Jakarta, CNBC Indonsia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan "inspeksi mendadak" alias sidak ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meninjau sistem pengawasan di sana.

Hasil dari sidak itu, Purbaya menemukan bahwa sistem pengawasan Bea Cukai di pelabuhan maupun di kapal-kapal patroli laut yang dekat dengan perbatasan belum terintegrasi dengan sistem yang canggih.

"Enggak ada kendala, cuma saya ingin lihat seberapa canggih sih punya Bea Cukai," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia mengatakan, sidak ini dilakukan sebagai bagian dari upayanya untuk menyelesaikan masalah under invoicing yang selama ini dikritik Presiden Prabowo Subianto hingga membuat bocornya potensi penerimaan negara.

"Bisa enggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under-invoicing. Di situ sebenarnya sudah cukup bagus tapi belum ke level di mana saya bisa secara online di situ aja monitor kapalnya under-invoicing," paparnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan, dalam tiga bulan ke depan, DJBC juga akan fokus mengembangkan sistem deteksi pengawasan yang kuat, terutama dengan mengembangkan sistem AI yang terkoneksi.

"Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai," tegas Purbaya.

"Jadi kita akan perkuat itu, Pajak juga sama nanti, pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selama ini belum mampu menerjemahkan secara tepat kondisi likuiditas sektor keuangan Indonesia sesuai kondisi sebenarnya di perbankan.

Menurutnya, indikator-indikator yang digunakan KSSK selama ini untuk menilai kondisi likuiditas, seperti rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) ataupun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) terbukti keliru dalam menerjemahkan kekeringan likuiditas di Indonesia sejak 2020.

"Bacaan bahwa kondisi bank banyak duit sudah terjadi tiap tahun. Ketika mau krisis juga dibilang begitu, 2020 juga begitu, ketika krisis 2021 juga begitu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

"Semuanya, bukan hanya OJK, Keuangan, BI, LPS, semua selalu bilang ample-ample, padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight," tegas Purbaya.

Ia mengatakan, setelah menjabat sebagai menteri keuangan per September 2025, telah melakukan pertemuan dengan pihak perbankan, bahkan sampai ke level daerah. Menurutnya, banyak bank-bank di daerah justru masih merasakan ketatnya likuiditas.

Maka, ketika Purbaya mengeluarkan kebijakan penempatan dana menganggur pemerintah di BI senilai Rp 200 triliun per 12 September 2025 ke lima bank milik negara, banyak bank daerah yang ikut meminta alokasi supaya mendapatkan penempatan dana demi menjaga likuditasnya untuk membiayai perekonomian di daerah.

"Mereka minta memang, bisa enggak ke kami, karena dari situ disalurkan ke bank-bank BPD yang lain seperti di Jawa Timur, dengan bunga murah yang mereka suka," tegas Purbaya.

Oleh sebab itu, ia merasa pentingnya KSSK ke depan membuat indikator baru dalam melihat secara lebih detail dan riil kondisi likuditas di perekonomian sesuai kenyataan di lapangan. Namun, Purbaya mengaku hingga kini belum ada yang bisa merealisasikan pembentukan indikator baru tersebut.

"Harus ada rumusan baru, termasuk di Keuangan (Kemenkeu), tadi saya ke tempat risetnya kayaknya masih harus belajar lebih banyak lagi, dan saya sudah pernah ajukan itu juga di rapat KSSK, beberapa kali rapat, sebelum saya jadi menkeu ya," tegas Purbaya.

"Dan di internal saya sudah mereka minta belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan inadvance, jadi semaca early warning systemnya di sistem finansial," ungkapnya.

Purbaya mengklaim, dirinya sebetulnya memiliki indikator tersendiri untuk melihat kondisi likuiditas secara riil. Namun, ia menegaskan, sistem itu digunakan hanya untuk memastikan dirinya tepat dalam mengambil kebijakan.

"Kita enggak punya kayaknya di sini (KSSK). Kalau saya punya itu buat saya sendiri dong, nanti dia enggak bayar haha" ujar Purbaya.