh dan pekerja adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak akan ada kemajuan industri tanpa kerja keras para buruh. Karena itu negara harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, jaminan sosial, serta membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja," ujarnya.

Bursah juga menekankan bahwa Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia unggul agar mampu bersaing di tengah perubahan global, perkembangan teknologi, dan tantangan ekonomi dunia.

"Menuju Indonesia sebagai negara industri maju, kita membutuhkan buruh yang produktif, sejahtera, terampil, dan memiliki kepastian masa depan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama mewujudkan hal tersebut," tambahnya.

Selain menjadi ajang refleksi perjuangan buruh, acara tersebut juga diisi dengan sesi testimoni dari sejumlah pejabat pemerintah yang menyampaikan pandangan terkait pembangunan nasional, reformasi kebijakan ketenagakerjaan, hingga penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja.

Suasana acara semakin khidmat dengan digelarnya doa bersama sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 tokoh aktivis senior Hariman Siregar, yang selama puluhan tahun dikenal konsisten menyuarakan demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.