Bisnis.com, JAKARTA - Fujifilm Indonesia dan Siloam International Hospitals resmi menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama itu dilaksanakan pada 20 Mei 2026 dan dihadiri langsung oleh President and CEO Fujifilm Holdings Corporation Teiichi Goto serta CEO Siloam International Hospitals Caroline Riady.

Teiichi Goto menjelaskan bahwa kerja sama tersebut melampaui kemitraan teknologi konvensional dan mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem layanan kesehatan Indonesia yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi masa depan.

“Kami melihat bahwa masa depan layanan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang mampu memberikan dampak nyata bagi pasien dan tenaga medis,” ujar Teiichi Goto.

Dalam kerja sama itu, kedua pihak menggabungkan keunggulan klinis, pendidikan medis, serta inovasi berbasis akal imitasi (AI) guna meningkatkan hasil perawatan pasien dan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas.

Teiichi Goto menambahkan, kemitraan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan kapabilitas layanan kesehatan, pengembangan pendidikan bagi tenaga medis profesional, serta dukungan penanganan isu kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional.

Sebagai langkah awal, kedua institusi akan menghadirkan solusi AI klinis yang dirancang untuk mendukung proses skrining, meningkatkan akurasi diagnosis, dan mengoptimalkan efisiensi alur kerja klinis. Langkah ini memungkinkan tenaga medis mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

Salah satu inisiatif strategis dalam kemitraan ini adalah pembentukanEndoscopy Training Centeryang dirancang memperkuat kapabilitas klinis Indonesia dalam prosedur gastroenterologi tingkat lanjut, termasuk EUS, ERCP, dancolonoscopy. Inisiatif itu juga akan diperkuat melalui program pertukaran pengetahuan internasional bersama Jepang dan mitra regional, serta program pendidikan bersama Universitas Pelita Harapan.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan, kemitraan ini mencakup penjajakan inisiatif penanganan tuberkulosis sebagai salah satu prioritas kesehatan nasional. Kedua pihak akan mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan deteksi dini sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melalui penggunaan sistemX-rayportabel berbasis AI untuk skrining di wilayah terpencil.

Sementara itu, Caroline Riady menyatakan bahwa transformasi layanan kesehatan yang bermakna dimulai dari penguatan kapabilitas klinis, peningkatan standar layanan, serta perluasan akses di seluruh Indonesia.

"Melalui kolaborasi dengan Fujifilm Indonesia, kami ingin mempercepat inovasi layanan kesehatan melalui diagnostik canggih, pendidikan medis, dan pelatihan klinis, sekaligus memperkuatGastroenterology Center of ExcellenceSiloam. Kemitraan ini juga mendukung aspirasi Siloam untuk menjadi pusat pelatihan dan pembelajaran regional, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berstandar internasional tanpa perlu berobat ke luar negeri," ujar Caroline Riady.

Melalui kemitraan strategis ini, Fujifilm Indonesia dan Siloam International Hospitals berperan sebagai katalis dalam mempercepat adopsi inovasi klinis serta membangun kerangka layanan kesehatan berbasis teknologi yang berorientasi pada hasil klinis yang lebih optimal bagi masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau right issue setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada April 2026.

Persetujuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi perseroan untuk membangun ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi, seiring dengan upaya meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Dalam prospektusnya, perseroan berencana menerbitkan saham baru dalam jumlah maksimal 5,7 miliar lembar dengan nilai nominal Rp 100 per saham, disertai penerbitan waran sesuai ketentuan yang berlaku.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Direktur PYFA Sinta L. Ningsih mengatakan, dana yang diperoleh akan digunakan secara terukur oleh perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan potensi akuisisi dalam rangka mendukung pengembangan usaha perseroan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat ekspansi dan memperkuat posisi dalam ekosistem industri kesehatan yang terintegrasi.

“Perseroan ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan pemegang saham. Tentunya, dengan persetujuan yang kami dapatkan, kami akan berfokus untuk melengkapi ekosistem kami. Perseroan melihat bahwa sebagai perusahaan farmasi, memberikan produk dan layanan kesehatan terbaik dengan teknologi mutakhir bagi masyarakat adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kami.” kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Selain penerbitan saham baru, ia menambahkan, perseroan juga menyertakan waran sebagai bagian dari struktur aksi korporasi tersebut.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Jumlah waran yang ditawarkan maksimal sebesar 35 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK.

Penerbitan waran ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham yang melaksanakan haknya, sekaligus membuka potensi tambahan permodalan bagi perseroan di masa mendatang melalui konversi waran.

Sinta menambahkan, perseroan menargetkan proses right issue berjalan secara bertahap mulai dari persetujuan pemegang saham pada April 2026 hingga perolehan pernyataan efektif dari OJK pada akhir Juni 2026.

"Selanjutnya, periode pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026, dengan keseluruhan rangkaian aksi korporasi ditargetkan selesai pada kuartal III-2026," imbuh dia.

Ke depan, Sinta bilang, perseroan akan terus mengedepankan strategi pertumbuhan yang adaptif dan terukur, dengan fokus pada optimalisasi portofolio bisnis melalui akuisisi, penguatan fundamental operasional.

"Serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," tutup dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan biaya kesehatan mulai menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah yang tidak sepenuhnya terlindungi skema jaminan sosial. Beban tidak hanya berasal dari tarif layanan medis, tetapi juga proses administrasi yang panjang di fasilitas kesehatan.

Dalam praktiknya, pasien kerap menghadapi prosedur berulang, mulai dari verifikasi jaminan hingga koordinasi antarunit layanan. Kondisi ini memperpanjang waktu tunggu sekaligus menambah biaya tidak langsung seperti akomodasi keluarga dan kehilangan waktu kerja.

Kebutuhan efisiensi layanan mendorong kolaborasi antara perusahaan asuransi dan penyedia layanan kesehatan untuk menyederhanakan proses tersebut. Pada Rabu (8/4/2026), BRI Life menjalin kerja sama dengan RS Awal Bros Group untuk mengintegrasikan layanan di sejumlah rumah sakit di Kepulauan Riau dan Riau.

CEO RS Awal Bros Group Arfan Awaloeddin mengatakan, layanan kesehatan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pasien yang menginginkan proses lebih cepat dan pasti.

“Pasien seharusnya tidak terbebani urusan di luar pengobatan. Energi mereka harus difokuskan untuk pemulihan,” ujarnya dalam keterangan dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Melalui integrasi layanan, pasien akan mendapatkan pendampingan selama proses administratif dan medis sehingga alur pelayanan lebih ringkas. Pendekatan ini diharapkan mengurangi keterlambatan tindakan akibat kendala nonmedis.

Direktur BRI Life Sutadi mengatakan penyederhanaan proses dapat menekan biaya tambahan di tengah tren kenaikan biaya kesehatan.

“Dengan proses yang lebih sederhana, waktu tunggu bisa ditekan dan biaya tambahan dapat dihindari,” katanya.

Tekanan biaya kesehatan juga dipengaruhi kondisi global. Laporan Bank Dunia mencatat kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi berdampak pada peningkatan biaya di berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan.

Dalam situasi tersebut, biaya tidak langsung seperti waktu tunggu dan proses administrasi menjadi faktor yang semakin membebani rumah tangga. Pengamat menilai pembenahan sistem layanan menjadi krusial untuk menjaga efisiensi biaya.

Ke depan, model layanan terintegrasi dinilai perlu diperluas agar akses layanan kesehatan yang cepat dan efisien dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola RS Siloam PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) mencetak kinerja bugar sepanjang 2025, dengan pendapatan tumbuh 5,24% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp12,84 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan, emiten berkode saham SILO ini membukukan pendapatan total senilai Rp12,84 triliun di sepanjang 2025. Perinciannya, pendapatan spesialis senilai Rp2,90 triliun dan pendapatan non-spesialis senilai Rp9,94 triliun.

Selanjutnya, EBITDA tumbuh 18,3% yoy menjadi Rp2,89 triliun pada 2025 dari posisi pada tahun sebelumnya Rp2,44 triliun. Marjin EBITDA turut membaik dengan kenaikan 3,2% yoy menjadi 29,1% pada 2025 dari sebelumnya 25,9%.

SILO membukukan beban pokok pendapatan senilai Rp7,9 triliun pada 2025. Beban usaha tercatat Rp3,02 triliun dan beban lain-lain mencapai Rp245,23 miliar.

Laba usaha SILO tercatat Rp1,67 triliun atau naik dari posisi pada tahun 2024 yang senilai Rp1,42 triliun.

Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melesat 23,47% yoy menjadi Rp1,11 triliun pada 2025 dari tahun sebelumnya Rp902,15 miliar.

Presiden Direktur SILO Davidi Utama mengatakan periode 2025 merupakan tahun yang penting bagi Siloam seiring dimulainya implementasi strategi Next Gen Siloam, dengan transisi menuju operating archetype yang lebih terfokus pada segmen pasien yang dituju.

"Hal ini memungkinkan penyelarasan yang lebih baik atas kapabilitas klinis, alokasi modal, dan sumber daya operasional untuk mendukung ekspansi yang berkelanjutan," kata Davidi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (31/3/2026).

Dia menegaskan perbaikan kinerja secara bertahap serta momentum positif hingga awal 2026 semakin memperkuat keyakinan manajemen bahwa transisi archetype tersebut berjalan sesuai rencana dan mulai memberikan hasil secara terukur.

Hal itu diharapkan bisa menempatkan Siloam di posisi yang lebih kuat untuk pertumbuhan yang lebih terfokus dan berkelanjutan ke depan.

Adapun, Next Gen Siloam mencakup konsep rumah sakit masa depan atau hospitalof the future, dengan Siloam berkembang menjadi ekosistem layanan kesehatan yang berbasis AI dan data, serta fokus pada pasien.

Tujuannya adalah untuk menghadirkan keunggulan operasional, hasil klinis berstandar global, serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha asuransi kesehatan makin terkendali. Klaim asuransi kesehatan pada Januari 2026 tercatat pada level 40,85% untuk asuransi jiwa dan 17,75% pada asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut besaran klaim asuransi kesehatan ini berada pada level yang terkendali. Meski demikian dia mengakui bahwa inflasi medis masih menjadi salah satu tantangan utama bagi bisnis asuransi kesehatan.

“Di samping tingginya utilisasi layanan kesehatan serta kebutuhan penguatan manajemen risiko dan pengendalian klaim,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (17/3/2026).

Di lain sisi, dia juga membeberkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan penyesuaian strategi pemasaran produk kesehatan. OJK juga mencatat sejumlah perusahaan juga menghapus pemasaran produk ini karena rasio klaim yang tinggi.

Kendati demikian, OJK optimistis dengan adanya penguatan tata kelola melalui POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan, sektor ini dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta tetap menjadi salah satu area penting dalam pengembangan produk asuransi.

Adapun, Ogi memperkirakan dampak dari POJK yang diundangkan pada 22 Desember 2025 baru akan terlihat secara bertahap mulai kuartal II/2026.

“Terkait implementasi POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan berlaku efektif setelah tiga bulan, dampaknya diperkirakan mulai terlihat secara bertahap mulai triwulan II 2026, seiring dengan penyesuaian proses bisnis di industri,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia terus menghadapi tantangan klasik, yaitu bagaimana memastikan seluruh masyarakat (baik di kota-kota besar, daerah terpencil, perbatasan, atau pulau-pulau kecil) menerima layanan kesehatan yang cepat dan akurat.

Kesulitannya tidak hanya terletak pada pembangunan fasilitas yang memadai, tetapi juga memastikan bahwa kemampuan diagnostik menjangkau daerah-daerah di mana sumber daya dokter spesialis masih sangat terbatas.

Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Menurut Senior Vice President and Global Business Leader for UltrasoundPhilips Jeff Cohen, sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien dan rumitnya kasus penyakit, sementara ketersediaan tenaga kesehatan belum selalu sebanding dengan kebutuhan tersebut.

“Burnout dan kekurangan tenaga kesehatan mungkin adalah tantangan terbesar yang kami dengar secara global,” ujar Jeff dalam kunjungannya ke Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Meskipun demikan, Jeff memandang bahwa Indonesia juga merupakan salah satu peluang yang paling nyata untuk menunjukkan bagaimana inovasi, khususnya dalam pencitraan diagnostik, dapat mempercepat akses layanan dan memperkuat pemerataan sistem kesehatan.

Mendekatkan akses kesehatan lewat teknologi diagnostik canggih

Pada awal 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyebutkan bahwa cakupan jaminan kesehatan di Indonesia terus menguat dengan 98 persen penduduk atau sekitar 282,7 juta jiwa telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, Indonesia telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) serta memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Capaian itu didukung oleh 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota yang telah mendaftarkan minimal 98 persen penduduknya.

Namun demikian, World Health Organization (WHO) mencatat bahwa tantangan terbesar dalam layanan kesehatan di Indonesia masih berada pada penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat deteksi dan pengobatan serta belum meratanya distribusi tenaga kesehatan, khususnya di daerah pedesaan.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Pada laman resmi Kementerian Kesehatan, ia menyampaikan bahwa akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan masih menjadi tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia.

Per Juni 2025, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 80 daerah yang memiliki layanan penyakit katastropik dengan standar setara ibu kota.

Pada konteks ini, Jeff menekankan bawah teknologi ultrasound memiliki peran penting karena teknologi ini dapat memberikan informasi klinis secara cepat, akurat, dan menjangkau berbagai fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit.

“Tujuan kami adalah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi lebih banyak orang, di mana pun mereka berada,” kata Jeff kepada Kompas.com.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin mendesak, mengingat tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, termasuk stroke dan penyakit jantung, dua penyebab utama kematian di negara ini. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan hasil perawatan pasien.

AI sebagai katalisator untuk diagnosis yang lebih cepat dan konsisten

Philips telah mengintegrasikan artificial intelligence (AI) dalam sistem ultrasound untuk membantu para tenaga kesehatan bekerja secara lebih efisien sekaligus memastikan kualitas hasil pemeriksaan tetap konsisten.

AI mengotomatiskan langkah-langkah rutin seperti pengukuran dan analisis citra sehingga mengurangi waktu pemeriksaan serta membantu penggunanya, terlepas dari tingkat pengalaman mereka demi memperoleh hasil yang lebih andal dan konsisten.

Pada kasus serangan jantung, contohnya, AI dapat membantu mempersingkat waktu pemeriksaan hingga sekitar 50 persen sehingga para tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada perawatan pasien daripada mengurus tugas administratif.

Jeff menekankan bahwa pendekatan Philips terhadap pengembangan AI bersifat bertanggung jawab dan berfokus pada tenaga kesehatan.

dok. Philips Perangkat ultrasound genggam dari Philips dirancang untuk menghadirkan kemampuan diagnostik langsung di tangan tenaga kesehatan

Model AI tersebut dilatih menggunakan kumpulan data yang telah divalidasi dari berbagai wilayah geografis untuk memastikan akurasinya pada beragam populasi.

Philips juga bekerja sama dengan mitra teknologi global, termasuk NVIDIA, untuk memperkuat kemampuan komputasi dan pemrosesan citra melalui teknologi graphics processing unit (GPU).

“Tenaga kesehatan adalah jantung dari siklus inovasi kami. Masukan mereka membentuk pengembangan solusi kami. Banyak fitur terbaik kami berasal langsung dari apa yang dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan di lapangan,” ujarnya.

Salah satu hasilnya adalah perangkat ultrasound genggam yang dirancang untuk menghadirkan kemampuan diagnostik langsung di tangan tenaga kesehatan. Sistem portabel ini cocok untuk lokasi terpencil atau fasilitas dengan infrastruktur yang terbatas.

Ultrasound genggam itu juga mendukung deteksi komplikasi kehamilan lebih dini. Teknologi ini dibutuhkan di Indonesia sebab menurut data Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) pada 2025, angka kematian ibu masih berada di sekitar 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Solusi relevan untuk negara kepulauan: konektivitas dan dukungan secara real-time

Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat teknologi yang portabel, mudah digunakan, dan mendukung penggunaan di daerah terpencil menjadi krusial.

Fitur tele-ultrasound memungkinkan tenaga kesehatan di daerah terpencil terhubung dengan pakar di kota besar secara real-time sehingga kualitas diagnosis tetap terjaga serta dapat langsung memperoleh panduan dari spesialis.

Model itu tidak hanya memperluas jangkauan spesialis, tetapi juga membantu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan lokal dengan pembelajaran yang berkelanjutan.

Dari inovasi global ke dampak lokal

Jeff menegaskan bahwa tansformasi layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, melainkan, harus dipadukan dengan solusi yang relevan secara lokal.

Hal itu yang menjadi alasan di balik kemitraan baru Philips dengan PT PHC Indonesia dan PT Graha Teknomedika, dalam produksi sistem ultrasound dan patient monitor secara lokal di Indonesia.

dok. Philips Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Philips dengan PT PHC Indonesia dan PT Graha Teknomedika dalam produksi sistem ultrasound dan patient monitor secara lokal di Indonesia.

“Kita hidup di dunia yang semakin terglobalisasi sekaligus terlokalisasi. Untuk relevan di pasar seperti Indonesia, kami perlu membangun kehadiran lokal,” ujarnya.

Produksi lokal membantu memastikan solusi dapat tersedia lebih cepat, lebih selaras dengan kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, dan mendukung kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pemerintah. Inisiatif ini juga membuka peluang transfer teknologi, pengembangan keterampilan, serta ekosistem perangkat kesehatan nasional yang lebih kuat.

Komitmen jangka panjang untuk sistem kesehatan yang keberlanjutan

Philips telah hadir di Indonesia selama puluhan tahun, dengan lebih dari 3.900 karyawan di 12 kota serta fasilitas produksi di Batam. Jeff mengatakan, kehadiran sejak lama ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan tenaga dan institusi kesehatan Indonesia dalam membangun ekosistem kesehatan yang tangguh.

Selain inovasi AI dan teknologi diagnostik, Philips terus memajukan pengembangan produk berkelanjutan, mulai dari sistem yang lebih hemat energi hingga penggunaan materi yang lebih aman, serta inisiatif ekonomi sirkular seperti perbaikan dan guna ulang perangkat.

Menurut Jeff, ultrasound sendiri merupakan teknologi yang relatif hemat energi, menjadikannya sebagai perangkat penting untuk mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan.

“Layanan kesehatan bukan sebatas industri teknologi. Hal tersebut adalah komitmen jangka panjang kami untuk orang-orang yang kami layani,” kata Jeff.

Menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif dan merata

Seiring upaya Indonesia untuk memperluas akses layanan kesehatan di seluruh negeri, kombinasi antara inovasi teknologi diagnostik, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, serta kemampuan manufaktur lokal akan memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan sistem.

Bagi Philips, Indonesia bukan hanya pasar yang berkembang. Indonesia adalah negara referensi, tempat inovasi global dan kemitraan lokal bersatu untuk menciptakan dampak nyata dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI, Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

Tidak hanya itu, menurutnya industri asuransi kini dihadapi tantangan suspected systemic fraud dalam klaim kesehatan, yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola dan modusnya.

Sebab demikian, dia berpendapat pengendalian risiko tidak cukup apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Diperlukan pooling data yang terintegrasi lintas perusahaan dan lintas fasilitas layanan kesehatan atau serupa dengan fungsi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di sektor pembiayaan.

Pooling data ini, lanjutnya, akan membantu memonitor pola klaim, mendeteksi klaim berulang atau tidak wajar, serta mengidentifikasi indikasi abuse secara lebih dini dan objektif.

“Pendekatan kolektif berbasis data ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas cost containment, dan menjaga keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Emira menekankan bahwa produk asuransi kesehatan relevan bagi seluruh kelompok usia, termasuk anak-anak yang masih menjadi tanggungan orang tua.

Pasalnya, risiko kesehatan dapat dialami siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang. Faktor gaya hidup, lingkungan, dan jenis pekerjaan turut memengaruhi tingkat risiko kesehatan seseorang.

“Asuransi kesehatan dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan jangka panjang, membantu masyarakat lebih siap secara finansial dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% year-on-year (YoY). “Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan istilah super flu yang menghebohkan publik bukanlah virus baru yang mengancam kesehatan masyarakat.

Penyakit tersebut sejatinya merupakan Influenza A (H3N2 subclade K) yang masih tergolong influenza musiman biasa.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin menyatakan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan virus ini lebih ganas atau mematikan dibandingkan flu konvensional.

Menurutnya, sebutan Super Flu hanyalah istilah yang dimunculkan media massa, bukan nomenklatur medis resmi.

"Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan virus ini lebih berbahaya atau lebih mematikan dibandingkan flu biasa," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, Diauddin menjelaskan deteksi virus tersebut merupakan hasil surveilans rutin penyakit pernapasan yang secara berkala dilaksanakan pemerintah.

Dengan kata lain, temuan ini justru membuktikan sistem pemantauan kesehatan berjalan efektif.

"Hal ini bertujuan untuk memantau peredaran virus dan memastikan sistem kesehatan tetap siap dalam menghadapi berbagai potensi penyakit menular," jelasnya.

Hingga kini, sebagian besar kasus yang teridentifikasi menampakkan gejala ringan hingga sedang dan dapat ditangani melalui prosedur medis standar.

Kondisi sistem kesehatan di Kalimantan Selatan pun dinyatakan dalam status siaga terkendali, sehingga tidak perlu ada kepanikan berlebihan di tengah masyarakat.

Kendati demikian, otoritas kesehatan tetap mengingatkan adanya kelompok rentan yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra.

Mereka yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi adalah anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta individu dengan komorbid atau penyakit penyerta.

Sebagai upaya preventif, Dinkes Kalsel mengimbau masyarakat untuk konsisten menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Langkah-langkah konkret yang direkomendasikan meliputi penggunaan masker ketika mengalami gejala flu atau batuk, membiasakan cuci tangan secara rutin, serta menjaga imunitas tubuh melalui istirahat yang memadai.

"Apabila gejala flu dirasakan semakin berat, masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat," terang Diauddin.

Di samping itu, vaksinasi influenza tetap menjadi rekomendasi utama untuk meminimalisir risiko keparahan penyakit, khususnya bagi kelompok rentan.

Vaksin dinilai sebagai benteng pertahanan yang efektif dalam menghadapi potensi komplikasi akibat infeksi virus influenza.

Adapun, dia menekankan pentingnya literasi informasi di era digital ini. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh hoaks atau kabar simpang siur yang belum terverifikasi kebenarannya.

Alih-alih terjebak dalam pusaran informasi menyesatkan, publik diminta untuk senantiasa merujuk pada sumber-sumber resmi yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas kesehatan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Kementerian Kesehatan mendukung keberlanjutan industri asuransi kesehatan, melalui skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyebut skema ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1117/2025.

“CoB kan yang mengeluarkan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan itu mendukung kita. Waktu tanggal 18 September kita raker di sini belum ada itu, ini baru keluar. Jadi itu kan memperjelas ekosistem kesehatan kita,” katanya seusai rapat dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Pada intinya, Ogi menjelaskan dalam rapat bahwa Keputusan Menteri Kesehatan itu memuat dua jalur yang bisa dipilih oleh para pemegang polis, khususnya bagi mereka yang aktif mengikuti program JKN.

Dia menyebut, jalur pertama adalah melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ini mengikuti prosedur BPJS Kesehatan. Kemudian penerapan Critical Pathway dan juga Medical Efficacy serta pertanggungannya itu adalah 250% dikalikan tarif JKN yang berlaku.

“Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa tarif JKN ini sedang di-review. Ya, yang penamaannya pun mungkin akan berbeda dulu namanya INA-CBGs sekarang mungkin dengan nama lain, tapi diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan itu maksimum 250%,” tegasnya.

Ogi melanjutkan, dalam jalur pertama ini BPJS Kesehatan akan membayarkan 75% dari total 250%. Kemudian, perusahaan asuransinya maksimum 175%.

Adapun, untuk jalur kedua adalah menunjukkan fleksibilitas bahwa pemegang polis dapat langsung melakukan skema ke rumah sakit komersial. Jadi tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, tetapi dengan syarat harus membayar sebagai peserta aktif di JKN.

“Nah, untuk yang jalur bawah ini bisa langsung dilayani oleh rumah sakit, dan perusahaan asuransi bisa menanggung sampai dengan 250%. Ini skema yang menurut kami lebih jelas koordinasi antara JKN dengan asuransi komersial,” sebutnya.

Ogi berpendapat bahwa skema yang ada memberikan opsi-opsi bagi masyarakat untuk memilih jalur yang lebih cepat dan lebih murah bagi yang bersangkutan.

Dalam kesempatan itu pula, Ogi menyatakan bahwa OJK berharap proses harmonisasi di Kementerian Hukum mengenai draf POJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan bisa berjalan dengan cepat.

“InsyaAllah Kementerian Hukum support, karena ini adalah hasil keputusan dari Komisi XI. Jadi 1 Januari [2026] nanti akan kita akan mulai keluarkan [POJK-nya],” katanya.

Ogi berharap bahwa POJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan tersebut bisa memperkuat industri asuransi kesehatan swasta.

“Harusnya lebih sustain lah, karena itu praktik, kalau di negara lain bisa tetap menyebutnya co-payment, kita kan sekarang menyebutnya risk sharing. Itu praktiknya common practices di negara-negara lain. Jadi, supaya ada saling check and balance antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Sentul City Tbk. (BKSL) tengah menyiapkan pengembangan BIOTOWN, sebuah kawasan terpadu yang ditargetkan menjadi kota kesehatan pertama di Indonesia.

Presiden Direktur Sentul City Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan proyek ini akan menjadi ekosistem kesehatan komprehensif berbasis lima pilar utama, yakni medical services, care, pharmaceutical, science, dan devices.

Menurutnya, pengembangan BIOTOWN sekaligus menjadi wujud komitmen perseroan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain itu, konsep dan fokus kawasan ini selaras dengan empat sektor program prioritas pemerintah, yaitu properti dan industri, khususnya smartgreen industry, sektor kesehatan, digital infrastruktur, dan energi terbarukan.

“Sejalan dengan hal tersebut, BIOTOWN juga tengah diusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus [KEK],” tuturnya kepada Bisnis pada Rabu (15/11/2025).

Hiramsyah menjelaskan bahwa usulan tersebut agar BIOTOWN dapat memberikan dampak lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan daya saing industri kesehatan nasional.

“Saat ini, perseroan sedang menyusun rencana kerja dan business plan BIOTOWN bersama konsultan internasional dari Tiongkok, sekaligus mempersiapkan dokumen proposal pengajuan status KEK,” ucapnya.

Hingga kuartal III/2025, BKSL membukukan pendapatan sebesar Rp836,97 miliar sepanjang Januari—September 2025. Capaian itu tumbuh 96,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Seiring peningkatan pendapatan, laba tahun berjalan BKSL juga melonjak 186,22% year-on-year (YoY) dari Rp25,9 miliar menjadi Rp74,15 miliar.

Sementara itu, laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih BKSL tercatat naik 161,4% YoY dari Rp27,52 miliar per kuartal III/2024 menjadi Rp71,94 miliar per kuartal III/2025.

Manajemen BKSL menyampaikan pertumbuhan pendapatan ditopang penjualan lahan siap bangun, rumah hunian, ruko, dan apartemen yang mencatatkan kenaikan signifikan 183,85% YoY dengan kontribusi mencapai Rp648,72 miliar.

“Segmen hotel, restoran, dan taman hiburan juga memberikan kontribusi positif sebesar Rp135,85 miliar, diikuti oleh segmen pengelolaan kota yang menyumbang Rp52,41 miliar,” ungkap manajemen BKSL.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan aturan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, KRIS merupakan sistem yang nantinya akan mengantikan sistem kelas 1, 2, 3.

"Sekarang kita nunggu, Perpresnya (Peraturan Presiden) ini satu paket. Itu sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi," kata dia kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat ini, Menkes mengatakan KRIS adalah upaya menstandarisasi fasilitas pelayanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien.

Ia menekankan agar BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, dia menilai untuk kelas atas dibiarkan ke asuransi swasta.

"Supaya BPJS fokusnya ke yang di bawah aja, BPJS nggak usah cover yang kaya deh. Karena kelas satu biarin diambil swasta," kata Budi.

Sebelumnya, pada RDP dengan Komisi IX DPR RI pada Mei 2025, Menkes mengusulkan agar masa transisi penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS bisa diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

Agenda tersebut mundur dari awalnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan ketentuan soal penetapan manfaat, tarif, dan Iuran baru BPJS Kesehatan oleh pemerintah paling lambat pada 1 Juli 2025, seiring dengan mulai berlakunya sistem pelayanan rawat inap standar, yang tak lagi fokus pada klasifikasi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan.

Sementara soal iuran baru yang ditetapkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Prof. Nunung Nuryartono mengatakan hal ini belum final.

Ia mengatakan bahwa saat ini iuran BPJS Kesehatan yang baru tersebut masih dalam proses perhitungan.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di depan Presiden Donald Trump dalam sebuah konferensi pers, Menteri Kesehatan Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. memuji kemajuan sistem kesehatan yang ada di Indonesia.

Pria yang akrab di sapa RFK itu mengatakan bahwa ada dua inovasi besar yang dilakukan Indonesia hingga sukses meningkatkan kualitas kesehatan warganya.

RFK mengatakan hal ini dalam acara "Making Health Technology Great" di Gedung Putih pada 30 Juli lalu. Ia mengatakannya usai bertemu dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada April lalu.

"Sekitar tiga minggu yang lalu, saya bertemu dengan menteri kesehatan Indonesia. Indonesia hari ini dianggap sebagai bangsa dengan perkembangan tertinggi di muka bumi," kata RFK di hadapan Trump, dikutip dari video di YouTube Forbes, Sabtu (8/11/2025).

"Sejak tahun 1990, mereka telah meningkatkan usia (harapan hidup) perempuan sebesar delapan tahun dan laki-laki sebesar sembilan tahun. Tidak ada negara lain yang memiliki catatan seperti itu," lanjutnya.

RFK menjelaskan inovasi pertama yang memungkinkan Indonesia mencapai hasil luar biasa tersebut yaitu kebijakan yang mendorong masyarakat untuk tidak mengonsumsi makanan olahan.

Di Indonesia, kata dia, masyarakat tak dibolehkan makan makanan olahan dan akan 'dihukum' bila mengonsumsinya.

"Anda dibayar untuk tidak mengonsumsi makanan olahan dan 'dihukum' karena makan makanan olahan," ujarnya.

Selanjutnya, ada sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat memantau catatan kesehatan masing-masing.

Ia menilai, sistem ini benar-benar mengubah Indonesia karena selain memudahkan warga, juga memudahkan tenaga kesehatan (nakes) memberikan layanan kesehatan terbaik dan tepat.

"Dia (Menkes Budi) menunjukkan aplikasi yang digunakan di Indonesia, di mana setiap orang punya catatan kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, golongan darah, BMI, rekam jantung, diabetes, kolesterol, serta catatan kesehatan lain," kata RFK.

"Jika seseorang pergi ke dokter di kota lain, mereka tidak perlu melakukan seperti yang kita lakukan di sini, yakni duduk dengan clipboard dan mesin faks untuk memperoleh catatan kesehatan pasien. Semua itu sudah tersedia dan itu memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pengobatan yang lebih baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, RFK juga mengatakan ada aplikasi di Indonesia yang mirip dengan Yuka milik Prancis, yang memberikan individu sejumlah pilihan makanan sehat saat mendatangi toko.

"Jika Anda memiliki catatan medis, Anda bisa mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan aplikasi itu juga akan memberi Anda saran mengenai alternatif yang lebih baik," ucapnya.

Diketahui pada April lalu, Menkes Budi bertemu RFK di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri Kesehatan berbagi pandangan mengenai kebijakan dan sistem kesehatan yang tengah dijalankan, serta strategi untuk meningkatkan layanan kesehatan di masing-masing negara.

Budi saat itu menjelaskan soal program Cek Kesehatan Gratis yang sedang dilakukan di Indonesia.

Program ini bertujuan mengendalikan faktor risiko, mendeteksi penyakit sejak dini, beserta memberikan pengobatan yang lebih cepat. Pada kesempatan tersebut, Budi turut memperkenalkan sistem informasi digital RI yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.