Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur operasional platform Over-the-Top (OTT) asing di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting agar perusahaan digital global memberikan kontribusi yang lebih adil terhadap industri telekomunikasi nasional serta perekonomian Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta jajaran subholding perusahaan.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai keberadaan platform OTT asing kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan bisnis, melainkan telah berkaitan dengan kedaulatan digital nasional.

Komisi VI menyoroti ketimpangan besar antara potensi pasar digital Indonesia yang masif dengan minimnya keuntungan ekonomi yang didapatkan kembali oleh negara. Platform asing dinilai mendulang keuntungan besar dari masyarakat, namun kontribusi baliknya sangat kecil.

"Kok bisa Indonesia yang pasarnya luar biasa kemudian cuma dimanfaatkan saja? Kita enggak dapat apa-apa. Kan kembali lagi bagaimana itu kalau misalnya ada kontribusi untuk negara, ya kan buat masyarakat juga," ujar Anggia.

Ia juga menyoroti kecilnya kontribusi platform OTT dibandingkan nilai bisnis yang mereka peroleh di Indonesia.

"Ya 0,27%, nothing ini dibandingkan dengan yang mereka dapatkan," tutur Anggia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anggia Ermarini, menilai rencana pembelian kembali saham atau buyback oleh perbankan Himbara, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), akan menjadi angin segar bagi para investor pasar modal.

“Jika melihat beberapa waktu terakhir, saham perbankan sedang dalam tekanan yang lumayan, baik karena faktor makroekonomi lokal maupun global. Itulah yang mendorong langkah buyback sebagai salah satu aksi untuk memperbaiki kondisi saham yang undervalue,” ujar Anggia, Selasa (25/11/2025).

Menurut Anggia, langkah tersebut mencerminkan kepercayaan diri manajemen terhadap kekuatan fundamental perbankan pelat merah di tengah tekanan pasar yang terjadi belakangan ini.

Ia menjelaskan strategi buyback juga menunjukkan bahwa emiten perbankan, khususnya bank-bank Himbara, masih memiliki permodalan yang kuat. Terlebih, saat ini mereka juga mendapat tambahan likuiditas dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang menjadi sentimen positif bagi sektor perbankan.

Anggia berharap bank-bank pelat merah yang melakukan buyback tetap mampu menjaga fungsi intermediasi dengan baik. Menurutnya, likuiditas yang kuat harus disalurkan secara produktif agar menjadi pondasi kokoh bagi perekonomian nasional sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di akar rumput.

“Kalau ini berhasil, bank Himbara bisa semakin memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional — baik dari sisi pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap sektor riil dan UMKM,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah sekaligus lembaga pengawas, Anggia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal setiap aksi korporasi yang dilakukan bank-bank BUMN, termasuk memastikan kinerja penyaluran kredit tetap terjaga dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Semoga langkah buyback ini benar-benar menjadi angin segar bagi pemegang saham dan investor, baik domestik maupun global, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap industri perbankan nasional,” tutupnya.