Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki wewenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik, guna membantu mengatasi permasalahan likuiditas.

Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2026 tentang Penempatan Dana Pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

“Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (1) beleid itu, dikutip pada Rabu (22/4/2026).

Adapun penempatan dana oleh LPS dapat dilakukan secara langsung kepada Bank Sistemik yang mengalami masalah likuiditas. Selain itu, lembaga itu juga bisa menyalurkan dana secara tidak langsung, yakni dengan menjamin penempatan dana dari Bank Sistemik lain kepada bank yang sedang bermasalah.

Dalam beleid yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, diatur bahwa Bank Sistemik yang sedang dalam proses penyehatan dan mengalami masalah likuiditas dapat mengajukan permohonan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permohonan ini diajukan jika bank tersebut tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia (BI), termasuk pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Setelah menerima permohonan dari Bank Sistemik, OJK akan melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. Jika dinilai layak, OJK dapat meminta LPS untuk menempatkan dana guna membantu mengatasi masalah likuiditas bank tersebut.

Pada saat yang sama, OJK akan memberitahukan secara tertulis kepada BI mengenai permintaan OJK kepada LPS untuk melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik.

Selanjutnya, BI akan melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank Sistemik dan kondisi sistem keuangan serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada OJK dan LPS paling lambat tiga hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.

LPS kemudian akan menganalisis permohonan penempatan dana dari Bank Sistemik dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan dari OJK serta asesmen dari BI.

Berdasarkan analisis tersebut, LPS memutuskan apakah akan menempatkan dana atau tidak. Selanjutnya, LPS akan menyampaikan keputusan tersebut kepada OJK, BI, dan Bank Sistemik yang mengajukan permohonan.

Adapun masa penempatan dana LPS di Bank Sistemik maksimal 90 hari per periode dan dapat diperpanjang hingga tiga kali. Kendati begitu, periode awal tidak boleh melebihi masa status “bank dalam penyehatan” yang ditetapkan OJK.

LPS dapat memutuskan perpanjangan dalam waktu paling lama satu tahun sejak status penyehatan ditetapkan. Selain itu, LPS juga bisa menambah periode penempatan dana melalui forum koordinasi.

Seluruh proses perpanjangan, penambahan periode, maupun peningkatan plafon tetap mengikuti mekanisme awal, mulai dari pengajuan bank, analisis OJK, asesmen BI, hingga keputusan oleh LPS.

Perlu Berhati-hati

Sejumlah pengamat menilai, kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah strategis dan progresif, lantaran LPS dapat melakukan early intervention untuk membantu mengatasi masalah likuiditas di Bank Sistemik.

“Namun memang perlu diatur secara detail apa yang menjadi kriteria sehingga dapat terarah dan jelas tujuannya,” kata pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (22/4/2026).

Dia juga mengingatkan agar kriteria penempatan dana LPS ke Bank Sistemik jelas dan transparan serta sifatnya sementara dan bersyarat. Selain itu, LPS dalam melakukan penempatan dana harus berkoordinasi dengan otoritas lain seperti BI dan OJK.

Senada, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang bahwa langkah ini dapat menjadi alternatif, mengingat bank-bank juga melakukan pembayaran iuran kepada LPS.

Kendati begitu, Myrdal menyebut bahwa kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan itu baru bisa diterapkan jika hasil evaluasi LPS, BI, dan OJK menunjukkan kondisi global sedang tidak kondusif hingga memicu tekanan likuiditas, atau saat bank mengalami krisis likuiditas yang bukan disebabkan oleh kesalahan manajemen.

“Perlu ada [langkah] antisipatif yang perlu dilakukan oleh otoritas seperti LPS untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas secara sistemik,” usul Myrdal.

Dampak ke Industri Perbankan

Menanggapi kebijakan ini, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mengungkapkan bahwa bank tengah mengkaji dampak peraturan tersebut terhadap perseroan.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad mengatakan, pihaknya terus melakukan dialog dengan regulator sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya kita ingin memastikan bahwa implementasi atau kepatuhan terhadap semua regulasi-regulasi ini,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Kendati begitu, Rudy mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak mengenai aturan ini, mengingat beleid ini baru saja diterbitkan.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyebut bahwa pihaknya akan mencermati kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan.

“Kami berkomitmen untuk fokus pada fundamental bisnis perseroan, serta tetap pruden dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini,” jelas EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perdagangan emasdigital di China, Jie Wo Rui, membekukan akses penarikan dana nasabah dan layanan pengiriman fisik logam mulia secara sepihak.

Situasi gagal bayar ini memaksa Pemerintah Distrik Luohu, Shenzhen, turun tangan dengan membentuk satuan tugas khusus untuk mengambil alih pengawasan operasional dan aset perusahaan.

Otoritas setempat mengintervensi menyusul menyusul gelombang protes dari ribuan investor yang tidak dapat mencairkan saldo simpanan mereka di tengah isu krisis likuiditas perusahaan.

Tim khusus pemerintah kini bertugas mengaudit aset, memantau manajemen, dan memverifikasi data utang kepada para korban.

Insiden ini menjadi pukulan keras bagi sektor perdagangan komoditas emas digital di China. GuruFocus melaporkan ketegangan memuncak ketika investor dari berbagai wilayah mendatangi kantor pusat Jie Wo Rui di Shenzhen karena panik tidak bisa menarik uang mereka.

Kekhawatiran investor terbukti beralasan setelah platform resmi menghentikan seluruh transaksi penarikan tunai pada 20 Januari 2026. Data menunjukkan antrean pengajuan penarikan dana dalam sistem telah menembus angka 20.000 orang.

Menurut beberapa sumber, estimasi kerugian pada kasus kegagalan platform sejenis ini dapat melebihi 10 miliar yuan atau sekitar Rp24 triliun. Jie Wo Rui diketahui menarik dana ritel melalui program mini (mini-programs) di WeChat dengan skema "emas pra-penetapan harga".

Model bisnis ini memungkinkan nasabah membayar deposit kecil untuk mengunci harga emas dengan janji transaksi di masa depan. Skema ini menawarkan daya tarik leverage tinggi yang sukses memikat sekitar 150.000 pengguna terdaftar.

Namun, investigasi awal mengungkap indikasi malaadministrasi keuangan. Banyak konsumen melaporkan dana top-up mereka ditransfer ke rekening pribadi atau akun Alipay perorangan, alih-alih masuk ke rekening perusahaan resmi.

Analis media keuangan menilai struktur ini menempatkan platform sebagai lawan transaksi langsung bagi nasabah. Hal ini menciptakan risiko sistemik di mana platform rentan kolaps saat harus memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan.

Melansir dari Tiger Trade, Senin (2/2/2026), seorang nasabah bernama Dong Yu melaporkan saldo lebih dari 21.000 RMB atau Rp50 juta serta ribuan gram logam mulia miliknya tidak bisa ditarik.

Bahkan, permohonan pengambilan fisik perak yang diajukannya pada pertengahan Januari dibatalkan sepihak oleh sistem.

Kegagalan Jie Wo Rui memicu efek domino pada industri fintech emas. Beberapa platform serupa di WeChat seperti "Yundiandang" dan "Baoma Buying Gold" dilaporkan ikut menangguhkan operasi mereka secara mendadak.

Merespons desakan publik, manajemen Jie Wo Rui menawarkan skema penyelesaian berupa pengembalian dana 20% dari pokok atau cicilan bertahap. Namun, opsi ini dinilai merugikan dan ditolak oleh mayoritas nasabah yang menuntut pengembalian penuh.

Pada 28 Januari, manajemen memperbarui syarat likuidasi yang mewajibkan nasabah menandatangani surat pengampunan pidana untuk mendapatkan penyelesaian. Saat ini, proses verifikasi klaim masih berlangsung di bawah pengawasan ketat satgas pemerintah China.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selama ini belum mampu menerjemahkan secara tepat kondisi likuiditas sektor keuangan Indonesia sesuai kondisi sebenarnya di perbankan.

Menurutnya, indikator-indikator yang digunakan KSSK selama ini untuk menilai kondisi likuiditas, seperti rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) ataupun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) terbukti keliru dalam menerjemahkan kekeringan likuiditas di Indonesia sejak 2020.

"Bacaan bahwa kondisi bank banyak duit sudah terjadi tiap tahun. Ketika mau krisis juga dibilang begitu, 2020 juga begitu, ketika krisis 2021 juga begitu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

"Semuanya, bukan hanya OJK, Keuangan, BI, LPS, semua selalu bilang ample-ample, padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight," tegas Purbaya.

Ia mengatakan, setelah menjabat sebagai menteri keuangan per September 2025, telah melakukan pertemuan dengan pihak perbankan, bahkan sampai ke level daerah. Menurutnya, banyak bank-bank di daerah justru masih merasakan ketatnya likuiditas.

Maka, ketika Purbaya mengeluarkan kebijakan penempatan dana menganggur pemerintah di BI senilai Rp 200 triliun per 12 September 2025 ke lima bank milik negara, banyak bank daerah yang ikut meminta alokasi supaya mendapatkan penempatan dana demi menjaga likuditasnya untuk membiayai perekonomian di daerah.

"Mereka minta memang, bisa enggak ke kami, karena dari situ disalurkan ke bank-bank BPD yang lain seperti di Jawa Timur, dengan bunga murah yang mereka suka," tegas Purbaya.

Oleh sebab itu, ia merasa pentingnya KSSK ke depan membuat indikator baru dalam melihat secara lebih detail dan riil kondisi likuditas di perekonomian sesuai kenyataan di lapangan. Namun, Purbaya mengaku hingga kini belum ada yang bisa merealisasikan pembentukan indikator baru tersebut.

"Harus ada rumusan baru, termasuk di Keuangan (Kemenkeu), tadi saya ke tempat risetnya kayaknya masih harus belajar lebih banyak lagi, dan saya sudah pernah ajukan itu juga di rapat KSSK, beberapa kali rapat, sebelum saya jadi menkeu ya," tegas Purbaya.

"Dan di internal saya sudah mereka minta belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan inadvance, jadi semaca early warning systemnya di sistem finansial," ungkapnya.

Purbaya mengklaim, dirinya sebetulnya memiliki indikator tersendiri untuk melihat kondisi likuiditas secara riil. Namun, ia menegaskan, sistem itu digunakan hanya untuk memastikan dirinya tepat dalam mengambil kebijakan.

"Kita enggak punya kayaknya di sini (KSSK). Kalau saya punya itu buat saya sendiri dong, nanti dia enggak bayar haha" ujar Purbaya.