JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satgas Pangan, hingga Polri untuk mengawasi proyek pembibitan senilai Rp 9,95 triliun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, lembaga aparat penegak hukum itu diminta membantu Kementan untuk mencegah korupsi pada pelaksanaan program tersebut.

Kerja sama pengawasan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Hilirisasi Perkebunan di Kantor Kementan.

“Tadi ada Satgas, TNI, Polri, dan KPK. Kami minta ini dikawal, kita kawal bersama karena ini adalah masa depan anak cucu kita,” kata Amran di Kementan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Amran menekankan, proyek pembibitan itu merupakan program jangka panjang yang akan dirasakan petani hingga puluhan tahun.

Dampak pembibitan kelapa misalnya, akan berlangsung selama 30 hingga 60 tahun.

Oleh karena itu, pelaksanaan proyek ini sudah harus diawasi sejak awal.

“Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun. Jadi kami pengalaman di pada saat pembibitan itu enggak boleh salah,” ujar Amran.

Program ini diketahui menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang mendorong peremajaan tujuh komoditas perkebunan strategis.

Ketujuh komoditas itu adalah kelapa, pala, tebu, kakao, kopi, lada, dan mete dengan target luasan lahan tanam 870.000 hektar.

“Totalnya tiga tahun ini 870.000 hektar. Anggarannya Rp 9,95 triliun, kurang lebih Rp 10 triliun,” tutur Amran.

Menurutnya, lembaga penegak hukum seperti KPK nantinya bakal memberikan arahan untuk mencegah praktik korupsi dan penyelewengan dalam proyek pembibitan.

Dengan keterlibatan lembaga antirasuah diharapkan tidak oknum yang bermain-main di lapangan.

“Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang,” tegas Amran.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar, mengatakan anggaran Rp 9,95 triliun itu akan disalurkan ke petani dalam waktu sekitar tiga tahun.

Melalui program ini, pemerintah hendak mendorong produktivitas sejumlah komoditas perkebunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar dunia.

“Kita remajakan bibitnya yang sesuai, yang terstandar, cara pengelolaannya yang bener, maka produktivitasnya tinggi, petaninya tambah sejahtera,” tutur Mas Dar saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah upaya pemerintah mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pesan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola MBG setelah serangkaian laporan mengenai dugaan penyimpangan, persoalan kualitas makanan, hingga kasus hukum yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Hingga, pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum jika memang dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan program prioritas nasional. Langkah tersebut menimbulkan perdebatan. Apakah menambah anggaran pengawasan merupakan solusi yang tepat?

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program tersebut pada 2026. Nilai itu setara dengan lebih dari 8% total belanja negara dalam APBN tahun berjalan. Dengan skala yang begitu besar, bahkan kebocoran kecil sekalipun berpotensi menghasilkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah.

Di sisi lain, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Di titik itulah pengawasan menjadi kata kunci.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo mencakup seluruh program pemerintah. Namun karena pidato tersebut disampaikan dalam forum Badan Gizi Nasional, perhatian publik kemudian lebih banyak tertuju kepada MBG.

Menurut Prasetyo, Presiden sesungguhnya sedang mengirimkan pesan yang lebih luas mengenai perang melawan korupsi.

"Dalam forum di Sentul memang kemudian Bapak Presiden memberikan penekanan sekali lagi, sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional ya. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya. Tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," katanya kepada wartawan.

Menurut Prasetyo, pemerintah siap mendengarkan kebutuhan lembaga-lembaga tersebut apabila memang diperlukan penguatan kapasitas.

"Nah, untuk kemudian meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum sebagaimana yang tadi saya sampaikan untuk terus melaksanakan tugasnya. Baik Kejaksaan, baik Kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK. Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," tuturnya

Bagi Istana, biaya pengawasan yang bertambah jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian negara akibat korupsi. Ketika ditanya apakah penguatan itu dapat berbentuk penambahan anggaran, Prasetyo menjawab tanpa ragu.

"Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," imbuhnya.

Logika tersebut sebenarnya sejalan dengan berbagai studi internasional mengenai pencegahan fraud di sektor publik.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam berbagai laporan globalnya menunjukkan bahwa biaya pengawasan yang efektif hampir selalu lebih kecil dibandingkan kerugian akibat korupsi yang berhasil dicegah.

Dalam konteks Indonesia, data KPK selama bertahun-tahun menunjukkan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Oleh karena itu, bagi pemerintah, memperkuat pengawasan merupakan investasi untuk melindungi anggaran negara. Prasetyo juga menegaskan bahwa pengawasan bukan sesuatu yang baru.

Menurut dia, seluruh program pemerintah sebenarnya sudah diawasi secara rutin oleh berbagai lembaga.

"Ya sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya. Seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah kan. Seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," ujarnya.

Bahkan, kata Prasetyo, Presiden secara langsung menerima laporan monitoring dan evaluasi dari berbagai kementerian serta lembaga.

"Rutin, rutin, rutin. Jadi beliau ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," imbuhnya.

Namun Prasetyo menekankan bahwa monitoring tidak selalu berarti adanya masalah. Dalam banyak kasus, evaluasi dilakukan untuk memastikan target-target program berjalan sesuai rencana.

Kendati demikian, fakta bahwa Presiden secara khusus menyoroti pengawasan menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap risiko kebocoran dalam program-program prioritas. Terutama ketika nilai anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah.

Konsolidasi Baru di Badan Gizi Nasional

Jika Istana berbicara mengenai pengawasan dari sisi kebijakan makro, Badan Gizi Nasional kini menghadapi tantangan yang lebih konkret. Lembaga yang menjadi pelaksana utama MBG sedang menjalani fase konsolidasi setelah pergantian kepemimpinan.

Dalam konferensi pers perdana sejak menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa prioritas utama lembaganya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Menurut Nanik, fokus BGN saat ini bukan memperluas program secara agresif, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.

Pernyataan itu menandai perubahan pendekatan yang cukup penting. Selama satu setengah tahun terakhir, perhatian publik lebih banyak tertuju pada perluasan jumlah penerima manfaat dan pembangunan dapur baru.

Kini BGN justru berbicara mengenai efisiensi, standardisasi, dan penajaman sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan refocusing penerima manfaat.

Artinya, intervensi gizi akan lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pada saat yang sama, BGN juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru.

Kebijakan tersebut cukup menarik karena sebelumnya ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program.

Sebaliknya, BGN kini memilih mengoptimalkan dapur yang sudah beroperasi. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian wilayah mengalami konsentrasi dapur yang sangat tinggi, sementara daerah lain masih kekurangan layanan. Menurut Nanik, ketimpangan tersebut harus diperbaiki.

"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan," ucapnya.

Alih-alih selalu membangun fasilitas baru, pemerintah akan memanfaatkan aset yang sudah tersedia.

"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," tegasnya.

Menata Ulang Tata Kelola

Namun bagi Nanik, persoalan terbesar MBG bukan hanya soal distribusi. Kualitas layanan juga menjadi fokus utama. Oleh karena itu BGN mulai memperkuat pembinaan dan standardisasi seluruh SPPG.

Langkah tersebut mencakup keamanan pangan, mutu layanan, hingga kualitas sumber daya manusia.

"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," tandas Nanik.

Tata Kelola atau Tambah Pengawas?

Bagi sebagian kalangan, wacana penambahan anggaran bagi lembaga pengawas terdengar masuk akal. Program dengan nilai ratusan triliun rupiah tentu membutuhkan kapasitas pengawasan yang memadai.

Namun bagi Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, persoalannya tidak sesederhana menambah jumlah auditor atau memperbesar anggaran lembaga pengawas.

Menurut Yusuf, kasus yang belakangan mencuat justru menunjukkan bahwa titik lemah utama MBG berada pada desain tata kelola program.

"Menambah anggaran untuk lembaga pengawas dan aparat penegak hukum bukan langkah yang salah, tetapi akan keliru jika dianggap sebagai solusi utama," katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (8/6/2026).

Menurut Yusuf, publik selama ini cenderung fokus pada makanan yang diterima masyarakat. Padahal risiko terbesar justru berada pada sisi anggaran dan pengadaan.

"Kasus yang baru terungkap menunjukkan bahwa persoalan utama MBG tidak hanya berada pada makanan yang diterima masyarakat, melainkan pada tata kelola anggaran,” tuturnya.

Dia menyoroti bahwa program sebesar MBG tidak hanya mengelola belanja pangan, tetapi juga berbagai komponen pendukung yang nilainya sangat besar.

Mulai dari pembangunan fasilitas, pengadaan kendaraan operasional, peralatan dapur, teknologi informasi, hingga berbagai aset pendukung lainnya.

Di titik inilah potensi penyimpangan muncul. Menurut Yusuf, selama struktur program masih menyimpan ruang interpretasi yang luas, penambahan auditor tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

"Menambah anggaran pengawasan tanpa membenahi struktur yang menciptakan peluang kebocoran hanya akan meningkatkan biaya pengawasan tanpa menyelesaikan akar masalah," katanya.

Oleh karena itu Yusuf menilai pengawasan hanya efektif apabila objek yang diawasi memang dirancang untuk dapat diawasi.

"Pengawasan juga hanya efektif jika objek yang diawasi transparan dan dapat diaudit," ucapnya.

Jika struktur biaya tidak jelas, pengadaan tidak transparan, dan data tidak terintegrasi, auditor akan kesulitan menemukan penyimpangan meskipun jumlahnya diperbanyak.

Memisahkan Anggaran Pangan dan Anggaran Aset

Menurut Yusuf, salah satu langkah paling penting adalah memisahkan secara tegas antara belanja pangan dan belanja aset.

Selama ini kedua komponen tersebut sering berada dalam satu kerangka besar program sehingga sulit dievaluasi secara terpisah. Padahal karakteristik risikonya berbeda. Belanja pangan bersifat rutin dan berulang. Sementara belanja aset biasanya bernilai besar dan dilakukan dalam jumlah terbatas. Keduanya membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda.

"Karena itu, prioritas seharusnya adalah memperbaiki tata kelola dengan memisahkan secara tegas anggaran pangan dan anggaran aset," katanya.

Selain itu, Yusuf menilai proses pengadaan perlu distandarkan secara lebih ketat. Standarisasi akan mempersempit ruang interpretasi dan mengurangi peluang manipulasi harga maupun spesifikasi barang.

Tidak kalah penting, pencairan dana perlu dikaitkan dengan capaian yang terukur. "Mengaitkan pencairan dana dengan capaian yang terukur," tandasnya.

Ketika ditanya model pengawasan yang paling tepat untuk MBG, Yusuf menawarkan pendekatan yang berbeda dari pola audit konvensional. Menurut dia, pengawasan harus berbasis risiko. Artinya, perhatian terbesar diberikan kepada titik-titik yang paling rentan terhadap penyimpangan.

"Untuk program sebesar MBG, model pengawasan yang paling tepat adalah pengawasan berlapis yang berbasis risiko," imbuhnya.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena MBG melibatkan puluhan ribu titik layanan. Mengawasi seluruh aktivitas dengan intensitas yang sama akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Oleh karena itu sumber daya pengawasan harus difokuskan pada area yang paling berisiko.

"Pengawasan perlu difokuskan pada area yang paling rentan terhadap penyimpangan, yaitu pengadaan aset dan biaya operasional," kata Yusuf.

Sebaliknya, distribusi bahan pangan yang relatif lebih mudah ditelusuri tidak perlu dibebani prosedur yang berlebihan.

Salah satu gagasan paling menarik yang disampaikan Yusuf adalah penerapan pembayaran berbasis kinerja. Dalam skema ini, negara hanya membayar layanan yang telah diverifikasi memenuhi standar tertentu.

Artinya, pembayaran dilakukan setelah makanan benar-benar diterima penerima manfaat, memenuhi standar gizi, dan lolos verifikasi kualitas.

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan tidak lagi bergantung pada audit setelah uang habis dibelanjakan. Pengawasan justru terjadi sebelum pembayaran dilakukan. "Dengan mekanisme ini, pengawasan terjadi pada setiap transaksi, bukan hanya melalui audit setelah dana habis digunakan," katanya.

Model serupa telah digunakan di berbagai negara dalam program bantuan sosial dan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah mengurangi risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Potensi Penghematan Puluhan Triliun Rupiah

Di luar perdebatan teknis pengawasan, Yusuf mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola memiliki implikasi fiskal yang sangat besar

Dia membuat simulasi sederhana berdasarkan asumsi kebocoran yang konservatif. Menurutnya, apabila kebocoran program sosial berada pada kisaran 10%-15%, maka potensi penghematan yang dapat diperoleh negara sangat besar.

"Pada akhirnya, jika kebocoran belanja sosial diasumsikan secara konservatif berada pada kisaran 10 hingga 15 persen, maka dari anggaran sekitar Rp268 triliun terdapat potensi penghematan sekitar Rp27 hingga Rp40 triliun," tandasnya.

Jika Yusuf masih melihat ruang bagi penambahan anggaran pengawasan setelah tata kelola diperbaiki, pandangan yang jauh lebih kritis disampaikan oleh Peneliti Center for Law and Economic Studies (Celios) sekaligus perwakilan Indonesia di Young Scientists Group World Food Forum, Isnawati Hidayah.

Menurut Isnawati, menambah anggaran pengawasan bukan jawaban atas persoalan yang dihadapi MBG saat ini. Dia menilai akar masalah program justru berada pada desain tata kelola dan desain pengawasan yang sejak awal belum jelas.

"Yang memang menjadi permasalahan utama kan dari awal mulai itu adalah tata kelolanya dan juga desain pengawasannya juga tidak jelas," katanya

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus melakukan pembenahan menyeluruh terlebih dahulu. Bukan sekadar menambah sumber daya pengawasan.

Isnawati juga menyoroti aspek kepemimpinan BGN. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah pemilihan figur yang tidak memiliki latar belakang kuat di bidang gizi, kesehatan masyarakat, atau keamanan pangan.

"Yang harus dilakukan adalah yang pertama harus mengganti seluruh jajaran yang ada di petinggi-petinggi BGN," imbuhnya

Dia berpendapat bahwa keberhasilan program gizi nasional sangat bergantung pada kapasitas teknokratis pimpinan yang menjalankannya, sehingga perubahan kepemimpinan menurut dia tidak cukup apabila tidak diikuti perubahan pendekatan.

Selain soal kepemimpinan, Isnawati menilai audit menyeluruh harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada level operasional. Seluruh rantai kebijakan perlu diperiksa.

"Tata kelolanya dari pembuat kebijakan hingga ke yayasan itu harus benar-benar diaudit," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Isnawati, transparansi saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi BGN. Dia mencontohkan sulitnya memperoleh data detail mengenai lokasi SPPG maupun berbagai informasi operasional lainnya.

“Tanpa data yang terbuka, masyarakat tidak memiliki alat untuk melakukan verifikasi. Sebaliknya, keterbukaan memungkinkan pengawasan berlangsung setiap hari tanpa harus menunggu auditor datang,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut terlibat dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masyarakat, dengan memperkuat sistem transaksi dan tata kelola keuangan.

Hingga kuartal I 2026, sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan virtual account Bank Mandiri untuk mendukung penyaluran program tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, keterlibatan ini menjadi bagian dari peran perseroan dalam mendukung program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” kata Riduan dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, dukungan perbankan dibutuhkan agar penyaluran dana program berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Selain program MBG, Bank Mandiri juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 11 triliun hingga kuartal I 2026 yang menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM. Di sektor perumahan, pembiayaan juga telah mengalir ke sekitar 2.300 unit hunian melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di tingkat desa, perseroan turut mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pada sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan. Di tengah peran tersebut, kinerja Bank Mandiri tetap tumbuh. Laba bersih tercatat Rp 15,4 triliun atau naik 16,6 persen secara tahunan, ditopang pertumbuhan kredit 17,4 persen.

Dengan dukungan sistem keuangan yang lebih terintegrasi, perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran program sosial sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat.