Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal memperkuat koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," ujarnya pada konferensi pers di DPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelasnya.

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa koordinasi kebijakan yang dilakukan dengan BI. Namun, pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa akan meningkatkan daya tarik atau yield instrumen investasi di pasar keuangan.

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik timbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas milik tukar rupiah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampil bersama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Sabtu (6/6/2026), di tengah tekanan yang melanda pasar keuangan domestik.

Kemunculan ketiganya terjadi saat nilai tukar rupiah masih bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi hampir 20% dalam sebulan terakhir, dan aksi jual investor asing masih membayangi pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Perry menegaskan bahwa otoritas moneter dan fiskal telah memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry di Gedung DPR, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan koordinasi saat ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas rupiah melalui dua langkah utama.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar arus modal asing atau portfolio inflows kembali masuk ke Indonesia.

Perry mengakui kenaikan suku bunga global telah mendorong terjadinya arus keluar dana asing dari berbagai instrumen domestik, mulai dari saham, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan bank sentral kepada pemerintah.

Perry menilai kombinasi kedua kebijakan tersebut akan memperkuat efektivitas operasi moneter sekaligus mendukung kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Dua hal itu yang kami lakukan. Yang kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," katanya.

Sementara itu, Purbaya menegaskan kondisi fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat di tengah berbagai tekanan eksternal yang terjadi saat ini.

Menurutnya, pemerintah akan tetap fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan optimal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi dengan BI.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," kata Purbaya.

Dia menambahkan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat memperkuat dampak kebijakan terhadap perekonomian sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar terhadap aset-aset domestik.

"Kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan pendanaan pasar ke nilai rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan," ujarnya.

Purbaya juga menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Menurutnya, stabilitas rupiah penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kenaikan biaya produksi yang membebani pelaku usaha maupun rumah tangga.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan-bahannya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka," pungkas Purbaya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) meminta agar penukaran rupiah ke valuta asing (valas) utamanya dolar Amerika Serikat (AS) tidak didasari oleh spekulasi semata. Apalagi, bank sentral tengah mendorong berbagai upaya untuk kembali menstabilkan rupiah.

Untuk diketahui, BI telah memperketat persyaratannya dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valas tanpa underlying seperti bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran. Sejak April 2026, threshold pembelian tanpa underlying diturunkan dari US$100.000 ke US$50.000 per hari per pelaku transaksi.

Mulai Juni 2026, BI turut berencana menurunkan lagi ambang batas tersebut ke US$25.000 per hari per pelaku transaksi. Hal ini dilakukan di tengah prakiraan permintaan dolar yang masih tinggi untuk repatriasi dividen hingga oleh jemaah haji.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujar Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan.

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya.

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah secara rata-rata tahun berjalan sudah sekitar Rp16.900.

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth.

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH).

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya.

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekpektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying.

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari Rabu (20/5/2026) merespons langkah pemerintah memangkas anggaran serta keputusan agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan.

Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup menguat sebesar 0,48% ke level Rp17.629.

Penguatan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan apresiasi terhadap mayoritas mata uang Asia lainnya. Yuan China mengalami penguatan terhadap dolar AS sebesar 0,13%, diikuti won Korea juga menguat sebesar 0,06%, dolar Taiwan naik 0,11%.

Ringgit Malaysia turut mengalami apresiasi terhadap dolar AS sebesar 0,18%. Sebaliknya baht Thailand terhadap dolar AS turun 0,06, peso Filipina melemah 0,03%, rupee India turun sebesar 0,34%. Yen Jepang, dolar Singapura, serta dolar Hong Kong terhadap dolar AS terpantau stabil.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong Nilai mengatakan nilai tukar rupiah berhasil ditutup menguat di tengah berlanjutnya penguatan indeks dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan mata uang Garuda didorong oleh sentimen positif domestik, terutama langkah pemerintah memangkas anggaran serta keputusan agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan.

Pelaku pasar menilai kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG, menjadi sinyal positif bagi pengelolaan fiskal nasional. Di sisi lain, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di tengah tekanan global.

Meski indeks dolar AS masih melanjutkan penguatan, rupiah mampu bergerak stabil berkat kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap pro stabilitas pasar.

“Perkembangan domestik idealnya masih bisa mendukung penguatan rupiah tetapi perkembangan eksternal juga masih akan menjadi perhatian,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Fokus investor saat ini tertuju pada perkembangan geopolitik, khususnya pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait Iran, yang berpotensi memengaruhi sentimen risiko global. Selain itu, pasar juga menunggu risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan dirilis malam ini untuk mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga bank sentral AS ke depan.

“Untuk perdagangan selanjutnya, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.550 hingga Rp17.700 per dolar AS," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan keyakinannya bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar akan kembali stabil.

Hal tersebut disampaikan Perry usai gelaran rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026).

"[Nilai tukar rupiah] yakin stabil," katanya setelah ditanyai wartawan terkait kondisi pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah telah ambrol sejak awal 2026. Berdasarkan data Trading View, rupiah ditutup melemah sebesar 1,12% ke level Rp17.655 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (18/5/2026), Perry juga mengatakan bahwa rupiah yang saat ini di level melampaui Rp17.600 masih di bawah nilai fundamentalnya (undervalue) yaitu Rp16.500 sebagaimana asumsi makro APBN.

Pada UU APBN, rupiah ditargetkan pada level Rp16.500 atau bergerak di kisaran Rp16.200 sampai Rp16.800 per dolar AS. Nilai fundamental rupiah tersebut ditentukan sejalan dengan berapa tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia saja tumbuh 5,61% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I/2026.

"Karena sesuai makronya rata-rata Rp16.500, batasannya Rp16.800, kami bisa bawa ke sana. Seasonality-nya April, Mei, Juni karena [dolar] demand-nya lagi tinggi. Seperti itu, dan nanti Juli, Agustus akan menguat, sehingga secara keseluruhan kami masih ke sana," terangnya di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Perry, kendati rupiah sudah berada di level Rp17.600 hari ini, rata-rata secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih sebesar Rp16.900. Dia tidak menampik bahwa nilai rata-rata ini juga masih melampaui kisaran fundamental rupiah seharusnya.

Berdasarkan perhitungan BI, deviasi nilai tukar rupiah saat ini masih 5,4%. Bagi bank sentral, ini adalah level yang masih dianggap stabil.

"Stabilitas bukan level, tetapi adalah bagaimana naik turunnya, yang kami dekati adalah standar deviasi yang rolling selama 20 hari," jelasnya.

Oleh sebab itu, Perry meyakini rupiah masih berpotensi kembali ke level rata-rata potensialnya yaitu dalam rentang Rp16.200 sampai Rp16.800.

Dia memperkirakan rupiah akan mulai menguat pada Juli-Agustus, seiring dengan selesainya musim haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi intervensi di pasar obligasi dengan memasukkan dana Rp2 triliun setiap hari. Langkah tersebut dilakukan guna meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Purbaya usai gelaran rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026). Dia mengatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam meredam pelemahan rupiah.

Pemerintah menurutnya telah masuk ke pasar obligasi secara bertahap. Alhasil, pada pekan-pekan ini rupiah akan lebih stabil.

"Saya minta masuk [pasar obligasi] Rp2 triliun setiap hari," katanya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan cash management, terkait sumber dana intervensi di pasar obligasi tersebut.

"Jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa apabila terdapat sentimen positif di pasar obligasi, dana asing pun turut masuk. Dengan begitu, rupiah cenderung terkendali.

"Yang asing enggak jual bond dan kabur keluar. Karena bond-nya stabil harganya, artinya kalau stabil kan kalau memang yield-nya turun kita targetkannya bisa turun, kalau yield-nya turun kan berarti harga bond-nya naik. Nanti ada potensi capital gain, jadi harusnya sih pasar bond kita menarik," tuturnya.

Dia pun akan menilai seberapa lama pemerintah melakukan intervensi di pasar obligasi. Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang bisa dipakai berkesinambungan.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa langkah intervensi ini menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kementerian Keuangan akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun, fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Operasi moneter bank sentral melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dilakukan secara habis-habisan guna menstabilkan kurs yang kian terdepresiasi. Bak simalakama, ongkos dari langkah intervensi 'around the world, around the clock' ini mulai dikhawatirkan berdampak ke likuiditas hingga kredit perbankan.

Untuk diketahui, SRBI diterbitkan sejak September 2023 silam. Saat itu, obligasi milik otoritas moneter berhasil menyerap dana Rp71,5 triliun pada lelang pertamanya di kala nilai tukar rupiah masih pada level Rp15.487 per dolar AS (kurs Jisdor).

Kini, rupiah sudah berada di atas level Rp17.500 per dolar AS. Total oustanding kepemilikan SRBI per April 2026 oleh perbankan dan non-perbankan, domestik maupun asing, sudah melonjak ke Rp957,91 triliun.

BI beberapa kali menyatakan bahwa operasi moneter melalui SRBI adalah salah satu dari tujuh langkah stabilisasi rupiah. Efeknya diklaim manjur untuk memicu aliran modal asing masuk (inflow), yang sampai 30 April 2026 mencapai US$3,3 miliar per data BI.

Tekanan outflow pada pasar SBN, maupun saham yang dipicu badai MSCI, mendorong BI menaikkan imbal hasil (yield) obligasinya sebagai kompensasi. Meski tren inflow terjadi, ini bukan tanpa ongkos. Porsi SRBI menanjak Rp234,68 triliun sejak November 2025, saat itu masih Rp723,23 triliun.

Posisi SRBI sampai akhir April 2026 merupakan yang tertinggi sejak November 2024, yakni Rp969,16 triliun. Saat itu, rupiah berada di level Rp15.856 per dolar AS. Setelah itu, sedikit demi sedikit BI mulai mengurangi porsi SRBI di pasar.

Levelnya sempat mencapai titik terendah sejak pertengahan 2024, yaitu pada Oktober 2025 di Rp705,8 triliun. Setelahnya, porsi SRBI kian menanjak hingga akhir April lalu nyaris Rp960 triliun.

Outstanding beban utang ini sejalan dengan yield SRBI yang kian menanjak guna menarik minat investor. Dari 4,80% untuk tenor 6 bulan, 4,85% untuk 9 bulan, dan 4,87% untuk 12 bulan pada awal tahun ini, yield SRBI per lelang terakhir 13 Mei 2026 lalu masing-masing di 6,21%, 6,3% dan 6,45%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai agresivitas penerbitan SRBI memang efektif untuk menahan gejolak rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, dia memandang itu belum cukup untuk mengembalikan rupiah ke kondisi stabil secara berkelanjutan.

SRBI dengan imbal hasil yang makin tinggi diakui membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor, terutama investor asing yang mencari instrumen berjangka pendek, aman, dan likuid.

Di satu sisi, BI bisa menaikkan daya tarik rupiah melalui jalur imbal hasil tanpa menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, Josua mengingatkan bahwa instrumen ini hanya sebagai penahan tekanan dan bukan pembalik arah kurs.

Sebab, rupiah masih terdepresiasi di level hingga melampaui Rp17.500 per dolar AS di tengah derasnya aliran dana asing ke SRBI. Josua mencatat secara year-to-date, obligasi BI ini menarik aliran masuk sekitar US$5,70 miliar sedangkan pasar saham dan obligasi masih mencatat tekanan.

"Jadi, SRBI membantu mengurangi tekanan, tetapi tidak mampu sendirian menghapus penyebab pelemahan rupiah. Masalah utamanya, tekanan rupiah saat ini bukan hanya masalah kekurangan imbal hasil, melainkan juga masalah kepercayaan dan risiko eksternal," terangnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, SRBI hanya memberi waktu bagi rupiah untuk tidak melemah terlalu cepat. Apalagi, selama harga minyak masih tinggi, dolar AS masih kuat, serta tren arus modal memilih aset aman dan mencemaskan fiskal maupun defisit transaksi berjalan.

Untuk itu, lanjutnya, stabilitas yang lebih permanen tetap membutuhkan penguatan ekspor, pengendalian impor energi, komunikasi fiskal yang kredibel, serta kepastian kebijakan pemerintah.

Efek ke Likuiditas dan Kredit

Josua turut mengemukakan adanya potensi penyerapan likuiditas berlebih ke SRBI. Dana yang seharusnya bisa ditempatkan di pasar uang, SBN, atau disalurkan menjadi kredit dapat berpindah ke instrumen BI tersebut.

Meski demikian, dia menilai wajar karena imbal hasil yang ditawarkan menarik dengan risiko sangat rendah. Ini cukup berbanding terbalik dengan SBN yang belakangan ini kian 'ditinggalkan' investor. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja, outflow secara tahun berjalan dari SBN mencapai Rp20 triliun sampai 24 April kendati belakangan sudah mulai mencatatkan inflow.

Adapun inflow ke SRBI tercatat sebesar Rp53,9 triliun secara year-to-date sampai periode yang sama. Josua memandang bahwa outstanding SRBI sebesar Rp957,9 triliun hingga akhir April menunjukkan bahwa porsi dana sistem keuangan yang terserap ke instrumen moneter masih sangat besar.

"Dampaknya, likuiditas tidak langsung kering, tetapi menjadi lebih mahal dan lebih terkonsentrasi pada instrumen berimbal hasil tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut, ungkapnya, belum menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan ketat secara sistemik. Uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 masih tumbuh 9,7% (yoy) ke Rp10.355,1 triliun, sedangkan kredit tumbuh 8,9% dan relatif stabil.

Artinya, likuiditas perekonomian masih tersedia. Namun, Josua mewanti-wanti risikonya adalah likuiditas bisa menjadi tidak merata. Bank besar yang memiliki dana murah lebih mudah menempatkan dana di SRBI, sedangkan bank yang lebih bergantung pada deposito mahal dapat menghadapi kenaikan biaya dana dan lebih berhati-hati menyalurkan kredit.

Efek lain yang perlu diwaspadai adalah potensi persaingan antara SRBI, SBN, dan kredit perbankan. Imbal hasil SRBI yang terlalu menarik bisa membuat perbankan tak melirik SBN maupun kredit ke sektor riil.

Akibatnya, instrumen yang ditujukan untuk menahan tekanan rupiah ini berisiko mengurangi dorongan kredit produktif terutama ke sektor yang membutuhkan modal kerja.

Adapun pada sisi pemerintah, agresivitas SRBI juga bisa membuat pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi agar tetap kompetitif. Padahal, lelang SBN terakhir sudah menunjukkan permintaan yang melemah, dengan total penawaran hanya Rp51,4 triliun dan rasio penawaran terhadap target 1,43 kali, atau terendah sejak Januari 2025.

"Jika penerbitannya terlalu agresif dan terlalu lama, biaya yang muncul adalah likuiditas perbankan terserap, biaya dana berpotensi naik, kredit ke sektor riil bisa tertahan, dan pasar SBN harus bersaing dengan instrumen BI yang berimbal hasil tinggi," kata ekonom lulusan Universitas Indonesia hingga Harvard Kennedy School ini.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengakui efektivitas SRBI dalam menarik modal domestik maupun valuta asing (valas). Apalagi, penyerapan valas perlu diimbangi di tengah permintaan valas yang tinggi di musim haji maupun repatriasi dividen korporasi.

Harapannya, kata Myrdal, likuiditas valas ini bisa dijadikan amunisi oleh BI untuk cadangan devisa guna memperkuat kebijakan intervensi atau stabilisiasi nilai tukar.

Namun, senada dengan Josua, penyerapan likuiditas berlebih dari modal domestik juga bisa berujung simalakama terhadap penyaluran kredit ke perbankan. Padahal, bisa jadi dunia usaha membutuhkan pembiayaan untuk berekspansi.

"Itu yang bikin adanya semacam rem ataupun penahan bagi perbankan untuk menggelontorkan kreditnya secara agresif. Karena, likuditas yang mereka punya banyak dipindahkan ke SRBI karena menjanjikan imbal hasil yang menarik," ujarnya kepada Bisnis.

Dari sisi risiko, Myrdal turut mempekirakan perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor riil akibat risikonya. Untuk itu, dia berharap ke depannya agar agresivitas penerbitan SRBI bisa dikendurkan.

Tren penurunan agresivitas ini pun sudah mulai terlihat. Hasil lelang terakhir pada 13 Mei senilai Rp22 triliun sudah tak setinggi dana yang diserap pada masing-masing 8 Mei dan 24 April yakni Rp30 triliun dan Rp45,5 triliun.

Menurut Myrdal, agresivitas ini semakin landai sejalan dengan net ekspor pada Maret 2026 yang melebar dari impor. Dengan demikian, posisi cadangan devisa diprakirakan masih tinggi dan memadai untuk upaya intervensi.

Setelah jorjoran melalui SRBI, bank sentral ke depannya diharapkan tidah menaikkan suku bunga. Sebab, kebijakan bank sentral yang semakin ketat dikhawatirkan berdampak ke momentum pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, BI tidak usah ragu kalau mereka khawatir menggarami lautan. Yang ditakutkan dari BI, sebenarnya mereka intervensi karena permintaan dolar untuk domestik terus mengalami kenaikan terutama dari sektor riil. Tetapi kan kita lihat net eskpor kita melebar," tuturnya Myrdal.

Adapun pada konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan koordinasi erat dengan pemerintah. Bukti koordinasi ini tercermin juga dari keputusan untuk menahan suku bunga acuan selama tiga bulan berturut-turut di level 4,75%.

Koordinasi juga dilakukan dalam hal penerbitan SRBI yang agresif. Namun, Perry memastikan bahwa kebijakannya berimbang. Selain menjaga stabilitas, bank sentral memastikan pasar tetap banjir likuiditas. Misalnya, dengan pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026.

Kemudian, insentif likuiditas makroprudensial untuk perbankan total Rp427,9 triliun guna memacu kredit ke sektor-sektor prioritas Asta Cita Presiden.

Gubernur BI dua periode ini menekankan bahwa rupiah saat ini undervalued mengingat kondisi ekonomi makro dalam negeri kuat, dengan pertumbuhan kuartal I/2026 5,61% (yoy). Dia memastikan bahwa tujuh langkah yang sudah diumumkannnya merupakan upaya all out dari bank sentral.

"Intervensi itu tidak hanya di dalam negeri. Around the world, around the clock. Kami itu intervensi di pasar luar negeri, Hong Kong, Singapura, London, New York. Intervensi kami itu namanya bukan business as usual, itu all out," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan hari ini Senin (13/4/2026) didukung oleh sentimen positif dari pernyataan tegas Bank Indonesia (BI).

Berdasarkan data Tradingview, rupiah ditutup di level Rp17.100 per dolar AS, menguat 0,05% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sepanjang hari, pergerakan rupiah cenderung fluktuatif dengan kecenderungan melemah di tengah sentimen global yang kurang kondusif.

Penguatan terhadap mata uang Garuda terjadi pada saat mayoritas mata uang Asia lainnya mengalami depresiasi. Yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,26%, yuan China juga melemah terhadap dolar AS sebesar 0,09%, dolar Singapura melemah 0,18%.

Pelemahan juga terjadi untuk won Korea sebesar 0,18%, selanjutnya dolar Hong Kong dan dolar Taiwan sama-sama terkoreksi masing-masing sebesar 0,02% dan 0,20%. Rupee India terhadap dolar AS juga terkoreksi cukup dalam sebesar 0,30%.

Mata uang di kawasan Asia Tenggara terhadap dolar AS juga terpantau turun, baht Thailand melemah hingga 0,71%, peso Filipina turun hingga 0,40%, serta ringgit Malaysia turun 0,27%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah berhasil menutup perdagangan dengan stabil setelah sempat tertekan di awal sesi.

Menurutnya pada awal perdagangan, rupiah sempat melemah mengikuti dinamika global. Namun, arah pergerakan berbalik setelah BI menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Bank sentral menyatakan akan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter secara terukur, berkelanjutan, dan tepat waktu.

Selain itu, data penjualan ritel domestik yang tercatat lebih kuat dari ekspektasi turut menjadi penopang tambahan bagi rupiah. Kinerja konsumsi yang solid memberikan sinyal positif terhadap daya tahan ekonomi dalam negeri di tengah tekanan global.

Dari eksternal, pasar relatif minim sentimen ekonomi baru baik dari dalam maupun luar negeri. Perhatian pelaku pasar masih tertuju pada perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Meski ketegangan mulai mereda, ketidakpastian masih membayangi pergerakan pasar keuangan global.

Di sisi lain, indeks dolar AS dan harga minyak mentah tercatat sedikit melemah, memberikan ruang bagi mata uang emerging markets, termasuk rupiah, untuk bergerak lebih stabil. Namun, kondisi tersebut belum cukup kuat untuk mendorong penguatan signifikan.

Dia menilai, rupiah masih berpotensi bergerak fluktuatif dalam jangka pendek seiring tingginya sensitivitas terhadap sentimen global. Tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut, meskipun intervensi dari BI diyakini mampu menahan pelemahan lebih dalam.

“Untuk perdagangan besok Selasa [14/4/2026], rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp17.050 hingga Rp17.150 per dolar AS, dengan volatilitas yang tetap tinggi di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merumuskan bauran kebijakan baru demi menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah eskalasi ketidakpastian global pasca serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026. Posisi tersebut mencatatkan pelemahan sebesar 1,29% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan bahwa bank sentral akan menempuh sejumlah langkah untuk meredam gejolak rupiah dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dari hantaman sentimen global.

"Kami memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward [NDF] di pasar luar negeri, maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward [DNDF] di pasar domestik," jelas Perry dalam konferensi pers Pengumuman RDG Maret, Selasa (17/3/2026).

BI juga mempertajam strategi operasi moneter pro-market demi memikat kembali aliran masuk investasi portofolio asing (capital inflow), sekaligus menjamin kecukupan likuiditas di pasar uang maupun perbankan.

Caranya, sambung Perry, bank sentral akan mengoptimalkan pengelolaan struktur suku bunga, volume instrumen moneter, hingga transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Menariknya, Perry mengumumkan ada penyesuaian regulasi untuk membatasi ruang spekulasi, yang bakal mulai diimplementasikan pada April 2026. Terdapat dua fokus utama dalam aturan baru ini, yaitu lewat tiga penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan pengetatan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Pertama, threshold atau ambang batas pembelian valas tunai terhadap rupiah dipangkas drastis dari sebelumnya US$100.000 per pelaku/bulan menjadi hanya US$50.000 per pelaku/bulan.

Kedua, BI memberikan ruang lebih besar untuk lindung nilai dengan menaikkan threshold penjualan DNDF/Forward dari U$S5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Kebijakan serupa berlaku untuk threshold beli dan jual transaksi Swap yang dinaikkan dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

Ketiga, untuk pelaporan LLD, batas wajib penyertaan dokumen pendukung bagi transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam bentuk valas diturunkan dari US$100.000 menjadi US$50.000.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan optimistisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," tutup Perry.

Adapun, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan stabilitas nilai tukar rupiah dan kuatnya kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah dinamika global.

Ia mengatakan gejolak global kerap memunculkan kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah. Namun, berdasarkan data yang ada, tekanan terhadap rupiah relatif terbatas.

"Ada yang bilang rupiah hancur, tetapi kalau dilihat betul, itu setiap perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3 persen. Jadi, sebetulnya bagus daya tahan kita," ujar Purbaya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan indikator lain yang menunjukkan kepercayaan investor adalah selisih imbal hasil antara Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury.

Menurutnya, spread SBN terhadap US Treasury hanya mengalami kenaikan tipis dari 240 basis poin pada Januari 2025 menjadi sekitar 243 basis poin saat ini.

"Naiknya hanya terbatas hanya 3 basis point. Artinya asing masih percaya ke kita. Yang domestik aja yang enggak percaya," katanya.

Ia menyampaikan aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia juga masih menunjukkan tren positif. Meski sempat mengalami fluktuasi, arus modal sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini cenderung masuk ke Indonesia.

Data terbaru pada Maret menunjukkan aliran dana asing masih tercatat masuk ke beberapa instrumen keuangan. Investasi pada saham dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing mencatat inflow sekitar Rp2,2 triliun.

Sementara itu, pada instrumen SBN hanya terjadi arus keluar terbatas sekitar Rp0,7 triliun.

"Jadi, setelah gonjang-ganjing di bulan Maret, sebetulnya masih masuk ke sini. Artinya mereka percaya betul bahwa pondasi kita bagus. Ini kalau investor-investor yang asli seperti ini, karena mereka taruh uang," jelas Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.306,86 pada Jumat (30/1/2026). Kenaikan ini seturut dengan menguatnya sejumlah saham big caps, seperti DSSA, TLKM, hingga BMRI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,91% atau 74,66 poin ke level 8.306,86 hingga pukul 09.03 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 8.280,77 dan sempat ke posisi tertingginya di 8.333,04.

Tercatat, sebanyak 433 saham menguat, lalu 110 saham terkoreksi, dan 141 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar mencapai Rp15.060,01 triliun.

Saham dengan kapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) sebesar 5,32% ke Rp99.000 dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tumbuh 3,77% ke Rp3.580 per saham.

Sementara itu, saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) meningkat 3,23% menuju level Rp1.920 per saham dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat kenaikan sebesar 2,16% menjadi Rp4.730 per saham.

Sebaliknya saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) melemah sebesar 0,79% menjadi Rp6.250 per saham, sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) terkoreksi sebesar 0,58% menuju level Rp8.625 per saham.

Lebih lanjut, saham top gainers hari ini meliputi saham PT Nusantara Almazia Tbk. (NZIA) yang melesat 29,55% ke Rp114 dan saham PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) terapresiasi 22,58% ke Rp152 per saham.

Di sisi lain, saham top losers dihuni oleh saham PT Royalindo Investa Wijaya Tbk. (INDO) yang turun 14,97% menjadi Rp318 dan saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS) terkoreksi 14,93% ke Rp1.452 per saham.

Ajaib Sekuritas memproyeksikan IHSG bergerak bervariasi dalam rentang 8.200 hingga 8.400 pada hari ini. Pergerakan indeks dibayangi tekanan jual investor asing meskipun sempat menunjukkan upaya rebound pada sesi sebelumnya.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, menjelaskan pada perdagangan Kamis (29/1), IHSG ditutup melemah 1,06% atau turun 88,35 poin ke level 8.232. Secara akumulasi, performa IHSG sejak awal tahun tercatat minus 4,80%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terlemah di ASEAN.

“Sentimen utama berasal dari aksi jual investor asing di pasar ekuitas yang mencapai Rp4,63 triliun pada perdagangan kemarin. Meski IHSG sempat rebound setelah mengalami penurunan tajam 10% dan terkena trading halt dua hari beruntun, tekanan pasar masih terasa signifikan,” ujar Ratih.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah JISDOR relatif stabil di posisi Rp16.786 per dolar AS setelah The Fed, memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan.

Dari sisi korporasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) berencana melakukan buyback saham dengan nilai maksimal Rp1,5 triliun, yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPST pada 9 Maret mendatang.

DIRUT BEI MUNDUR

Sementara itu, di tengah goncangan harga saham di BEI, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan tertinggi bursa. Keputusan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas dinamika dan gejolak pasar modal yang terjadi dalam dua hari terakhir pasca putusan MSCI.

Imam mengatakan, meskipun kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan, keputusan mundur tetap diambil sebagai sikap pribadi sekaligus institusional. Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi jalan terbaik bagi keberlanjutan pasar modal Indonesia.

“Walaupun kondisi kita saat ini membaik, saya sebagai Direktur Utama BEI, dan sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI,” ujar Imam dalam pernyataannya.

Ia berharap keputusan tersebut dapat memberi sentimen positif dan memperkuat kepercayaan pelaku pasar ke depan. Imam menilai stabilitas dan kepercayaan merupakan fondasi utama dalam menjaga kinerja pasar modal.

“Saya berharap ini yang terbaik bagi pasar modal. Semoga apa yang saya lakukan dapat membuat pasar modal menjadi lebih baik,” kata dia.

Imam menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab penuh sebagai pimpinan lembaga pasar modal Indonesia. Ia juga berharap pergerakan indeks saham domestik dapat kembali membaik seiring dengan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan otoritas pasar.

“Ini adalah tanggung jawab saya sebagai Direktur Utama pasar modal Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita ke depan membaik,” ujarnya.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate pada level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Desember 2025 pada Rabu (17/12/2025) esok.

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 22 dari 34 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga, sedangkan sisanya atau sebanyak 12 ekonom memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang merupakan salah satu ekonom dalam survei Bloomberg itu yang memperkirakan BI akan menahan suku bunga kebijakan.

"Mengingat fokus BI masih menjaga Rupiah, di tengah prospek ekonomi domestik yang terus membaik," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan bank sentral masih akan menahan pedal rem dengan mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Menurutnya, BI perlu waktu untuk mengevaluasi transmisi kebijakan dari insentif dan pemotongan bunga yang telah dilakukan sebelumnya.

Data pertumbuhan kredit per Oktober 2025 yang stagnan di level 7,36% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sorotan. Namun, David melihat sinyal pemulihan di sektor riil pada kuartal IV/2025, yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) dan penjualan eceran.

"Artinya, BI saat ini bisa memilih untuk menahan bunga sambil melihat transmisi dari insentif. Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir," jelas David, Selasa (16/12/2025).

Pendapatan berbeda disampaikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana. Dia melihat adanya ruang bagi BI untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter.

Fikri pun mengharapkan BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%. Dia menyoroti momentum penurunan suku bunga The Fed pekan lalu yang telah membuat Rupiah cenderung stabil dan terapresiasi.

Menurutnya, selisih (spread) suku bunga BI dan The Fed sebesar 75 bps saat ini sudah cukup menarik untuk mendatangkan aliran modal asing (capital inflow).

"Risiko global, baik geopolitik dan trade war sudah menurun. Kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut menjadi penting," kata Fikri kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, Fikri menilai inflasi domestik masih terjaga, dengan catatan tidak ada guncangan pasokan (supply shock) akibat bencana alam yang melanda tiga provinsi baru-baru ini.