Bisnis.com, JAKARTA -

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selalu berada pada persimpangan antara ambisi ekonomi dan batas ekologis. Di satu sisi, laut dipandang sebagai ruang produksi yang menjanjikan pertumbuhan, lapangan kerja, dan devisa.

Di sisi lain, laut adalah sistem alam yang bekerja dengan hukum biologis yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan jangka pendek. Ketika kebijakan publik terlalu menitikberatkan pada ekspansi input kapal, tenaga kerja, dan intensitas penangkapan tanpa mempertimbangkan kapasitas alam, maka yang muncul bukan kemajuan berkelanjutan, melainkan risiko krisis sumber daya di masa depan.

Dalam konteks inilah setiap tawaran investasi dan kerja sama internasional di sektor kelautan perlu dibaca secara lebih hati-hati. Investasi memang penting, tetapi tidak semua investasi otomatis membawa manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Terlebih di sektor perikanan tangkap, di mana sumber daya utama, stok ikan bersifat terbarukan, tetapi terbatas. Penambahan modal produksi tanpa kendali justru berpotensi menurunkan produktivitas, mempersempit ruang hidup nelayan, dan merusak fondasi keberlanjutan itu sendiri.

Belakangan, publik disuguhi narasi mengenai komitmen investasi asing di sektor maritim, termasuk rencana pembangunan kapal nelayan dalam jumlah besar yang diklaim akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Dari sudut pandang makro, angka-angka tersebut tampak menjanjikan. Namun, dari perspektif ekonomi sumber daya ke­lautan dan perikanan, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: apakah laut Indonesia masih memiliki ruang ekologis dan ekonomi untuk menyerap tambahan armada tersebut?

Laut bukan ruang kosong. Setiap wilayah perairan memiliki daya dukung (carrying capacity) yang membatasi seberapa besar aktivitas penangkapan dapat dilakukan tanpa merusak stok ikan.

Dalam teori bioekonomi perikanan, batas ini dijelaskan melalui konsep Maximum Sustainable Yield (MSY), yaitu tingkat hasil tangkapan maksimum yang masih memungkinkan stok ikan pulih secara alami.

Namun, MSY sering disalahartikan sebagai target yang aman untuk terus dikejar, padahal secara ekonomi titik ini sudah berada pada tingkat upaya penangkapan yang lebih tinggi dan rentan terhadap tekanan stok ikan.

Lebih jauh lagi, pendekatan MSY tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek biaya dan keuntungan. Di sinilah konsep Maximum Economic Yield (MEY) menjadi relevan.

MEY menggambarkan kondisi di mana keuntungan ekonomi bersih dari per­ikanan berada pada tingkat maksimum dengan tetap menjaga kelestarian stok ikan, di mana jumlah kapal dan effort justru lebih rendah dibanding MSY.

Pada titik MEY, stok ikan relatif lebih sehat, biaya operasional lebih efisien, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan lebih baik.

Masalah muncul ketika kebijakan mendorong penambahan armada secara masif tanpa terlebih dahulu memetakan posisi perikanan nasional: apakah kita masih berada di bawah MEY, mendekati MSY, atau bahkan telah melampaui keduanya. Jika penambahan kapal dilakukan pada kondisi di mana effort sudah tinggi, maka yang terjadi adalah over-investment, modal terus bertambah, tetapi hasil tangkapan per kapal menurun, biaya meningkat, dan konflik pemanfaatan sumber daya tak terhindarkan.

KESEJAHTERAAN

Dalam situasi over-invest­ment, janji penciptaan lapangan kerja juga perlu ditafsirkan secara kritis. Bertambahnya jumlah kapal memang berarti bertambahnya jumlah nelayan dan hari melaut, tetapi tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan.

Tanpa stok ikan yang memadai, yang terjadi justru pembagian hasil yang makin kecil di antara makin banyak pelaku. Pada akhirnya, laut dipaksa bekerja melampaui kemampuannya, sementara manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, kerja sama dan investasi di sektor perikanan seharusnya tidak diukur dari seberapa banyak kapal yang dibangun, me­lainkan dari seberapa cerdas investasi tersebut dirancang. Penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi armada yang sudah ada, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan sering kali memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibanding sekadar menambah kapasitas tangkap.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama internasional di sektor kelautan selaras dengan prinsip bioekonomi, dengan menjadikan MEY sebagai rujukan utama, bukan sekadar mengejar angka produksi atau jumlah armada. Pendekatan ini bukan berarti menolak investasi, melainkan menempatkan investasi pada jalur yang tepat agar manfaatnya berkelanjutan.

Pada akhirnya, kekuatan maritim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kapal yang berlayar, tetapi oleh kemampuan negara mengelola laut secara bijak.

Laut yang sehat, stok ikan yang terjaga, dan nelayan yang sejahtera adalah hasil dari kebijakan yang menghormati batas alam sekaligus memahami logika ekonomi. Dalam konteks ini, kehati-hatian bukanlah penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi masa depan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.