CIREBON - Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli mendorong pondok pesantren (ponpes) merespons perubahan dengan cepat. Salah satunya dengan melakukan perubahan sistem pembelajaran.

Hal itu diungkap Kiai Imam Jazuli saat workshop bagi para pengasuh pondok pesantren se-Indonesia. Workshop digelar untuk mempercepat transformasi dan inovasi pesantren. Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah santri di setiap pesantren.

“Banyak peserta workshop terdahulu yang datang ke saya dan menyampaikan bahwa manfaat kegiatan tersebut sangat signifikan bagi perubahan pesantren. Karena itu, kali ini workshop dirancang lebih sistematis, detail, dan membumi. Bahkan akan dilanjutkan dengan pendampingan agar dampaknya lebih powerful,” katanya, Senin (25/5/2026).

Menurut Kiai Imam Jazuli, workshop untuk pengasuh pesantren ini sejatinya sudah dimulai sejak 2025 untuk skala nasional. “Ketika pesantren semakin mampu menghasilkan santri-santri yang berhasil di dunia dan di akhirat, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat,” tambahnya.

Untuk menyasar pengasuh pesantren di 34 provinsi, panitia menargetkan workshop akan dilaksanakan di tiap pekan dan akan selesai di Desember 2026. Target kuota peserta di Pulau Jawa diperkirakan 400 per provinsi sehingga total 2.000 peserta. Khusus untuk Jawa Barat (Jabar) 400 pengasuh pesantren Jabar akan selesai di awal Juni 2026, lalu dilanjutkan untuk workshop 1.600 pengasuh pesantren mulai Juni sampai Agustus 2026 dari Jateng, Jatim, DKI, dan Banten.

Untuk luar Jawa diperkirakan per provinsi sekitar 100-150 peserta sehingga estimasi total 3.000. Secara keseluruhan, workshop ini menargetkan 5.000 pengasuh pesantren di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan ini disponsori penuh oleh Pesantren Bina Insan Mulia dan Imam Jazuli Foundation.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Para peserta mendapatkan fasilitas transportasi, akomodasi, sertifikat, dan buku panduan. Peserta juga berkesempatan mendapatkan doorprize untuk menginap di hotel, ziarah Wali Songo, dan jalan-jalan ke luar negeri.

Gerakan di 2026 ini telah dimulai dari pengasuh pesantren Wilayah III Cirebon yang meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Workshop ini dirancang khusus untuk pengasuh pesantren yang memiliki santri 100 sampai 1.000 santri. Dari hasil seleksi panitia, terpilih sebanyak 108 peserta dari wilayah III Cirebon.

Workshop berlangsung pada Sabtu, 23 Mei 2026 dari jam 9.00 sampai 21.00 malam di Joglo Agung Pesantren VIP Bina Insan Mulia 2 Cirebon. Bertindak selaku narasumber tunggal adalah KH. Imam Jazuli.

Kiai Imjaz, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, mengingatkan pesantren harus belajar dari runtuhnya korporasi besar dunia yang gagal merespons perubahan dengan cepat. Kematian organisasi bukan karena perubahan, tetapi karena kegagalan strategi dalam menghadapi perubahan.

“Perubahan pesantren sudah dibahas di banyak tempat, tapi yang saya dapat barulah sebatas motivasi. Di workshop ini, saya mendapatkan motivasi, strategi, metode, sistem dan panduan teknis dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk melakukan perubahan,” ungkap Pengasuh Pesantren Akmala Sabila, Cirebon KH. Habib Khaerussani.

Pengasuh Pesantren Miftahul Mubarak Kuningan, KH. Asep Abdul Aziz mengatakan, workshop ini benar-benar memantik kesadaran dan pemahaman tentang cara mengubah sistem pembelajaran, membuat kurikulum yang menarik, layanan kepada santri walisantri dan masyarakat, dan strategi untuk menambah jumlah santri. “Ini ilmu yang tidak bisa didapatkan di mana pun,” ungkapnya.

Senada,Pengasuh Pesantren Al-Amin Kuningan KH. Ence Burhanuddin workshop yang diikuti isinya sangat bermanfaat. Selain itu, Kiai Imjaz menyampaikan dengan cara yang sangat menarik sehingga seluruh peserta tetap semangat sampai akhir. Ada penyajian fakta, data riset, pemikiran dan pengalaman yang langsung ke inti masalah dan solusinya.

Hadir untuk membuka workshop Kepala Kemenag Kabupaten IndramayuKH. Aghuts Muhaimin, Ketua PCNU Kota Cirebon Mustopa Rajid, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon KH. Aziz Hakim Saerozi, Ketua PCNU Kabupaten Indramayu KH. Muhammad Mustofa, Kepala Kemenag Kota Cirebon Riana Anom Sari dan Kepala Kemenag Majalengka Euis Damayanti.

Seluruh pejabat dan tokoh yang hadir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inisiatif Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia untuk memandu para kiai agar berhasil dalam menghadapi perubahan besar saat ini. Mereka berterima kasih atas kesediaan Kiai Imjaz untuk berbagi ilmu dan pengalaman sukses juga pengorbanan tenaga, ilmu, harta, dan lain-lain untuk kesuksesan pesantren lain.

JAKARTA - Majelis Masyayikh menggelar Konferensi Pendidikan Pesantren Nasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta. Forum ilmiah yang berlangsung selama tiga hari, 5–7 November 2025, ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Hal itu dilakukan melalui penguatan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap sistem pendidikan pesantren serta lulusannya.

Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin, atau akrab disapa Gus Rozin, menegaskan konferensi ini diharapkan menjadi forum tahunan untuk menyatukan pandangan dan membangun konsensus nasional mengenai masa depan pesantren.

“Ini forum ilmiah yang mempertemukan kita semua para akademisi, peneliti, santri, kiai, dan perwakilan birokrasi untuk berbicara secara akademik sekaligus dari hati ke hati tentang arah pesantren ke depan,” ujar Gus Rozin, Kamis (6/11/2025).

Gus Rozin menekankan tiga kata kunci utama dari UU Pesantren yakni, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Hal itu bukan sekadar jargon, melainkan prinsip kerja yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret agar pesantren memperoleh kesetaraan hak dan akses dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Gus Rozin, rekognisi berarti pengakuan negara terhadap sistem pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional; afirmasi adalah bentuk keberpihakan dan dukungan kebijakan negara terhadap pesantren; sementara fasilitasi merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan pesantren memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan, pendanaan, dan pengembangan mutu.

“Ketiga prinsip ini tidak boleh berhenti di tataran wacana. Negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata agar pesantren tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga difasilitasi secara adil dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Gus Rozin juga menjelaskan peran Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen penjamin mutu pendidikan pesantren yang berfungsi sebagai penghubung antara negara dan dunia pesantren.

“Majelis Masyayikh hadir untuk memastikan standar mutu pendidikan pesantren dihormati tanpa menghilangkan kekhasan tradisi keilmuannya. Kami menjadi jembatan antara negara dan pesantren dalam memastikan mutu, tanpa mencabut akar tradisi keilmuan yang telah diwariskan para kiai,” ujarnya.

Gus Rozin menambahkan pesantren memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diamanatkan UU Pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Ketiganya bukan sekadar program, tetapi satu kesatuan nilai dan misi. Pesantren adalah tempat lahirnya manusia berilmu sekaligus berakhlak, ruang dakwah yang membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin, dan pusat pemberdayaan umat yang membangun kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Gus Rozin menegaskan identitas pesantren yang berakar pada nilai keimanan, ketakwaan, serta ajaran Islam yang rahmah dan berkeadaban. “Pesantren memiliki kekhasan ideologis dan spiritual yang tidak bisa diseragamkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Ia tumbuh dari masyarakat, hidup bersama masyarakat, dan mengabdi untuk kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Gus Rozin menegaskan urgensi implementasi UU Pesantren dan percepatan realisasi Dana Abadi Pesantren. “Lulusan pesantren memiliki hak yang sama untuk diterima di perguruan tinggi maupun dunia kerja. Negara wajib memberikan pengakuan setara,” tegasnya.

Dalam laporan kinerjanya, Majelis Masyayikh telah melaksanakan sebagian besar mandat UU, termasuk rekrutmen asesor dan pelaksanaan asesmen mutu pesantren. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait rekognisi lulusan pesantren di pendidikan tinggi dan dunia kerja, sinkronisasi kebijakan daerah, serta persepsi publik terhadap sistem pendidikan pesantren.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan Kementerian Agama tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Ponpes) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengembangan pesantren di Indonesia.

“Direktorat Jenderal Pondok Pesantren akan menjadi jembatan komunikasi antara Ditjen Pendidikan Islam dan ekosistem pesantren. Kita ingin memastikan kebijakan pendidikan Islam dan pesantren berjalan selaras dan saling memperkuat,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, pembentukan Ditjen Ponpes bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, melainkan afirmasi terhadap posisi pesantren sebagai pusat ilmu, iman, dan peradaban Islam.

“Pesantren memiliki kedalaman epistemologi yang khas — di mana ilmu tidak hanya ditransfer, tetapi dihidupi. Kami ingin pesantren menjadi Baitul Hikmah masa kini,” tambahnya.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, yang menyampaikan dukungannya terhadap langkah Majelis Masyayikh. Marwan menilai pesantren telah terbukti menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan perlu mendapat dukungan kebijakan yang lebih kuat. “Tidak boleh lagi ada dikotomi antara pendidikan umum dan keagamaan. Semuanya adalah pendidikan Indonesia,” ujarnya.

Marwan juga menyoroti kesejahteraan guru pesantren yang masih rendah. “Ada guru pesantren yang masih bergaji Rp50 ribu. Pemerintah harus memberi perhatian nyata terhadap kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) justru akan memperkuat eksistensi pendidikan keagamaan dan pesantren.

“Revisi RUU Sisdiknas akan memberikan pengakuan yang lebih eksplisit terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren melalui pengaturan khusus dalam salah satu babnya. Ini menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menghargai kekhasan, tradisi, dan kemandirian lembaga pendidikan berbasis keagamaan,” jelasnya.

Hetifah menambahkan, penegasan tersebut menunjukkan bahwa UU Pesantren tetap menjadi rujukan utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan pesantren, sekaligus memastikan keberlanjutan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap lembaga pendidikan pesantren dan para lulusannya.

Konferensi bertema “Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pendidikan Pesantren untuk Pendidikan Bermutu yang Berkeadilan” ini diikuti 300 peserta yang terdiri atas 75 pendaftar umum dan 225 undangan khusus. Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi percepatan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pendidikan pesantren di Indonesia.