JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) untuk dimintai penjelasan terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit yang terjadi di Kota Serang, Banten.

Pemanggilan yang dilakukan pada Senin (8/6/2026) tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah meminta penjelasan dari TAFS mengenai dugaan keterlibatan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang (debt collector) yang melakukan penagihan disertai kekerasan.

"Berdasarkan permintaan klarifikasi awal, OJK meminta PT TAFS untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah aspek," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Agus melanjutkan, pihaknya meminta TAFS mengevaluasi secara menyeluruh proses penagihan yang dilakukan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan penagihan dilakukan secara profesional, beretika, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

OJK juga meminta perusahaan pembiayaan kendaraan tersebut untuk menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan serta melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.

Kemudian perusahaan juga diminta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun pihak ketiga.

Di sisi lain, perusahaan diminta menjalankan komunikasi publik secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan.

PT TAFS juga diminta untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus penagihan tersebut kepada OJK.

"OJK akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh PT TAFS," kata Agus.

Agus mengungkapkan, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif maupun tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

Dia juga mengingatkan, seluruh pelaku usaha jasa keuangan wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Demikian juga dengan tindakan pihak ketiga yang digunakan dalam kegiatan penagihan kepada konsumen.

"OJK mengingatkan bahwa kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tidak menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, tindakan mempermalukan, atau cara lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip pelindungan konsumen," imbuhnya.

Meski demikian, OJK juga mengingatkan konsumen untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, termasuk membayar angsuran tepat waktu serta tidak mengalihkan atau memindahtangankan obyek yang menjadi agunan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan.

Sebab, kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dilakukannya upaya penagihan dan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik jual-beli kendaraan tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau STNK Only semakin meningkat, bahkan mencapai jutaan unit di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan hampir di setiap daerah, praktik ini ramai dibicarakan dan bahkan dipromosikan di media sosial. Selain itu, terdapat komunitas gagal bayar alias galbay yang saling berbagi cara menghindari kewajiban, bahkan disebut-sebut mendapat perlindungan dari oknum tertentu.

“Dan setiap daerah ada di sosmed, Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube. [Dan] sosmed gagal bayar yang di-protect oleh Oknum-Oknum LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat]. Proses edukasi dan literasi yang tidak ada kontrol karena semua orang bebas berpendapat di sosmed,” paparnya dalam Infobank Talk News secara daring, Kamis (5/2/2026).

Suwandi menilai, praktik STNK Only ini terjadi karena ada pasar dan masih banyak pembelinya. Menurutnya, selama masih ada orang yang membeli kendaraan tanpa dokumen lengkap, praktik ini akan terus hidup.

Lebih lanjut, Suwandi mengatakan bahwa hingga saat ini, meskipun sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), uang muka (down payment/DP) sepeda motor di lapangan masih tergolong sangat rendah, bahkan bisa hanya Rp500.000, tanpa melihat berapa harga motornya.

Menurut Suwandi, persoalan utamanya adalah adanya orang yang sejak awal memang tidak berniat melunasi cicilan. Dengan modal awal sekitar Rp500.000, orang tersebut mengambil motor. Setelah itu, cicilan hanya dibayar sebentar, misalnya selama 3 sampai 6 bulan, lalu berhenti membayar dan mulai menghindar.

Di sisi lain, aturan penagihan kini semakin ketat. Penagih tidak diperbolehkan menelepon sebelum pukul 08.00 pagi dan setelah pukul 20.00 malam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang berniat menghindar. Mereka bisa keluar rumah sebelum jam 08.00 dan baru pulang setelah jam 20.00, sehingga secara praktik sulit dihubungi selama berbulan-bulan.

Setelah merasa aman dan lelah dikejar, motor tersebut kemudian dijual secara ilegal. Misalnya, motor dijual seharga Rp4 juta, padahal modal awal yang dikeluarkan hanya Rp500.000. Artinya, pelaku sudah memperoleh keuntungan jutaan rupiah. Motor itu lalu berpindah tangan ke pembeli kedua, ketiga, dengan harga yang semakin naik, seperti Rp6 juta atau Rp8 juta.

“Nah, yang terakhir barangkali sudah enggak mau beli karena motornya misalnya Rp20 juta. Kalau saya beli Rp10 juta kan rugi-rugi banget gitu, ya. Nah itulah tempat peristirahatan terakhir si motor itu yang akhirnya dicari ada di pihak orang lain. Ini yang terjadi kalau saya lihat siklusnya,” jelas Suwandi.

Oleh karena itu, dia mengimbau perusahaan pembiayaan untuk mulai meninjau kembali kebijakan uang muka atau DP yang terlalu rendah. Dengan DP yang lebih tinggi, potensi munculnya konsumen yang sejak awal tidak serius dan berniat buruk dapat diminimalisir. Dari hal ini, risiko kredit macet juga bisa dikurangi.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa ditentukan oleh satu pihak saja. Perlu ada pembahasan dan kesepahaman bersama antara pelaku industri dan pemerintah. Tanpa perubahan kebijakan, pola yang sama akan terus berulang dan justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi banyak pihak.

Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Maman Firmansyah juga turut menanggapi praktik STNK Only ini.

Maman menegaskan bahwa di Indonesia, bukti kepemilikan kendaraan yang sah adalah BPKB, bukan STNK. Oleh karena itu, jual beli kendaraan tanpa BPKB tidak boleh dinormalisasi meski praktik tersebut banyak terjadi di masyarakat. Pembiaran terhadap praktik ini justru menciptakan celah konflik hukum yang merugikan konsumen.

“Tidak ada kepastian hukum di sana, dan dampaknya sudah terbukti bahwa merugikan bagi calon konsumen. Jadi, konsumen ketika beli kendaraan harus dipastikan legalitasnya, kepastian hukumnya,” tegas Maman.

Untuk mencegah persoalan tersebut, Maman menyebut OJK mengatur proses pembiayaan secara komprehensif, sejak tahap awal penyaluran kredit.

Perusahaan pembiayaan diwajibkan menjelaskan secara transparan isi perjanjian, termasuk suku bunga, agunan, denda, hingga mekanisme eksekusi. Debitor juga dituntut untuk memahami isi perjanjian, bukan sekadar menandatangani dokumen tanpa mengetahui konsekuensinya.

Selain itu, mitigasi risiko dilakukan melalui kewajiban pengikatan fidusia, asuransi kredit, dan asuransi atas objek pembiayaan. Tanpa fidusia yang sah, penagihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi. Proses penagihan pun harus diawali dengan peringatan yang jelas serta didukung dokumen hukum yang lengkap.

“Kalau enggak ada fidusia maka tidak boleh ada penagihan, enggak boleh ada eksekusi. Penagihan boleh, tapi eksekusi tidak boleh,” terangnya.

Dia juga menegaskan bahwa eksekusi agunan bukanlah tujuan utama perusahaan pembiayaan, melainkan opsi terakhir. Penyelesaian ideal diawali dengan komunikasi dan restrukturisasi kredit.

Jika debitur benar-benar tidak mampu melanjutkan kewajiban, penyerahan agunan secara sukarela menjadi solusi yang lebih diutamakan sebelum langkah hukum ditempuh.

“Jadi debitur-debitur yang baik, ketika terkendala pembayarannya, maka dia bisa menyerahkan ke perusahaan pembiayaan. Pembiayaannya nanti akan dihitungkan berapa nilai agunannya, mudah-mudahan cukup untuk menutupi nilai piutangnya, nilai utang. Nah, eksekusi agunan maupun eksekusi hak tanggungan ini adalah opsi sebelum hapus buku,” jelas Maman.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kondisi pembiayaan bermasalah, mulai dari debitur dan agunan yang masih ada, hingga kondisi paling berat ketika debitur dan agunan sama-sama tidak dapat ditemukan.

“Akhirnya berujung ke jual-beli STNK Only. Agunan tidak ada, inilah yang nanti beralih ke berbagai pihak tanpa BPKB. Akhirnya berujung ke forum jual-beli STNK Only, berujung ke mata elang [debt collector], berujung ke viral. Viral petugas penagihan,” tutupnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) memperketat strategi penagihan kredit sejak dini guna menjaga kualitas aset dan menopang profitabilitas yang berkelanjutan. Langkah ini ditempuh di tengah perhatian investor terhadap pengendalian risiko kredit dan ketergantungan laba terhadap penurunan biaya provisi.

Dalam laporan paparan publik, manajemen BBYB menjelaskan bahwa proses penagihan telah dimulai bahkan sebelum kredit jatuh tempo.

Bank Neo menyiapkan sekitar 400 orang collection team yang mayoritas menjalankan desk collection untuk mengingatkan nasabah melalui notifikasi digital, seperti SMS dan WhatsApp.

"Pengingat pembayaran telah dikirimkan sejak tujuh hari sebelum jatuh tempo, kemudian kembali disampaikan pada lima hari dan sehari sebelum jatuh tempo," turur Manajemen BBYB dikutip Minggu (28/12/2025).

Jika terjadi keterlambatan, upaya penagihan akan semakin intensif, terutama dalam periode tunggakan di bawah 30 hari. Manajemen menilai, langkah collection pada fase awal tersebut terbukti menghasilkan tingkat pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan penagihan setelah kredit melewati 30 hari.

Selain memperkuat collection, BBYB juga menekankan perbaikan kualitas aset sebagai fondasi utama keberlanjutan kinerja keuangan. Hingga Oktober 2025, bank mencatat profitability sebesar Rp517 miliar. Namun, manajemen menegaskan bahwa kontribusi reversal provisi terhadap kinerja tersebut relatif terbatas, yakni sekitar Rp120 miliar.

"Ini terjadi dikarenakan kredit kami yang turun," katanya.

Ke depan, BBYB menargetkan kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di bawah 3%. Bank juga memproyeksikan pertumbuhan kredit sekitar 20% pada tahun mendatang, seiring penguatan proses credit assessment yang lebih selektif.