Indonesia berdiri di atas harta karun ekologis yang luar biasa namun rapuh, yakni hamparan kesatuan hidrologis gambut seluas 24,2 juta hektare yang tersebar melintasi Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Hamparan ini bukan sekadar lahan basah biasa, melainkan penyimpan 57 gigakarbon atau setara dengan dua puluh kali lipat kapasitas karbon tanah mineral biasa.

Gambut adalah garis pertahanan terdepan ketika dunia sedang berjibaku menahan laju kenaikan suhu bumi. Ekosistem gambut menyimpan sekitar 30 persen karbon dunia. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan paradoks yang menyedihkan.

Alih-alih dilindungi sebagai aset masa depan, lahan gambut kita terus dikuras dan dikeringkan, yang secara otomatis melepas cadangan karbon raksasa ke atmosfer dan memicu krisis iklim yang semakin tidak terkendali. Kerusakan gambut itu sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR panitia kerja alih fungsi lahan yang berdampak terhadap lingkungan, Senin, 26 Januari 2026.

Kerusakan yang terjadi bukan lagi sekadar prediksi akademis, melainkan data nyata yang menunjukkan betapa ekosistem ini telah mencapai titik jenuhnya. Hasil studi Pantau Gambut bertajuk “Tenggelamnya Lahan Basah” mengungkap bahwa terdapat enam juta hektare kesatuan hidrologis gambut di Indonesia yang kini berada dalam kondisi rentan banjir saat musim hujan tiba. Kerentanan ini bukanlah fenomena alamiah belaka, melainkan dampak langsung dari degradasi struktural akibat kanalisasi yang berlebihan.

Pembangunan kanal-kanal raksasa untuk kepentingan komoditas monokultur telah memaksa air keluar dari tubuh gambut, menyebabkannya mengering, memadat, dan kehilangan fungsi alaminya sebagai spons raksasa penyerap air. Panjang total kanalisasi di tiga pulau besar Indonesia kini mencapai lebih dari 281 ribu kilometer, sebuah angka fantastis yang setara dengan 120 kali bolak-balik jalan tol Trans Jawa.

Ketika gambut kehilangan airnya, ia berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar di musim kemarau dan menjadi pemicu banjir di musim penghujan. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2024, kebakaran lahan telah menghanguskan lebih dari tiga juta hektar area gambut. Fenomena El Nino yang terjadi secara periodik selalu memperparah situasi ini, menciptakan lonjakan grafik kebakaran yang mengerikan, sementara ancaman serupa diprediksi akan kembali berulang pada tahun 2027 mendatang.

Di sisi lain, saat hujan tiba, wilayah yang sebelumnya kering kerontang ini tidak lagi mampu menahan air. Akibatnya, banjir hidrologis menjadi pemandangan tahunan yang menelan kerugian ekonomi yang sangat besar. Sebagai gambaran, banjir di Kalimantan Selatan pada 2021 saja merendam sebelas kabupaten dengan taksiran kerugian mencapai 1,34 triliun rupiah. Angka ini membengkak jauh lebih dahsyat pada bencana banjir di Sumatera akhir 2025. Hasil studi Celios menyatakan kerugian diproyeksikan mencapai 68,67 triliun rupiah dengan korban jiwa mencapai ribuan orang.

Tragedi lingkungan ini semakin diperparah oleh carut-marutnya regulasi dan tumpang tindih kebijakan yang seolah memberikan jalan bagi kerusakan permanen. Salah satu titik paling kritis adalah adanya perbedaan norma dalam standar teknis pengelolaan gambut, seperti ketidaksinkronan batas tinggi muka air tanah antar peraturan menteri yang membingungkan implementasi di lapangan.

Revisi aturan melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah melemahkan standar perlindungan, terutama melalui mekanisme pemutihan konsesi ilegal serta pemanfaatan kawasan gambut untuk Proyek Strategis Nasional yang sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan ekologis. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan dan energi, meski terdengar mulia secara nasional, sayangnya masih kerap mengabaikan kerentanan ekosistem gambut dalam perencanaan pembangunan jangka menengahnya.

Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya fragmentasi kelembagaan. Pemisahan antara sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Ditambah dengan pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Pengelolaan gambut menjadi sangat sektoral dan terbatas pada batas-batas administratif tertentu.

Otoritas kewenangan yang bergantung pada lingkup kementerian yang berbeda seringkali menghambat koordinasi, terutama dalam hal penegakan hukum dan akses data. Data-data vital seperti aset server dan informasi konsesi seolah tersandera dalam labirin birokrasi yang sulit diakses oleh publik.

Sudah saatnya ada pergeseran paradigma dalam melihat bencana di lahan gambut. Selama ini, perhatian pemerintah dan penegak hukum hampir sepenuhnya tertuju pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Padahal, banjir merupakan indikator kerusakan yang sama pentingnya dan harus diakui sebagai bencana hidrologis yang diakibatkan oleh degradasi ekosistem, bukan sekadar faktor cuaca ekstrem.

Mitigasi harus dilakukan secara preventif dengan menjadikan indikator kerentanan lingkungan sebagai pijakan langkah administratif, bukan sekadar merespons setelah api berkobar atau air menenggelamkan pemukiman. Audit lingkungan dan audit perizinan secara menyeluruh dan independen menjadi keharusan, tidak hanya bagi pemegang konsesi tetapi juga bagi pemberi izin untuk menjamin akuntabilitas tata kelola lahan.

Mengangkat regulasi perlindungan gambut ke tingkatan undang-undang menjadi langkah krusial untuk memberikan kekuatan eksekusi yang lebih kuat di hadapan undang-undang sektoral lainnya. Tanpa penguatan kelembagaan yang memiliki kewenangan lintas sektoral, upaya restorasi akan terus terfragmentasi dan kehilangan efektivitasnya.

Masa depan ekosistem gambut Indonesia, yang merupakan penyangga iklim global, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek yang bersifat sementara. Setiap jengkal gambut yang hilang adalah langkah mundur dalam perjuangan manusia melawan pemanasan global.

Perlindungan gambut adalah investasi untuk keselamatan generasi mendatang, sebuah komitmen yang harus segera diwujudkan sebelum El Nino berikutnya kembali membawa api atau hujan berikutnya kembali membawa duka.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membutuhkan talenta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Namun jumlah lulusan STEM masih terbatas. Tantangan ini bersifat struktural dan berlangsung lama.

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2023 mencatat hanya 18,47 persen lulusan perguruan tinggi berasal dari bidang STEM. Artinya, kurang dari seperlima sarjana Indonesia berasal dari rumpun sains dan teknologi.

Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, proporsi mahasiswa STEM Indonesia masih lebih rendah. Ketimpangan ini membuat Indonesia tertinggal dalam suplai talenta teknologi di kawasan. Dalam ekonomi berbasis inovasi, komposisi lulusan menjadi faktor penentu daya saing.

Pemerintah sejauh ini menempatkan pendidikan tinggi dan sains sebagai fondasi transformasi ekonomi. Penguatan STEM dipandang bukan sekadar urusan kampus. Basis pendidikan ini diharapkan menjadi strategi untuk mengejar ketertinggalan regional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menilai perguruan tinggi harus bertransformasi. Kampus, menurutnya, tidak lagi cukup menjadi ruang produksi teori, tetapi harus hadir sebagai motor perubahan sosial dan ekonomi.

“Perguruan tinggi harus mampu mencetak SDM yang mumpuni secara kapasitas dan kapabilitas, berintegritas, nasionalis, dan memiliki keberpihakan besar kepada masyarakat dan bangsa,” ujar Brian.

Dia menyoroti keterputusan antara riset dan kebutuhan industri sebagai persoalan mendasar. Menurutnya, masih banyak penelitian berhenti di jurnal ilmiah tanpa hilirisasi. Akibatnya, dampak bagi masyarakat dan dunia usaha masih terbatas.

Untuk memperkuat ekosistem riset, pemerintah meningkatkan alokasi dana inovasi perguruan tinggi hingga Rp4 triliun. Secara nasional, total anggaran riset mencapai Rp8 triliun atau sekitar 0,34 persen APBN. Kenaikan ini diharapkan mempercepat transformasi riset menjadi produk dan solusi nyata.

“Riset tidak boleh berhenti di jurnal, tetapi harus berujung pada solusi nyata bagi industri dan masyarakat,” kata Brian. Ia juga mendorong kampus membangun budaya problem solving dan kolaborasi lintas disiplin.

Terpisah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengusulkan perluasan STEM menjadi STEAM dengan memasukkan unsur seni dan kebudayaan. Menurutnya, pendekatan ini relevan bagi Indonesia sekaligus dapat memperkaya daya cipta dan konteks inovasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membutuhkan talenta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) untuk menjawab persaingan global. Masalahnya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di Tanah Air dinilai belum siap menghadapi kebutuhan industri.

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2023 menunjukkan hanya 18,47 persen lulusan perguruan tinggi berasal dari bidang STEM. Sebagian di antaranya bahkan memilih berkarir di luar bidang keilmuannya.

Ketua Pusat Unggulan (PUU) STEM Education Creativity Universitas Pendidikan Indonesia, Irma Rahma Suwarma, menilai persoalan utama terletak pada model pembelajaran. Kegagalan lulusan STEM di dunia kerja bukan karena kurang cerdas, melainkan akibat perkuliahan yang terlalu teoritis.

Dia menjelaskan banyak program studi sains murni masih mengandalkan metode lecturing. Mahasiswa lebih banyak dilatih menguasai konsep ketimbang menggunakannya dalam situasi nyata. Perubahan pendekatan pembelajaran baru mulai terasa pada 2023–2024.

“Indonesia bisa dibilang terlambat menyadari persoalan kualitas SDM STEM. Lulusan kita sulit bersaing secara global di industri dan teknologi, padahal perkembangan teknologi sangat cepat,” kata Irma.

Dampak pendekatan teoritis itu terlihat saat lulusan memasuki dunia kerja. Kesenjangan antara kampus dan industri menjadi nyata. Banyak lulusan belum terbiasa memecahkan persoalan konkret atau bekerja lintas disiplin.

Irma juga melihat kelemahan paling nyata pada hilirisasi riset. Banyak penelitian berhenti pada publikasi akademik tanpa berlanjut ke penerapan di masyarakat atau industri. Akibatnya, riset sering kali hanya “hidup di atas kertas”.

Selain kampus yang belum agresif mendorong implementasi, industri dinilai belum sepenuhnya terbuka terhadap hasil riset perguruan tinggi. Isu paten, kepercayaan, dan pemanfaatan riset masih menjadi penghambat kolaborasi.

“Hambatan itu membuat riset naik secara publikasi, tetapi hilirisasinya belum optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Irma menilai pendidikan STEM di Indonesia tidak bisa meniru mentah-mentah model negara lain. STEM perlu dikaitkan dengan kearifan lokal dan konteks Indonesia agar relevan dan menarik bagi mahasiswa.

Dengan pendekatan tersebut, STEM berpeluang melahirkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata di masyarakat. Relevansi inilah yang selama ini kerap hilang dalam pendidikan STEM di dalam negeri.

Irma juga melihat pendekatan STEAM (STEM + Arts) sebagai tahap lanjutan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, bagi Indonesia yang masih memperkuat fondasi, penguatan STEM dasar tetap menjadi prioritas sebelum melangkah penuh ke STEAM.

“STEAM itu penting, tapi STEM-nya harus kuat dulu. Setelah itu baru naik ke STEAM. Di negara seperti Korea, basis seni sudah kuat sehingga STEAM berkembang lebih cepat,” tutup Irma.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mempercepat pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi sektor pendidikan dan kesehatan saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis Amerika Serikat, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat penanaman sikap baru pada generasi muda melalui peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sumber daya, serta penguatan kapasitas manusia sebagai fondasi pembangunan ekonomi.

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan rencana pendirian 10 universitas baru yang berfokus pada bidang STEM dan kedokteran. Selain itu, pemerintah akan mulai membangun 500 sekolah berkualitas tinggi tahun ini dengan menggandeng institusi pendidikan asing.

“Bagi saya, pendidikan sangat penting. Saya sedang mendirikan 10 universitas baru. Tahun ini kami mulai membangun 500 sekolah berkualitas tinggi baru dengan bekerja sama dan mengundang institusi pendidikan asing untuk datang ke Indonesia,” tuturnya.

Dia menyebut sejumlah universitas ternama Inggris seperti University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, King's College London, dan University College London menunjukkan minat untuk hadir dan bekerja sama di Indonesia.

Prabowo juga mengundang institusi pendidikan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor pendidikan nasional.

Di sektor kesehatan, Prabowo menyoroti kekurangan sekitar 140.000 dokter di Indonesia. Dengan jumlah lulusan sekitar 10.000 dokter per tahun, ia menilai diperlukan langkah luar biasa agar kesenjangan tersebut dapat ditutup lebih cepat.

Menurutnya, pendirian universitas baru berbasis STEM dan kedokteran menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis nasional.

“Kami kekurangan 140.000 dokter, sementara kami hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Itu berarti butuh 14 tahun untuk menutup celah tersebut kecuali ada upaya baru yang nyata. Itulah alasan saya menciptakan 10 universitas baru ini yang akan berbasis pada STEM (sains, teknologi, teknik, matematika) dan kedokteran,” imbuhnya.

Peluang Investasi Peralatan Medis

Prabowo juga menyinggung peluang kerja sama industri kesehatan, termasuk produksi peralatan medis di Indonesia oleh perusahaan Amerika seperti General Electric. Pemerintah, katanya, siap mendukung peningkatan produksi dan mempercepat penyelesaian kendala birokrasi yang sempat menghambat investasi.

Dia mengaku menerima masukan langsung dari sejumlah korporasi terkait lambatnya penyelesaian masalah administratif, dan menegaskan komitmennya untuk mempercepat respons pemerintah.

“Di era sekarang, kecepatan sangat penting. Kecepatan akan membantu mempercepat laju pertumbuhan dan kemajuan,” tandas Prabowo.

KOMPAS.com – PT Makitech Sistem Indonesia (MSI) resmi menawarkan saham syariah perdana melalui platform equity crowdfunding Urun-RI dengan target pendanaan Rp 2 miliar. Penawaran ini dilakukan untuk mendukung ekspansi bisnis otomasi industri dan robotik di Indonesia.

Saham ditawarkan dengan kode penerbitan MAKI-SCF01 pada harga Rp 32.000 per lembar, setara dengan valuasi perusahaan sekitar Rp 20 miliar.

MSI melepas 10,2 persen saham kepada publik melalui skema equity crowdfunding syariah.

Menangkap Permintaan Otomasi Industri

Permintaan solusi otomasi industri di Indonesia meningkat, terutama pada sektor gudang pintar, logistik, dan manufaktur yang menekankan efisiensi biaya.

MSI menilai perusahaan memiliki posisi strategis di pasar ini berkat pengalaman teknis, basis klien B2B, serta model bisnis berulang (repeat order).

Managing Director sekaligus Founder & Owner MSI, Achmad Chamdani Eka Prijono, mengatakan dana yang dihimpun dari penawaran saham tersebut akan digunakan MSI untuk memperkuat sejumlah aspek utama bisnisnya.

Pertama, perusahaan berencana memperluas proyek robotik B2B dengan memastikan pemenuhan Purchase Order (PO) yang sedang berjalan dari klien industri.

Kedua, MSI menargetkan lokalisasi produksi Industrial Balancer merek BALAMAN, yang saat ini menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar Jepang, agar dapat diproduksi langsung di Indonesia, sekaligus memperkuat kapasitas tim dan desain.

Selain itu, MSI juga akan mengembangkan platform AI B2B (mnet.id) untuk membangun ekosistem e-commerce industri berbasis kecerdasan buatan, yang diharapkan dapat mendigitalisasi rantai pasok manufaktur dan logistik.

Terakhir, perusahaan memprioritaskan penguatan modal kerja dan skalabilitas operasional, agar mampu merespons lonjakan permintaan sistem otomasi gudang dan conveyor, khususnya di sektor e-commerce dan logistik.

“Pendanaan ini menjadi katalis untuk fase scale-up MSI. Kami fokus membangun ekosistem otomasi industri nasional,” kata Achmad Chamdani dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

PT Makitech Sistem Indonesia (MSI) resmi menawarkan saham syariah perdana melalui platform equity crowdfunding Urun-RI dengan target pendanaan Rp 2 miliar.

Proyeksi Pertumbuhan dan Imbal Hasil

MSI memproyeksikan pendapatan meningkat dari Rp 39,5 miliar pada tahun pertama menjadi Rp 210 miliar pada tahun kelima, sedangkan laba bersih diproyeksikan naik dari Rp 3,9 miliar menjadi Rp30 miliar.

Perusahaan menawarkan dividend payout ratio (DPR) sebesar 30 persen, dengan estimasi imbal hasil rata-rata ±21 persen per tahun selama lima tahun.

Namun, para analis menekankan, estimasi ini bersifat proyeksi dan tergantung pada kinerja bisnis di lapangan.

Investasi Syariah

Semua saham MSI diklaim memenuhi kriteria Efek Syariah, baik dari jenis usaha yang halal, struktur keuangan tanpa riba, maupun ketiadaan pendapatan non-halal.

Menurut Budiman Indrajaya, CEO Urun-RI, investasi saham syariah di sektor riil dapat membantu menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif.

“Investasi pada sektor teknologi tinggi seperti otomasi dan robotik dapat meningkatkan produktivitas nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

MSI menjadi salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan platform equity crowdfunding syariah untuk menggaet investor ritel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur skema ini untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (27/1/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengumpulkan para menteri terkait untuk mendalami tindak lanjut kerja sama strategis di sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa, 27 Januari 2026. Pertemuan tersebut fokus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya,” tulis Teddy lewat rilisnya, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, pertemuan di Hambalang ini mencerminkan pendekatan langsung dan visioner Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa setiap kerja sama internasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, kemandirian bangsa, serta kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengenai progres penguatan pendidikan tinggi nasional khususnya di bidang kesehatan dan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) melalui kolaborasi internasional.

“Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melaporkan bahwa inisiatif Bapak Presiden Prabowo untuk membangun 10 kampus di bidang kesehatan dan STEM melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya mendapatkan respons yang sangat positif dari pihak mitra,” tandas Teddy.

Krisis lingkungan di Indonesia menunjukkan kondisi yang makin serius, mulai dari deforestasi, pencemaran limbah, hingga polusi udara, semuanya berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan makhluk hidup.

Deforestasi tak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi krisis ekologis lintas sektor. Di negara seperti Indonesia, pembukaan lahan yang kerap dilakukan tanpa perencanaan matang telah mengganggu keseimbangan ekosistem sekaligus mempercepat laju pemanasan bumi.