Kereta api (KA) penumpang khusus untuk melayani petani dan pedagang resmi beroperasi mulai Senin (1/12).

Layanan ini beroperasi pada perjalanan Commuter Line Merak dengan relasi Stasiun Merak-Stasiun Rangkasbitung atau sebaliknya.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan bahwa pengoperasian layanan kereta khusus ini dengan kapasitas 73 tempat duduk. Setiap harinya akan tersedia 7 perjalanan dari Merak dan 7 perjalanan dari Rangkasbitung.

"Sesuai dengan jadwal Commuter Line Merak saat ini," kata Karina dalam keterangan tertulis pada Senin (1/12).

Untuk dapat menikmati layanan ini, pengguna kereta petani dan pedagang harus datang ke loket registrasi dengan membawa kartu identitas dan mengisi formulir registrasi untuk diverifikasi petugas terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu petani dan pedagang.

"Registrasi ini sudah bisa dilakukan sebelum jadwal hari keberangkatan dan pada saat akan menggunakan perjalanan kereta petani dan pedagang," ujar Karina.

Dengan memiliki kartu petani dan pedagang, pengguna akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan layanan perjalanan, yaitu bisa melakukan pemesanan dan pembelian tiket kereta petani dan pedagang mulai H-7 keberangkatan di loket-loket stasiun Commuter Line Merak.

Selain itu, pemilik kartu petani dan pedagang ini dapat melakukan boarding atau masuk ke area ruang tunggu di stasiun dua jam sebelum jadwal keberangkatannya.

Lebih lanjut, Karina juga menyampaikan, untuk masyarakat lain yang ingin menggunakan layanan ini dan belum melakukan registrasi, tetap bisa membeli tiket kereta petani dan pedagang pada hari keberangkatannya di loket, dengan catatan tiket perjalanannya masih tersedia.

KAI Commuter juga memberlakukan aturan-aturan lainnya dalam layanan kereta petani dan pedagang ini, salah satunya barang dagangan yang bisa dibawa adalah sebanyak 2 koli atau 2 tentengan, dengan dimensi maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm per koli.

"Untuk barang bawaan yang berbau menyengat, hewan ternak, dan barang yang mudah terbakar serta senjata tajam/api, dilarang dibawa di kereta petani dan pedagang ini," Karina menggarisbawahi.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar menyebutkan bahwa DJKA siap mendukung sepenuhnya agar pengoperasian Kereta Petani dan Pedagang dapat berlangsung optimal. Arif mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan kucuran dana Public Service Obligation (PSO) guna memastikan harga tiket layanan ini terjangkau oleh masyarakat.

"Kami instruksikan kepada KAI Commuter melalui skema PSO untuk mematok tarif Kereta Petani dan Pedagang pada harga Rp3.000 seperti tarif layanan Commuter Line Merak agar tidak memberatkan masyarakat," tegas Arif.

Adapun PSO adalah insentif berupa subsidi dari Pemerintah melalui DJKA yang ditujukan untuk menekan tarif layanan kereta api sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dengan harga terjangkau.

Lebih lanjut, Arif menyebutkan bahwa seluruh rangkaian Kereta Petani dan Pedagang telah melalui tahapan pengujian guna menjamin kelaikan dari sarana yang akan dioperasikan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jasa layanan kereta api dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Pengujian dilakukan juga untuk memastikan pengoperasian Kereta Petani dan Pedagang ini dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum.

"Kami mengapresiasi KAI Group atas inovasinya dalam meluncurkan layanan ini dan semoga Kereta Petani dan Pedagang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkas Arif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Railink melalui KAI Bandara YIA melaksanakan rampcheck Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada perjalanan KA Bandara relasi Yogyakarta–YIA pukul 07.57 WIB dan relasi YIA–Yogyakarta pukul 10.20 WIB, serta menyasar fasilitas pelayanan di area Stasiun Bandara YIA. Direktur Utama PT Railink, Poerwanto Handry Nugroho, mengatakan pemeriksaan mencakup aspek keselamatan perjalanan, kelayakan sarana, standar pelayanan penumpang, hingga kebersihan dan kelengkapan fasilitas stasiun.

"Menjelang periode Natal dan Tahun Baru, kami memastikan seluruh layanan KAI Bandara berada dalam kondisi prima," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Poerwanto menyampaikan pelaksanaan rampcheck ini merupakan bentuk komitmen Railink untuk memberikan layanan yang aman, nyaman, dan andal kepada pelanggan, terutama pada periode libur akhir tahun yang diprediksi mengalami peningkatan jumlah pengguna. Ia mengatakan rampcheck ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keandalan layanan bagi seluruh pelanggan.

"Kami ingin memastikan setiap perjalanan KA Bandara berjalan aman, lancar, dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan," sambung Poerwanto.

Poerwanto menambahkan PT Railink akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengawasan berkelanjutan, evaluasi rutin, serta koordinasi intensif dengan seluruh unit terkait. Dia berharap pelanggan dapat merasakan pengalaman perjalanan yang nyaman dan terpercaya selama periode Nataru maupun seterusnya.

Dia juga mengingatkan para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk. Poerwanto mengimbau penumpang memilih jadwal keberangkatan KA Bandara dengan waktu yang cukup sebelum penerbangan, minimal dua jam sebelum keberangkatan penerbangan domestik dan tiga jam sebelum keberangkatan penerbangan internasional.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat tata kelola pelayanan publik untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peningkatan SPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, dan sosial.

“Tujuannya adalah memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang setara dan terstandarisasi untuk memenuhi hak-hak dasar mereka,” kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud saat membuka Rapat Koordinasi Capaian dan Pelaporan SPM Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).

Menurut Restuardy penerapan SPM merupakan ketentuan konstitusi mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.

Hal itu merupakan amanat UUD 1945 pasal dan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah harus berfokus pada pelayanan dasar.

“Bahkan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga mengatur bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mendukung pencapaian SPM sesuai kinerja layanan di daerah,” timpalnya.

Restuardy mengingatkan, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ukuran nyata dari hadirnya pemerintah dalam menjamin layanan dasar bagi masyarakat. “Untuk itu kita dorong pemerintah daerah agar penerapan SPM mencapai 100 persen,” tegasnya.

Sekretaris Ditjen Bangda Kemendagri Maddaremeng menambahkan, saat ini Tim Sekber SPM yang terdiri dari Kemendagri dan sejumlah kementerian maupun lembaga sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu penerapan SPM di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Untuk wilayah Barat sudah dilakukan di Jakarta dan Jawa Barat. Di DKI Jakarta, Tim Sekber melakukan monev di Puskesmas Pancoran, SMA 70, Satuan Gulkarmat/BPBD, dan PAM Jaya.

Di Jawa Barat, Tim Sekber SPM melakukan monev terpadu di Puskesmas Ciparay, Panti Lansia Ciparay, SMAN 8 Kota Bandung dan Satuan Damkar Kota Bandung.

“Selanjutnya Monev Terpadu Pelaksanaan SPM akan dilanjukan di wilayah timur dengan uji petik pelayanan SPM di Sulawesi Selatan pada awal November,” sebut Maddaremmeng.