REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi membuat industri perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu kolaps. Ratusan kapal tak bisa melaut hingga menyebabkan ribuan nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) menganggur.

Menyikapi hal itu, ratusan nelayan dan pemilik kapal yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura melakukan aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (4/5/2026). Selain berorasi, mereka juga membacakan surat berisi tuntutan yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan kenaikan harga solar non-subsidi sangat mencekik karena tidak diimbangi dengan naiknya harga ikan. Hal itu mengakibatkan ratusan kapal saat ini tidak bisa melaut.

“Harga solar naik gila-gilaan. Hampir dua bulan ini kita tamat. Ada ratusan kapal yang tidak melaut,” kata Kajidin.

Saat ini, harga solar industri berada di kisaran Rp 27 ribu per liter. Beberapa waktu sebelumnya, harga solar industri masih di kisaran Rp 16 ribu per liter.

Kajidin mengakui, saat ini masih ada sebagian kapal yang berada di laut karena berangkat sebelum harga solar melonjak. Namun, kapal-kapal tersebut nantinya akan mengalami nasib serupa saat kembali ke darat.

“Itu akan jadi mimpi buruk bagi kita saat kapal itu mendarat, karena mereka juga tidak bisa kembali melaut akibat harga BBM yang semakin melambung,” ujarnya.

Kajidin mengatakan pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan para pelaku industri perikanan tangkap. Caranya, yakni dengan menetapkan harga solar non-subsidi khusus bagi nelayan di atas 30 GT.

“Kami berharap pemerintah memberikan harga solar non-subsidi khusus nelayan, dengan besaran di atas harga subsidi tetapi di bawah harga solar industri,” ujar Kajidin.

Kajidin menyebutkan, kapal berbobot di atas 100 GT membutuhkan solar sekitar 100 ribu liter untuk melaut. Jika harga solar non-subsidi sebesar Rp 30 ribu per liter, maka dibutuhkan Rp 3 miliar hanya untuk membeli solar.

Biaya tersebut, lanjutnya, belum termasuk perbekalan ABK. Biasanya, mereka melaut selama sekitar delapan bulan.

Sedangkan tangkapan ikan, kata Kajidin, hanya sekitar 100 ton. Dengan harga ikan sebesar Rp 22 ribu per kilogram, maka penghasilan yang diperoleh hanya Rp 2,2 miliar.

Kajidin menambahkan, pihaknya juga berharap pemerintah menstabilisasi harga ikan. Saat ini, harga ikan tidak dapat mengimbangi biaya melaut, terutama harga solar.

Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, mengatakan jumlah kapal di Pelabuhan Karangsong mencapai 600 unit. Dari jumlah itu, sekitar 300 kapal berbobot di atas 30 gross ton (GT) atau pengguna solar non-subsidi dan sisanya di bawah 30 GT atau pengguna solar subsidi.

"Dari 300 kapal pengguna solar industri, sekarang yang tidak melaut ada lebih dari 100 kapal sejak setelah Lebaran Idul Fitri. Sisanya masih berada di laut, dan jika nanti kembali, akan menghadapi masalah yang sama," katanya.

Suwarto mengatakan setiap kapal mempekerjakan sekitar 15–17 ABK. Karena itu, saat ini ada ribuan ABK yang menganggur karena kapal tidak berangkat melaut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara ihwal lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membebani biaya operasional nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong penerapan skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Hal ini seiring dengan koordinasi yang telah dilakukan bersama perwakilan asosiasi dan himpunan nelayan, pelaku usaha perikanan, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70% biaya operasional melaut berasal dari BBM,” kata Lotharia dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

KKP mencatat harga BBM nonsubsidi telah menembus di atas Rp25.000 per liter, sementara akses terhadap BBM subsidi masih belum merata di berbagai wilayah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sebagaimana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” ujarnya.

Lotharia menyatakan KKP akan mendorong perbaikan tata kelola distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk melalui penguatan pengawasan dan penyederhanaan akses bagi nelayan. Dalam jangka pendek, pemerintah juga akan mengoordinasikan kendala teknis pengangkutan BBM di kapal perikanan dengan Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, KKP juga telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mewanti-wanti sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi memengaruhi ketersediaan stok ikan di pasar, terutama selama Ramadan 2026.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan kendala akses BBM bersubsidi yang dialami nelayan kecil masih terus berlangsung.

Menurutnya, persoalan tersebut dipicu kelangkaan pasokan, harga beli yang lebih mahal karena nelayan terpaksa membeli secara eceran, serta prosedur administrasi surat rekomendasi dari pemerintah daerah yang rumit.

“Jika nelayan tidak bisa mendapat BBM, tentu tidak bisa melaut. Atau karena harga lebih tinggi, jarak tempuh melaut lebih pendek dan hasil tangkapan berkurang,” kata Dani kepadaBisnis, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dani menambahkan, persoalan BBM nelayan juga disebabkan oleh minimnya infrastruktur distribusi BBM, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di daerah. Untuk itu, dia menilai perlu penambahan SPBUN.

“Pertamina/Patra Niaga harus mempermudah dan mempercepat perizinan pendirian SPBUN baru yang dapat membantu nelayan,” ujarnya.

Dia pun tak menampik persoalan BBM menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketersediaan stok ikan, khususnya selama Ramadan 2026. Di samping itu, sambung dia, potensi cuaca ekstrem turut menjadi faktor yang dapat mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada pasokan ikan di pasar.

Dia menilai rantai logistik perikanan menjadi titik krusial yang perlu diperbaiki ke depan. Selain itu, sosialisasi konsumsi ikan selama Ramadan juga perlu digencarkan agar permintaan pasar dapat terus meningkat dan menopang kesejahteraan nelayan.

Di sisi lain, Dani menilai dukungan pemerintah terhadap nelayan dalam banyak hal sudah sesuai dengan harapan. Namun demikian, dia menyebut implementasi di lapangan masih membutuhkan pengawalan agar dapat dirasakan oleh nelayan. “Misalnya soal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program prioritas di sektor kelautan dan perikanan. Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026.

Selain itu, Dani menyebut pemerintah juga perlu memperkuat sejumlah aspek, seperti ketersediaan subsidi untuk asuransi nelayan atau jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan dan kepastian atas wilayah penangkapan ikan skala kecil, pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem laut [trawl], dan akses pemasaran ikan yang memadai bagi nelayan kecil,” lanjutnya.

Permintaan Naik

Sebelumnya,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan permintaan ikan akan meningkat hingga 20% selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 seiring lonjakan konsumsi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan hasil survei KKP menunjukkan permintaan ikan selama Ramadan dan Idulfitri meningkat sekitar 10%–20% dibandingkan bulan-bulan biasa.

Dengan kebutuhan ikan sepanjang Januari–Maret 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 1,94 juta ton, maka kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri diproyeksikan berada di kisaran 700.000 ton.

“Di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 [ribu ton] di prognosa kami dan pengalaman sebelumnya sekitar 700.000-an ton, kenaikannya sekitar 10–20% dari bulan-bulan biasa. Itu yang hasil survei kami, itu prognosa kami,” ujar Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, kenaikan permintaan tersebut merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun menjelang Ramadan dan Lebaran. Meski demikian, dia menilai kenaikan harga ikan masih dalam batas wajar dan relatif dapat ditoleransi.

“Mungkin harus jelas ikan apa yang naik, kemudian jenisnya, kemudian produknya dalam bentuk olahan atau segar. Karena kalau kita lihat dari data itu, memang kalau misalkan terjadi kekurangan ikan, stoknya enggak ada, terus permintaannya tinggi, maka akan naik harganya. Ini supply demand sangat memengaruhi,” uijrnya,.

Berdasarkan data inflasi yang dimiliki KKP, Machmud menyebutkan kenaikan harga ikan secara umum tidak terlalu besar. Untuk ikan budidaya, pergerakan harga cenderung stabil dengan selisih yang sangat kecil.

“Kalau ikan budi daya itu relatif tidak naik, tidak turun, selisihnya sedikit sekali. Contoh lele Rp25.000–Rp26.000, nila juga sekitar Rp28.000. Ikan patin juga demikian,” ujarnya.

Adapun fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Namun, selama stok masih tersedia, terutama dari cold storage, kenaikan harga dapat diredam.

“Kalau stok masih ada, itu dari cold storage keluar menuju pasar. Itu yang dilakukan oleh para pedagang sehingga harganya tidak terlalu tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pengawasan ikan selama Ramadan dilakukan secara menyeluruh oleh unit pelaksana teknis di bawah KKP.

Pengawasan tersebut mencakup pasar tradisional, pasar modern, hingga pemasok (supplier), baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, KKP juga melakukan pengujian meliputi uji organoleptik, mikrobiologi, kimia, serta pemeriksaan formalin dan histamin. Dengan pengawasan itu, KKP memastikan ikan yang beredar di pasar berada dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

“Pembeli juga harus cerdas bagaimana memilih ikan yang segar, matanya masih segar, masih merah, pencet kulitnya juga masih bagus. Ada tips-tips untuk itu,” pungkas Ishartini.

Bisnis.com, CIREBON- Nelayan di wilayah Cirebon mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan operasional kapal.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Indar Wijaya mengatakan, selama ini koordinasi distribusi BBM subsidi dilakukan oleh BPH Migas bersama nelayan masih terdapat sejumlah kendala yang membuat kuota BBM tidak sepenuhnya dimanfaatkan.

Data internal HNSI menunjukkan, hampir 60% kuota BBM subsidi per tahun tidak terserap oleh masyarakat nelayan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas distribusi dan lokasi titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dinilai masih belum merata.

“Perlu ada rembukan lebih lanjut soal titik-titik SPBN agar tidak terjadi kekurangan BBM,” kata Indar, Kamis (30/10/2025)?

Keterbatasan SPBN di pelabuhan-pelabuhan kecil menjadi salah satu pemicu harga BBM yang dijual distributor non-subsidi di daerah meningkat.

Nelayan harus membeli BBM dari SPBU atau distributor swasta dengan harga lebih tinggi, sehingga menambah biaya operasional mereka. Menurut Indar, pembangunan SPBN baru di lokasi-lokasi strategis sangat diperlukan untuk menjangkau nelayan kecil.

Untuk kebutuhan sehari-hari, nelayan kecil biasanya hanya membutuhkan sekitar 10 liter BBM per hari untuk one day fishing. Sementara itu, kapal-kapal nelayan besar dengan kapasitas sekitar 30 GT membutuhkan BBM dalam jumlah jauh lebih besar, mencapai 500 hingga 1.000 kiloliter.

"Keterbatasan stok di daerah membuat nelayan kecil kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar," katanya.

Selain masalah ketersediaan, kualitas BBM juga menjadi perhatian. Indar menekankan, stok BBM yang tersedia di beberapa titik sering kali tidak memenuhi standar, sehingga dapat mempengaruhi performa mesin kapal.

Menurutnya, kolaborasi antara BPH Migas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pelaku usaha atau koperasi nelayan sangat penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar dan merata.

Indar menambahkan, pembangunan SPBN bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nelayan di pelabuhan besar, tetapi juga untuk pelabuhan-pelabuhan kecil yang selama ini luput dari perhatian.

"Dengan titik distribusi yang merata, harga BBM di daerah bisa lebih stabil, dan nelayan tidak harus membeli dengan harga tinggi dari distributor swasta," katanya.

HNSI mencatat, meski kuota BBM subsidi secara nasional cukup, masalah utama terletak pada distribusi yang tidak merata. Banyak nelayan yang pada akhirnya harus membeli BBM di pasar bebas dengan harga jauh di atas subsidi resmi.

Menurutnta, kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya operasional dan menekan pendapatan nelayan kecil, yang menjadi tulang punggung sektor perikanan lokal.

"Dengan stok yang sulit diperoleh dan harga yang lebih tinggi di pasaran, daya saing produk perikanan lokal bisa menurun. Peningkatan jumlah SPBN di lokasi strategis menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga BBM, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nelayan," katanya.