Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, terdapat tujuh layanan prioritas untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat dengan pelayanan mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen.

"Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan," kaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BP Dalu Agung Darmawan Agung, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertifikat tanah dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, dan roya lima hari kerja.

Selain itu, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, untuk transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik.

Penyederhanaan proses bisnis pada layanan hak tanggungan elektronik, menurutnya lagi, mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Kemudian, kata dia pula, pada layanan informasi pertanahan, terdata hingga saat ini permohonan pengecekan elektronik sudah mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.

Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beriktikad tidak baik.

Sekjen ATR/BPN secara khusus menggarisbawahi bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional.

"Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur," ujarnya.

Nilai HT-El juga ikut menunjukkan tren yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, selanjutnya pada 2026 hingga Juni ini realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik," katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal menjadi instrumen penting dalam perluasan akses pasar usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan halal kini telah berkembang menjadi instrumen bagi UMK untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

“Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27 persen PDB nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun,” kata Haikal.

Adapun pemerintah melalui BPJPH turut memfasilitasi para pelaku UMK di berbagai daerah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

“Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka,” ujar Haikal.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat, sekaligus instrumen pemberdayaan pemilik usaha termasuk UMKM untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Ia menilai sertifikat halal membuka peluang lebih luas untuk memasuki pasar nasional bahkan ekspor, khususnya ke negara-negara berpenduduk Muslim.

“Karena itulah Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi justru memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” kata Jazuli.

“Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah,” imbuhnya.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Suryono menambahkan sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal nasional akan semakin kuat dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha untuk mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang berdaya saing,” kata Suryono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk.

"Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, bukan semata-mata pada luasnya," kata Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN Agus Apriawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perbedaan luas tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu.

Agus Apriawan menjelaskan, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

"Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pada masa lalu ada kalanya pengukuran tanah masih menggunakan alat sederhana, seperti pita ukur atau meteran.

Alat itu memiliki keterbatasan jika digunakan di medan dengan topografi tertentu, seiring perkembangan teknologi, metode dan alat pengukuran tanah kini menjadi jauh lebih modern dan banyak alternatif.

Menurut Agus Apriawan, saat ini pengukuran tanah telah memanfaatkan teknologi berbasis satelit melalui global positioning system (GPS) dengan metode _real time kinematic (RTK) yang mampu menghasilkan tingkat ketelitian hingga lima sentimeter.

"Dengan teknologi tersebut, hasil pengukuran terkini menjadi lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa perbedaan luas antara data pada alas hak lama dengan sertifikat tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan alat ukur terdahulu, kondisi geografis saat pengukuran, hingga kemungkinan perubahan batas fisik tanah di lapangan.

"Selama batas-batas tersebut jelas dan disepakati, perbedaan luas yang masih dalam batas toleransi ketelitian merupakan hal yang dapat diterima," katanya.

Agus Apriawan pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melakukan pengukuran atau pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki.

"Melalui pendaftaran tanah, dokumen lama, seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemilik tanah," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Warga Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan putusan PTUN yang memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 45 hektare.

Dalam Putusan PTUN Denpasar Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS pada 6 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/B/2024/PT.TUN.MTR pada 24 Oktober 2024, sertifikat HPL milik Pemkab Buleleng dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut juga memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat HPL Pemkab Buleleng dan mengembalikan tanah tersebut kepada warga.

Pemkab Buleleng sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak dan MA menguatkan putusan PTUN. Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Kantor Pertanahan Buleleng hingga kini belum mencabut sertifikat HPL tersebut.

Karena tak kunjung dieksekusi, puluhan warga Batu Ampar mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng untuk meminta kejelasan terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Salah satu perwakilan warga, I Nyoman Tirtawan, menjelaskan bahwa putusan tersebut telah inkrah lebih dari satu tahun, tetapi belum juga dieksekusi oleh BPN Buleleng.

Menurutnya, Kantor Pertanahan Buleleng patut diduga mengabaikan putusan pengadilan dan berpotensi melanggar hukum. Warga pun telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Buleleng.

Perwakilan warga yang bertemu Kepala Kantor Pertanahan Buleleng hanya mendapatkan penjelasan lisan dan tertulis bahwa kewenangan pencabutan HPL berada di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, bukan di tingkat kabupaten.

"Menurut BPN Buleleng, pencabutan sertifikat HPL bukan wewenang mereka, melainkan wewenang Kanwil BPN Provinsi Bali, walaupun perintah pengadilan secara jelas ditujukan kepada BPN Buleleng," ujar Tirtawan kepada media, Kamis (25/6/2026).

Tirtawan juga meminta Polres Buleleng memeriksa Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali yang hingga kini belum melaksanakan perintah pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Wayan Budayasa, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melawan perintah pengadilan dan telah berupaya melaksanakan putusan tersebut dengan mengirim surat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali.

"Kami di kabupaten dibatasi oleh kewenangan. Pencabutan sertifikat HPL merupakan kewenangan Kanwil. Kami sudah bersurat sejak Januari lalu dan masih menunggu informasi dari Kanwil. Informasinya, Kanwil juga masih menunggu petunjuk dari pusat," jelas Budayasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima 499 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Total nilai sertifikat tersebut mencapai Rp22,2 triliun.

Penyerahan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-499 DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerima 3.922 sertifikat dengan nilai Rp102 triliun.

Pramono mengatakan pemberian tersebut menjadi kado istimewa di usia Jakarta yang menuju 5 abad.

“Hari ini kita mendapatkan kado ulang tahun ke-499 dari ATR/BPN, jumlah sertifikatnya 499. Nilainya Rp22,2 triliun, kurang lebih 85 hektare. Jadi kalau ditotal dalam satu setengah bulan ini, Pemerintah DKI Jakarta membukukan kurang lebih Rp124,2 triliun dari dua peristiwa yang dilakukan, tapi yang paling istimewa kado-nya hari ini 499,” katanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Pramono, sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar. Ia juga menyebut adanya upaya gugatan terhadap sejumlah aset milik Pemprov.

Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan aset bebas dari persoalan hukum.

“Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin mencari peluang. Tetapi dengan ketertiban ini menjadi aspek jaminan kepastian hukum bagi aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya jaminan tersebut maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan penyerahan aset ini memiliki nilai strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset publik dari sengketa, mencegah kerugian negara, serta mendukung optimalisasi aset pemerintah.

Hal ini sejalan dengan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi, jasa, dan keuangan, sekaligus kota dengan dinamika pertanahan yang tinggi. Menurutnya, capaian Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Hingga saat ini perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur, sudah 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta ini terdaftar, dan lebih dari 80% telah bersertifikat. Ini merupakan capaian yang cukup progresif dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar seluruh aset Pemprov DKI Jakarta dapat tersertifikasi 100%, meski diakui masih terdapat tantangan.

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan melalui sinkronisasi Nomor Identitas Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan, sehingga setiap tindakan hukum dalam administrasi pertanahan dapat ditelusuri melalui data kependudukan maupun perpajakan.

“Mudah-mudahan dengan integrasi antarsektor yang kita lakukan, koordinasi, kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital yang terus digaungkan oleh Kementerian ATR/BPN saat ini, bisa mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan sehingga kita bisa mencapai target yang lebih bagus,” ujarnya.

Sertifikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik, dan pelayanan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya.

"Sertifikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser," kata Yusuf (37), salah satu warga, dalam keterangan resmi Kementerian ATR/BPN yang diterima di Jakarta, Senin (22/6).

Yusuf mengaku sudah beralih dan memiliki Sertifikat Elektronik yang mempermudah akses layanan, dengan digitalisasi dokumen pertanahan.

Selain itu, kata Yusuf, saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, menilai bahwa sertifikat elektronik lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertifikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi.

"Proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ilham (40), yang datang ke kantor pertanahan (kantah) setempat untuk mengambil Sertifikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya (proses resmi penghapusan hak tanggungan dari sertifikat tanah dan buku tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN) selesai dilakukan.

Warga Kabupaten Bogor itu merasakan, peralihan dari sertifikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan.

"Dari analog ke Sertifikat Elektronik bagus, bisa dicek juga dari handphone, mudah-mudahan tanah milik orangtua saya jadi lebih aman," katanya lagi.

Kementerian ATR/BPN menjamin keamanan data pertanahan dalam Sertifikat Elektronik dijaga secara berlapis, karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi.

Selain itu, batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional, sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertifikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan.

Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya penerapan sertifikat tanah digital dalam sistem pertanahan nasional sebagai suatu keniscayaan di era modern.

“Sertifikat digital itu adalah necessary condition, sunatulloh, keharusan,” ujar Nusron di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa).

Menurut Nusron, digitalisasi bertujuan mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanahan.

Ia menjelaskan bahwa dengan sistem digital, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat dicegah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Sertifikasi kesehatan tumbuhan yang diterbitkan Badan Karantina Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing bawang merah asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sertifikasi kesehatan tumbuhan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing bawang merah asal Bima di pasar nasional," kata Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani dalam pernyataan di Mataram, NTB, Senin.

Ina mengatakan sertifikat karantina memberikan jaminan bahwa komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar kesehatan tumbuhan, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar tujuan.

Balai Karantina NTB memperketat pengawasan karantina sebagai upaya menjaga kualitas pertanian guna mendukung keberlanjutan distribusi bawang merah Kabupaten Bima sebagai salah satu komoditas strategis penopang pasokan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Kabupaten Bima memproduksi sebanyak 945.150 kuintal bawang merah atau setara 94.155 ton dari lahan seluas 8.957 hektare pada tahun 2025.

Bima merupakan pilar ketahanan pangan nasional lantaran menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar secara nasional di luar Pulau Jawa.

Petugas Karantina Satuan Pelayanan Bima, Abdul Salam, mengatakan ratusan ton bawang merah keluar setiap pekan dari wilayah Bima menuju ke berbagai daerah mulai dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga kawasan timur Indonesia.

Ia menilai distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan untuk pasar domestik dan stabilitas harga pangan nasional.

"Sebelum diberangkatkan (keluar Bima), setiap pengiriman menjalani pemeriksaan fisik dan administrasi guna memastikan keamanan serta kualitas komoditas," ucap Abdul.

Karantina NTB melakukan pemeriksaan untuk memastikan komoditas yang dikirim memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Aktivitas pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi umbi, kadar air, hingga pengambilan sampel guna memastikan bawang merah tetap dalam kondisi baik selama proses distribusi.

"Kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan karantina yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta rantai pasok pangan nasional," pungkas Abdul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur telah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebabnya, ratusan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tak kunjung memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maupun standar mutu higienitas dan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan pimpinan BGN perihal penutupan ratusan SPPG itu.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh keputusan penutupan ratusan SPPG tersebut agar mutu porsi MBG yang didistribusikan tetap terjamin.

"Pak Kepala BGN [Dadan Hindayana] itu memang ingin tegas, untuk SPPG yang belum bisa memenuhi di tenggat waktu ya harus [ditutup]," ucap Emil, Senin (1/6/2026).

Emil menegaskan satu dari sekian dokumen persyaratan yang belum dikantongi SPPG tersebut antara lain adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ratusan dapur yang belum mengantongi dokumen SLHS secara resmi dilarang beroperasi, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyiapan porsi MBG.

"Ini kan ada juga tenggat waktu untuk SLHS itu memang belum [dipenuhi], tapi mereka beroperasi, itu tidak boleh selamanya. Jadi, banyak sekali variabel-variabel yang menjadi pertimbangan, dan kami berterima kasih kepada BGN karena tentu ini bukan langkah yang mudah ya untuk menutup sementara SPPG-SPPG tersebut," bebernya.

Emil mengungkapkan langkah penutupan sementara ratusan SPPG tersebut sebagai langkah preventif. Menurutnya, kelayakan tersebut sebenarnya dirancang khusus oleh BGN sebagai instrumen mitigasi utama untuk meminimalisir segala potensi risiko dalam seluruh rangkaian proses produksi serta distribusi MBG.

"Semua SPPG ini memang diharapkan bisa dilengkapi dengan semua persyaratan-persyaratan yang memitigasi dan meminimalisir risiko di dalam penyaluran program MBG ini," jelasnya.

Sebagai respons atas langkah penutupan sementara itu, Emil menyebut pihaknya akan berkomitmen untuk mendukung dan terus menjalin koordinasi dengan BGN, baik di tingkat regional, korwil, kabupaten/kota, hingga ke masing-masing kepala satuan pelayanan di lapangan.

"Kami dari pemerintah daerah tentu senantiasa posisinya mendukung apapun yang dibutuhkan oleh BGN, baik itu oleh koordinator regional, koordinator wilayah, ada dua Surabaya dan Jember, dan segenap koordinator kabupaten/kota hingga kepala SPPG untuk bisa menjalankan tugas, di mana hal itu memang membutuhkan dukungan dari pemerintah masing-masing," tuturnya.

Namun, mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan bahwa pengurusan dokumen SLHS ini bukan untuk formalitas dan dapat diraih dalam waktu singkat. Ia menuturkan bahwa mutu dan kelaikan dari seluruh SPPG harus benar-benar diwujudkan, yang tampak dari dikantonginya SLHS.

"Jadi, kalau dalam pengurusan SLHS tentu kan ingat tujuannya bukan cepat-cepatan dapat SLHS, tetapi memitigasi risiko penyaluran MBG ini kemudian tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, inilah sebabnya SLHS ini penting," sebutnya

Tak hanya SLHS, Emil menyebut kelayakan infrastruktur lingkungan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi faktor sentral. Ia mengimbau sistem pembuangan limbah pada SPPG secara otomatis berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan sekaligus higienitas pengolahan hidangan MBG.

"Tapi, satu hal yang tidak kalah penting ada IPAL juga. IPAL ini berpengaruh kepada masyarakat di sekitar, berpengaruh juga kepada higienitas dari lingkungan kerja yang ada di situ," tegasnya.

Oleh sebab itu, Emil menerangkan pihaknya memberikan tenggat waktu selama 30 hari bagi SPPG untuk segera melengkapi berkas SLHS tersebut. Ia menegaskan Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk tidak memperlambat penerbitan izin dokumen tersebut.

"Kalau SLHS itu sudah 30 hari. Jadi, kalau belum punya SLHS dikasih tenggat waktu 30 hari. Nah, kami juga mau sampaikan jangan sampai lamanya itu justru karena kami di pemda ini yang kelamaan memproses," katanya.

Ia menekankan bahwa proses pengajuan SLHS tersebut akan dipantau langsung secara detail oleh masing-masing kepala satuan tugas. Sistem pemantauan ini diterapkan demi memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat keluarnya dokumen tersebut.

"Tetapi, ini dipantau betul satu persatu oleh masing-masing kasatgas untuk memastikan bolanya tidak karena lama dari sisi dinasnya. Karena kan bukan berarti sudah mendaftar otomatis SLHS keluar. Kan, ada persyaratan yang harus dilengkapi, ya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup sementara atau melakukan suspend terhadap 8.182 dari 27.208 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah tanah air terhitung sejak Januari 2025 hingga akhir Mei 2026.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia kini dapat mengunduh sertifikat haji resmi yang diterbitkan Pemerintah Arab Saudi melalui layanan digital dengan Kartu Nusuk. Sertifikat tersebut menjadi bukti resmi pelaksanaan ibadah haji.

Penerbitan sertifikat haji digital menjadi bagian dari transformasi layanan haji yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Melalui sistem digital tersebut, jemaah tidak perlu lagi mengurus dokumen secara manual untuk mendapatkan sertifikat ibadah haji.

Keberadaan sertifikat digital juga memudahkan jemaah menyimpan dokumen secara aman karena dapat diakses dan diunduh langsung melalui sistem yang terhubung dengan identitas Nusuk masing-masing.

Selain menjadi kenang-kenangan atas pelaksanaan rukun Islam kelima, sertifikat tersebut juga menjadi bukti resmi bahwa jemaah telah menyelesaikan ibadah haji pada musim haji 1447 H/2026 M.

Pemerintah Arab Saudi terus memperluas pemanfaatan platform Nusuk sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah, mulai dari identitas digital, akses peribadatan, informasi perjalanan, hingga layanan administrasi pascaibadah seperti penerbitan sertifikat haji.

Bagi jemaah Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pengunduhan sertifikat haji dapat dilakukan secara mandiri sebelum kepulangan ke Tanah Air maupun setelah kembali ke Indonesia selama akses ke akun dan Kartu Nusuk masih tersedia.

Kartu Nusuk merupakan identitas digital resmi yang digunakan jemaah selama berada di Arab Saudi. Selain berfungsi sebagai identitas dan akses layanan haji, kartu tersebut juga terhubung dengan berbagai layanan digital, termasuk penerbitan sertifikat haji.

Sertifikat tersebut tersedia dalam beberapa pilihan bahasa sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Cara Download Sertifikat Haji Resmi Arab Saudi dari Kartu Nusuk

• Pindai barcode di Kartu Nusuk
• Pilih menu Bahasa Inggris di ujung kiri atas
• Klik 'View Certificate'
• Klik 'Certificate Language', pilih bahasa yang dikehendaki (Bahasa Arab, Inggris, Prancis, Turki, Urdu, Malaysia, atau Persia/Iran)
• Klik 'Preview Certificate' jika ingin melihat gambar sertifikat dan menyimpannya dengan tangkapan layar (screenshot)
• Klik Download PDF untuk mengunduh sertifikat dalam bentuk PDF
  

Puncak Haji Telah Selesai

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menjelaskan bahwa fase puncak haji telah berakhir dan seluruh jemaah haji Indonesia sudah meninggalkan Mina pada Sabtu (30/5/2026) atau 13 Zulhijah 1447 Hijriah. Pemulangan jemaah haji ke Indonesia akan dimulai pada Senin (31/5/2026).

Irfan mengatakan bahwa hingga Sabtu (30/5/2026) pukul 15.00 Waktu Arab Saudi (WAS), seluruh jemaah yang masih berada di Mina telah diberangkatkan kembali menuju hotel masing-masing di Makkah. Dengan selesainya pergerakan jemaah Nafar Tsani, rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina resmi berakhir.

“Alhamdulillah, hari ini kami memastikan bahwa pada pukul 15.00 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Mina telah diberangkatkan kembali menuju hotel masing-masing di Makkah,” ujar Irfan dalam konferensi pers pada Sabtu (30/5/2026) malam WAS.

Sebelumnya, jemaah yang mengambil skema Nafar Awal telah lebih dahulu meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah. Dengan selesainya pergerakan jemaah Nafar Tsani, seluruh kawasan Mina yang ditempati jemaah Indonesia kini telah kosong.

Irfan menyebut bahwa sudah tidak ada jemaah haji Indonesia di Mina. Seluruh jemaah telah kembali ke hotel dan bersiap melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya di Tanah Haram.

Meski fase Armuzna telah berakhir, Irfan menegaskan masih terdapat rangkaian ibadah wajib yang harus diselesaikan sebagian jemaah, yakni thawaf ifadhah di Masjidil Haram.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) telah merilis hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Hasil tersebut sudah mulai diakses hari ini mulai pukul 13.00 WIB.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin menyatakan, hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid.

"Data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik itu akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tentunya yang lebih presisi dan berbasis evidence," kata Toni saat konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (26/5/2026).

TKA SD/MI/sederajat digelar pada 20-30 April 2026. Sedangkan untuk SMP/MTs/sederajat pada 6-16 April 2026.

Hasil TKA SD dan SMP 2026

Hasilnya, nilai rerata untuk mata pelajaran Bahasa di tingkat SD/sederajat 60,14 dengan peraih nilai 100 4.509 siswa. Untuk Matematika, nilai rerata 43,41 persen dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa.

Sedangkan untuk SMP/sederajat, nilai rerata Bahasa Indonesia 60,83 dengan peraih nilai 100 4.051 siswa. Matematika, nilai rerata di angka 40,34 yang 271 siswa di antaranya mendapat nilai 100.

"Mungkin ada perhatian sedikit untuk yang SMP, MTS sederajat Matematika ini memang capaiannya relatif lebih rendah yang mendapatkan nilai sempurna juga lebih sedikit," ujar Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen, Rahmawati.