Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmennya dalam menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan
Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 tanggal 26 Juli 2021 terkait kegiatan pascaoperasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya.
Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan/atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan.
Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan.
Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan.
Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
“Pemulihan TTM merupakan proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) memastikan sistem pengamanan data dalam program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) dirancang sangat ketat.

Agen publik yang tersebar di daerah tidak dibekali otoritas untuk mengubah ataupun memanipulasi basis data kependudukan maupun kepesertaan bantuan sosial (bansos).

Langkah pembatasan wewenang ini diambil sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk menghindari pemanfaatan data demi kepentingan politik lokal maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum di lapangan.

Otoritas memastikan fungsi utama agen murni bertumpu pada peningkatan aspek inklusivitas (inclusivity) dan pemangkasan praktik percaloan melalui perluasan saluran pendaftaran resmi.

Koordinator Gugus Tugas KPTDP Rahmat Andika menjelaskan keberadaan agen dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (proximity).

Peran mereka dibatasi hanya pada dua fungsi utama, yakni membantu memfasilitasi proses pendaftaran warga sebagai calon penerima bansos dan membantu memverifikasi kelayakan pemohon secara real-time lewat sistem.

“Tidak ada data yang dikuasai agen, apa-apa karena mereka cuma membantu otentikasi biometrik, Karena datanya pemerintah sudah punya semua. Agen tidak meminta masyarakat submit data, hanya membantu mengotentikasi," kata Rahmat di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dalam skema operasionalnya, telepon pintar milik agen berfungsi sebagai pintu masuk (portal access) sementara yang terhubung langsung dengan basis data Kementerian Sosial. Agen hanya bertugas membantu para penerima banson memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon tanpa ada rekam jejak administrasi yang tersimpan di dalam perangkat pribadi tersebut.

Setelah NIK dimasukkan, sistem pusat akan melakukan validasi data lintas sektoral secara instan. Meskipun agen dapat melihat hasil akhir kelayakan pemohon pada layar gawai mereka—seperti indikator penolakan akibat kepemilikan aset mobil atau penghasilan di atas batas minimum—informasi tersebut bersifat konfirmasif dan bukan berupa berkas data administrasi yang bisa diunduh atau dimodifikasi.

Rahmat mengatakan dengan cara ini maka masyarakat tidak perlu memiliki smartphone untuk mendapat bansos, karena ada agen yang membantu mereka. Adapun Agen nantinya akan berada di sejumlah tempat strategis yang mudah ditemui penerima bansos seperti di kantor kelurahan/desa, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Rahmat memaparkan transparansi indikator penolakan ini justru terbukti meningkatkan keberterimaan publik saat masa uji coba di Banyuwangi. Masyarakat menjadi mafhum terhadap alasan logis mengapa mereka tidak masuk dalam kategori layak menerima bantuan pangan ataupun tunai, sehingga potensi konflik sosial di tingkat bawah dapat diredam.

Guna menangkal pemalsuan identitas, sistem ini diperkuat oleh teknologi pemindaian wajah (liveness detection) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mendeteksi gelombang cahaya untuk menyaring visual palsu seperti foto atau deepfake.

“Evaluasi pascamutasi (postmortem analisis) juga disiapkan di tingkat pusat sebagai instrumen penyaringan lanjutan untuk membatalkan kepesertaan yang terindikasi manipulatif sebelum dana dicairkan,” kata Rahmat.

Menjelang perluasan uji coba mendatang, penggalangan puluhan ribu agen diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Pemda memiliki wewenang penuh menetapkan nama dan mendaftarkan NIK agen resmi ke sistem pusat untuk mendapatkan hak akses masuk (login). Menariknya, implementasi jaringan agen lokal ini berjalan optimal atas dasar pelayanan publik tanpa membebani keuangan negara lewat skema insentif materiil.

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengapresiasi komitmen PT PLN (Persero) UP3 Cikarang dalam menjaga ketepatan waktu penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Termasuk konsistensi dalam penyajian data yang akurat.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengatakan, dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Iwan sinergi antara Bapenda dan PLN Cikarang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

“Di Kabupaten Bekasi pelanggannya di support oleh beberapa perusahaan listrik salah satunya adalah dari PLN Cikarang dan Kami apresiasi sekali karena komitmen yang sangat baik melalui penyetoran PPJ yang tepat waktu serta didukung dengan data yang akurat. Hal ini sangat membantu kami dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Akurasi data yang disampaikan PLN tidak hanya berperan dalam proses administrasi, tetapi juga menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Data yang valid memungkinkan pemerintah daerah merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Iwan menegaskan pihaknya membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bersama PLN, termasuk dalam upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik yang secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui PPJ.

Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali



“Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan pendapatan, tetapi juga dalam edukasi publik dan pemanfaatan layanan digital, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang semakin mudah, transparan, dan efisien,” tambahnya.

Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan PLN berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah melalui pengelolaan PPJ yang tepat waktu dan akurat.

“Sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari komitmen kami dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan layanan kelistrikan yang optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang penguatan kerja sama dalam mendukung agenda transisi energi, termasuk mendorong pemanfaatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

Melalui kolaborasi yang semakin erat ini, Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis sinergi dengan PLN Cikarang akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, baik dalam menjaga kualitas pengelolaan pendapatan daerah maupun dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life mengungkapkan sedang merampungkan proses audit Laporan Keuangan tahun buku 2025 dan bersiap mengimplementasikan PSAK 117.

Direktur Ciputra Life Henry Then mengatakan angka-angka dalam laporan keuangan di bawah standar PSAK 104 sebenarnya sudah final, sehingga kini fokus penuh perusahaan beralih pada tahap finalisasi PSAK 117.

Baginya, tahapan tersebut cukup krusial karena melibatkan validasi asumsi, integritas data, rekonsiliasi antar sistem, kontrol proses, hingga quality assurance.

“Seperti yang dirasakan oleh rekan-rekan di industri asuransi lainnya, tahun pertama penerapan standar baru ini memang menghadirkan tantangan tersendiri, sehingga kami memerlukan waktu ekstra untuk memastikan setiap aspek terpenuhi secara optimal,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Dia melanjutkan, implementasi PSAK 117 menuntut perubahan fundamental di industri. Di Ciputra Life, standar baru tersebut dinilai sebagai tanggung jawab lintas fungsi, yang mana kualitas, kelengkapan, dan konsistensi data menjadi fondasi utamanya.

“Kompleksitas nyata muncul saat kita melakukan rekonsiliasi data antar sistem dan validasi pada mesin perhitungan yang baru. Kami menyadari adanya kurva pembelajaran bagi SDM, termasuk di sisi auditor eksternal, sehingga kami dapat mempererat kolaborasi harian antara tim keuangan, aktuaria, dan IT,” jelas Henry.

Oleh karena itu, lanjutnya, sinergi dengan Kantor Akuntan Publik juga menjadi prioritas pihaknya untuk menjamin proses transisi berada di jalur yang benar. Pasalnya, transisi ke PSAK 117 membawa pergeseran besar pada metodologi pencatatan liabilitas dan pendapatan, sehingga perbandingan apple-to-apple dengan laporan lama menjadi tidak relevan lagi.

Henry menegaskan bahwa PSAK 117 murni merupakan evolusi dalam standar pelaporan, bukan perombakan pada model bisnis Ciputra Life. Sisi positifnya, standar ini membuka transparansi profitabilitas portofolio secara lebih gamblang.

“Bagi manajemen, transparansi baru ini justru menjadi alat navigasi yang sangat berharga untuk menajamkan strategi pengembangan bisnis dan pengambilan keputusan ke depan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ciputra Life menghargai keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengkaji relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025. Bagi perusahaan, waktu tambahan yang wajar menjadi faktor kunci untuk pihaknya melakukan validasi data yang lebih presisi.

“Kami sendiri terus berupaya untuk menyelesaikan proses audit ini sesegera mungkin,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asabri (Persero) menyatakan tengah melakukan koordinasi intensif dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan satuan kerja terkait untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data prajurit TNI yang gugur dalam serangan militer Israel di Lebanon. Langkah ini menjadi tahapan awal sebelum penyaluran santunan kepada ahli waris dilakukan.

Sekretaris Perusahaan Asabri Okki Rushartomo menjelaskan bahwa komunikasi dengan instansi terkait terus berlangsung guna memastikan seluruh data administratif prajurit yang gugur dapat dipastikan secara akurat dan lengkap.

“Saat ini, kami sedang dan terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Mabes TNI dan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk proses verifikasi dan validasi data prajurit yang gugur,” ujar Okki kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Okki menambahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prajurit TNI yang gugur dalam tugas berhak menerima manfaat perlindungan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT). Besaran santunan yang diterima ahli waris akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain status risiko kejadian, jumlah anggota keluarga, serta penghasilan prajurit saat masih aktif bertugas.

Ia menegaskan, penyaluran manfaat tersebut akan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip layanan Asabri, yakni tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi.

Di sisi lain, Asabri menyatakan fokus utama lembaga tersebut juga memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran hak asuransi sosial kepada ahli waris, termasuk dalam proses yang berkaitan dengan evakuasi maupun pemulangan jenazah prajurit.

Perusahaan pelat merah itu juga menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Manajemen Asabri memastikan komitmen untuk menyalurkan seluruh hak ahli waris secara proaktif segera setelah seluruh dokumen administratif dari Mabes TNI dinyatakan lengkap.

"Segenap manajemen dan keluarga besar Asabri turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit terbaik TNI yang tengah menjalankan tugas negara dan misi perdamaian di Lebanon. Semoga pengabdiannya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Okki lebih lanjut.

Seperti diberitakan Bisnis, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan rasa duka mendalam dari pemerintah terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

"Berkenaan dengan berita gugurnya tiga prajurit TNI kita yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon, mewakili Bapak Presiden tentunya kami pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya," kata Prasetyo.

Dia menjelaskan Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono juga sudah menyampaikan pernyataan yang menyayangkan kejadian tersebut dan telah meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi.

"Kami juga sebagai Mensesneg telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur, sekaligus memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Prasetyo.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah kepada Antara telah merilis dua identitas prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon selatan yaitu Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merampungkan pemadanan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi. Adapun ada 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data.

Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2025).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan.

Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik.

Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat.

Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respons cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat untuk memvalidasi data lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat berjalan sesuai dengan kondisi riil.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, memimpin kunjungan kerja ke sejumlah titik terdampak. Wilayah yang dikunjungi meliputi Kabupaten Tanah Datar, Agam, Pasaman, Kota Padang Panjang, hingga Padang Pariaman.

"Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pendataan pascabencana benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1).

Kehadiran tim BPS diterima langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama jajaran pemerintah daerah. Sonny didampingi oleh Deputi Bidang Statistik Sosial. M. Nashrul Wajdi, serta jajaran BPS provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatra Barat.

Tanah Datar dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan dampak kerusakan yang cukup masif. Eka pun mengapresiasi keterlibatan BPS dalam menyusun data yang akan diajukan ke pemerintah pusat.

"Saat ini kami sedang melakukan uji publik terhadap hasil pendataan R3P (Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana) sebelum ditetapkan dan disampaikan ke pemerintah pusat," ucap dia.

Proses pengumpulan data di lapangan melibatkan mahasiswa Politeknik Statistika STIS dan pegawai internal BPS. Tim bergerak melakukan pendataan langsung ke rumah warga serta lokasi pengungsian untuk mencatat kerusakan.

Petugas di lapangan juga melakukan dokumentasi foto dan pencatatan titik koordinat atau geotagging. Data yang terkumpul kemudian dipadankan dengan data milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di lokasi berbeda, BPS juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Allex Saputra menyatakan dukungan penuh terhadap proses verifikasi data untuk mempercepat pemulihan.

"Kami menyambut baik kunjungan ini dan mendukung penuh pendataan yang dilakukan BPS. Kami berharap data ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, khususnya di Kota Padang Panjang," katanya.

Di samping fokus pada pendataan, Sonny turut menghadiri peresmian Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Agam. Sebanyak 117 unit hunian diresmikan sebagai bagian dari upaya mendukung penduduk yang kehilangan tempat tinggal.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.

Percepatan pembangunan Huntara menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengungsian, serta mendukung pemulihan penduduk pasca bencana. Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan 612 unit huntara dan 1.744 unit hunian tetap (huntap) di tiga kecamatan dan lima lokasi.

Bisnis.com, BANDUNG--Potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat (Jabar) selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hanya saja, potensi ini belum sepenuhnya terekam secara optimal dalam data resmi. Pasalnya, data tersebut penting sebagai dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar mengambil langkah cepat dengan mengonsolidasikan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jabar untuk memperkuat akurasi data industri.

Kadisperindag Jabar Nining Yuliastiani menegaskan, kekuatan industri Jabar tidak akan terlihat secara utuh tanpa data yang lengkap di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Sektor industri adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Jabar. Tetapi jika pelaporannya rendah, maka nilai tambah yang sesungguhnya tidak tertangkap. Kita menjadi undervalue, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kontribusi industri manufaktur mencapai Rp311,6 triliun atau 40,94% dari total PDRB Jabar," katanya, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak produksi industri di Jabar berbeda dari yang tercatat akibat rendahnya pelaporan.

“Untuk mengejar target pertumbuhan Triwulan IV, kita tidak bisa mengandalkan pembangunan fisik. Satu-satunya cara adalah capturing data, mengambil data yang selama ini belum dilaporkan,” tegasnya.

Data terakhir menunjukkan tingkat pelaporan SIINas baru mencapai 33,5%. Rendahnya kepatuhan pelaku industri ini membuat perhitungan PDRB daerah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Mengenai arah kebijakan, Nining menyampaikan bahwa Disperindag Jabar telah menyiapkan langkah percepatan pemanfaatan SIINas, mulai dari penyebaran informasi melalui e-mail dan WhatsApp, sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran akun SIINas dan pelaporan triwulanan SIINas hingga pembukaan helpdesk untuk memudahkan industri dalam proses pendaftaran maupun pelaporan.

Ia menegaskan bahwa kabupaten/kota pun perlu terjun langsung mengawal industri di wilayah masing-masing agar tidak ada potensi data yang hilang atau tidak tercatat. Menurutnya, setiap pelaporan yang masuk merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan data industri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, konsolidasi untuk pembukaan akses pasar dan fasilitasi ekspor pada tahun mendatang juga menjadi bagian dari agenda tindak lanjut, disertai dorongan agar BPS daerah memperoleh akses SIINas demi mempercepat sinkronisasi data.

Dalam sesi diskusi, Ketua Tim Industri dan PEK dari BPS Jabar, Marisa menegaskan bahwa SIINas merupakan salah satu sumber utama dalam menyusun PDRB sehingga rendahnya pelaporan menyebabkan gambaran ekonomi daerah menjadi bias.

“Integrasi data SIINas-BPS masih memerlukan penguatan karena belum adanya identifikasi tunggal yang memadai untuk pemadanan data,” ujarnya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Muda dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, Nona Widharosa menjelaskan bahwa beberapa pembaruan sistem SIINas disampaikan, termasuk peningkatan validasi isian untuk memastikan kualitas data yang lebih konsisten.