Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur operasional platform Over-the-Top (OTT) asing di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting agar perusahaan digital global memberikan kontribusi yang lebih adil terhadap industri telekomunikasi nasional serta perekonomian Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta jajaran subholding perusahaan.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai keberadaan platform OTT asing kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan bisnis, melainkan telah berkaitan dengan kedaulatan digital nasional.

Komisi VI menyoroti ketimpangan besar antara potensi pasar digital Indonesia yang masif dengan minimnya keuntungan ekonomi yang didapatkan kembali oleh negara. Platform asing dinilai mendulang keuntungan besar dari masyarakat, namun kontribusi baliknya sangat kecil.

"Kok bisa Indonesia yang pasarnya luar biasa kemudian cuma dimanfaatkan saja? Kita enggak dapat apa-apa. Kan kembali lagi bagaimana itu kalau misalnya ada kontribusi untuk negara, ya kan buat masyarakat juga," ujar Anggia.

Ia juga menyoroti kecilnya kontribusi platform OTT dibandingkan nilai bisnis yang mereka peroleh di Indonesia.

"Ya 0,27%, nothing ini dibandingkan dengan yang mereka dapatkan," tutur Anggia.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, perusahaan mencatatkan produksi minyak lebih 120 persen dari target

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), bagian Subholding Upstream Pertamina yang mengelola aset hulu migas di Kalimantan, mencatat kinerja produksi minyak dan gas (migas) di atas target sepanjang triwulan I 2026.

“Sepanjang Januari hingga Maret 2026, perusahaan mencatatkan produksi minyak lebih 120 persen dari target. Kinerja positif juga ditunjukkan untuk produksi gas realisasi sekitar 104 persen dari target,” ungkap Senior Manager Relations PHI, Handri Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Capaian produksi diperoleh PHI bersama anak-anak perusahaannya yang mengelola operasi hulu migas di wilayah Kalimantan, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, serta PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. PHI pun mengelola aset-aset PT Pertamina EP dan PHE di wilayah ini.

Handri menyatakan capaian produksi migas PHI tersebut mencerminkan tren positif kinerja sektor hulu migas nasional.

Dikatakan, realisasi produksi minyak PHI periode Januari-Februari 2026 mencapai 60.300 barel per hari dari target 49.400 barel per hari (bph) atau sekitar 122 persen.

Sementara itu, produksi gas juga mencatat kinerja positif. Realisasi mencapai 606.000 MSCFD dari target 583.000 MSCFD atau sekitar 104 persen.

Kontribusi terbesar terhadap kinerja tersebut berasal dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), salah satu anak usaha PHI yang mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Handri menjelaskan capaian ini menjadi bagian dari upaya industri hulu migas dalam mendukung target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Ia menyatakan perusahaan juga mengapresiasi dukungan awak media selama ini dan menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan kolaboratif agar tercipta dukungan publik terhadap operasi dan produksi migas yang berperan strategis bagi ketersediaan dan ketahanan energi nasional.

“Kami berharap silahturahmi yang telah dibina selama ini menjadi kolaborasi dan sinergi untuk operasi yang berkelanjutan,” lanjut Handri saat acara Bincang Asik Soal Migas Ala PHI (BASO IGA PHI).

Dalam kesempatan tersebut, PHI juga menghadirkan kembali program “Apresiasi Pewarta Energi Kalimantan 2026” (APEKA 2026), sebuah lomba karya jurnalistik khususnya terkait peran dan kontribusi PHI terhadap industri hulu migas dan ketahanan energi nasional.

Program APEKA ini ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi insan pers untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas di sektor energi, khususnya hulu migas.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Saka Energi Indonesia (SAKA), perusahaan hulu migas bagian dari Subholding Gas Pertamina, melalui Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL), menyelesaikan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST di Lapangan Ujung Pangkah, Wilayah Kerja (WK) Pangkah, yang berlokasi di perairan laut Jawa Timur.

Berdasarkan hasil uji sumur yang dilaksanakan pada 29 Maret 2026, sumur UPA-17ST menghasilkan 2.443 barel minyak per hari (BOPD) serta 3,72 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) associated gas.

Direktur Operasi SAKA Achmad Agus Miftakhurrohman, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyampaikan keberhasilan pemboran ini menjadi pencapaian penting bagi perusahaan di WK Pangkah.

"Keberhasilan pemboran sumur UPA-17ST merupakan pencapaian penting terkini setelah sebelumnya SAKA juga berhasil melakukan pemboran dan put onstream sumur pengembangan lainnya, yaitu Sumur SID-05," ujarnya.

Hasil uji produksi, lanjut Achmad Agus, menunjukkan kinerja yang sangat positif dan sumur tersebut telah berhasil onstream sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi guna mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Capaian ini menunjukkan bahwa Lapangan Ujung Pangkah, sebagai lapangan pertama yang dikembangkan di WK Pangkah, masih memiliki potensi signifikan untuk terus berkontribusi terhadap peningkatan produksi di wilayah Jawa Timur, ujarnya menambahkan.

Pemboran UPA-17ST dimulai pada 12 Oktober 2025 dari Well Head Platform-A (WHP-A) menggunakan Rig Jack Up SinoOcean Peace dan berhasil diselesaikan pada 28 Desember 2025, dilanjutkan dengan Well Intervention (WLI) termasuk stimulasi untuk mengoptimalkan produksi sumur serta memastikan aliran hidrokarbon dari reservoir ke permukaan dapat berlangsung dengan baik. Sumur tersebut telah memasuki tahap uji produksi untuk menentukan laju produksi optimal yang terintegrasi ke sistem produksi lapangan.

"Hasil produksi yang melampaui target menunjukkan potensi reservoir yang sangat baik sekaligus mencerminkan efektivitas perencanaan teknis, dengan selalu mengutamakan safety, serta hasil kolaborasi yang solid dari seluruh tim internal dengan para mitra serta pemangku kepentingan terkait terutama Manajemen SKK Migas bersama KKKS lainnya," tambah Achmad Agus.

Sumur UPA-17ST merupakan sumur dengan jangkauan pemboran terpanjang yang pernah dilakukan SAKA dan termasuk dalam kategori extended reach drilling (ERD).

Teknologi ini memungkinkan pemboran menjangkau reservoir yang berada jauh dari fasilitas produksi sehingga pengembangan cadangan dapat dilakukan lebih efisien tanpa perlu membangun platform baru.

Secara operasional, pemboran sumur ini merupakan konversi dari sumur idle sehingga menghadirkan tantangan tersendiri ditambah dengan panjang lintasan horisontal yang masuk dalam kategori ERD.

Selain itu, operasi pemboran sumur tersebut melibatkan penggunaan expandable casing untuk mengantisipasi kompleksitas karakteristik lapisan batuan yang ditembus serta aplikasi stimulasi reservoir karbonat dengan teknik yang telah di-improved.

"Itu merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan lapangan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur produksi yang telah ada," tambah Achmad Agus.

Dengan hasil uji produksi melampaui target, sumur UPA-17ST yang telah terintegrasi diharapkan menambah produksi, memperkuat kontribusi WK Pangkah terhadap pasokan energi nasional dan target lifting pemerintah.

Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen SAKA dalam mengoptimalkan potensi lapangan melalui penerapan teknologi, efisiensi produksi, dan pengelolaan operasi yang andal.

Keberhasilan ini juga mendapat sambutan positif dari SKK Migas dan diharapkan dapat meningkatkan produksi migas nasional.

"Alhamdulillah, hasil kegiatan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST menunjukkan hasil yang sangat baik," ujar Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok minyak mentah (crude) di kilang perusahaan berada dalam kondisi aman dengan produksi dalam kapasitas penuh mencapai 1,1 juta barel per hari (bph) dan level operasi normal sekitar 11-12 hari.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menjelaskan persediaan tersebut merupakan bagian dari rantai pasok energi yang berjalan berkelanjutan. Kendati, stok tersebut tidak hanya yang berada di kilang, tapi ada juga yang masih dalam perjalanan hingga proses pengeboran.

"Stok crude di kilang saat ini pada kondisi normal operation. Normal operation itu di antara 11 sampai 12 hari. Nah sisanya crude ada di mana? Ada di atas kapal yang sedang menuju ke kilang. Ada juga di lokasi subholding hulu yang melakukan pengeboran," ujarnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Senin (16/3).

Ia menegaskan jumlah tersebut bukan berarti pasokan akan habis setelah 12 hari. Pasalnya, suplai minyak mentah terus bergerak dalam sistem distribusi.

"Ini bukan berarti satu 12 hari terus habis. Ini satu rangkaian supply chain sebetulnya," jelasnya.

Menurut Mars Ega, untuk memastikan pasokan minyak mentah tetap terjamin, pemerintah juga memberikan dukungan dengan memprioritaskan pengolahan crude dalam negeri, baik milik pemerintah maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, diarahkan untuk diolah di kilang Pertamina.

Langkah tersebut dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

"Nah ini kita memaksimalkan sumber daya alam yang ada di negara kita untuk kita olah di kilang Pertamina untuk sebesar-besar layanan energi kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Untuk total personel yang disiagakan sekitar 15.400 personel untuk seluruh layanan IAS selama periode Lebaran 2026

Tangerang (ANTARA) - InJourney Aviation Services (IAS) selaku sub-holding bandar udara di Indonesia menerjunkan sebanyak 15.400 petugas gabungan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan di 25 bandara selama periode Angkutan Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Untuk total personel yang disiagakan sekitar 15.400 personel untuk seluruh layanan IAS selama periode Lebaran 2026," kata Direktur Utama IAS, Budi Setyawan Wijaya dalam konferensi pers di Tangerang, Banten, Kamis.

Ia menerangkan dari belasan ribu petugas layanan yang dikerahkan tersebut terdiri dari petugas ground handling dan kebersihan di bandara.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan segala perlengkapan pendukung seperti peralatan-peralatan teknologi, operasional juga dipersiapkan lebih baik untuk menghadapi layanan Idul Fitri tahun ini.

"Strategi utamanya mencakup, proses bisnis; Streamlining proses operasional. Pemanfaatan Platform Digital; Penggunaan aplikasi Karlis untuk kargo dan dashboard monitoring layanan guna memantau kualitas servis secara real-time," ungkapnya.

Sebagai komitmen IAS dalam mendukung kelancaran mudik Lebaran kali ini, pihaknya juga membentuk posko gabungan di 35 bandara yang mulai diaktifkan pada 13 hingga 30 Maret 2026.

"IAS membentuk Posko Gabungan yang beroperasi dari 13 hingga 30 Maret. Struktur pengawasannya meliputi control tower di 4 regional untuk memantau sekitar 35 stasiun (bandara)," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, InJourney IAS membuktikan komitmennya dalam memberikan peningkatan pelayanan tersebut dengan meluncurkan beberapa operasional Ground Support Equipment (GSE) dengan teknologi terbaru.

Di mana mereka memanfaatkan platform digital atau dengan penggunaan aplikasi Karlis untuk kargo dan dashboard monitoring layanan guna memantau kualitas servis secara real-time.

"Menambah personel PSA, khususnya di bandara besar seperti Soekarno-Hatta, untuk mengarahkan penumpang, memberikan informasi, dan mengurai penumpukan di fasilitas tertentu (toilet, parkir, dan sebagainya)," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Produksi net estimasi 24.000 BOEPD sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan produksi dan memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi,

Jakarta (ANTARA) - PT Saka Energi Indonesia (SAKA), perusahaan hulu migas bagian dari Sub Holding Gas Pertamina, menargetkan produksi migas selama 2026 hingga mencapai 24.000 BOEPD (barel oil equivalent per day) atau meningkat 10,4 persen dari tahun lalu.

“Produksi net estimasi 24.000 BOEPD sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan produksi dan memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi,” kata Direktur Utama SAKA, Intan Fauzi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Target tersebut juga mencerminkan optimisme bagian usaha PT Pertamina Gas Negara Tbk. (PGAS) ini terhadap potensi pertumbuhan produksi dan kinerja operasional aset secara keseluruhan.

Menurut Intan, pencapaian produksi tersebut akan didorong melalui optimalisasi lapangan, pelaksanaan program pemboran sumur produksi baru, kegiatan workover pada sumur eksisting, serta peningkatan reliability dan efisiensi operasi secara konsisten dan terukur.

Selain itu, SAKA juga telah melaksanakan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST di Wilayah Kerja (WK) Pangkah pada akhir tahun 2025 yang saat ini telah berhasil onstream dengan hasil produksi positif, yakni sekitar 2.430 BOPD minyak dan 2,3 MMSCFD gas, sebagai bagian dari upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja produksi dari aset yang telah beroperasi.

Intan Fauzi menyampaikan bahwa pencapaian target tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kinerja operasional yang adaptif dan berkelanjutan.

“Target produksi pada tahun 2026 yang ditetapkan merupakan wujud komitmen kami untuk terus memperkuat kinerja produksi melalui strategi yang terintegrasi, optimalisasi aset eksisting, serta pengembangan potensi sumber daya migas,” ujarnya.

Pada aspek pemboran tahun 2025, SAKA berhasil merealisasikan tiga sumur pengembangan dan dua kegiatan workover, melampaui rencana awal yang telah ditetapkan.

Di Wilayah Kerja (WK) Pangkah, capaian ini turut mendorong realisasi produksi minyak yang mencapai 113% di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai inisiatif peningkatan efisiensi dan keandalan operasi, termasuk keberhasilan pemboran sumur pengembangan SID-5 yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi.

Selain mendorong peningkatan produksi, SAKA juga terus memperkuat portofolio aset melalui kegiatan eksplorasi. Perusahaan telah melaksanakan geophysical and geotechnical survey pada salah satu aset eksplorasi, yaitu WK Pekawai, sebagai kegiatan pendukung site preparation untuk rencana kegiatan pemboran.

Kegiatan pemboran sumur eksplorasi selanjutnya membuka peluang penambahan potensi sumber daya migas dan menjaga kesinambungan produksi jangka panjang, serta memperkuat portofolio aset perusahaan.

“Melalui optimalisasi produksi dan kegiatan eksplorasi, kami berharap upaya ini dapat menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian energi nasional,” tambah Intan.

Berbekal capaian dan inisiatif strategis yang telah dijalankan, SAKA berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, memperkuat keandalan operasi, serta mengakselerasi pengembangan lapangan guna menopang pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Langkah Pertamina membentuk Sub Holding Downstream (SHD) yang menyatukan subholding hilir yang selama ini dijalankan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) diharapkan mampu mengoptimalkan operasional hilir migas.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berharap, integrasi tersebut juga diharapkan mendukung Pertamina dalam menjamin pasokan BBM, yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut dia di Jakarta, Sabtu pembentukan Sub Holding Downstream bisa membuat operasional hilir lebih optimal sebab dengan menjadikan PPN, PIS, dan KPI ke dalam ’satu atap’, akan membuat proses operasional menjadi lebih sederhana.

"Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya," katanya.

Komaidi menambahkan, dengan proses yang lebih sederhana, maka segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat sehingga bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat.

Dia menyontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak, dalam kondisi demikian proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.

"Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu, maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana," ujarnya.

Begitu juga ketika ada indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah, tambahnya, maka sebagai antisipasi, Sub Holding Downstream tinggal memetakan, misal BBM akan disuplai dari kilang mana, begitu pula dengan pengangkutan lewat kapal, bisa dilakukan lebih cepat.

"Jadi tidak perlu Patra mengontak KPI lebih dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana," katanya melalui sambungan telepon.

”Jadi lebih cepat. Kalau dulu, ibaratnya, oke, isi form dulu dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena satu atap, gak perlu isi form,” lanjutnya.

Oleh Karena itu, Komaidi optimistis bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadhan dan Idulfitri 2026.

"Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya," ujarnya.

Sebelumnya Pertamina secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.

Pembentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) resmi menggabungkan tiga anak usaha yang bergerak di sektor hilir, yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) menjadi subholding downstream.

“Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Simon menyampaikan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Pertamina.

Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antarfungsi berjalan lebih cepat, pengambilan keputusan lebih efektif, dan investasi yang lebih optimal.

Melalui Subholding Downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Integrasi yang dilakukan tidak akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap mitra bisnis dan pekerja, sebaliknya menargetkan penyediaan energi yang semakin andal untuk masyarakat.

Target tersebut dapat direalisasikan melalui peningkatan kolaborasi lintas divisi, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi bangsa dan generasi mendatang dengan semangat Energizing Indonesia.

“Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi,” kata Simon.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyatakan bahwa langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan Astacita swasembada energi.

"Integrasi bisnis hilir berlaku per 1 Februari 2026 ini bukan sekadar perubahan organisasi, melainkan upaya penguatan fondasi untuk menjadikan Pertamina sebagai soko guru bangsa dalam penyediaan energi," kata Baron.

Dengan proses bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi, lanjut dia, Pertamina memastikan pelayanan energi kepada masyarakat Indonesia semakin optimal dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang kasus tata kelola minyak yang menyeret Kerry Andrianto, anak saudagar minyak Riza Chalid, kembali bergulir.

Selasa (20/1/2026), Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait tata kelola minyak yang pernah dijalaninya.

Selain Nicke, eks Menteri ESDM Ignasius Jonan, Eks Wamen ESDM Archandra Tahar, dan Eks Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya hadir dan menjadi saksi dalam sidang kemarin. Namun, ketiganya berhalangan hadir sehingga hanya Nicke yang mengikuti jalannya sidang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Nicke diberondong sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di antara pertanyaan ke Nicke sebagai saksi adalah keberadaan subholding Pertamina dan pendelegasian kewenangannya.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Nicke sebagai saksi terkait dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Terdapat sejumlah terdakwa dari kasus itu di antaranya pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Berikut Fakta-fakta Persidangan Anak Riza Chalid di Skandal Tata Kelola Minyak

1. Transformasi Holding Subholding Pertamina

Menurut Nicke, transformasi holding subholding Pertamina telah disetujui oleh Kementerian BUMN dan DPR. Kemudian, terbentuk enam subholding Pertamina saat pandemi Covid-19, yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, subholding commercial and trading, subholding gas, subholding integrated marine logistics, hingga subholding power and new renewable energy.

JPU pun menanyai Nicke perihal fungsi Integrated Supply Chain (ISC). Dalam penjelasannya, menurut Nicke unit tersebut dibentuk sebelum struktur holding subholding dijalankan. Tugasnya sebagai pengelola pengadaan minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan kilang.

Nicke pun menjelaskan terkait upaya menekan defisit perdagangan minyak. Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan dengan mengurangi ketergantungan impor.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga berupaya menurunkan defisit. Saya mewakili Pertamina berpandangan bahwa ada peluang di sektor migas dalam menurunkan defisit perdagangan," katanya dalam kesaksian di sidang perkara tata kelola minyak pada Selasa (20/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nicke saat itu memberikan usulan agar ada ketentuan yang memudahkan Pertamina membeli. Di dalam kontrak, bagian dari operator diberikan keleluasaan untuk menjual.

"Usulan yang kami sampaikan perlu ada regulasi dari pemerintah," ujar Nicke.

2. Kerja Sama Pertamina dan PT OTM

Nicke pun dicecar oleh JPU terkait dengan kerja sama antara Pertamina dengan terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Menurutnya, dalam hal sewa terminal, perjanjian telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke.

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

3. Alasan Impor Minyak: Produksi Menurun

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, seiring dengan ekspor minyak yang banyak, Indonesia kemudian melakukan impor.

"Untuk cadangan minyak, sepanjang sepengetahuan saya, produksi minyak mentah Indonesia trennya menurun karena cadangan menipis belum ada new discovery," kata Nicke dalam sidang pada Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan butuh waktu untuk penemuan kilang minyak mentah baru guna menambah produksi dalam kurun waktu 5 sampai 7 tahun. Saat ini, produksi minyak di Indonesia telah mencapai 580 barel per hari.

"Kalau terkait kebutuhan kilang, install capacity walau semua sudah diserap minyak mentah masih perlu tambahan, kilang ada beberapa jenis. Keputusan impor disesuaikan dengan kebutuhan kilang sendiri," ujar Nicke

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

4. Terminal Minyak Milik Kerry

Selanjutnya, Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

5. Praktik Blending BBM

Selain itu, Hakim pun bertanya ke Nicke terkait dengan praktik blending atau pencampuran BBM. Hakim mempertanyakan kemungkinan praktik blending di Pertamina antara RON 88 dan RON 92, hingga muncul RON 90. Namun, Nicke menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait praktik blending dengan RON berbeda.

"Saya tidak mengetahui secara detail mengenai itu," ujar Nicke di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, menurut Nicke, praktik blending BBM lazim dilakukan dengan tujuan memproduksi BBM sesuai kualitasnya.

"Di kilang pasti dilakukan pencampuran ya," ujar Nicke.

Dia menjelaskan dalam menghasilkan produksi dengan RON 92, dilakukan blending BBM dengan aditif dan pewarna untuk kemudian menghasilkan Pertamax. Apabila dipadukan dengan BBM berkualitas lebih rendah, maka hasilnya menjadi Pertalite.

Di persidangan, Nicke juga menjelaskan tugas Pertamina sebagai BUMN rumit. Nicke menjelaskan Pertamina tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

6. Respons Kerry Andrianto

Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto yang terlibat dalam kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 memberikan pernyataannya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam sidang perkara tata kelola minyak yang digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026) Nicke dihadirkan sebagai saksi. Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 membeberkan perihal tata kelola minyak dari hulu ke hilir.

Perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Namun, Kerry menilai bahwa mengacu evaluasi Badan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Pemerintah (BPPKP) pada 2017, OTM sangat menguntungkan untuk Pertamina.

"Karena bisa mengimpor minyak lebih murah dari luar Singapura. Maka hari itu sampai hari inilah terus dipakai. Artinya kebutuhan itu nyata," ujar Kerry usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (20/1/2026).

Dia mengatakan yang bisa menilai dibutuhkan atau tidaknya OTM, hanya Pertamina bukan orang lain. Saat ditanya terkait kesaksian eks Direktur Utama Pertamina Nicke, Kerry menyebut kesaksiannya malah akan meringankan.

"[Kesaksian Nicke] meringankan," kata Kerry.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (9/1/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana penggabungan (merger) tiga subholding perusahaan pelat merah tersebut, yaitu Kilang Pertamina Indonesia, Pertamina Patra Niaga, Pertamina Internasional Shipping.

"Integrasi bisnis hilir Pertamina menjadi topik pembahasan utama. Menkeu menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pertamina untuk menciptakan efisiensi bisnis, termasuk melalui integrasi bisnis hilir yang akan dilakukan," tulis akun Instagram resmi @menkeuri dalam unggahannya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Pada tahun lalu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya siap melakukan penggabungan (merger) tiga anak usaha perseroan. Hal ini dilakukan agar perseroan fokus pada core business atau bisnis inti dari Pertamina, yaitu dalam bidang minyak dan gas, pengolahan hingga distribusi energi, serta energi baru terbarukan.

Pertamina menargetkan merger tersebut dapat rampung pada 1 Januari 2026. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum terlaksana.

Adapun rencana merger tersebut sudah sampai pada tahap finalisasi dan akan dilaporkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mendapatkan persetujuan.

Pada pertemuan dengan Purbaya, Simon membenarkan pembahasan termasuk terkait insentif bagi Pertamina saat melakukan aksi korporasi tersebut. Namun, Simon tidak menjelaskan lebih detail terkait insentif yang dimaksud.

"Termasuk (insentif)," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (9/1/2026).

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan proses penggabungan tiga subholding Pertamina terus difinalisasi dan ditargetkan efektif berlaku pada 1 Januari 2026. Tiga subholding yang akan digabung adalah Pertamina International Shipping (PIS), Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina Patra Niaga.

Simon menjelaskan penggabungan dilakukan untuk memperkuat kinerja perusahaan dan memaksimalkan sinergi antar-subholding di tengah dinamika industri energi global. “Tentunya supaya lebih banyak manfaat ya, ada tantangan di luar, kondisi global juga banyak challenges. Jadi salah satu upaya kita untuk tetap meningkatkan performa perusahaan, salah satu antaranya itu,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menyampaikan keputusan menggabungkan tiga subholding dinilai lebih tepat dibandingkan opsi penggabungan dua subholding. “Saat itu ketika ada holdingisasi itu adalah langkah yang terbaik. Tapi ketika kita melihat sekarang, kondisi sekarang, dengan adanya keputusan ini, kita sudah membandingkan antara penggabungan subholding PIS dengan Patraniaga, Patraniaga dengan Kilang, Kilang dengan PIS. Inilah yang sejauh ini adalah keputusan terbaik penggabungan tiga subholding,” kata Simon.

Langkah ini disebut sebagai respons atas perubahan tantangan global dan kebutuhan penyesuaian strategi perusahaan. Simon menegaskan merger akan memastikan Pertamina tetap kompetitif secara regional dan internasional.

Pertamina saat ini masih menunggu penilaian final dari Danantara sebelum proses integrasi berjalan. Setelah persetujuan diperoleh, integrasi operasional dan manajemen akan dilakukan bertahap untuk memastikan manfaat optimal bagi perusahaan dan publik.

Simon menambahkan, penggabungan subholding sejalan dengan visi Pertamina untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat struktur organisasi, dan menghadirkan layanan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.