JAKARTA - Dunia kerja semakin menuntut kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan. Kondisi tersebut membuat pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik tapi juga dituntut mampu membentuk karakter.

Terkait hal tersebut, Pelita Harapan Group (PHG) menghadirkan Sekolah Dian Harapan (SDH) Depok. Sekolah tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2027.

President Pelita Harapan Group Dr Stephanie Riady mengatakan perubahan global yang berlangsung cepat menuntut dunia pendidikan melakukan penyesuaian agar tidak hanya menghasilkan lulusan yang cakap secara akademik, tetapi juga mampu menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

"Keberhasilan seseorang pada masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang ia ketahui, tetapi juga oleh karakter yang dimilikinya, kemampuannya bekerja sama dengan orang lain, serta kesediaannya untuk memberi kontribusi bagi masyarakat," katanya, di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan tantangan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan.

Stephanie menilai semakin banyak keluarga kini mencari pendidikan yang mampu mengembangkan anak secara utuh, bukan sekadar mengejar prestasi akademik.

"Kami melihat kebutuhan yang semakin besar terhadap pendidikan yang membantu anak mengenali potensinya, membangun karakter, mengembangkan kepemimpinan, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang terus berubah," ujarnya.

Lihat video: ERA BARU PENDIDIKAN: GANTI ATURAN, GANTI MASA DEPAN?



Data Pelita Harapan Group menunjukkan saat ini lembaga tersebut melayani lebih dari 45.000 siswa dan mahasiswa aktif melalui 71 sekolah di berbagai daerah di Indonesia serta Universitas Pelita Harapan.

Executive Director Sekolah Dian Harapan Deny Kiswanto Sinaga mengatakan tantangan pendidikan saat ini bukan hanya memastikan anak memperoleh akses belajar yang baik, tetapi juga memastikan mereka memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Menurut dia, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membuat kemampuan yang bersifat teknis semakin mudah tergantikan. Sebaliknya, kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, dan memimpin justru semakin dibutuhkan.

"Karena itu pendidikan harus mempersiapkan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dunia akan terus berubah, tetapi kemampuan belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan yang benar akan selalu dibutuhkan," katanya.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, SDH Depok akan mengintegrasikan penguatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dengan pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan, dan pertumbuhan iman.

Sekolah ini akan melayani jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dengan pendekatan pendidikan holistik yang mendorong perkembangan siswa dari aspek intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan kepemimpinan secara seimbang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wahid Suryono menyambut baik rencana kehadiran SDH Depok sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kota Depok.

"Kehadiran institusi pendidikan yang berkomitmen pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik merupakan kontribusi penting dalam menyiapkan generasi yang berintegritas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Pelita Harapan Group berharap kehadiran SDH Depok dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepemimpinan sebagai bekal menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan tegas mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jabar Suhendar usai masyarakat memprotes pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Keluhan yang disampaikan beragam, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Gubernur langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa. Di lokasi, Dedi Mulyadi juga menunjukkan ketidakpuasan pada penjelasan tim Tikomdik atas kekisruhan yang terjadi.

“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Suhendar yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi baru SPMB itu dicecar oleh KDM terkait sistem yang dinilai tidak terintegrasi dengan infrastruktur milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar yang sudah dibangun selama dua tahun terakhir.

“Anda ngerti enggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan Anda di bidang ini?” kata KDM.

KDM menegaskan bahwa sejak awal Pemprov Jabar sudah menetapkan kebijakan seluruh pengembangan aplikasi harus dilakukan oleh Diskominfo, sehingga perangkat daerah dilarang membangun aplikasi secara mandiri.

Usai mencopot Suhendar, teknis SPMB selanjutnya kembali ditangani oleh Diskominfo Jabar. KDM juga menunjuk Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar Mark Aditya sebagai Plh Kepala UPTD Tikomdik. “Ditangani dulu sampai ada definitif pejabat baru,” katanya.

KDM memastikan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang rencananya dibuka 15 Juni mendatang harus dipimpin oleh pejabat yang memahami urusan IT.

Dia juga menegaskan PCMB hanya langkah awal untuk memetakan seluruh calon siswa di sekolah negeri di Jawa Barat sebelum pendaftaran resmi. PCMB berfungsi sebagai instrumen pemetaan awal agar pemerintah daerah dapat mengetahui sebaran dan kesiapan calon peserta didik di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting sebelum SPMB dibuka secara resmi. “Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.

SPMB sendiri baru akan dibuka pada 15 Juni 2026. Setelah itu, calon siswa yang telah memenuhi syarat akan masuk ke tahap penempatan sesuai hasil seleksi.

BANDUNG - Taruna Nusantara Cimahi dan Redea Institute menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah awal dalam membangun kemitraan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas akademik. Kerja sama ini bertujuan untuk mencetak dan mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di tingkat internasional.

Hal itu melalui penguatan pembelajaran berstandar global, memperluas perspektif sebagai bentuk persiapan peserta didik Taruna Nusantara Cimahi untuk melanjutkan studi di tingkat internasional, serta berbagai program kolaboratif yang memberikan dampak positif bagi kedua institusi.

Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya kolaborasi antara kedua institusi yang memiliki kesamaan visi dalam membangun generasi yang berkualitas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta memiliki daya saing tinggi di kancah nasional maupun internasional.

Founder dan CEO Redea Institute, Antarina SF Amir mengatakan, melalui kerja sama ini, Redea Institute akan memberikan dukungan strategis kepada Taruna Nusantara Cimahi yang mencakup pelatihan guru, penguatan siswa melalui kegiatan seperti kunjungan belajar, kolaborasi virtual strategis, pertukaran pelajar, serta pelatihan dan konsultasi studi lanjutan ke luar negeri.

“Kolaborasi ini berangkat dari satu semangat yang sama, yaitu mempersiapkan Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di dunia. Sumber daya manusia yang unggul tidak akan tercipta tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, integritas yang kuat, dan kemampuan berpikir ke depan. Kami berharap anak didik tidak hanya berkembang menjadi individu yang kompeten, tetapi juga menjadi ethical leaders yang mampu mengangkat nilai-nilai Indonesia sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi,” katanya, Sabtu (6/6/2026).

Sementara itu, Kepala SMA Taruna Nusantara Cimahi, Mayor Jenderal TNI Ardiansyah menyampaikan rasa syukur dan komitmen mendalamnya atas peresmian ini.

Lihat video: Pembukaan Tahun Ajaran Baru SMA Taruna Nusantara, Dihadiri Tiga Menteri



“Kami percaya bahwa nilai-nilai asah dan asih merupakan bagian penting dari pendidikan. Melalui semangat dua tokoh bangsa yang menjadi inspirasi kami, yaitu Jenderal Sudirman dan Ki Hajar Dewantara, kami berkomitmen menciptakan murid yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan cinta Indonesia,” sebutnya.

Selama lebih dari tiga dekade Redea Institute (dahulu HighScope Indonesia) telah menjadi pelopor pembelajaran aktif dan tumbuh dari pendidikan anak usia dini hingga menjadi ekosistem pendidikan jenjang K-12 yang utuh. Kini merekamembawa semangat kepeloporan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi melalui EST (EcoSocioTech) School - sebuah puncak dedikasi pendidikan berbasis riset serta wujud nyata dari komitmen berkelanjutan terhadap keunggulan bangsa.

Sedangkan Taruna Nusantara Cimahi merupakan institusi pendidikan unggulan yang menekankan pada pembentukan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan keunggulan akademik. Memiliki reputasi kuat dalam mencetak calon pemimpin bangsa, Taruna Nusantara Cimahi memiliki pondasi nilai, budaya disiplin, dan tata kelola pendidikan yang solid.

SURABAYA - SMA Al Hikmah Surabaya resmi terpilih sebagai bagian dari program SMA Unggul Garuda Transformasi 2026 yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Penetapan ini menjadi pengakuan atas kualitas dan konsistensi sekolah dalam membangun budaya akademik unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Program SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan inisiatif strategis nasional untuk memperkuat sekolah-sekolah menengah unggulan melalui pengembangan kapasitas akademik, peningkatan kualitas pendidik, penguatan tata kelola sekolah, serta pendampingan siswa menuju perguruan tinggi terbaik dunia.

Kepala SMA Al Hikmah Surabaya, Ansari Setyo Prabowo, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen sekolah untuk terus menghadirkan pendidikan berkualitas.

“Terpilihnya SMA Al Hikmah Surabaya sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi 2026 merupakan amanah sekaligus motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan pendidikan yang unggul dan relevan dengan tantangan global. Capaian ini adalah hasil kolaborasi seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga yayasan yang selama ini konsisten membangun budaya akademik yang kuat,” ujar Ansari Setyo Prabowo.

Lihat video: Resmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Prabowo Sebut Para Alumni di Kabinetnya



Ia menambahkan bahwa program ini akan menjadi momentum penting bagi SMA Al Hikmah Surabaya untuk semakin memperkuat ekosistem pembelajaran berbasis riset, kepemimpinan, karakter, dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Ketua Pengurus Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya, Mohammad Zahri, menyebut pencapaian ini sebagai bagian dari ikhtiar panjang yayasan dalam menghadirkan pendidikan unggul yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kepercayaan ini menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan ekosistem pendidikan yang inovatif, berkarakter, dan berorientasi pada masa depan. Kami percaya bahwa kualitas pendidikan lahir dari budaya belajar yang kuat, kepemimpinan yang visioner, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ungkap Mohammad Zahri.

Ia juga menegaskan bahwa Yayasan LPI Al Hikmah akan terus mendukung penguatan kualitas akademik, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan kolaborasi strategis guna mencetak generasi muda Indonesia yang unggul dan berkontribusi di tingkat global.

Penetapan sekolah dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi 2026 dilakukan melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat dengan potensi akademik sebagai parameter utama.

Pemerintah menilai kapasitas sekolah dalam membangun budaya prestasi, kualitas pembelajaran, rekam jejak capaian siswa, kesiapan pengembangan talenta, serta kemampuan institusi dalam membangun ekosistem pendidikan unggul yang berkelanjutan.

Melalui program ini, sekolah-sekolah terpilih akan memperoleh penguatan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem pembelajaran, penguatan jejaring kolaborasi, hingga pendampingan siswa menuju perguruan tinggi terbaik dunia.

Dengan terpilihnya sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi 2026, SMA Al Hikmah Surabaya diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam mencetak generasi muda Indonesia yang unggul, berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.

JAKARTA - Pemerintah menjadikan revitalisasi satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana sebagai salah satu fokus utama pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan bantuan revitalisasi untuk 3.084 sekolah di wilayah terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan percepatan revitalisasi satuan pendidikan di Pulau Sumatera merupakan bentuk perhatian serius pemerintah bersama DPR terhadap penanganan pascabencana.

"Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra," kata Qodari dalam keterangannya usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra, dikutip Selasa (26/5/2026).

Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menjelaskan, total sekolah terdampak bencana di Sumatera mencapai 4.992 sekolah. Dari jumlah tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi terhadap 3.084 sekolah.

"Kemudian yang sudah dibuat pekerjaan yang kerja sama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang Rp3.084," katanya.

Mengenai masih adanya lebih dari 1.000 sekolah yang belum dilakukan revitalisasi, Tito menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah-sekolah itu masih dalam tahap perencanaan pembangunan lanjutan.

Lihat video: Ribuan Sekolah Rusak, Kemendikdasmen Siapkan Kelas Darurat untuk Siswa di Sumatera



"Nah masih ada sekitar seribuan lagi yang ditanyakan tadi, yang seribuan tadi bukan berarti didiamkan. Yang seribuan tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya," jelas Tito.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mempercepat pemulihan sektor pendidikan pascabencana Sumatera. "Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen Rp2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira Rp1,8 sampai Rp1,9 triliun," ungkapnya.

Selain kerusakan sekolah, Tito menyebut masih terdapat sejumlah infrastruktur lain seperti jembatan yang belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, proses belajar mengajar di sebagian besar wilayah terdampak tetap berjalan. Sejumlah sekolah masih menggunakan fasilitas sementara, terutama di kawasan rawan bencana yang direncanakan untuk direlokasi.

"Dari 4.922 sekolah, ada beberapa sekolah yang ada di tenda, terutama di daerah merah yang diharap relokasi," ujarnya.

Menurut Tito, pemerintah saat ini juga tengah membahas kesiapan lokasi relokasi bagi sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana. Sementara itu, sebagian sekolah lain masih menggunakan fasilitas darurat atau menumpang di sekolah terdekat. "Ada juga yang menumpang di sekolah yang lain. Ada juga yang di kelas darurat," katanya.

CIREBON - Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli mendorong pondok pesantren (ponpes) merespons perubahan dengan cepat. Salah satunya dengan melakukan perubahan sistem pembelajaran.

Hal itu diungkap Kiai Imam Jazuli saat workshop bagi para pengasuh pondok pesantren se-Indonesia. Workshop digelar untuk mempercepat transformasi dan inovasi pesantren. Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah santri di setiap pesantren.

“Banyak peserta workshop terdahulu yang datang ke saya dan menyampaikan bahwa manfaat kegiatan tersebut sangat signifikan bagi perubahan pesantren. Karena itu, kali ini workshop dirancang lebih sistematis, detail, dan membumi. Bahkan akan dilanjutkan dengan pendampingan agar dampaknya lebih powerful,” katanya, Senin (25/5/2026).

Menurut Kiai Imam Jazuli, workshop untuk pengasuh pesantren ini sejatinya sudah dimulai sejak 2025 untuk skala nasional. “Ketika pesantren semakin mampu menghasilkan santri-santri yang berhasil di dunia dan di akhirat, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat,” tambahnya.

Untuk menyasar pengasuh pesantren di 34 provinsi, panitia menargetkan workshop akan dilaksanakan di tiap pekan dan akan selesai di Desember 2026. Target kuota peserta di Pulau Jawa diperkirakan 400 per provinsi sehingga total 2.000 peserta. Khusus untuk Jawa Barat (Jabar) 400 pengasuh pesantren Jabar akan selesai di awal Juni 2026, lalu dilanjutkan untuk workshop 1.600 pengasuh pesantren mulai Juni sampai Agustus 2026 dari Jateng, Jatim, DKI, dan Banten.

Untuk luar Jawa diperkirakan per provinsi sekitar 100-150 peserta sehingga estimasi total 3.000. Secara keseluruhan, workshop ini menargetkan 5.000 pengasuh pesantren di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan ini disponsori penuh oleh Pesantren Bina Insan Mulia dan Imam Jazuli Foundation.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Para peserta mendapatkan fasilitas transportasi, akomodasi, sertifikat, dan buku panduan. Peserta juga berkesempatan mendapatkan doorprize untuk menginap di hotel, ziarah Wali Songo, dan jalan-jalan ke luar negeri.

Gerakan di 2026 ini telah dimulai dari pengasuh pesantren Wilayah III Cirebon yang meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Workshop ini dirancang khusus untuk pengasuh pesantren yang memiliki santri 100 sampai 1.000 santri. Dari hasil seleksi panitia, terpilih sebanyak 108 peserta dari wilayah III Cirebon.

Workshop berlangsung pada Sabtu, 23 Mei 2026 dari jam 9.00 sampai 21.00 malam di Joglo Agung Pesantren VIP Bina Insan Mulia 2 Cirebon. Bertindak selaku narasumber tunggal adalah KH. Imam Jazuli.

Kiai Imjaz, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, mengingatkan pesantren harus belajar dari runtuhnya korporasi besar dunia yang gagal merespons perubahan dengan cepat. Kematian organisasi bukan karena perubahan, tetapi karena kegagalan strategi dalam menghadapi perubahan.

“Perubahan pesantren sudah dibahas di banyak tempat, tapi yang saya dapat barulah sebatas motivasi. Di workshop ini, saya mendapatkan motivasi, strategi, metode, sistem dan panduan teknis dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk melakukan perubahan,” ungkap Pengasuh Pesantren Akmala Sabila, Cirebon KH. Habib Khaerussani.

Pengasuh Pesantren Miftahul Mubarak Kuningan, KH. Asep Abdul Aziz mengatakan, workshop ini benar-benar memantik kesadaran dan pemahaman tentang cara mengubah sistem pembelajaran, membuat kurikulum yang menarik, layanan kepada santri walisantri dan masyarakat, dan strategi untuk menambah jumlah santri. “Ini ilmu yang tidak bisa didapatkan di mana pun,” ungkapnya.

Senada,Pengasuh Pesantren Al-Amin Kuningan KH. Ence Burhanuddin workshop yang diikuti isinya sangat bermanfaat. Selain itu, Kiai Imjaz menyampaikan dengan cara yang sangat menarik sehingga seluruh peserta tetap semangat sampai akhir. Ada penyajian fakta, data riset, pemikiran dan pengalaman yang langsung ke inti masalah dan solusinya.

Hadir untuk membuka workshop Kepala Kemenag Kabupaten IndramayuKH. Aghuts Muhaimin, Ketua PCNU Kota Cirebon Mustopa Rajid, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon KH. Aziz Hakim Saerozi, Ketua PCNU Kabupaten Indramayu KH. Muhammad Mustofa, Kepala Kemenag Kota Cirebon Riana Anom Sari dan Kepala Kemenag Majalengka Euis Damayanti.

Seluruh pejabat dan tokoh yang hadir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inisiatif Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia untuk memandu para kiai agar berhasil dalam menghadapi perubahan besar saat ini. Mereka berterima kasih atas kesediaan Kiai Imjaz untuk berbagi ilmu dan pengalaman sukses juga pengorbanan tenaga, ilmu, harta, dan lain-lain untuk kesuksesan pesantren lain.

Artono

Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan

Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor

DUNIA pendidikan kita hari ini sedang berada dalam paradoks yang ganjil. Di satu sisi, teknologi digital menjanjikan efisiensi dan kecepan yang luar biasa. Papan tulis kayu (white board) telah berganti menjadi Google Classroom, dan pengumpulan tugas kini hanya berjarak satu ketukan dari jari-jari via WhatsApp.

Namun, di balik kecepatan yang diagung-agungkan itu, sebuah ancaman sunyi dan senyap sedang mengintai, yaitu runtuhnya kedalaman pemahaman murid. Kita sedang menyaksikan lahirnya budaya "asal kumpul", tidak lewat dateline dimana substansi ilmu seringkali dikorbankan demi mengejar notifikasi centrang biru dua kali.

Dahulu, mengerjakan tugas adalah sebuah ritual intelektual. Ada proses membaca buku di perpustakaan, merangkum dengan tangan, dan mengetik sehingga bergulat dengan logika kalimat. Kini, ritual itu telah tereduksi menjadi proses teknis copy-paste atau, yang lebih canggih, meminjam otak buatan melalui Generative AI.

Fenomena ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Berdasarkan survei Digital Education Council 2024, sebanyak 86% murid/mahasiswa global menyatakan telah menggunakan AI untuk keperluan studi. Higher Education Policy Institute (HEPI) UK (2025), survei terhadap 1.041 mahasiswa di Inggris menunjukkan melaporkan bahwa 92% mahasiswa telah menggunakan AI, dan 88% memanfaatkannya dalam tugas akademik.

Kecepatan yang Menipu

Masalah nyata yang dihadapi bukan lagi soal akses informasi, melainkan integritas proses belajar. Dengan bantuan AI, seorang murid bisa menghasilkan esai sejarah sepanjang tiga halaman tanpa benar-benar membaca satu pun bab di buku paketnya.

Bagi mereka, tujuan utama sekolah bukan lagi untuk paham, melainkan untuk selesai. Indikator keberhasilan pendidikan secara perlahan bergeser dari "apa yang masuk ke kepala" menjadi "apa yang masuk ke server guru".

Contoh konkretnya sering ditemui dalam tugas-tugas analisis. Seorang guru memberikan tugas untuk menganalisis dampak perubahan iklim. Dalam lima menit, murid mengirimkan jawaban yang bahasanya sangat tertata, akademis, bahkan menggunakan istilah-istilah yang mungkin belum pernah diajarkan di kelas.

Namun, ketika murid tersebut ditanya secara lisan mengenai poin-poin yang ia tulis, ia sering kali terbata-bata atau bahkan tidak mengerti arti dari kata-kata yang ia "kumpulkan" sendiri. Inilah yang disebut sebagai "Kiamat Pemahaman" dalam tulisan ini yaitu sebuah kondisi di mana teks hadir secara digital, tetapi pemahamananya sangat minim.

Mata Rantai yang Putus: Beban Administrasi Guru

Celah (gap) terbesar dalam digitalisasi ini terletak pada interaksi antara guru dan murid. Teknologi memang mempercepat proses pengumpulan, tetapi ia gagal mempercepat kapasitas otak manusia untuk memberikan umpan balik (feedback) yang berkualitas.

Di banyak sekolah, seorang guru bisa memegang lebih dari sepuluh kelas dengan total ratusan murid. Setiap hari, ponsel mereka dibanjiri ratusan notifikasi tugas masuk.Terlebih jika sudah mendekati date line dalam pengumpulan tugas tersebut. Akibatnya terjadi beban administrasi digital yang masif.

Bayangkan seorang guru yang memegang ratusan murid dari sepuluh kelas berbeda. Setiap hari, ponselnya dibanjiri ratusan notifikasi tugas. Karena kejaran target sistem rapor digital, guru seringkali hanya sempat melihat siapa yang mengumpul dan siapa yang tidak.

Tugas yang masuk hanya diberi skor angka misalnya 80 atau 90 tanpa satu pun catatan perbaikan atau apresiasi terhadap alur berpikir murid. Tanpa feedback, proses pendidikan kehilangan ruhnya.

Murid merasa bahwa kualitas jawaban mereka tidak penting selama mereka tidak terlambat mengumpul. Gap antara "tugas yang terkirim" dan "ilmu yang terserap" pun semakin lebar karena tidak ada dialog edukatif yang terjadi di ruang digital tersebut.

Solusi: Menggeser Paradigma "Centang Biru"

Kita tidak bisa memusuhi teknologi, namun kita bisa mengubah cara kita memvalidasi pengetahuan. Untuk menyelamatkan generasi dari pendangkalan berpikir, diperlukan langkahlangkah solutif yang konkret.

Pertama, Redesain Bentuk Tugas. Guru harus mulai meninggalkan tugas yang jawabannya bisa ditemukan dengan mudah di mesin pencari. Tugas harus bersifat kontekstual dan personal. Alih-alih bertanya "Apa itu demokrasi?", lebih baik bertanya "Bagaimana praktik demokrasi di lingkungan RT-mu?". Jawaban berbasis realitas lokal jauh lebih sulit dipalsukan oleh AI.

Kedua, Kembalikan Ujian Lisan atau Refleksi Langsung. Di tengah banjirnya tugas digital, verifikasi manual menjadi sangat mahal harganya. Guru perlu meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab singkat guna memastikan bahwa apa yang tertulis di layar memang berasal dari pemikiran murid.

Di era digital, file terkirim dan pesan terbaca sering dianggap keberhasilan, padahal belum tentu menunjukkan pemahaman. Kehadiran ChatGPT dan AI lain bermanfaat jika digunakan bijak, tetapi berbahaya jika hanya menjadi jalan pintas tanpa proses berpikir.

Di sisi lain, beban administrasi guru membuat penilaian sering berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Jika terus terjadi, sekolah dapat melahirkan generasi yang rajin mengumpulkan tugas tetapi lemah memahami masalah nyata. Karena itu, pendidikan harus kembali menempatkan pemahaman, karakter, dan berpikir kritis sebagai tujuan utama, sementara teknologi hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti nalar manusia.

Ketiga, Kualitas di atas Kuantitas. Kurikulum pendidikan kita perlu melonggarkan beban materi agar guru memiliki ruang bernapas untuk memberikan umpan balik yang mendalam. Satu tugas yang dikomentari secara kritis jauh lebih mendidik daripada 10 tugas yang hanya dinilai dengan angka tanpa makna.

Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kapasitas manusia, bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kita harus berhenti merayakan statistik "100% murid sudah mengumpulkan tugas" jika kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya melakukan "jasa titip" jawaban dari internet. Pendidikan adalah tentang menyalakan api rasa ingin tahu, bukan sekadar mengisi kotak sampah digital dengan file-file tanpa pemahaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah mencatat tingkat partisipasi tinggi sebesar 98,51%, menandakan asesmen baru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai diterima luas oleh satuan pendidikan.

TKA untuk jenjang SD/MI sederajat digelar pada 20–30 April 2026 dalam 4 gelombang. Pemerintah menyebut pelaksanaan secara umum berlangsung lancar sejak hari pertama.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin mengatakan tingginya kehadiran peserta mencerminkan kesiapan sekolah dan siswa dalam mengikuti asesmen nasional tersebut.

“Persentase partisipasi dari SD/MI sederajat mencapai 98,51% dan konsisten di berbagai gelombang. Ini menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dan siswa yang mengikuti TKA sudah sangat baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, capaian itu juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan TKA dijalankan secara serius oleh ekosistem pendidikan nasional.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan 69 pelanggaran selama penyelenggaraan TKA jenjang SD. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya.

Kemendikdasmen menyebut tindak lanjut yang dilakukan meliputi teguran tertulis dari dinas pendidikan, pembinaan, penghapusan konten media sosial yang melanggar, hingga penandaan dalam sistem bagi petugas yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami juga melakukan flagging melalui sistem sehingga pengawas, penyelia, maupun proktor yang terbukti melakukan pelanggaran tidak direkomendasikan kembali,” kata Toni.

Selain persoalan kepatuhan, sejumlah daerah juga mengalami kendala eksternal seperti pemadaman listrik dan bencana alam. Namun, gangguan tersebut disebut telah diatasi melalui mekanisme ujian susulan.

Hasil TKA dijadwalkan diumumkan pada 26 Mei 2026. Pada tahap awal, sekolah akan menerima Daftar Kolektif Hasil TKA untuk proses verifikasi sebelum diterbitkan Sertifikat Hasil TKA.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Rahmawati menjelaskan hasil TKA akan disampaikan melalui sekolah sebagai bagian dari validasi data peserta didik.

Untuk mendukung Sistem Penerimaan Murid Baru, kementerian juga menyiapkan integrasi akses hasil TKA secara host to host dengan dinas pendidikan daerah sesuai jadwal penerimaan di masing-masing wilayah.

(Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026)

Hendarman

Ketua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor

TANGGAL 2 Mei kembali hadir sebagai pengingat bagi kita semua yaitu bahwa pendidikan bukan sekadar agenda rutin negara, melainkan fondasi masa depan bangsa. Tahun 2026 ini, Pemerintah melalui kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, telah menetapkan tema Hari Pendidikan Nasional 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Tema yang diusung tersebut menekanan pada proses “memanusiakan manusia”. Hal tersebut merupakan sebuah gagasan klasik dari Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan hingga hari ini. Tema tersebut juga mengindikasikan optimisme Pemerintah. Namun pertanyaannya: sejauh mana “pendidikan bermutu untuk semua” telah benar-benar terwujud?

Fondasi Sudah Dibangun

Program apa saja yang sudah direalisasikan kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah tersebut dalam 18 bulan terakhir? Apakah program tersebut diarahkan untuk menjawab pekerjaan rumah pendidikan yang telah berlangsung lama?

Dalam kaitan ini, pemerintah telah meletakkan fondasi menuju “pendidikan bermutu untuk semua”. Berbagai capaian patut diapresiasi. Pada 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi, dan lebih dari 288.000 sekolah telah menerima perangkat papan interaktif digital sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran.

Distribusi papan interaktif ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap paradoks lama yaitu mempercepat kemajuan di satu sisi, tetapi memperlebar kesenjangan di sisi lain jika tidak disertai pemerataan infrastruktur dasar Banyak teori pendidikan modern, termasuk pandangan Andy Hargreaves yang menempatkan guru sebagai motor utama perubahan pendidikan.

Kebijakan pemerintah tampaknya sejalan dengan pandangan tersebut. Telah dialokasikan beasiswa peningkatan kualifikasi guru hingga Rp3 juta per semester, dengan target 150.000 guru pada 2026. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam membenahi sektor pendidikan, terutama pada aspek infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik.

Sebelum ini, realitasnya yang ada permasalahan guru menyangkut distribusi tidak merata, kualitas belum seragam, dan beban administratif masih tinggi. Program peningkatan kompetensi juga menjadi perhatian dimulai dari pembelajaran mendalam, kecerdasan artifisial, hingga kepemimpinan sekolah. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah progresif.

Tetapi pertanyaannya yaitu apakah pelatihan tersebut benar-benar berdampak pada praktik di kelas? Banyak reformasi pendidikan gagal bukan karena desain kebijakannya buruk, tetapi karena tidak menyentuh praktik pembelajaran sehari-hari. Yang menjadi tantangan yaitu bagaimana memastikan bahwa guru adalah “agen pembelajaran dan peradaban.”

Fokus utama lain adalah penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pendekatan ini menekankan pemahaman konseptual, bukan sekadar hafalan. Secara teoritis, ini sejalan dengan pemikiran John Dewey tentang learning by doing.

Namun, yang mungkin dapat menjadi tantangan adalah kompetensi guru yang ada, kondisi infrastruktur termasuk kelas yang memungkinkan pembelajaran terjadi dengan dinamis dan interaktif, dan bagaimana agar sistem evaluasi tidak hanya berbasis tes.

Dalam konteks Indonesia, banyak sekolah masih berjuang dengan rasio guru-murid yang tinggi dan keterbatasan sarana, pendekatan ini menghadapi tantangan serius. Tanpa kesiapan sistem, pembelajaran mendalam berisiko menjadi jargon baru tanpa perubahan substansial.

Pemerintah juga mempertimbangkan relevansi pendidikan dan dunia kerja. Data menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di Indonesia masih relatif tinggi. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Untuk itu kementerian yang mengurusi pendidikan dasar menengah menekankan pentingnya melahirkan manusia yang “terampil, mandiri, dan bertanggung jawab.” Kebijakan melibatkan dunia usaha menjadi prioritas, disamping mewujudkan kolaborasi antara sekolah, industri, dan masyarakat masih bersifat sporadis.

Memastikan Perubahan Nyata

Menarik mencermati kebijakan Pemerintah yang menekankan pentingnya tiga hal yaitu mindset, mental, dan misi. Ini menjadi pesan yang sangat penting, dan apabila tidak terwujud justru sebaliknya akan menjadi kritik tersirat.

Sebelum ini di masa lalu, banyak kebijakan pendidikan berhenti pada capaian administratif seperti jumlah sekolah direvitalisasi, jumlah guru dilatih, atau jumlah perangkat didistribusikan. Apakah pengukuran perubahan nyata hanya diukur dari angka-angka?

Secara sederhana, perubahan nyata itu dapat dengan mudah diukur dengan berbagai indikator. Indikator tersebut juga dapat dibuktikan dan dilihat secara nyata.

Beberapa indikator tersebut, misalnya:

(1) apakah murid lebih kritis setelah melalui proses pembelajaran mendalam dan adanya Tes Kemampuan Akademik (TKA)?,

(2) apakah guru lebih reflektif setelah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam secara konseptual?, dan

(3) apakah sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi proses pembelajaran sehingga murid menjadikannya sebagai rumah kedua.

Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji

Setiap tanggal 2 Mei, kita terjebak dalam ritus tahunan yang penuh romantisme: upacara bendera, pidato keberhasilan semu, dan jargon transformatif. Namun, di Hari Pendidikan Nasional 2026 ini, kejujuran intelektual memaksa kita menatap cermin retak pendidikan Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, skor PISA kita stagnan di papan bawah dunia. Learning Poverty (kemiskinan belajar) menghantui 53% hingga 70% anak kita, sementara skor Human Capital Index (HCI) yang hanya 0,54 mencerminkan hilangnya separuh potensi produktivitas generasi masa depan.

Keterpurukan ini adalah produk dari tiga "dosa besar" sistemik yang telah mendarah daging dalam kebijakan kita.

Pertama, Reduksi Pendidikan Menjadi Sekadar Persekolahan. Kita terjebak dalam sesat pikir bahwa pendidikan hanya terjadi di dalam ruang kelas. Pendidikan, yang seharusnya menjadi proses pemanusiaan manusia, telah direduksi menjadi "persekolahan" (schooling) yang bersifat administratif.

Orientasi kita beralih dari kualitas literasi menjadi sekadar pengejaran ijazah. Akibatnya, angka Learning Adjusted Years of Schooling (LAYS) kita hanya 7,8 tahun; artinya, meski anak Indonesia bersekolah lebih dari 12 tahun (12,4 tahun tepatnya), namun kompetensi mereka hanya setara dengan 7,8 tahun di negara-negara lain.

Di sini, kita mengabaikan wasiat Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan yang kokoh wajib mengintegrasikan secara seimbang peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda (masyarakat). Ketika peran keluarga dan masyarakat dipinggirkan demi birokrasi sekolah, maka hancurlah pondasi karakter dan literasi dasar anak-anak kita.

Kedua, Komodifikasi Pendidikan sebagai Barang Ekonomi. Pendidikan yang seharusnya menjadi public goods (barang publik) dan hak asasi, kini bergeser menjadi private commodity. Akses terhadap kualitas kini ditentukan oleh tebalnya dompet, bukan tajamnya intelek.

Negara seolah berlepas tangan, membiarkan mekanisme pasar bekerja dalam seleksi pendidikan. Ketika pendidikan dikelola dengan logika pasar, kesenjangan sosial semakin lebar dan kemiskinan antargenerasi menjadi abadi. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap visi keadilan sosial.

Ketiga, Pelanggaran Konstitusi secara Terstruktur. Ini adalah dosa paling fundamental. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa," namun realitanya terjadi pengabaian konstitusional yang sistematis.

Pasal 31 ayat 3 secara eksplisit memerintahkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Namun faktanya, saat ini terbentuk "multisistem" pendidikan yang terfragmentasi, menciptakan standar kualitas yang timpang dan tumpang tindih.

Pelanggaran ini meluas ke pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi kita gagal menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terjebak menjadi sekadar teaching institutions (lembaga pengajaran) yang hanya mencetak buruh industri, bukan inovator atau penemu.

Pengalokasian anggaran 20% pun seringkali hanya menjadi angka statistik tanpa dampak nyata pada kualitas guru. Negara gagal memastikan setiap anak mendapatkan standar layanan pendidikan bermutu sesuai mandat Pasal 31 ayat 1 hingga 5.

Momentum RUU Sisdiknas: Mengawal Cita-Cita Bangsa

Saat ini, Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini adalah momentum krusial bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan proses ini berjalan di lorong gelap kekuasaan tanpa kontrol publik.

Kita harus memastikan bahwa proses revisi dari awal hingga pengesahan dikawal dengan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). UU Sisdiknas yang baru harus benar-benar selaras dengan amanat konstitusi, menghapus dikotomi multisistem yang membingungkan, dan mengembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai lokomotif sains.

Hari Pendidikan Nasional 2026 harus menjadi titik balik. Kita butuh restorasi yang mengembalikan pendidikan sebagai hak asasi dan menempatkan Konstitusi sebagai kompas utama. Sudah saatnya kita kembali ke khitah untuk menyelamatkan generasi masa depan dari keterpurukan yang berkepanjangan.

JAKARTA - Indonesia menghadapi masalah besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, kualitas keterhubungan dengan dunia kerja justru melemah.

Ketua Umum Ikatan Teknisi dan Teknolog Rekayasa Indonesia (Iterati) Andi Taufan Marimba mengatakan, hanya 64% pekerja muda bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Sedangkan 22,36% mengalami overeducation terlalu tinggi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Artinya terjadi pemborosan sumber daya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan di dunia kerja.

Dalam Kongres I Iterati 2026 bahwa persoalan ini sudah berada pada titik kritis dan membutuhkan intervensi yang nyata. “Solusi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan atau memperluas akses pendidikan. Namun, yang dibutuhkan adalah reposisi total dari sistem pendidikan berbasis gelar menuju ekosistem berbasis kompetensi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Andi Taufan menyebut sertifikasi profesi harus menjadi mata uang utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan berjalan di jalur yang tidak beririsan. Selain itu, yang paling penting adalah negara harus memiliki peta talenta yang jelas siapa yang memiliki kompetensi apa dan dibutuhkan di mana.

“Artinya, hampir separuh talenta muda Indonesia tidak benar-benar berada di jalur yang tepat. Ini bukan sekadar masalah pilihan karier. Ini adalah kegagalan sistemik. Mismatch pendidikan telah menjelma menjadi bom waktu yang menggerus produktivitas nasional,” jelasnya.

Lihat video: Hasil Tes Kompetensi Akademik 2025 Rendah, Komisi X DPR RI Minta Evaluasi



Andi Taufan menambahkan, lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya cenderung kehilangan momentum kompetensi, sementara mereka yang overeducated menghadapi stagnasi dan menjadi kurang berdaya guna. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi nasional.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini terjadi di tengah tuntutan transformasi industri yang semakin kompleks. Dunia kerja membutuhkan teknisi dan teknolog yang siap pakai, adaptif, dan kompeten. Namun, sistem pendidikan masih terlalu berfokus pada output ijazah, bukan pada relevansi kompetensi,” ungkapnya.

“Kita sedang memproduksi lulusan, bukan membangun keahlian dan kompetensi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan talenta, tetapi karena talenta yang ada tidak ditempatkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tepat,” tambah dia.

Andi Taufan menambahkan, kurikulum yang tertinggal dari kebutuhan industri, minimnya integrasi pelatihan berbasis praktik, serta sistem sertifikasi yang belum terstandar lintas sektor semakin memperlebar jurang antara pendidikan dan dunia kerja.

“Akibatnya, industri kesulitan mencari tenaga kerja yang siap, sementara lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Paradoks ini tidak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Andi Taufan menegaskan penguatan peran teknisi dan teknolog merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan teknisi dan teknolog Indonesia memiliki standar kompetensi yang kuat dan diakui di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Citiasia dan Iterati melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai program bersama dalam pengembangan kapasitas, sertifikasi, dan pemetaan talenta SDM teknologi di Indonesia.

“Jika Indonesia ingin melompat dalam peta ekonomi global, maka memperbaiki ketimpangan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan sistem kompetensi untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Sedangkan CEO Citiasia, Fitrah R. Kautsar, menyampaikan, ketika mismatch dibiarkan, maka tidak hanya kehilangan peluang di masa sekarang, tetapi juga masa depan. “Kita harus berhenti mengukur kualitas SDM hanya dari ijazah dan mulai menilai dari kompetensi nyata yang dapat digunakan dan teruji,” tandas Fitrah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi melalui digitalisasi layanan, pengaturan ulang perkuliahan, hingga skema kerja fleksibel bagi dosen dan tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan, kebijakan ini mulai dijalankan pekan ini.

Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan modernisasi sistem pendidikan tinggi, tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Brian menjelaskan, kampus diminta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam berbagai layanan akademik, mulai dari pendaftaran hingga akses dokumen mahasiswa.

“Kita membuat budaya kerja yang lebih efisien. Penggunaan digital, sehingga untuk pendaftaran, aplikasi, cek transkrip, mobilitas mahasiswa bisa lebih sederhana karena semuanya digital,” ujarnya.

Selain itu, tugas-tugas akademik juga didorong untuk beralih ke format digital guna mengurangi beban administratif dan biaya.

“Misalnya tugas akhir yang dulu harus cetak lima, itu bisa dikurangi,” tambahnya.

Pemerintah juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih fleksibel bagi dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan.

“Bagaimana satu hari tendik, dosen itu tidak ke kampus, bekerja dari rumah bisa empat hari di kampus, satu hari bekerja dari rumah,” jelas Brian.

Pengaturan ini akan dilakukan dengan penjadwalan ulang perkuliahan agar lebih terkonsentrasi tanpa mengurangi jam belajar.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah membuka peluang penerapan sistem kuliah hybrid atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), terutama untuk mahasiswa di semester lanjut.

Namun, kebijakan tersebut ditegaskan tidak berlaku bagi mahasiswa tingkat awal. Mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 diminta tetap menjalani perkuliahan secara langsung agar atmosfer akademik dapat terlebih dahulu terbentuk.

Selain itu, mata kuliah yang membutuhkan praktikum atau kegiatan studio juga ditegaskan tetap dilaksanakan secara tatap muka. Adapun kebijakan ini hanya ditujukan untuk mata kuliah yang bersifat wawasan atau teoritis.

Otonomi Kampus Tetap Dijaga

Meskipun ada arahan dari pemerintah, implementasi teknis tetap diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan program studi.

“Perguruan tinggi, prodi-prodi akan melihat mana yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan secara online,” kata Brian.

Dia menegaskan, fleksibilitas tersebut penting agar kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kampus.

Brian menekankan bahwa seluruh kebijakan ini tidak boleh mengurangi capaian pembelajaran maupun kualitas pendidikan.

“Jangan sampai mengganggu kualitas pengajaran,” tegasnya.