Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan total penawaran masuk terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa (23/6/2026) mencapai Rp46,57 triliun.

Melansir laman resminya, dari seluruh total penawaran masuk dalam lelang tersebut, DJPPR hanya memenangkan total Rp30 triliun atau mencerminkan 64,41% dari total penawaran masuk.

Lelang tersebut dilakukan Kemenkeu terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 seri lainnya merupakan Fixed Rate (FR).

Penawaran terbesar terhadap seri FR dicatatkan oleh FR0109 yang membukukan penawaran senilai Rp15,04 triliun, diikuti FR0108 senilai Rp10,64 triliun, dan FR0106 senilai Rp5,13 triliun. Sebaliknya, FR0105 mencatatkan penawaran terendah di serinya senilai Rp2,20 triliun, FR0102 senilai Rp2,35 triliun, dan FR0107 senilai Rp3,92 triliun.

Pada seri SPNS, nilai penawaran terbesar dicatatkan oleh SPN12270610 senilai Rp5,02 triliun, SPN03260923 senilai Rp1,59 triliun, dan SPN01260725 senilai Rp648 miliar. Meskipun begitu, jumlah nominal dimenangkan terbesar pada seri SPN justru digenggam oleh SPN03260923 dengan nilai mencapai Rp1 triliun dan SPN01260725 senilai Rp500 miliar.

Pada seri FR, nominal dimenangkan terbesar digenggam oleh FR0109 dengan nilai mencapai Rp9,25 triliun, FR0108 senilai Rp8,25 triliun, dan FR0106 senilai Rp4,55 triliun. Ketiga seri itu masing-masing menawarkan imbal hasil sebesar 5,87%, 6,50%, dan 7,12%.

Sementara itu, FR0107 dengan imbal hasil 7,12% mencatatkan nilai dimenangkan sebesar Rp3,45 triliun, FR0102 dengan bunga 6,87% menggenggam nilai dimenangkan sebesar Rp2,15 triliun, dan FR0105 yang menawarkan bunga 6,87% mencatatkan nilai dimenangkan senilai Rp850 miliar.

Dengan kata lain, bid-to-cover-ratio terbesar digenggam oleh FR0105 dengan nilai penawaran 2,6 kali lebih besar dibandingkan nilai dimenangkan. Sebaliknya, FR0102 menjadi produk dengan nilai penawaran hanya 1,09 kali lebih besar dari nilai dimenangkan.

”Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp30 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, Selasa (23/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2026 bukanlah tahun yang mudah bagi pasar keuangan Indonesia. indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi tajam hingga 31,3% year-to-date (YtD), rupiah melemah 7,6% terhadap dolar Amerika Serikat (AS), mendorong Bank Indonesia (BI) mengambil langkah yang cukup agresif dengan menaikkan BI Rate sebesar 50bps—lebih besar dari ekspektasi pasar.

Di saat yang sama, rata-rata SRBI rate juga melonjak hampir 200bps sepanjang tahun berjalan. Dalam kondisi seperti itu, banyak investor memperkirakan pasar obligasi akan menjadi aset berikutnya yang terkena tekanan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Yield SUN (Surat Utang Negera) 10-tahun masih bertahan di sekitar 6,7%, hanya naik 59bps dibandingkan akhir tahun lalu. Bahkan dibandingkan saat BI mengumumkan kenaikan suku bunga pada 20 Mei 2026, yield SUN 10-tahun saat ini justru lebih rendah 10bps. Sepanjang tahun ini, yield bergerak dalam rentang yang relatif terkendali, dari level terendah 6,09% pada awal Januari hingga sempat menyentuh 6,96% pada akhir April.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang makin sering kami dengar dalam berbagai diskusi dengan investor. Apakah ketahanan pasar obligasi saat ini memang mencerminkan fundamental, atau ada faktor lain yang membuat yield tetap bertahan? Apakah yield Surat Berharga Negara (SBN) saat ini “artificial”?

Mari mulai dari data yang paling mudah diamati, yaitu kepemilikan investor, hingga data settlement 2 Juni 2026, BI tercatat melakukan pembelian neto SBN sebesar Rp80,5 triliun. Angka ini relatif sama, bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp81,8 triliun. Jika dilihat dalam konteks yang lebih panjang, kontribusi BI terhadap net issuance pemerintah justru terus menurun. Dari 53,8% pada masa pandemi 2020, turun menjadi 42,8% pada 2021, 36,9% pada 2022, sekitar 30% dalam 2 tahun terakhir, dan kini hanya 26,2% pada 2026.

Dengan demikian, sulit menyimpulkan bahwa stabilitas yield saat ini didorong oleh intervensi BI yang lebih agresif. Jika dibandingkan beberapa tahun terakhir, peran BI justru cenderung menurun.

Bagaimana dengan Bond Stabilization Fund? Sejak pemerintah memperkenalkan Bond Stabilization Fund (BSF) pada 13 Mei 2026, muncul persepsi bahwa pemerintah aktif membeli SBN di pasar sekunder untuk menjaga agar yield tidak naik terlalu tinggi. Masalahnya, tidak ada data resmi yang menunjukkan berapa besar pembelian yang dilakukan melalui skema tersebut.

Namun, jika pembelian BSF memang cukup besar, seharusnya dampaknya terlihat pada kenaikan kepemilikan investor dalam kelompok “Others”, yang kemungkinan menjadi tempat pencatatan transaksi tersebut.

Faktanya justru sebaliknya. Sejak settlement 18 Mei hingga 2 Juni, kepemilikan kelompok “Others” turun sekitar Rp1,9 triliun. Padahal, jika BSF secara konsisten melakukan pembelian sebesar Rp2 triliun per hari seperti yang banyak diasumsikan pasar, maka kepemilikan kelompok ini seharusnya meningkat sekitar Rp18 triliun dalam periode yang sama. Hal ini memberi sinyal pembelian BSF kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan persepsi pasar. Atau, kemungkinan yang lebih sederhana, memang tidak ada tekanan jual yang cukup besar sehingga tidak diperlukan intervensi yang agresif.

Jika yield terlalu rendah, mengapa investor tidak menjual? Menurut kami, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jika investor benar-benar percaya bahwa yield SBN saat ini terlalu rendah dan tidak mencerminkan risiko yang ada, respons yang paling logis adalah menjual obligasi dan menunggu yield naik ke level yang dianggap lebih menarik. Namun, perilaku pasar tidak menunjukkan hal tersebut.

Memang benar investor asing masih mencatatkan net sell sekitar Rp10,7 triliun di pasar SBN sepanjang tahun ini. Namun angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan tekanan jual yang terjadi di pasar saham, di mana investor asing telah membukukan net sell mencapai Rp56,4 triliun YTD. Bahkan yang lebih menarik, setelah pengumuman BSF, investor asing justru masih mencatatkan net buy sekitar Rp1 triliun di pasar SBN.

Cerita yang sama juga terlihat di pasar perdana. Jika investor menganggap yield saat ini tidak menarik, permintaan pada lelang SUN dan sukuk seharusnya melemah. Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam beberapa lelang terakhir, demand kembali meningkat dan partisipasi investor asing tetap cukup aktif.

Pasar yang menganggap suatu aset terlalu mahal biasanya akan menjauh. Jika investor benar-benar percaya yield saat ini terlalu rendah, mereka tidak akan terus menambah posisi. Mereka akan menjual.

Menurut kami, ketahanan pasar obligasi saat ini lebih banyak mencerminkan perubahan struktur investor dibandingkan intervensi kebijakan. Kepemilikan asing kini hanya sekitar 12,6% dari total outstanding SBN, salah satu yang terendah dalam sejarah. Investor asing yang masih bertahan kemungkinan besar adalah investor jangka panjang yang tidak mudah bereaksi terhadap volatilitas jangka pendek.

Di sisi lain, likuiditas domestik masih relatif ample. Perbankan, asuransi, dana pensiun, hingga berbagai institusi keuangan lainnya tetap membutuhkan instrumen yang menawarkan kombinasi yield yang menarik, risiko rendah, dan likuiditas yang baik.

Dalam lingkungan yang masih penuh ketidakpastian, SBN tetap menjadi salah satu pilihan utama. Karena itu, kami melihat narasi bahwa yield SBN saat ini sepenuhnya “artificial” belum mendapat dukungan yang kuat, baik dari data kepemilikan maupun perilaku investor.

Meski demikian, ketahanan pasar obligasi saat ini tidak boleh membuat kita terlena. Menjaga disiplin fiskal, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan meningkatkan kejelasan implementasi berbagai program pemerintah akan tetap menjadi faktor kunci.

Jika berbagai concerns yang disampaikan investor dan lembaga pemeringkat dapat direspons dengan baik, risiko penurunan sovereign rating dapat diminimalkan, kepercayaan investor tetap terjaga, dan tambahan premi risiko pada SBN dapat dihindari.

Pasar bisa menerima risiko. Yang sulit diterima pasar adalah ketidakpastian.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan menghimpun dana Rp36 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) yang bakal digelar Selasa (9/6).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang bakal dilakukan terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan seri Fixed Rate (FR) yang mencerminkan tenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang bakal ditawarkan DJPPR memiliki tenggat jatuh tempo berkisar pada 1—12 bulan. Terpendek, SPN01260711 menawarkan imbal hasil diskonto dan jatuh tempo pada 11 Juli 2026. Sementara tenor terpanjang, digenggam oleh SPN12270610 yang jatuh tempo pada 10 Juni 2027.

Sementara pada seri FR, tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064 atau dengan maturity date selama 38 tahun. FR0105 menawarkan imbal hasil senilai 6,87%.

Tenor terpendek pada seri FR digenggam oleh FR0109 yang bakal jatuh tempo pada 15 April 2031 atau sekitar 5 tahun. Produk ini sekaligus memiliki kupon 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara seri FR.

Kupon tertinggi dari seri FR digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang keduanya memiliki imbal hasil sebesar 7,12%. Meskipun begitu, kedua produk ini memiliki tenggat jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045.

Sementara itu, dua seri FR lainnya merupakan FR0108 dengan jatuh tempo pada 15 April 2036 dan imbal hasil senilai 6,50%; dan FR0102 dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Juli 2054 dengan imbal hasil setara 6,87%.

”Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026. Target indikatif Rp36 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (8/6/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara mencapai Rp57,30 triliun pada Selasa (26/5/2026).

Melansir laman resminya, lelang dilaksanakan terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 seri lainnya merupakan Fixed Rate (FR).

Dari seri bertenor pendek, yang ditawarkan dalam SPN, produk SPN12270517 mencatatkan penawaran tertinggi senilai Rp4,66 triliun. Sementara dari seri FR yang cenderung memiliki tenor menengah—panjang, penawaran terbesar dicatatkan oleh FR0109 dengan nilai mencapai Rp20,19 triliun.

Sementara nilai penawaran termungil dicatatkan oleh SPN12260702 senilai Rp1,30 triliun dan FR0105 senilai Rp4,17 triliun.

”Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 26 Mei 2026 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp57,30 triliun,” kata pengumuman DJPPR dikutip Kamis (28/5/2026).

Sementara itu, DJPPR hanya memenangkan total Rp36,85 triliun dari total penawaran masuk.

Dari seri bertenor pendek, SPN12270517 sekaligus mencatatkan nilai dimenangkan terbesar, mencapai Rp3,70 triliun dengan bid-to-cover-ratio mencapai 1,26 kali. FR0109 juga mencatatkan nilai dimenangkan terbesar senilai Rp14,45 triliun dengan bid-to-cover-ratio mencapai 1,4 kali.

SPN12270517 sekaligus menjadi produk dengan tenor terpanjang dalam serinya, dengan tenggat jatuh tempo pada 17 Mei 2027 dan tingkat yield rata-rata tertimbang sebesar 6,50%.

Sementara FR0109 memiliki tenor selama 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2031. Produk ini memiliki imbal hasil sebesar 5,87%.

Dari seri FR, produk dengan imbal hasil tertinggi justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang memiliki imbal hasil masing-masing 7,12%. Kedua produk ini memiliki jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 2045.

Nilai dimenangkan FR0106 hanya sebesar Rp5 triliun dengan bid-to-cover-ratio sebesar 1,23 kali. Sementara FR0107 mencatatkan nilai dimenangkan Rp3,50 triliun dan bid-to-cover-ratio sebesar 1,70 kali.

Produk dengan tenor terpanjang pada lelang ini digenggam oleh FR0105 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,87% dan memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Hanya saja, total nilai dimenangkan dari produk ini hanya Rp2 triliun dengan bid-to-cover-ratio sebesar 2,09 kali.

”Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp36,85 triliun,” tutup pengumuman tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp30,3 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 12 Mei 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp51,39 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,45 triliun dari penawaran masuk Rp4,89 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,83981 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Serapan berikutnya berasal dari seri FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,4 triliun dari penawaran masuk Rp5,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,82996 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, pemerintah meraup dana sebesar Rp4,3 triliun dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp4,72 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,91932 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp4,2 triliun dari penawaran masuk Rp7,48 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72993 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri SPN01260617 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,85 triliun dari penawaran masuk Rp4,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,25000 persen dengan jatuh tempo 17 Juni 2026.

Seri FR0109 (pembukaan kembali) diraup sebesar Rp3,35 triliun dari penawaran masuk Rp14,98 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,67889 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,1 triliun dari penawaran masuk Rp4,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92980 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Selanjutnya, seri SPN12260813 (pembukaan kembali) hampir terserap penuh sebesar Rp1,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,90000 persen dengan jatuh tempo 13 Agustus 2026.

Terakhir, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dari seri SPN12270517 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,15000 persen dengan jatuh tempo 17 Mei 2027.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 28 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp74,95 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp15,75 triliun dari penawaran masuk Rp34,74 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63518 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0107 (pembukaan kembali) yang diserap sebesar Rp5,15 triliun dari penawaran masuk Rp7,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74984 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp4,4 triliun dari seri SPN12270429 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,55000 persen dengan jatuh tempo 29 April 2027.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp3,6 triliun dari penawaran masuk Rp4,2 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,86479 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp9,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,80995 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp2,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,69 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,81832 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Lalu, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,4 triliun dari seri SPN12260730 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,85 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,87996 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Terakhir, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPN01260530 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp3,44 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,89000 persen dengan jatuh tempo 30 Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp42 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 14 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp78,44 triliun.

Nilai penawaran itu lebih tinggi dari penawaran pada lelang terakhir sebesar Rp58,22 triliun pada 31 Maret 2026.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp23,55 triliun dari penawaran masuk Rp44,44 triliun, menjadi penawaran masuk tertinggi pada lelang kali ini.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut sebesar 6,27225 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,2 triliun dari penawaran masuk Rp10,66 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,60998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp4,7 triliun dari seri SPN12270401 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp5,21 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,50000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp4,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72964 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,71886 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp1,3 triliun dari penawaran masuk Rp1,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84754 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Untuk seri SPN03260715 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp3,58 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2026.

Seri SPN01260516 (penerbitan baru) dimenangkan senilai Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp3,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,88000 persen dengan jatuh tempo 16 Mei 2026.

Serapan terakhir yaitu seri FR0105 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp800 miliar dari penawaran masuk Rp1,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84876 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang atas Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah pada Selasa (14/4/2026), dengan target mencapai Rp36 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap 9 seri SUN, dengan rincian 3 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Fixed Rate (FR). Dengan kata lain, DJPPR melelang 3 SUN bertenor pendek dan 6 SUN bertenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang dilelang besok antara lain SPN01260516 (New Issuance), SPN03260715 (New Issuance), dan SPN12270401 (Reopening). Ketiga seri itu memiliki tenggat jatuh tempo selama 1, 3, dan 12 bulan. Imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara itu, 6 seri lainnya yang memiliki tenor panjang antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini memiliki tenor selama 5—38 tahun, dengan imbal hasil berkisar 5,87—7,12%.

FR0109 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, yaitu pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan kupon sebesar 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara 5 seri lainnya.

Sementara itu, FR0105 menjadi produk dengan jatuh tempo terpanjang, yaitu pada 15 Juli 2064. FR0105 sekaligus menawarkan kupon sebesar 6,87%, tetapi bukan yang terbesar di antara penerbitan FR kali ini.

Kupon terjumbo justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang menawarkan imbal hasil sebesar 7,12%. Namun, maturity date kedua produk ini justru masing-masing 14 dan 19 tahun.

Nantinya lelang akan dibuka pada Selasa (14/4/2026) pukul 09.00—11.00 WIB. Tanggal setelmen lelang ini akan jatuh pada Kamis (16/4/2026).

”Target indikatif Rp36 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyerap dana sebesar Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 31 Maret 2026.

Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan total penawaran yang masuk mencapai Rp58,22 triliun.

Rincian serapan per seri

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali). Pemerintah memenangkan Rp16,7 triliun dari penawaran masuk Rp19,93 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang tercatat 6,57944 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Seri FR0108 (pembukaan kembali) menjadi kontributor berikutnya. Pemerintah menyerap Rp7,4 triliun dari penawaran masuk Rp12,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,86968 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Dari seri SPN12270401 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan Rp5 triliun dari penawaran masuk Rp6,6 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 5,45000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Seri FR0105 (pembukaan kembali) menyumbang Rp3,15 triliun. Penawaran yang masuk mencapai Rp3,59 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang berada di level 6,92991 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) mencatat serapan Rp2,4 triliun dari penawaran masuk Rp3,16 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,91792 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Selanjutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) menyumbang Rp1,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang tercatat 6,93934 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) menghasilkan Rp1,5 triliun dari penawaran masuk Rp1,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,92994 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Pemerintah juga menyerap penuh seri SPN12260702 (pembukaan kembali). Nilainya Rp1,15 triliun dari penawaran masuk dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,30000 persen. Jatuh tempo pada 2 Juli 2026.

Seri terakhir, SPN01260502 (penerbitan baru), menyumbang Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp4,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 4,90000 persen dengan jatuh tempo 2 Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 31 Maret 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp58,22 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp16,7 triliun dari penawaran masuk Rp19,93 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,57944 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp7,4 triliun dari penawaran masuk Rp12,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,86968 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Dari seri SPN12270401 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp5 triliun dari penawaran masuk Rp6,6 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,45000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,15 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,59 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92991 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Dari seri FR0107 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,4 triliun dari penawaran masuk Rp3,16 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,91792 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp1,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,93934 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Pemerintah meraup dana sebesar Rp1,5 triliun dari seri FR0102 (pembukaan kembali) dari penawaran masuk Rp1,91 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92994 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian, pemerintah menyerap menyerap penuh seri SPN12260702 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,30000 persen dengan jatuh tempo 2 Juli 2026.

Terakhir, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPN01260502 (penerbitan baru) yang menerima penawaran masuk Rp4,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,90000 persen dengan jatuh tempo 2 Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan analis dan ekonom menilai bahwa kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih cenderung solid lantaran ditopang oleh keberadaan investor dalam negeri. Soliditas investor domestik mampu menjadi bantalan bagi kondisi pasar SBN yang sepanjang tahun berjalan mengalami outflow asing.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai bahwa posisi investor dalam negeri telah mampu menahan yield acuan SBN tidak melorot hingga level yang lebih rendah. Per hari ini, Senin (16/3/2026), yield acuan SBN berada pada level 6,89%. Posisi tersebut setara dengan kondisi yield pada Mei 2025.

”Kalau sekarang sih mungkin bisa dikatakan investor domestik yang lebih dominan ya dan mereka yang menjaga agar yield, incoming bids, juga kekhawatiran terkait dengan risiko fiskal lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Bahkan, Fikri menilai bahwa investor dalam negeri cenderung memiliki nafas yang cukup panjang untuk menopang pasar SBN. Pasalnya, SBN masih menjadi salah satu instrumen investasi dalam negeri yang memiliki volatilitas yang kurang tinggi.

Terlebih, bagi investor institusi dalam negeri yang cenderung mencari keamanan dalam berinvestasi di dalam negeri. SBN dinilai menjadi instrumen yang tepat untuk investor domestik.

”Saya pikir masih cukup baik karena untuk beberapa investor besar di dalam negeri kan pilihan instrumen investasi mereka juga terbatas, dan mungkin SBN juga salah satu yang paling aman sih pada saat ini. Mungkin mereka masih akan ada di situ ya,” katanya.

Senada, Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi turut menilai bahwa soliditas investor domestik masih cenderung kuat untuk mendukung laju pasar SBN.

Soliditas tersebut bahkan terjadi di tengah penurunan minat investor terhadap pasar surat utang Tanah Air di tengah ketidakpastian global dan volatilitas rupiah. Hal itu tampak dari lelang SUN dan Sukuk yang mencatatkan penawaran yang menyusut sepanjang tahun berjalan 2026.

”Pasar SBN masih didukung basis investor domestik yang kuat, sehingga stabilitas pasar relatif terjaga. Potensi perbaikan permintaan [dalam lelang SBN] dapat muncul pada semester II jika kondisi global lebih stabil dan tekanan terhadap rupiah mereda,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Soliditas investor domestik penting di tengah tekanan terhadap pasar SBN Tanah Air. Pasalnya, dana asing yang tercatat menggenggam SBN sebesar Rp879,93 triliun pada awal tahun, kini telah susut hingga tersisa Rp862,18 triliun per Kamis (12/3/2026). Artinya, terdapat outflow asing senilai Rp17,75 triliun sepanjang tahun ini.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kondisi ini jauh berbeda. Pada awal 2025, investor non-residen membukukan kepemilikan SBN senilai Rp876,44 triliun dan segera bertumbuh menjadi Rp899,59 triliun pada 12 Maret 2025. Pertumbuhan itu mencerminkan masuknya dana asing sebesar Rp23,15 triliun.

Reza menilai, outflow dana asing terjadi lantaran kombinasi ketegangan geopolitik di Iran, ketidakpastian arah suku bunga AS, penguatan dolar AS, hingga risiko depresiasi rupiah dan defisit fiskal dalam negeri.

”Dalam situasi tersebut, sebagian investor global melakukan rebalancing portofolio ke aset yang lebih likuid dan aman. Jadi geopolitik memang berpengaruh, tetapi pergerakkan dana asing saat ini lebih dipicu oleh kombinasi faktor makro global dan risiko nilai tukar,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp34,1 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Maret 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp50,94 triliun.

Nilai penawaran masuk itu lebih rendah dari lelang SUN pada 18 Februari 2026 yang tercatat sebesar Rp63,06 triliun.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp11,3 triliun dari penawaran masuk Rp14,68 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,52982 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPN12270304 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp6,8 triliun dari penawaran masuk Rp6,8 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,97250 persen dengan jatuh tempo 4 Maret 2027.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp4,8 triliun dari seri FR0107 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp5,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,66793 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Dari seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap dana sebesar Rp3,4 triliun dari penawaran masuk Rp3,94 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,76828 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,25 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,71 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,78433 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp2,8 triliun dari penawaran masuk Rp3,3 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63901 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Kemudian, dari seri FR0109 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,35 triliun dari penawaran masuk Rp10,78 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,88787 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan terakhir berasal dari seri SPN01260404 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp400 miliar dari penawaran masuk Rp465 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,68000 persen dengan jatuh tempo 4 April 2026.

Adapun untuk seri SPN12260604 (pembukaan kembali), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp1,5 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026